JK ‘Cubit’ Pejabat Negara

JK Cubit Pejabat Negara
Jusuf Kalla. (Foto: Anadolu Agency)
2 minute read

“Abdi negara mengurus rakyat, itulah hajat hidup utama seorang pejabat.” ~Najwa Shihab


PinterPolitik.com

Di negeri kita ini, apapun jabatannya, kalau dia berasal dari partai politik, posisinya tetap sama, yakni petugas partai. Nah, berhubung tahun depan ada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, jadi, ada kemungkinan para pejabat daerah hingga pejabat negera sibuk kampanye, baik terang-terangan, maupun terselubung.

Hal tersebut menjadi budaya yang mengakar. Ditambah lagi, sifat masyarakat Indonesia yang kerap mengikuti sikap politik tokoh berpengaruh di lingkungannya, makin-makinlah para politisi ini menggaet banyak duta kampanye dari orang-orang berpengaruh.

Banyak kepala daerah yang akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas bahkan menjanjikan tiga juta suara rakyat Papua untuk Jokowi. Tapi ya gimana dong, pejabat kok gitu?

Wakil Presiden Jusuf Kalla melarang kepala daerah memihak kepada pasangan tertentu dalam pemilihan presiden 2019. Nggak boleh, harus netral bos. Eh, tapi kalau Pak JK sendiri gimana nih? Bukannya bakal jadi dewan pengarah tim Jokowi-Ma’ruf Amin ya?

Jangan salah paham dulu gaes. Ternyata, dukungan politik itu sah-sah saja, namun harus berupa pendapat pribadi, bukan sebagai pejabat pemerintahan. Begitu… Jadi intinya tetap boleh nih ya? Oalahhh… wkwkwkwk.

Pejabat negara itu tugasnya mengurusi negara dan rakyat, bukan jadi juru kampanye. Jangan salah paham lagi , yah... 🙂 Click To Tweet

Memang ya, Pak JK ini paling cerdas kalau urusan beretorika. Ngerti banget bagaimana cara memoleh perkataan yang terdengar berbeda, padahal maksudnya mah sama. Masuk Pak JK!

JK mengatakan aparatur sipil negara harus netral dalam pemilu. Mereka bahkan harus mengambil cuti jika diangkat menjadi timses.

Hmm, tapi maap-maap aja nih. Kalau sampai ada gubernur yang baru dilantik, terus akhirnya ngambil cuti buat jadi timses itu kok rasa-rasanya menggemaskan sekali ya. Duh, jangan sampai deh ada yang begitu.

Sebagai seorang pribadi, tak masalah jika ingin memiliki sikap politik untuk mendukung calon tertentu. Entah karena satu partai kek, entah karena disuruh partai kek, tapi setidaknya diam-diam aja. Dalam hati aja.

Jadi nggak perlu koar-koar ke publik tentang pilihannya. Nggak bagus ih. Mending kalau mau koar-koar itu soal prestasi aja, selama menjabat sudah berhasil berbuat apa? Siapa tahu kan bakal jadi calon presiden di masa depan. Siapin aja bekal yang banyak. Ya khaaan? (E36)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here