Polemik terhadap rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir mendapatkan analisa yang beragam. Dalam hal ini adakah kepentingan politik Yusril Ihza Mahendra?
PinterPolitik.com
“The Master of Whisperers must be sly and obsequious and without scruple.”
:: Lord Varys, dalam Game of Thrones ::
[dropcap]B[/dropcap]agi penikmat Game of Thrones (GoT) tentu familiar dengan tokoh dan karakter-karakter yang ada di serial fiksi tersebut. Sebut saja si ksatria Jon Snow, sang ratu Daenerys Targaryen, si diplomat ulung Tyrion Lannister atau si oportunis Cersei Lannister. Nama-nama tersebut adalah sebagian dari banyak karakter yang menghidupi cerita GoT.
Namun, ada satu tokoh yang kerap dilupakan, padahal perannya cukup krusial di serial yang ditayangkan oleh HBO tersebut. Dia adalah Lord Varys, si pembisik (Master of Whisperer).
Varys adalah penasihat raja yang kerap memberikan masukan atau bisikan yang bisa mengubah kebijakan raja atau ratu. Ia sudah beberapa kali memanipulasi teman dan musuh-musuhnya dengan kecerdasannya di atas sikapnya yang seolah berkemauan lemah dan sederhana.
Selain itu, keahliannya membaca keadaan mengangkat reputasi baiknya, sehingga meski tampuk kuasa berganti, Lord Varys tetap bertahan.
Kisah tentang peran Lord Varys ini nampaknya memiliki relevansi dengan perpolitikan di Indonesia. Konteks keberadaan pembisik di politik kekuasaan sering menyimpan cerita di balik pengambilan keputusan oleh sang penguasa.
Salah satunya adalah terkait kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yakni batalnya pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, ustaz konservatif sekaligus narapidana kasus pelatihan kelompok militan di Aceh tahun 2011.
Ba’asyir yang tengah melalui masa hukumannya ini rencananya akan dibebaskan karena alasan kemanusiaan dan telah menjalani dua per tiga masa hukuman. Presiden Joko Widodo (Jokowi) semula menyetujui hal itu, namun Ba’asyir dikabarkan tidak mau menandatangi kesepakatan untuk taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Hal ini diduga menjadi alasan Jokowi tidak jadi membebaskan pimpinan Ansharud Tauhid tersebut.
Berdasarkan yang diberitakan sebelumnya, cerita ini bermula ketika Yusril Ihza Mahendra membesuk Ba’asyir. Abdul Rohim Ba’asyir atau putra Ba’asyir menceritakan bahwa karena kondisi kesehatan ayahnya yang memprihatinkan, lantas membuat Penasihat Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin itu tergerak untuk melobi Presiden Jokowi.
Hingga akhirnya, pada kunjungannya yang kedua, Yusril menyampaikan kepada keluarga Ba’asyir bahwa ia sudah berhasil meyakinkan Jokowi. Ia juga menyampaikan hal itu melalui siaran pers. Sementara Jokowi mengonfirmasi hal tersebut saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut, Jawa Barat.
Pada waktu itu, Yusril “sang pembisik” yakin sebenarnya pembebasan murni dapat dilakukan selama Presiden, Kapolri dan Menkum HAM bisa sependapat satu sama lain. Namun, seperti yang publik ketahui, Jokowi tidak jadi membebaskan Ba’asyir setelah melakukan rapat dan mendapatkan masukan dari berbagai menteri terkait.
Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah mengapa Yusril melakukan “bisikan” kepada Jokowi untuk membebaskan Ba’asyir? Apakah hanya sebatas alasan kemanusiaan, atau ada alasan politis lain?
Yusril adalah Lord Varys yang gagal. Share on XBisikan Yusril, Pertalian Sejarah
Sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril memiliki kemewahan untuk memberikan masukan kepada Jokowi secara langsung. Hal itu terlihat dari keseriusannya untuk mengeluarkan Ba’asyir dari penjara. Dalam hal ini, Yusril seolah bergerak sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas baik dengan menteri terkait, maupun dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.
Hal itu salah satunya disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko yang menyebut bahwa kabar pembebasan Ba’asyir merupakan pernyataan sepihak dari Yusril dan belum menjadi keputusan persiden. Meski begitu, Moeldoko tidak mau menyimpulkan apakah Yusril jalan sendiri atau tidak dalam kasus ini.
