Indonesia Impor Konflik Timur Tengah?

Indonesia Impor Konflik Timur Tengah?
Persaingan politik jelang Pilpres 2019 berpotensi lahirkan kekacauan. (Foto: istimewa)
8 minute read

Munculnya gerakan #JanganSuriahkanIndonesia sempat menjadi trending di media sosial beberapa hari lalu. Aksi Bela Tauhid memang membuat banyak pihak khawatir konflik horisontal yang mirip dengan yang terjadi di Timur Tengah bisa terjadi di Indonesia. Apalagi, dimensi persoalan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat dibumbui dengan pertarungan politik jelang Pilpres 2019 yang membuat eskalasi potensi konflik tersebut menjadi tak terhindarkan.


PinterPolitik.com

“But now that war has become seemingly total and seemingly permanent, the free sport of kings has become the forced and internecine business of people, and diplomatic codes of honor between nations have collapsed.”

:: Charles Wright Mills (1916-1962), sosiolog AS ::

Sebelum Aksi Bela Tauhid beberapa hari lalu, sempat muncul kekhawatiran dari banyak pihak bahwa eskalasi persoalan pembakaran bendera dengan kalimat Tauhid akan berdampak luas dan berakibat pada konflik yang lebih besar. Konflik dan perang saudara yang dikhawatirkan tersebut dianggap mirip-mirip dengan berbagai konflik horisontal yang terjadi di Timur Tengah.

Hal itulah yang membuat tagar #JanganSuriahkanIndonesia menjadi penghias di media sosial beberapa hari lalu. Bahkan, tagar tersebut sempat menjadi trending topic di Twitter.

Warganet menilai ada pihak-pihak yang menginginkan konflik terjadi di Indonesia untuk tujuan tertentu. Jika konflik tersebut membesar, maka pertumpahan darah seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah dan Irak akan sangat mungkin terjadi juga di Indonesia.

Kalah saingan untuk jadi presiden hanya akan disesali satu atau dua hari saja. Tapi, jika hanya gara-gara beda pilihan capres sampai bertikai, mungkin kita akan menyesalinya seumur hidup. Click To Tweet

Nada kekhawatiran yang sama sempat pula terungkap dalam seminar kebangsaan yang digelar Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami) pada 1 November 2018 lalu. Dalam seminar tersebut, Alsyami mendatangkan Mufti Damaskus dan Ketua Dewan Rekonsiliasi Nasional Suriah, Syaikh Adnan al-Afyouni.

Selain itu, ada juga Dubes RI di Damaskus, Dubes Suriah di Indonesia, dan Pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Suriah, serta mantan petinggi HTI, Dr. Ainur Rofiq.

Kekhawatiran yang menjadi warna acara tersebut adalah jika agama dipolitisasi untuk kepentingan politik di Indonesia jelang Pilpres 2019, sehingga pada akhirnya kekacauan di masyarakat menjadi tidak terbendung. Jika pada akhirnya kondisi tersebut yang terjadi, maka intervensi asing seperti yang terjadi di Suriah bisa juga terjadi di Indonesia.

Sekjen Alsyami, M. Najih Arromadloni menyebutkan bahwa belakangan ini bahasa dan simbol agama menjadi alat kampanye politik yang sangat efektif. Namun, tidak jarang, banyak di antaranya justru menjadi propaganda palsu dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya. Benarkah ada upaya “mengimpor” konflik dari Timur Tengah ke Indonesia, dan apakah mungkin negara ini menjadi medan pertempuran baru?

Impor Konflik Timur Tengah?

Konteks impor konflik ini – atau apa pun istilahnya – adalah hal yang sangat menarik untuk ditelusuri. Pada tahun 2015 lalu, mantan diplomat dan akademisi dari National University of Singapore, Bilahari Kausikan dalam tulisannya di The Straits Times menyebut bahwa beberapa dekade terakhir, ada peningkatan pengaruh negara-negara Timur Tengah di Asia Tenggara yang berpotensi mengubah tekstur masyarakat di kawasan.

