Women’s March, 8 Tuntutan Perempuan & LGBT

Menyambut Hari Perempuan Dunia, 8 Maret mendatang, 33 lembaga peduli perempuan dan LGBT akan menyelenggarakan acara Women March, pada Sabtu (4/3). Pada acara itu, mereka akan membacakan 8 tuntutan di depan Istana Presiden.

---

pinterpolitik.com

JAKARTA – Hari Perempuan Sedunia diperingati setiap tanggal 8 Maret. Di hari itu, para aktivis dan peduli perempuan di seluruh dunia biasanya merayakan dengan melakukan aksi jalan kaki. Tahun ini, 33 lembaga perempuan peduli LGBT di Indonesia juga akan melaksanakan aksi jalan kaki dari depan Sarinah di Jalan Thamrin, menuju Istana Negara di Jalan Medan Merdeka, Sabtu, 4 Februari mendatang.

Selain aksi jalan kaki, acara ini akan diisi dengan orasi yang menyerukan 8 tuntutan dari 33 lembaga yang tergabung dalam Women’s March tersebut. Tuntutan-tuntutan itu antara lain: menuntut pemerintah untuk membangun kembali masyarakat yang toleran dan menghormati keragaman, membangun insfrastruktur hukum dan kebijakan yang pro-keadilan jender, perencanaan program dan mengalokasikan anggaran yang pro perempuan, memperhatikan lingkungan hidup dan perubahan iklim, kebijakan dan pelayanan publik yang pro-perempuan dan pro-transgender, memperhatikan hak politik perempuan, pemenuhan HAM, dan kebijakan internasional kepada hak-hak perempuan.

“Kami sengaja menyelenggarakan acara Women’s March pada hari Sabtu tanggal 4, agar para karyawan bisa ikut merayakannya, karena hampir 80 persen perempuan yang menjadi peserta umumnya pekerja. Massa dari 33 lembaga yang akan ikut serta diperkirakan mencapai 400 orang, itu belum termasuk masyarakat umum,” terang Ketua Women’s March Jakarta Olin Monteiro dalam konferensi pers Women’s March yang berlangsung di Ke:kini, Cikini, Jakarta, Kamis (2/3).

Terkait adanya isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang ikut disuarakan diacara Women’s March, Kanza Vina dari Perwakilan Swara mengatakan kalau perempuan yang diperjuangkan bukan hanya perempuan yang terlahir memiliki vagina, namun juga mereka yang mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan.

Tingkat kekerasan yang dialami waria sangat tinggi, lanjutnya. Ketika mereka mendapat kekerasan di jalanan, jarang sekali kasusnya diselesaikan secara baik karena ada stigma di antara penegak hukum. Ada waria yang dibunuh tapi polisi tidak berusaha mencari pelakunya secara maksimal. “Kenapa teman trans ada di sini, karena kami ingin mengingatkan kembali bahwa isu perempuan juga berkaitan dengan isu transpuan. Sedangkan negara terlihat tidak berpihak kepada transpuan,” tegas Kanza. (R24)