Yusril adalah salah satu tokoh Islam sekaligus tokoh politik yang suka melakukan manuver. Hal itu bisa dilihat sejak aktivisme dirinya bermula saat menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia (UI). Selama kuliah di UI, ia kerap berseberangan dengan pemerintahan Soeharto.
Ia juga mengaku sangat dekat dengan tokoh-tokoh Petisi 50 – salah satunya M. Natsir – yang terbit pada 1980, yang isinya memprotes asas tunggal Pancasila yang digunakan Soeharto untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya.
Namun, pada 1994, Yusril tiba-tiba membuat kejutan dengan menerima tawaran untuk bekerja di Sekretariat Negara yang tugasnya menyiapkan naskah-naskah presiden, seperti korespondensi presiden, pidato-pidato presiden, dan mencatat hasil sidang kabinet.
Kondisi serupa juga masih ditunjukkan oleh Yusril saat ini. Ia sebelumnya rajin mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, di antaranya terkait dengan Undang-Undang Ormas dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Namun, di saat persoalan ini belum benar-benar selesai, Yusril mengejutkan banyak pihak dengan memutuskan menjadi Penasihat Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019. Meski posisi Yusril “hanya” sebagai penasihat hukum, tapi sebagai pimpinan partai politik – dalam hal ini Partai Bulan Bintang (PBB) – langkah tersebut tentu saja bermuatan politik, apalagi banyak simpatisan partainya tersebut cenderung mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang adalah lawan Jokowi.
Lantas, kenapa Yusril berinisiatif untuk melobi Jokowi?
Persoalan bisikannya untuk membebaskan Ba’asyir bisa jadi karena dua alasan. Yang pertama karena alasan pribadi dan yang kedua adalah alasan politik elektoral.
Untuk alasan pertama, peran Yusril untuk membebaskan Ba’asyir tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah di antara tokoh-tokoh Islam tersebut. Yusril dan Ba’asyir bisa dikatakan memiliki kesamaan ideologi dalam payung besar Masyumi.
Menurut John T. Sidel dalam artikelnya berjudul Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia, pada tahun 1970 Ba’asyir direkrut mantan Ketua Masyumi, M. Natsir untuk menjadi pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Solo.
DDII adalah organisasi Islam yang memiliki peran besar menyebarkan idelogi salafi jihadi ke Indonesia. Pada tahun 1970-an itu pula Ba’asyir bersama sahabatnya Abdullah Sungkar mendirikan Pesantren Al-Mukmin di Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah itu aktivisme Ba’asyir semakin militan.
Sementara, Greg Fealy dan Bernhard Platzdasch dalam tulisan berjudul The Masyumi Legacy: Between Islamist Idealism and Political Exigency menyebut bahwa Yusril adalah salah satu anak tokoh Masyumi yang diharapkan bisa tampil sebagai tokoh yang mengemban nilai dan cita-cita Masyumi.
Maka, atas dukungan terutama dari DDII, PBB dibentuk dengan Yusril sebagai ketua. Dengan demikian, PBB merupakan partai yang dianggap sebagai reinkarnasi Masyumi dan karenanya juga dianggap sebagai anak sah dari partai yang dibubarkan oleh Soekarno itu.
Kesamaan ideologi ini bisa jadi adalah alasan yang menuntun Yusril untuk membebaskan Ba’asyir. Sebetulnya, ungkapan untuk membebaskan Ba’asyir tidak hanya keluar dari Yusril, namun juga dari tokoh Islam lain, termasuk cawapres Jokowi, Ma’ruf Amin. Seperti yang diberitakan belum lama ini, Ma’ruf mengaku pernah meminta Jokowi untuk memberikan keringanan hukuman kepada Ba’asyir.
Sementara itu, keputusan yang bersifat ideologis ini memiliki korelasi dengan alasan yang kedua, yaitu kepentingan elektoral. Yusril sedang mengalami kondisi dilematis, dan harus berpikir bagaimana membuat citra dirinya naik dan di saat yang bersamaan menyelamatkan partainya yang terancam tidak lolos ke parlemen.