Peningkatan pengaruh ini melibatkan banyak hal, mulai dari budaya – berpakaian, pergaulan, dan lainnya – hingga ke gerakan-gerakan politik. Hal ini dapat terjadi seiring meningkatnya akses terhadap informasi dan komunikasi, serta arus manusia yang ke luar masuk negara-negara di kawasan.

Kausikan bahkan menyebut Indonesia sebagai negara terdifusi – atau terbaur – paling kuat oleh pengaruh Timur Tengah ini. Alasannya adalah Indonesia secara politik dianggap messy atau masih kacau. Akibatnya, tidak ada mekanisme check and balances yang mampu melihat suatu fenomena secara komprehensif, termasuk dalam kaitan dengan sebaran pengaruh dari Timur Tengah.

Selain itu, adanya kebanggaan akan sejarah pra-Islam di nusantara, yang menurut Kausikan, mampu menstabilkan kondisi politik dalam negeri dan memandang budaya tertentu dengan lebih terbuka. Sehingga, konteks kedekatan berbasis identitas agama Islam membuat pengaruh dari Timur Tengah lebih mudah terdifusi dengan masyarakat Indonesia.

Hal ini berbeda dengan Singapura misalnya, yang punya pendekatan yang lebih hati-hati terhadap pengaruh Timur Tengah, terutama pasca terbongkarnya rencana pendirian khalifah di Asia Tenggara oleh Jamaah Islamiyah (JI) pada tahun 2001.

Konteks difusi pengaruh ini juga sulit terjadi di Malaysia karena adanya Internal Security Act (ISA) – aturan yang memberikan kewenangan terhadap penegak hukum untuk melakukan penangkapan jika mencurigai alasan keamanan tertentu. Hal inilah yang membuat kasus-kasus terorisme – yang umumnya mendapatkan pengaruh dari jaringan-jaringan di Timur Tengah – cukup jarang terjadi di Malaysia.

Hal- hal yang demikian, nyatanya tidak terjadi di Indonesia. Apalagi, pasca reformasi 1998, demokrasi membuat ruang-ruang publik semakin terbuka, termasuk dalam hal sebaran pengaruh tersebut. Sementara pada saat yang sama, nilai-nilai Pancasila semakin digerus oleh kapitalisme ekonomi.

Tentu pertanyaannya adalah seperti apa dampak “impor” pengaruh Timur Tengah itu?

Jika berkaca dari pendapat Kausikan, ada kecenderungan pemahaman tentang kompleksitas isu konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak sampai ke masyarakat di Asia Tenggara.

Hal ini yang menyebabkan konflik sektarian dan tribalisme – antara pemeluk Sunni dan Syiah, maupun Arab dan Persia – seringkali pula menular ke Asia Tenggara tanpa disertai pemahaman yang mendalam tentang apa yang terjadi di balik konflik tersebut.

Konteks konflik di Suriah misalnya, punya kompleksitas yang melibatkan banyak aspek, mulai dari sektarianisme, politik dan kekuasaan di negara tersebut, perebutan akses atas sumber daya alam yang melibatkan negara-negara luar seperti Amerika Serikat (AS) dan Rusia, dan banyak hal lainnya. Konteks yang demikian nyatanya tidak banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Bahkan, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidak lebih dari sebuah korporasi ekonomi yang menjalankan bisnis konflik. (Baca: Dahsayat, Ternyata ISIS adalah Korporasi) ISIS menggunakan agama sebagai alat propaganda untuk menjalankan tujuan-tujuan ekonomi yang ingin diraihnya, misalnya dari sektor minyak, penarikan pajak, dan tebusan sandera.

Untuk diketahui, pendapatan ISIS dalam setahun dari bisnis minyak saja bisa mencapai US$ 800 juta atau Rp 10,7 triliun. Persoalan ISIS sebagai bisnis konflik, atau multidimensionalnya penyebab konflik di Suriah itulah yang menurut Kausikan tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

Konteks konflik-konflik tersebut memang menunjukkan bahwa ada persoalan yang lebih besar terkait perebutan sumber daya yang menjadi intisari sebuah konflik. Sosiolog AS, Charles Wright Mills – dijuluki Bapak Teori Konflik Modern – menyebutkan bahwa konflik memang terjadi karena perbedaan kepentingan dan akses terhadap sumber daya. Menurutnya hal ini pula yang melahirkan struktur kelas dalam masyarakat.

Distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata menyebabkan lahirnya konflik antara kelompok elite dan masyarakat biasa.

Bahkan, Mills secara khusus menggarisbawahi peran utama kelompok yang disebutnya power elite atau elite berkuasa yang punya akses terhadap industri senjata, kekuasaan, dan sumber daya lainnya. Kelompok ini punya kepentingan untuk menguasai sumber daya – minyak, gas, dan lain sebagainya – di suatu wilayah tertentu, atau yang sekedar menjalankan konflik sebagai sebuah bisnis.

Kelompok-kelompok inilah yang berperan dalam lahirnya – bahkan seringkali yang “memanipulasi” – konflik di dalam masyarakat. Dalam konteks Timur Tengah, power elite inilah yang memainkan peran penting dalam lahirnya konflik horisontal di negara-negara tersebut, bahkan merekalah yang bisa disebut sebagai penyebab utama konflik untuk tujuan sosial ekonomi yang ingin dicapai.

Dalam konteks Indonesia, seiring meredanya konflik di negara-negara Timur Tengah, memang ada ketakutan kekacauan serupa akan “dipindahkan” ke negara lain. Indonesia sebagai negara dengan struktur demografi masyarakat mayoritas muslim sama seperti negara-negara Timur Tengah – dengan faktor impor pengaruh yang disebut Bilahari Kausikan – memang berpotensi mudah diadu domba oleh kelompok-kelompok tertentu.

Sangat mungkin kecamuk isu politik belakangan ini yang punya warna Timur Tengah – kebetulan berhubungan dengan HTI – akan mampu melahirkan konflik yang lebih besar.

Hati-hati Perang Saudara

Pemikiran Mills tentang konflik itu sebetulnya pernah digarisbawahi oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo. Pria yang sempat digadang-gadang menjadi salah satu capres di Pilpres 2019 – walaupun kemudian gagal terpilih – pernah mengungkapkan bahwa potensi Indonesia menjadi “ladang” konflik baru sangat mungkin terjadi.

Gatot sudah melihat hal tersebut sejak aksi-aksi bela Islam terjadi di seputaran Pilkada DKI Jakarta 2016 lalu. Saat hadir dalam acara di sebuah stasiun televisi dan diberikan kesempatan untuk mengomentari tentang Aksi 212, sang jenderal malah memaparkan sebuah slide persentasi tentang potensi kemungkinan Indonesia menjadi ladang konflik baru.

Menurut Gatot, status Indonesia yang masih kaya sumber alam, makanan, air, dan lain sebagainya akan menjadi target baru konflik yang – sangat mungkin – dimainkan oleh para power elite.

Kelompok itu bisa berasal dari dalam, atau bisa juga dari luar yang memanfaatkan situasi politik dalam negeri. Pada titik ini, konteks impor konflik itu mendapatkan pembenarannya karena sangat mungkin menjadi jalan masuk kekacauan dalam skala yang lebih besar.

Politik identitas dengan agama sebagai sentralnya memang telah menjadi komoditas utama, katakanlah jelang Pilpres 2019. Apalagi, Aksi Bela Tauhid punya dimensi politik yang lebih berbahaya dibandingkan kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Saat itu, yang dihadapi adalah Ahok sebagai seorang non-muslim. Sementara saat ini, yang dihadapi adalah sesama muslim. Faktanya, konflik jenis inilah yang membuat porak poranda negara-negara Timur Tengah yang mayoritas berpenduduk muslim.

Pada akhirnya, memang patut disayangkan panggung politik Indonesia lebih banyak diwarnai oleh persoalan identitas. Yang jelas, masyarakat jangan sampai terjebak.

Sebab, kalah saingan untuk jadi presiden hanya akan disesali satu atau dua hari saja. Tapi, jika hanya gara-gara beda pilihan capres sampai bertikai, mungkin kita akan menyesalinya seumur hidup kita. Seperti kata Wright Mills di awal tulisan, bagi kelompok elite dan para raja, konflik itu seperti olahraga. (S13)