Isu Sara Pengaruhi Iklim Investasi Hingga Tax Amnesti

    Foto: aw.wustl.edu
    2 minute read

    Isu SARA menjadi momok bagi iklim investasi di Indonesia. Investor juga mengkhawatirkan memanasnya suhu politik terus terjadi di Indonesia.


    pinterpolitik.comRabu 25 Januari 2017

    Jakarta –Keyakinan Bank Indonesia (BI) terhadap pertumbuhan investasi mulai kuartal II tahun ini terjegal isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Investor juga mengkhawatirkan memanasnya suhu politik terus terjadi di Indonesia.

    Kekhawatiran itu diucapka  Chairman Indonesia Chamber of Commerce in Tiongkok (INACHAM) Liky Sutikno . Menurutnya Investor Tiongkok cukup memerhatikan apa yang terjadi di Indonesia, termasuk soal isu politik yang terjadi Mereka masih memandang Indonesia sebagai pasar yang atraktif. “Cuma mereka takut masuk, duit nggak bisa kembali. Banyak yang wait and see, namun mereka amati terus,” kata Liky saat acara SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Jakarta, Senin (23/1/2017).

    Dari catatan INACHAM, realisasi investasi Tiongkok ke Indonesia dalam kurun waktu 2015-2016 berpotensi meningkat tiga kali lipat. Namun hal itu tidak terlaksana lantaran iklim investasi di Indonesia tidak kunjung kondusif. investasi Tiongkok yang disokong pemerintahnya juga akhirnya mencari negara lain.

    Menurutnya Tiongkok sangat membutuhkan Indonesia dalam hal berinvestasi. Iklim investasi yang masih baik dijadikan alasan utamanya. Apalagi, jaminan resiko usaha di Indonesia cukup menjanjikan. “Kalau mereka dapat bargaining power dari negara lain ya lewat lah Indonesia. Enggak perlu Indonesia lagi. Karena Indonesia ini top of the list,” tambahnya

    Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan Kepala Staf Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Menurutnya iklim investasi di dalam negeri bisa terganggu adanya isu-isu SARA dan radikalisme. Isu-isu ini juga yang menjadi penghalang realisasi amnesti pajak secara maksimal.

    “Pengusaha memperbincangkan, apa yang terjadi? Jadi ada kekhawatiran itu,” katanya. Dari komitmen repatriasi sebesar Rp 141 triliun, realisasi sampai 31 Desember 2016 hanya sebesar Rp 112,2 triliun.

    Baca juga :
    Jawa Barat Pecah, Siapa Untung?

    Kondisi politik yang memanas juga membuat pengusaha yang telah membawa uangnya masuk ke dalam negeri, masih menahan uangnya di perbankan dan belum menempatkannya di instrumen investasi, terutama sektor riil. Hal tersebut mempengaruhi jalannya investasi di dalam negeri.

    Sofyan mengatakan untuk memberikan rasa aman pada investor pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang jelas. Pemerintah tidak perlu takut pada tekanan dari pihak-pihak yang hendak mengganggu stabilitas ekonomi.

    Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri bilang, permasalahan struktural yang membuat isu SARA dan radikalisme terjadi adalah ketimpangan sosial. Untuk mengatasi persoalan SARA, pemerintah perlu memperbaiki tingkat ketimpangan, yaitu melalui perbaikan sektor pertanian dan manufaktur. (KD/O23)