Banyak yang menyimpulkan bahwa keputusan Yusril bergabung bersama Jokowi adalah untuk mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect bagi PBB. Bagaimanapun juga, PBB saat ini sedang terengah-engah berjuang di pertarungan legislatif.
Meskipun belum memutuskan dukungan ke Jokowi atau Prabowo, namun rasanya sulit jika partai tersebut akhirnya berbeda aliran dengan Yusril. Sebab, mau tidak mau PBB akan mengandalkan ketokohan Yusril.
Dalam konteks ini, Yusril sangat mungkin sedang memainkan politik dua kaki. Sebab, bagaimanapun juga antara pendukung Jokowi – yang nasionalis – memiliki irisan berbeda dengan pendukung PBB – yang Islamis cenderung konservatif – sehingga ia perlu bermanuver di antara isu-isu yang potensial.
Hal ini sejalan dengan pendapat dari pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno yang menyebut bahwa reaksi dari Yusril akan tampak ke permukaan setelah menjalankan perannya sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf. Setelah itu, Yusril bisa mengkalkulasi kecenderungan pemilih dan pendukung tradisional partainya.
Oleh karena itu, membebaskan Abu Bakar Ba’asyir akan dianggap sebagai prestasi tersendiri bagi Yusril atau credit point di mata pendukung Islamnya – terutama kelompok Islam konservatif yang kini tengah diperebutkan. Membebaskan Ba’asyir dapat menjadi nilai jual yang berbeda dibandingkan partai-partai lain yang tidak mampu melakukan hal itu.
Pada titik ini, memang hal-hal itu bisa dipakai sebagai variabel untuk melihat alasan Yusril melakukan “bisikan” kepada Jokowi untuk membebaskan Ba’asyir. Namun, tidak ada yang tahu pasti apakah Yusril melancarkan inisiatif ini sendirian atau ada kongsi dengan pihak lain yang berkepentingan dalam kasus ini, termasuk Jokowi sendiri yang disebut-sebut punya “kepentingan terselubung”.
Prof @mohmahfudmd: Yang Bilang Ba'asyir Bebas Murni Bukan Presiden, Tapi Media Massa yang Ngutip Pak Yusril
https://t.co/Ul2ox4o98oCc Monaslimin ?
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) January 22, 2019
Jokowi Selamat?
Beberapa analis politik menyebut polemik Ba’asyir ini memiliki dampak elektoral terhadap Jokowi. Tarik ulur kasus Ba’asyir membuat masyarakat bingung dan menilai Jokowi tidak tegas dengan pendapatnya sendiri.
Kritik bahkan datang dari para pendukungnya sendiri serta dari negara-negara luar seperti Australia yang mendesak Jokowi mempertimbangkan rencana pembebasan tersebut.
Tidak ketinggalan, narasi ini dimanfaatkan oleh kubu lawan untuk merongrong citra Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pemerintahan Jokowi amatir dalam melakukan manuver politik untuk menaikkan elektabilitas.
Namun, dengan respon yang cukup cepat terhadap “bola panas” yang terlanjur menggelinding di ruang publik, setidaknya polemik ini mengendur. Alasan bahwa Ba’asyir tidak mau berjanji setia pada NKRI dan Pancasila kemudian dipakai sebagai “pembenaran” terhadap keputusan yang oleh John McBeth dalam tulisannya di Asia Times disebut sebagai kebijakan yang flip-flop atau grasak-grusuk.
Langkah cepat antar kementerian dengan memberikan masukan ke Jokowi tentunya bisa menyelamatkan sang presiden dari potensi tergerusnya suara Jokowi di kalangan pendukungnya. Karena, meskipun Jokowi menggunakan alasan kemanusiaan untuk membebaskan Ba’asyir, namun nyatanya cara itu bukanlah kebijakan populer, apalagi masih banyak yang menganggap Ba’asyir sebagai tokoh yang berbahaya.
Dengan demikian, pada titik ini Jokowi terselamatkan dari bisikan yang bisa menjerumuskan dirinya, sekalipun publik tentu menduga ada kepentingan lain dari mantan Wali Kota Solo itu. Sementara Yusril gagal berperan sebagai Lord Varys si Master of Whisperer itu. (A37)
