Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ikut menyoroti viralnya jalan rusak daerah dengan mempertanyakan fungsi pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono. Menurutnya, KPK mengkaji dan menemukan pengawas proyek infrastruktur sering tak bekerja dengan baik untuk menjamin kualitas pembangunan.
Alex mengatakan hal itu akan berpengaruh pada pertanggungjawaban anggaran proyek. Sementara itu, Basuki menyebut pemerintah telah menganggarkan Rp32 triliun untuk perbaikan jalan rusak di berbagai daerah.
