Berbeda dengan Donald Trump, Joe Biden terlihat memberikan perhatian khusus terhadap ASEAN, termasuk Indonesia. Jika benar demikian, serta mengacu pada pengalaman sejarah, mungkinkah Washington akan bermain peran di Pilpres 2024?
“Hegemony is as old as mankind.” – Zbigniew Brzezinski, dalam buku The Grand Chessboard
Ada berbagai tanggapan menarik dari politisi lokal seputar kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020. Ini bukan soal berakhirnya administrasi Donald Trump yang telah dikritik banyak pihak, melainkan apakah Biden akan memberikan “intervensi” terhadap politik domestik Indonesia.
Pada November 2020, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, misalnya, berharap agar nantinya Biden tidak masuk ke dalam isu-isu detail soal Papua ataupun politik domestik terkait HAM di Indonesia.
Ada pula kekhawatiran dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Menurutnya, Partai Demokrat yang menaungi Biden memang concern terhadap isu HAM dan akan memengaruhi kebijakan luar negeri mantan wakil Barack Obama tersebut. Oleh karenanya, Indonesia dinilai harus berhati-hati terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar HAM.
Dan benar saja, pada 30 Maret 2021, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS merilis laporan yang menjabarkan belasan pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari kekerasan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua, hingga diskriminasi penegak hukum terhadap LGBT dan masyarakat adat.
Baca Juga: Mengapa Jokowi Caper ke Biden?
Tampaknya sadar tengah disentil, pada April 2021, Indonesia kemudian menginisiasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean untuk membahas konflik di Myanmar.
Ini terbilang tidak biasa, karena menurut berbagai akademisi, seperti Ben Bland dan Aaron Connelly, politik luar negeri (polugri) Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu pragmatis dan lebih fokus pada politik domestik. Tentu menjadi pertanyaan sendiri, mengapa Indonesia tiba-tiba aktif dan berinisiatif terhadap masalah internasional semacam itu.
Selain rilis tersebut, ada dua lagi gestur AS yang dibaca sebagai suatu sentilan. Pertama, pada 30 Juli 2021, Biden menyinggung Jakarta akan tenggelam karena perubahan iklim. Kedua, dalam lawatannya ke Asia Tenggara pada Agustus 2021, Wakil Presiden AS Kamala Harris diketahui tidak mengunjungi Indonesia.
Lantas pertanyaannya, apakah AS di bawah Biden akan memberikan intervensi terhadap politik domestik Indonesia? Jika demikian, mengapa itu dilakukan?
Pengalaman Sejarah
Jika mengacu pada sejarah, intervensi AS terhadap politik domestik, bahkan dalam pemilihan pemimpin negara memiliki banyak catatan. Persoalan ini misalnya ditegaskan oleh Dana Roberson dan T.J. Raphael dalam tulisannya A Brief History of U.S. Intervention in Foreign Elections. Menurut mereka, badan intelijen AS kerap menggunakan taktik klandestin untuk menempatkan pemimpin yang dinilai menguntungkan kepentingan nasional Paman Sam.
Roberson dan Raphael mencontohkan, beberapa bulan setelah dibentuk pada tahun 1947, Central Intelligence Agency (CIA) mendapat perintah untuk terlibat dalam pemilu Italia 1948 untuk mendukung kandidat pro-Amerika yang saat itu melawan kandidat pro-Moskow. Saat itu, CIA berhasil menjalankan misinya.
Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna dalam tulisannya Foreign Interference in Domestic Politics, juga menegaskan lumrahnya praktik campur tangan asing dalam politik domestik suatu negara demi mengamankan kepentingan mereka.
Di Indonesia, intervensi intelijen AS dalam politik domestik juga kerap dilaporkan. Ini misalnya ditulis A.M. Hendropriyono dalam bukunya Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1956, agen-agen CIA telah menggalang beberapa oknum perwira TNI AD untuk mengambil-alih kekuasaan pemerintah daerah di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.
Itu kemudian berlanjut pada terjadinya pemberontakan bersenjata Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada tahun 1958.
Baca Juga: Manuver Biden Bayangi Jokowi?
Pada peristiwa G30S/PKI, Soeharto juga disebut-sebut mendapatkan dukungan yang kuat dari CIA. Dalam artikel How the US Used Disinformation and the ‘Jakarta Method’ to Change the World, AS disebut berperan dalam menekan berbagai media Barat untuk memberitakan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI), khususnya Gerwani terhadap keenam jenderal yang menjadi korban G30S.
Larry Niksch dalam tulisannya Indonesia: May 1998 Political Crisis and Implications for U.S. Policy menyebutkan terdapat peran AS dalam mendukung tekanan International Monetary Fund (IMF) pada Soeharto untuk mereformasi ekonomi, mendesak militer Indonesia untuk menahan diri dalam menghadapi protes, dan mengkritik hilangnya aktivis anti-pemerintah. Alhasil, kita melihat kejatuhan rezim Orde Baru.
