Indonesia di Ambang Great Depresion?

Presiden RI, Joko Widodo. Foto: Istimewa
6 minute read

Kondisi ekonomi yang rapuh seperti ini, masihkah ada rasa percaya pada pemerintah?


PinterPolitik.com

Pernahkah kita bertanya apa sebab Amerika Serikat (AS) pada 1929 terjerembab ke dalam depresi besar (great depression) yang meluluhlantahkan ekonomi global ke titik paling fatal?

Sebelum terjadi depresi, ekonomi AS memang berkembang pesat. Periode itu disebut sebagai The Roaring Twenties. Kendati begitu, perkembangan itu bergerak secara tidak wajar hingga memicu spekulasi di pasar saham (market bubble). Peristiwa ini dikenal sebagai Black Thursday. Tak berselang lama, gejolak pasar saham makin tak menentu yang ditandai dengan penjualan saham dalam skala besar, anehnya penjualan saham ketika itu justru merugikan para investor.

Puncaknya adalah ketika terjadi keruntuhan di pasar pialang yang kemudian dikenal dengan peristiwa Black Tuesday. Depresi ini kemudian merambat ke sektor perbankan dan meyebabkan bank-bank berjatuhan dan pengangguran dalam skala besar.

Untuk melihat bagaimana efek dari depresi tersebut, mungkin film The Grapes of Wrath, yang diangkat berdasarkan novel Jhon Steinbeck, tentang sebuah keluarga yang pontang-panting mencari pekerjaan untuk bertahan hidup akibat depresi besar, dapat menjadi gambarannya.

Tapi, apa sebab musabab krisis itu terjadi?

Dietmer Rothermund, dalam buku “The Global Impact of The Great Depression”  menguraikan beberapa hal pemicu krisis tersebut yakni: penanganan utang-utang perang, sterilisasi emas, kebijakan moneter deflasioner, kelebihan produksi gandum dan proteksionisme.

Perlu dicatat, salah satu penyebab krisis ketika itu adalah kebijakan proteksionisme. Kini, kata itu kembali didengungkan sebagai panji perlawanan Trump untuk membangun ekonomi Amerika dari perdagangan global yang tak adil.

Efeknya, perang dagang (trade war) pun tak terhindarkan. Padahal, Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde awalnya telah memberi warning atau peringatan akan bahaya proteksionisme yang akan merusak tatanan ekonomi global. Lagarde merujuk pada perdagangan multilateral, yang menurutnya selama ini telah berjalan dengan baik.

Kenapa hal tersebut dipandang berbahaya? Ini tak terlepas dari saling ketergantungan ekonomi antara negara super-power dan pinggiran. Hal yang tak terhindarkan adalah situasi krisis akan merambat begitu cepat atau menimbulkan efek domino ke sebagian besar negara-negara pinggiran. Negara pinggiran, memang menjadi sebuah entitas yang memiliki hubungan yang tak seimbang dengan negara-negara super-power, entah itu dari sisi ekonomi, maupun kemampuan militer.

Indonesia tak terkecuali dari kondisi tersebut. Negeri ini adalah sebuah negara yang masih mengandalkan bantuan luar negeri untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh niat untuk menjadi bangsa mandiri dan berdaulat secara ekonomi belum dapat terwujud sepenuhnya.

Baca juga :  Jokowi “Salah Naik Kendaraan”

Faktanya, sebagai sebuah bangsa kita masih ketakutan akan ekspansi produk-produk Tiongkok ke pasar Indonesia akibat dari trade war yang tak terhindarkan. Di sektor pasar keuangan, instabilitas pasar global memicu keraguan modal asing untuk tanam modalnya Indonesia, sebaliknya, investor lebih memilih minggat dari pasar pialang.

Di sisi lain, gejolak kenaikan dolar terhadap rupiah sekaligus menciptakan ongkos proyek pembangunan infrastruktur membengkak. Ini dikarenakan sebagian besar bahan baku untuk pekerjaan proyek masih berharap pada impor. Belum lagi ditambah dengan kenaikan harga minyak global yang membuat harga Pertamax naik Rp 300 menjadi Rp 8.900. Lengkap sudah perkara ini saudara-saudara sekalian!

Tercatat, semua jenis impor pada Mei 2018 naik. Impor migas mencapai 2,82 miliar dolar AS, atau naik 57,17 persen dalam setahun. Sementara itu, impor nonmigas  mencapai 14,83 persen atau naik 23,77 persen. Pada bulan yang sama, data BPS menunjukan defisit perdagangan RI mencapai 2,834 miliar dolar AS.

