Indonesia Menatap Globalisasi Tiongkok-Barat

globalisasi Tiongkok
Pada pertemuan IMF-Bank Dunia beberapa waktu lalu agenda globalisasi Tiongkok seperti terpinggirkan. (Foto: Okezone)
7 minute read

Agenda Globalisasi Tiongkok seperti terpinggirkan pada pertemuan IMF dan Bank Dunia beberapa waktu lalu.


PinterPolitik.com

Pertemuan IMF dan Bank Dunia beberapa waktu lalu menyisakan sejumlah cerita. Di tanah air, pertemuan itu menimbulkan polemik tentang anggaran yang keluar begitu banyak. Ada pula yang mempersoalkan ironi acara mewah di tengah gelombang bencana di Ibu Pertiwi.

Selain itu, nada berbeda muncul dari pandangan dunia terkait pertemuan tersebut. Salah satu yang mengemuka adalah tertinggalnya agenda globalisasi Tiongkok di gelaran kelas dunia tersebut. Ada nuansa bahwa muncul semacam koalisi untuk menekan negeri tirai bambu tersebut – sebuah anggapan yang buru-buru dibantah oleh Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin.

Meski telah dibantah, perwakilan Tiongkok digambarkan merasa frustrasi saat menghadiri pertemuan tersebut. Bagaimanapun, Tiongkok merupakan salah satu kekuatan ekonomi politik besar di dunia. Peminggiran agenda tersebut bisa saja ditanggapi negatif oleh pemerintahan di Beijing.

Meski tidak nyata, tersirat bahwa ada persaingan antara Tiongkok dengan kelompok Barat yang disebut melakukan koalisi untuk menentang negara tersebut. Yang menarik adalah, sebagai tuan rumah, di mana posisi Indonesia? Apakah lebih condong ke Tiongkok yang belakangan mesra, atau justru ke Barat yang menjadi tamu utama di pertemuan di Bali tersebut?

Tiongkok Ingin Jadi Juara Globalisasi

Tiongkok belakangan muncul sebagai kekuatan utama dalam globalisasi dunia. Dalam World Economic Forum di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu, Presiden Xi Jinping memberi isyarat bahwa negaranya akan menjadi salah satu pendorong utama dan bahkan menjadi champion globalisasi di tengah gelombang proteksionisme.

Manifestasi dari pernyataan itu tidak lain adalah program One Belt One Road. Program ini bergelora di seluruh dunia melalui berbagai investasi dan soft power yang dilakukan oleh negara tersebut. Program tersebut berhasil menaikkan posisi tawar Tiongkok dalam percaturan global.

Agenda Tiongkok seperti dipinggirkan dari pertemuan IMF-Bank Dunia Click To Tweet

Menurut Eswar Prasad dari Cornell University, ada dua strategi dari Tiongkok agar mampu banyak berbicara di kancah global. Yang pertama, mereka berusaha mengubah peraturan perdagangan internasional dari dalam. Upaya ini mereka tunjukkan misalnya dengan masuk ke WTO. Melalui organisasi tersebut, mereka mendapat begitu banyak keuntungan di sektor manufaktur, di mana ekspor mereka mengalami kenaikan.

Meski begitu, mereka tidak sepenuhnya mengikuti kemauan organisasi tersebut. Tiongkok misalnya tidak sepenuhnya terbuka di mana masih banyak pelarangan bagi para eksportir dan investor asing yang masuk ke negaranya.

Melalui langkah  seperti itu, Tiongkok kemudian menjadi sangat besar secara ekonomi. Negara ini hanya menggunakan WTO untuk menyelesaikan berbagai sengketa dagang yang mereka hadapi sesuai dengan standar organisasi itu. Kebesaran ekonomi ini membuat  mereka memiliki daya tawar pemungutan suara yang tinggi dalam organisasi lain seperti IMF dan Bank Dunia. Mereka kemudian mampu perlahan menyaingi kekuatan suara negara-negara Barat yang semula menguasai penuh organisasi-organisasi itu.

Meski demikian, belakangan, Tiongkok sendiri justru memberikan kritik kepada organisasi-organisasi globalis seperti WTO, IMF, Bank Dunia, dan juga G20. Menurut mereka, organisasi tersebut tidak melakukan cukup usaha untuk menyelesaikan persoalan seperti proteksionisme.

Setelah hal itu terjadi, kemudian masuklah langkah kedua yaitu menciptakan sendiri institusi internasional. One Belt One Road menjadi salah satu inisiatif di mana Tiongkok bisa mengatur aliran dana investasi termasuk juga aturan yang mengikutinya.

Program tersebut menunjukkan kekuatan ekonomi negara berpenduduk terbanyak di dunia tersebut. Konferensi One Belt One Road di Beijing menjadi showcase kekuatan itu di mana pemimpin-pemimpin dunia dan organisasi internasional mau hadir. Hal ini menjadi penanda besarnya pengaruh geopolitik negeri tirai bambu.

Di antara negara-negara di seluruh dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi destinasi globalisasi ala Tiongkok. Investasi belakangan memang tampak mengalir deras dari negara di Asia Timur tersebut. Meningkatnya investasi tersebut membuat Indonesia tak jarang dianggap sangat mesra dengan pemerintahan Beijing. Dalam kadar tertentu, hal ini bisa membuat cemburu pihak Barat.

Barat Melawan “Monster”

Menanjaknya Tiongkok sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik global tampaknya mulai dipandang sebagai ancaman oleh Barat. Menurut Charles Dallara, ada pemahaman yang luas di Barat bahwa Tiongkok kini tengah mengambil untung dari proses globalisasi.