Terbaru, Prashanth Parameswaran dalam tulisannya Indonesia’s 2019 Elections: Beware the Foreign Puppet Wars in the Jokowi-Prabowo Race, bahkan secara tegas menggunakan istilah foreign puppet wars (perang boneka asing) untuk menyebutkan terdapat kemungkinan intervensi asing dalam Pilpres 2019.
Disebutkan, ada penggunaan konsultan asing, bantuan asing, hingga kandidat yang diduga akan menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing yang mendukungnya.
Tarung Hegemon: AS vs Tiongkok
Selain pengalaman sejarah, ada dua variabel penting yang menentukan apakah terjadi intervensi AS di Pilpres 2024 mendatang. Pertama adalah doktrin politik yang dianut Biden. Kedua adalah perkembangan situasi dengan Tiongkok, khususnya di Laut China Selatan (LCS).
Dominic Tierney dalam tulisannya In Search of the Biden Doctrine menyebut, saat menjabat sebagai senator, Biden dianggap cenderung moderat. Di satu sisi, Ia mendukung invasi Grenada pada tahun 1983 dan Invasi Panama pada tahun 1989. Namun di sisi lain justru menentang pendanaan kontra pemberontak di Nikaragua.
Sementara sejak tahun 1991 sampai 2003, Biden disebut merepresentasikan tendensi hawkish. Michael Marks dalam tulisannya Metaphors in International Relations Theory, menjelaskan hawkish atau hawk (elang) sebagai sosok yang mengedepankan kebijakan garis keras yang tak ragu untuk berperang, proaktif, intervensionis serta bertendensi militeristik.
Karakter ini misalnya terlihat ketika Biden mendukung intervensi militer AS di Balkan, mendukung Perang Kosovo pada tahun 1999, Perang Afghanistan pada tahun 2001, dan sepakat dengan penggunaan kekuatan militer resmi AS di Irak tak lama setelahnya.
Dengan berbagai kecenderungan yang ada, Tierney menyebut Biden kemungkinan besar akan mengarah kepada tendensi hawkish dalam hal keamanan dan militer.
Untuk memahami tendensi doktrin Biden dalam menyikapi Tiongkok saat ini, penjelasan profesor politik di University of Chicago, John J. Mearsheimer terkait situasi anarki politik internasional sangat penting untuk diperhatikan.
Menurut Mearsheimer, AS dan Tiongkok saat ini tengah berlomba untuk mencapai status hegemon. Di bawah Xi Jinping, Tiongkok disebut tengah menantang tatanan dunia yang selama ini dibangun oleh Paman Sam.
Mengacu pada karakter Biden yang cenderung hawkish, seperti penegasan Mearsheimer, AS dengan jelas tidak akan membiarkan Tiongkok bermain terlalu jauh dalam menyebarkan pengaruhnya. Pada 28 Juli 2021, Biden bahkan menggunakan istilah “perang” dalam menyikapi peretasan yang dilakukan Tiongkok dan Rusia terhadap perusahaan-perusahaan penting AS.
Saat ini, Biden juga dipercaya tengah menaruh perhatian pada Asia-Pasifik, khususnya di LCS. Kunjungan Kamala Harris ke Asia Tenggara, misalnya, disebut untuk melawan pengaruh Tiongkok dalam persaingan geopolitik.
Baca Juga: Saatnya Indonesia Berpihak di Indo-Pasifik
Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Selaku negara yang sangat strategis di Asia Tenggara, dan tengah menjalin hubungan dagang yang hangat dengan Tiongkok, besar kemungkinan Biden tengah memantau Indonesia saat ini.
Bukan tanpa alasan kuat, selain untuk menghambat perkembangan pengaruh Tiongkok, pemerintahan Jokowi juga telah menjalin kesepakatan bersama untuk menggunakan transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS).
Selain dapat melakukan perdagangan tanpa perlu mengonversi terlebih dahulu ke dolar AS, ini juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Jika AS menilai hubungan Indonesia dengan Tiongkok dapat mengganjal kepentingan mereka menjadi hegemon, bukan tidak mungkin di Pilpres 2024 nanti Paman Sam akan memberikan dukungan terhadap kandidat yang tidak pro-Tiongkok.
Namun, ada pula keraguan terhadap intervensi ini. Pasalnya, pada 2024, AS juga akan menyelenggarakan Pilpres dan kemungkinan berkutat pada situasi politik domestiknya, khususnya jika Trump kembali maju.
Well, kita lihat saja perkembangan situasinya. Apakah pemerintahan Jokowi mampu memainkan politik perimbangan yang baik, atau justru akan memperkuat persepsi tengah condong pada Tiongkok saat ini. (R53)