Tentu, selama ini, jalan keluar untuk beradaptasi dengan gejolak enonomi global adalah menaikan suku bunga. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) pada tahun ini telah menaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen dari sebelumnya sebesar 4,75 persen.

Lantas, perlukah pemerintah kembali menaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional? Tentu, menaikan kembali suku bunga jadi dilema bagi pemerintah Jokowi. Suku bunga tinggi, tidaklah bagus untuk pertumbuhan kredit, terutama bagi kalangan pengusaha UMKM. Tapi, tidak menaikan suku bunga di tengah gejolak pasar global saat ini juga menjadi problematika.

Pemerintahan Jokowi-JK memang serba salah, gejolak ekonomi saat ini bagaikan sebuah perangkap. Tapi, tentu ini juga sekaligus diakibatkan oleh ambisi sang Presiden dalam membangunan proyek infrastruktur. Jokowi, kadung menciptakan citra sebagai bapak developmentalis.

Kebijakan Jokowi pro pembangunan mungkin terilhami dari teori big push Rosenstein-Rodan. Menurut teori ini untuk mengalami hambatan pembangunan ekonomi negara berkembang diperlukan suatu “dorongan kuat” investasi atau suatu program tertentu.

Tapi, kebijakan pro pembangunan dan investasi secara tak langsung berpotensi menjadi boomerang bagi ekonomi Indonesia. Tentu, salah satu jalan adalah menghentikan sementara pembangunan infrastruktur jika dolar terus perkasa. Tapi, risikonya adalah populisme Jokowi bakal melorot. Beranikah Jokowi jujur kepada publik jika ekonomi sedang kacau balau?

Baca juga :  Jokowi, Kepo Pantau Musuh

Saat ini Pemerintah seperti lebih banyak melakukan denial terhadap kondisi ekonomi negeri ini. Padahal banyak pengamat ekonomi tanah air seperti Faisal Basri atau Rizal Ramli yang mengingatkan ancaman ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Jika tidak hati-hati dan menganggap angin lalu saran-saran tersebut, bukan tidak mungkin depresi benar-benar menghampiri.

Sejauh ini, pemerintah belum menunjukan sikap responsif, baru pada Senin (9/7) kemarin pemerintah melalukan pertemuan untuk membahas ketidakpastian ekonomi global. Itupun, langkah-langkahnya belum tahu mau bagaimana.

Jika benar perang dagang AS-Tiongkok memicu Great Depression jilid II, Indonesia tampaknya masih belum benar-benar siap. Masih belum nampak adaptasi spesifik yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi gejolak di tingkat global tersebut.

Bisa saja sikap tidak responsif pemerintah ini memang bersumber dari populisme jelang pesta demokrasi Pemilu 2019. Jika benar itu yang terjadi, maka pemerintah mungkin tengah mengorbankan ekonominya sendiri demi mengamankan kursi di tahun 2019.

Ada atau tidaknya Great Depression jilid II, idealnya pemerintah menyiapkan mitigasi ekonomi yang tepat agar tidak terbawa ke dalam jurang krisis. Kebijakan-kebijakan yang lebih tepat menghadapi ancaman depresi idealnya didahulukan ketimbang kebijakan-kebijakan populis.

Dalam teori konspirasi, kita boleh saja menebak-nebak, apalagi menjelang Pilpres 2019, ada apa dibalik gejolak ekonomi global saat ini? Apakah ada hubungan pertarungan Trump dan Xi Xinping untuk menguasai Asia Tenggara, termasuk Indonesia? Tapi, di antara Trump dan Xi Jinping, siapa lebih dekat dengan Joko Widodo?

Tentu, beberapa data pendukung untuk melihat kedekatan Indonesia dan Tiongkok dapat dilihat dari modal Tiongkok yang fantastis. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut pada tahun 2014 nilai investasi Tiongkok menyentuh angka 800 juta dolar AS atau sekitar Rp 10,8 triliun untuk sekitar 501 unit proyek yang dikerjakan.

Angka ini meningkat tiga kali lipat di tahun 2016. Sementara itu, pada periode yang sama, Investasi AS di Indonesia justru menurun signifikan yakni 1,2 miliar dolar dibandikan tahun 2013.

Dengan begitu, pantaskah Amerika marah? (A34).

 

 

Share On