Insiden Neno, Anomie Politik Massa

Insiden Neno, Anomie Politik Massa
Istimewa
6 minute read

Aksi penolakan Neno Warisman di Batam, merupakan konflik kesekian kalinya antara gerakan #2019gantipresiden dengan kelompok pendukung Jokowi.


PinterPolitik.com

“Kita hidup di dunia di mana politik telah menggantikan filosofi.” ~ Martin L. Gross

Genderang perang pertarungan perebutan kursi penguasa nomor satu negeri ini, sepertinya sudah mulai siap ditabuh pada pendaftaran capres dan cawapres yang akan dibuka 4 sampai 10 Agustus mendatang. Ini terlihat dari semakin sibuknya gerakan tagar #2019gantipresiden bersafari ke berbagai daerah.

Hanya saja, gerakan yang berseberangan dengan Pemerintah dan berafiliasi dengan PKS ini, tidak sepenuhnya diterima masyarakat. Fakta ini terlihat dari insiden yang terjadi di Batam, akhir pekan lalu. Dikabarkan, ratusan massa menghadang kedatangan penyandang dana terbesar gerakan tersebut, di depan Bandara Hang Nadim, Batam.

Kehadiran mantan penyanyi di Batam tersebut, terkait dengan acara deklarasi #2019gantipresiden yang berlangsung Minggu (29/7). Padahal di hari yang sama, Relawan Cinta Jokowi juga menggelar kegiatan pengerahan massa tak jauh dari lokasi pendeklarasian tersebut.


Adanya dua kegiatan pengerahan massa yang saling berseberangan ini, tentu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Sebab itulah, sebelumnya baik tokoh masyarakat setempat maupun Kepolisian Batam telah meminta kedua acara tersebut untuk dibatalkan agar tidak menimbulkan konflik.

Walau pelaksanaan kedua kegiatan pengerahan massa tersebut akhirnya dapat berjalan dengan aman, tidak seperti yang ditakutkan banyak pihak. Namun tetap saja insiden penolakan Neno tersebut, menurut para pengamat merupakan salah satu bentuk dari bibit konflik yang bisa saja akan memicu perpecahan di masyarakat.

Sebagai gerakan sosial yang memobilisasi massa, menurut Pengamat Politik, Hukum, dan Keamanan, Rr. Dewinta Pringgodani, aksi tersebut memang tidak dapat dilarang. Namun berdasarkan beberapa insiden yang telah terjadi sebelumnya, gerakan ini tak hanya berisiko mengganggu ketertiban umum, tapi juga memecah belah bangsa.

Upaya Mobilisasi Politik Massa

“Politik tidak pernah mengkhawatirkan negeri ini, bahkan sepersepuluh lebih banyak dari ketakutan kita dalam menemukan tempat parkir.” ~ Will Rogers

Sindiran komedian politik asal AS bernama lengkap William Penn Adair Rogers di atas, sepertinya juga dapat diberikan pada para politikus yang bersedia menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan apabila kekuasaan itu harus dibayar dengan perpecahan bangsa ini sekalipun.

Demi kekuasaan segelintir elit politik, masyarakat pada akhirnya telah terkotak-kotak sejak Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta lalu. Kondisi masyarakat yang mudah terhasut dengan berita bohong (hoax) dan fitnah berbau SARA ini, telah terbukti dimanfaatkan dengan baik oleh para politisi untuk mendapatkan kekuasaan.

Begitu juga menjelang Pilpres tahun depan, sepertinya baik kubu Jokowi maupun oposisi sepertinya sudah tak sabar untuk mulai menjaring suara. Seperti yang sudah diakui Mardani Ali Sera, selaku inisiator #2019gantipresiden dan salah satu capres alternatif PKS, gerakan mobilisasi massa ini memang dibuat untuk melawan Jokowi di Pilpres nanti.

Seperti yang dikatakan Dewinta sebelumnya, walau kental bermuatan politik, namun gerakan sosial masyarakat ini dalam iklim demokrasi sangat dimungkinkan. Terutama sebagai gerakan sosial, menurut Herbert Blumer, gerakan sosial memang umumnya terjadi akibat keinginan sekelompok orang akan adanya perubahan.

Namun yang disesalkan, apabila keinginan tersebut kemudian digunakan oleh para elit politik untuk meraih kekuasaan dengan segala cara. Dalam hal ini, gerakan #2019gantipresiden bisa jadi akan menjadi mobilisasi politik massa untuk digunakan sebagai ‘senjata’, layaknya gerakan 212 umat Islam di Pilkada DKI lalu.

