Jaksa Agung Direbut, Paloh Ditinggal?

Jaksa Agung Direbut, Paloh Ditinggal?
PDIP menyebutkan bahwa posisi Jaksa Agung sebaiknya diberikan kepada sosok dari internal Kejaksaan (Foto: istimewa)
3 minute read

“Apa kekuatan Nasdem? Pada ideologi kah? Pada figur ketua umumnya kah? Tidak. Kekuatan Nasdem itu karena dia punya Jaksa Agung”. – Rocky Gerung, pengamat politik


PinterPolitik.com

Orang bilang merah dan biru adalah dua warna yang saling bertolak belakang. Kayak negara api dan negara air di serial Avatar: The Last Airbender. Satunya merah dan satunya biru. Ya iyalah, air dan api mana bisa menyatu. Yang bisa menyatu itu aku dan kamu. Eaaa. Hehehe.

Nah, warna merah dan biru itu saat ini lagi jadi pergunjingan dalam politik di tingkat nasional. Adalah dua partai yang masing-masing berwarna merah dan biru yang jadi aktor sekaligus pembawa lakon utamanya.

Ceritanya si merah PDIP mulai melempar wacana agar posisi Jaksa Agung yang saat ini dikuasai si biru Partai Nasdem, dikembalikan ke tokoh dari internal Kejaksaan Agung.

Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP sih bilanganya aspirasi publik menginginkan agar jabatan tersebut diberikan pada calon yang berasal dari jalur karier di Kejaksaan Agung.

Hmm. Kata-katanya Pak Hasto ini membingungkan. Soalnya Jaksa Agung M. Prasetyo yang sekarang itu juga berasal dari jalur karier loh. Beliau kan memang berkarier di Kejaksaan Agung, terus kemudian pensiun.

Setelah pensiun baru deh beliau masuk ke Partai Nasdem, sebelum akhirnya mundur dari partai ketika ditunjuk Pak Jokowi sebagai Jaksa Agung pada 2014 lalu. Dengan kata lain Pak Prasetyo ini jalurnya karier juga loh, bisa disebut sebagai orang internal Kejaksaan Agung juga.

Hayoo, jadi maksudnya gimana nih Pak Hasto? Orang internal kejaksaan itu harus yang pensiun terus masuk PDIP gitu ya? Uppps. Hehehe.

Tapi, persoalan posisi Jaksa Agung ini memang menjadi hal yang serius. Soalnya, Majalah Tempo sempat bilang bahwa “manuver” Ketum Nasdem Surya Paloh yang seolah-olah membentuk blok baru di tengah rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2019, salah satunya emang karena posisi Jaksa Agung ini berpotensi tak lagi didapatkan partainya.

Lha iya, wong posisi ini sentral banget kan dalam konteks penegakan hukum. Beredar juga isu kalau ada petinggi partai politik yang mengeluh atas sepak terjang M. Prasetyo selama ini yang dianggap kerap mengkriminalisasi kader partai lain jika tidak ingin pindah menjadi anggota Nasdem. Paloh sendiri menyebut tidak tahu adanya keluhan tersebut.

Persoalannya kalau jabatan itu benar-benar tidak lagi diberikan untuk jatah Nasdem, akan dikasih ke siapa nih? Siapa pun itu ya, tolong jangan dikasih ke Patrick Star. Uppps. Hehehe.

Intinya, pertarungan perebutan posisi Jaksa Agung ini memang menunjukkan tidak adanya musuh abadi dalam politik – demikian kata Henry John Temple Palmerston, seorang negarawan dan politisi Inggris dari abad ke-18.

Apa pun itu, semoga hukum tidak lagi dijadikan alat politik untuk kepentingan tertentu. Soalnya kalau hukum terus digunakan untuk kepentingan politik, mending sekalian aja negara ini diubah namanya menjadi Bikini Bottom. Makin lama makin absurd cuy. (S13)

► Ingin video menarik lainnya? Klik di: http://bit.ly/PinterPolitik

Baca juga :
Ma’ruf Amin Melemah Hadapi Kumbo?