Diindikasikan bahwa cara untuk membendung globalisasi Tiongkok tersebut adalah dengan mengatur ulang peraturan perdagangan global. Permintaan semacam ini salah satunya diungkapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Tak hanya itu, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde juga mengungkapkan hal serupa pada pertemuan di Bali beberapa waktu lalu.

Lagarde memang tidak spesifik menyebut Tiongkok sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan ulang terhadap perdagangan global tersebut. Meski begitu, ia menyebutkan bahwa pengaturan ulang perlu dilakukan untuk menghindari adanya negara yang dominan di pasar. Dalam konteks ini, banyak yang mengaitkannya dengan overcapacity yang terjadi di Tiongkok. Hal ini diungkapkan misalnya oleh perwakilan Komisi Ekonomi dan Keuangan Eropa, Pierre Moscovici.

Terlihat bahwa pertemuan di Bali lalu seperti menjadi tanda bahwa dunia Barat mulai menganggap Tiongkok sebagai ancaman terhadap globalisasi versi mereka. Dalam kadar tertentu, pernyataan-pernyataan perwakilan tersebut terlihat senada dengan keinginan Trump.

Jika merujuk pada pernyataan Prasad di atas, dunia Barat boleh jadi pantas kesal. Di awal, bergabungnya Tiongkok dengan perdagangan global disambut dan dipuji banyak pihak. Integrasi global negara tersebut sempat menjadi kisah menyenangkan tentang ekonomi dunia di mana berbagai negara mampu terlepas dari masalah kelaparan.

Akan tetapi, Tiongkok ternyata memiliki misi sendiri di balik integrasinya dengan dunia global. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mengurangi kekuatan tradisional negara-negara Barat dan organisasi internasional yang terkait dengan mereka.

Melalui inisiatif seperti One Belt One Road mereka seperti menunjukkan bahwa negeri di timur Asia juga bisa berupaya menggenggam dunia. Inisiatif itu seperti bisa menggeser ketergantungan negara-negara di dunia terhadap kekuatan barat dan organisasi seperti IMF.

Tiongkok seperti memiliki cara sendiri untuk menunggangi globalisasi yang kerap didengung-dengungkan kekuatan Barat. Di titik ini, menurut Emile Simpson, globalisasi telah membuat Tiongkok menjadi monster.

Meski dibantah Mnuchin, boleh jadi koalisi untuk menekan Tiongkok ada benarnya. Negara-negara Barat tidak hanya berkurang pengaruhnya, tetapi juga mendapat kerugian karena negara yang dipimpin Xi Jinping ini tidak sepenuhnya mau  ikut aturan organisasi internasional yang mereka buat.

Di Mana Indonesia?

Indonesia berada dalam posisi yang cukup unik dalam menghadapi situasi Tiongkok berhadapan dengan koalisi yang menekan negara tersebut. Indonesia di satu sisi adalah negara yang kini berhubungan amat mesra dengan Beijing. Akan tetapi, di sisi yang lain Indonesia justru menjadi tuan rumah bagi pertemuan yang meminggirkan agenda globalisasi negeri tirai bambu itu.

Indonesia boleh jadi mendapat banyak untung dengan menanjaknya Tiongkok sebagai raksasa global. Bagaimana tidak, penanaman modal asing negara tersebut menjadi salah satu yang tertinggi dengan total US$ 1,34 miliar atau setara Rp 18 triliun pada semester pertama tahun 2018.

Berdasarkan kondisi ini, bisa saja Tiongkok mulai memiliki pengaruh baik dalam ekonomi maupun politik Indonesia. Sebagaimana disebut di atas, gerilya investasi negeri tirai bambu memang terkait dengan showcase kekuatan mereka dan menjadi simbol pengaruh negara tersebut.

Kondisi ini jelas membuat negara-negara Barat gerah. Tiongkok yang kian kuat jelas perlu dinetralisasi. Salah satu upayanya boleh jadi adalah dengan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali. Terpinggirkannya agenda globalisasi Beijing bisa saja menjadi gambaran bahwa koalisi untuk menekan Tiongkok ini memang hadir di negara tersebut. Secara spesifik, penggunaan Indonesia sebagai venue juga boleh jadi menjadi upaya Barat untuk merebut kembali hati Indonesia.

IMF sendiri tergolong tidak pelit untuk memberikan beragam puja-puji bagi negeri ini. Di tengah berbagai gejolak ekonomi di Indonesia, IMF justru memandang optimis pengelolaan ekonomi Indonesia dan memberi Indonesia nilai excellent.

Sulit dinilai apakah pertemuan di Bali tempo lalu benar-benar menunjukkan hubungan Indonesia dan Barat sudah benar-benar mesra atau tidak. Akan tetapi, pertemuan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mempertunjukkan bahwa keduanya tengah berupaya menjalin kekuatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, bisa saja di tengah persaingan antara Tiongkok dan Barat, Indonesia akan berpaling dari Tiongkok selaku investor besar belakangan ini, dan kembali ke Barat. Kondisi ini tentu memiliki pengaruh secara politik. Secara spesifik, dari segi elektoral, pemerintahan petahana bisa saja mendapat untung karena dianggap lebih dekat dengan IMF sebagai perwajahan Barat.

Terlepas dari apa pun itu, semua itu masih sekadar spekulasi. Yang jelas, penting untuk ditunggu ke mana arah persaingan global ini dan apa dampaknya bagi negeri ini. (H33)