“Oleh karena itu saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi, mengenai proses hukumnya, saya belum tahu, akan saya cek dulu,” ujar Presiden.
pinterpolitik.com
AMBON – Keluhan masyarakat Maluku mengenai kurangnya pasokan listrik ditanggapi langsung oleh Presiden Joko Widodo. Di sela kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, pada 8-9 Februari 2017, Presiden berdiskusi dengan Ketua dan anggota DPRD Maluku serta DPRD Kota Ambon terkait hal tersebut.
“Tadi malam saya diskusi dengan Ketua dan anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon. Saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang,” kata Presiden saat meninjau proyek PLTU 2 x 15 mw di Desa Waai, Maluku Tengah, Kamis, 9 Februari 2017.
Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa sebenarnya pernah direncanakan pembangunan pembangkit listrik di daerah tersebut, namun tidak berlanjut.
“Oleh karena itu saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi, mengenai proses hukumnya, saya belum tahu, akan saya cek dulu,” ujar Presiden.
Wilayah Tulehu, Maluku Tengah, yang dekat dengan PLTU tersebut memiliki potensi geotermal yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Oleh karena itu, pembangunan pembangkit listrik di sana diharapkan tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya.
“Yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batu bara sudah tidak benar, harusnya memakai geotermal karena potensi di sini ada, di Tolehu,” kata Presiden.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, yang mendampingi Presiden, menerangkan, PLTU tersebut seharusnya menjadi pembangkit listrik independen dan nantinya PLN akan membeli listrik yang dihasilkan. Proyek tersebut kemudian menjadi mangkrak, karena tidak kunjung dikerjakan.
“Tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai tahun 2014,” kata Jonan.
Terkait dengan rencana ke depan mengenai apakah pembangunan tersebut akan dilanjutkan atau tidak, Jonan mengatakan, akan terlebih dulu ditanya PLN mengenai kesanggupan mereka. Ia pun menyatakan bahwa setiap pulau di Indonesia harus memiliki pembangkit listrik independen agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
“Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu setiap pulau harus punya pembangkit independen,” ujarnya. (G18)