Di tengah kekhawatiran masyarakat akibat kenaikan harga BBM, Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di tahun 2023 saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa, 31 Agustus 2022. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusmastuti menyebut PUPR butuh tambahan anggaran sebesar Rp10,3 Triliun meskipun sudah direncanakan menerima Rp25,03 Triliun tahun depan.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai semestinya dana pembangunan IKN dapat dialokasikan untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah diskursus kenaikan harga BBM.