Gerakan mobilisasi massa, menurut Samuel Huntington, merupakan gerakan sosial yang mengarah pada mobilisasi kekuataan rakyat demi mendukung partai politik tertentu. Sesuai dengan sifatnya, melalui kekuatan kerumunan tersebut, massa akan dapat dipengaruhi pilihannya atau mengubahnya menjadi pemilih partisan.

Kekuatan mobilisasi politik massa ini sendiri, diakui sangat menguntungkan bagi pihak oposisi, berdasarkan pengalaman kemenangan mereka di Pilkada Jakarta lalu. Oleh karena itulah, pola yang sama pun diupayakan untuk kembali dilakukan. Kali ini melalui kelemahan utama Jokowi, yaitu dari sektor ekonomi.

Oleh karena itu, tak heran bila dalam lagu #2019gantipresiden yang paling ditekankan adalah kesenjangan ekonomi. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan kondisi ekonomi yang carut-marut saat ini, tentu gerakan tagar ini merupakan jembatan yang tepat dalam menyuarakan kemarahan dan harapan adanya presiden yang lebih baik.

Anomie Politik Massa

“Kemakmuran adalah tema utama dari sebuah kampanye politik.” ~ Woodrow Wilson

Mencapai negara yang makmur dan sejahtera seperti yang dikatakan oleh Presiden ke 28 AS, Thomas Woodrow Wilson di atas, bisa jadi merupakan janji manis semua politikus untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menggenggam kekuasaan. Walau secara realitas, ukuran makmur dan sejahtera tentu akan sangat relatif bagi setiap orang.

Bagai dua sisi mata uang, kemakmuran dan kesejahteraan dapat pula menjadi senjata bagi pihak oposisi untuk menjatuhkan kekuatan petahana (incumbent). Itulah yang tengah diupayakan gerakan tagar ini. Apalagi dengan adanya pelemahan rupiah, sektor ekonomi pada akhirnya memang menjadi salah satu kelemahan terbesar Pemerintahan Jokowi.

Meski begitu, ukuran kemakmuran dan kesejahteraan yang relatif bagi setiap individu pula yang menyebabkan gerakan ini tidak mendapat respon seluruh masyarakat. Terutama bagi masyarakat di luar Jawa atau wilayah perbatasan yang melihat secara langsung perubahan dan keuntungan dari pembangunan infrastruktur Pemerintah.

Fakta ini terlihat dari masih banyaknya relawan pendukung Jokowi di berbagai daerah, sehingga mau tak mau, gerakan tagar Neno dan Mardani tersebut pun direspon dengan gerakan tandingan. Di sinilah pangkal masalahnya, sebab ada dua kekuatan massa di kutub yang berbeda sehingga berisiko menyebabkan konflik.

Dalam iklim demokrasi, adanya perbedaan pilihan tentu memperlihatkan dinamika politik yang tengah berkembang (fledgling democracy). Namun pengalaman di Pilkada Jakarta lalu pun memberi citra buruk bagi mobilisasi massa oposisi, sehingga sebenarnya sangat wajar bila ada penolakan warga yang takut akan keberadaan gerakan tagar tersebut akan menciptakan polarisasi di daerahnya – seperti yang terjadi di Jakarta.

Sebagai gerakan massa yang ditunggangi politik, tindakan para elit seperti yang dilakukan Neno dan Mardani memang tidak dapat dilarang oleh Pemerintah. Penolakan yang terjadi di Batam pun, pada akhirnya malah balik menyerang kubu Jokowi yang mungkin saja tidak ikut terlibat dalam aksi penolakan masyarakat tersebut.

Kondisi ini, berdasarkan teori konflik Emile Durkheim, diistilah sebagai anomie yang dalam bahasa Yunani berarti kekacauan akibat tidak adanya aturan yang mampu menghalau kondisi tersebut. Anomie ini, kerap terjadi akibat adanya ketegangan dalam struktur sosial masyarakat yang mengalami tekanan, sehingga terjadi penyimpangan.

Akibat gerakannya ditunggangi tujuan politik, apa yang dilakukan oleh gerakan tagar ini diakui Dewinta sebenarnya memang merupakan penyimpangan. Sehingga bila Neno mengatakan gerakannya konstitusional, seharusnya juga mengikuti aturan KPU, yaitu tidak ‘mencuri start’ berkampaye ganti presiden sebelum masa Pilpres.

Bila ada kesadaran di pihak gerakan tagar ini, tentu anomie akibat penolakan masyarakat yang tidak setuju maupun resah, tentu tidak akan terjadi. Namun seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bisa jadi anomie itu memang sengaja akan digunakan oleh pihak tertentu untuk dapat mendapatkan kekuasaan. Sebab seperti yang dikatakan Jurnalis Martin Gross di awal tulisan, di dunia ini tidak ada lagi filsuf, hanya ada politikus. (R24)