“Akar masalahnya adalah penghasilan aparatur pegawai negeri sipil dan birokrat itu kurang. Saya akan perbaiki kualitas hidup birokrat,” Prabowo Subianto, tentang pemberantasan korupsi.
Pinterpolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]orupsi bagaikan penyakit borok yang tak sembuh-sembuh dan menggerogoti negeri ini. Nyaris setiap hari masyarakat harus menyiapkan telinga mereka untuk mendengar ada lagi pejabat yang harus memakai rompi jingga dari KPK. Begitu peliknya persoalan ini, sehingga solusi atas hal tersebut menjadi salah satu bahasan utama dalam debat Pilpres 2019 beberapa waktu lalu.
Ada satu hal yang diingat dari perdebatan tentang perkara rasuah tersebut. Kandidat presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut bahwa penghasilan rendah merupakan akar utama dari berbagai perilaku korup pejabat di negeri ini. Oleh karena itu, menurutnya solusinya hanya satu: uang. Atau dengan kata lain menaikkan gaji para pejabat tersebut.
Pernyataan tersebut segera memunculkan tanggapan beragam. Tanggapan tercepat tentu muncul dari lawan debatnya, kandidat petahana Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa gaji dan tunjangan para pejabat sudah tinggi. Pasca debat, beberapa pengamat lain juga mengomentari bahwa kenaikan gaji belum tentu menyelesaikan persoalan korupsi yang telah menahun.
Melihat berbagai tanggapan tersebut, terlihat bahwa solusi untuk mengakhiri perilaku korup tidak bisa sepenuhnya disederhanakan menjadi perkara penghasilan saja. Lalu, mengapa Prabowo yakin bahwa gaji adalah solusi korupsi negeri ini?
Need vs Greed
Menangani korupsi di negeri ini boleh jadi adalah pekerjaan teramat berat yang bahkan kerap dianggap sebagai mission impossible. Banyak orang percaya bahwa perilaku korup telah mengakar dan menjadi budaya, terutama dalam politik Indonesia.
Mencari akar masalah korupsi merupakan salah satu hal yang dianggap penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks tersebut, ada dua hal yang kerap diperdebatkan tentang penyebab perilaku korup, yaitu soal need vs greed atau kebutuhan melawan ketamakan.
Korupsi itu “greed”. Bukan sekadar “need”.
— Miko Ginting (@mikoginting) January 17, 2019
Perkara need tampak menjadi hal yang menjadi sorotan bagi Prabowo dalam menangani kasus korupsi di negeri ini. Oleh karena itu, wajar jika mantan Danjen Kopassus itu meyakini bahwa menaikkan gaji para pejabat negara adalah solusi dari masalah korupsi di negeri ini.
Memang, ada beberapa kasus di mana korupsi dilakukan oleh pejabat yang memiliki gaji kecil dengan jabatan yang juga tidak seberapa tinggi. Meski begitu, kasus seperti ini hanya menyebabkan petty corruption atau korupsi kecil. Selain itu, memandang penyebab korupsi hanya dari sisi ini dapat menyebabkan pemberantasan korupsi tidak terjadi secara holistik.
Dalam hal tersebut, masalah greed tampak luput dari solusi yang ditawarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra tersebut untuk menghabisi perilaku korupsi di negeri ini. Padahal, dalam banyak kasus, pejabat-pejabat yang telah memiliki penghasilan tinggi ternyata tetap tidak bisa lepas dari godaan rasuah.
Susan Rose-Ackerman misalnya menggambarkan bahwa para akademisi menyebut ada insentif ekonomi yang menjadi penyebab korupsi. Rose-Ackerman menyebutkan bahwa greed dan motif keuntungan dari pihak swasta menjadi bagian dari insentif ekonomi tersebut. Pengetahuan akan hal ini penting untuk bisa menghukum perkara grand corruption.
Konsistensi Prabowo dalam menaikkan gaji untuk mencegah korupsi seperti melupakan aspek ketamakan sebagai penyebab lain dari korupsi Share on XSecara khusus, beberapa peneliti justru menganggap bahwa kenaikan gaji para birokrat dan pegawai pemerintahan justru bisa menyebabkan korupsi semakin tinggi. Argumentasi ini diungkapkan misalnya oleh Doron Navot, Yaniv Reingewertz dan Nissim Cohen.
Mereka menyebut bahwa meningkatkan gaji membuat para pegawai pemerintahan mengejar kepentingan pribadinya lebih jauh dan menjadi justifikasi untuk menerima lebih banyak suap. Hal ini menjadi gambaran bagaimana ketamakan menjadi latar bagi perilaku korup para birokrat dan aparat pemerintahan.
Perilaku Korup Pejabat
Perlu diakui bahwa koruptor yang kini menghuni tahanan tak semuanya mengambil duit haram karena kebutuhannya. Banyak nama-nama tenar dengan posisi cukup mahsyur justru tergoda untuk melakukan korupsi sekalipun penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Salah satu yang paling nyata dan ironis boleh jadi adalah mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Emirsyah Satar diketahui memiliki gaji sebesar Rp 138 juta per bulan. Selain itu, ada pula nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang per bulannya mengantongi uang Rp 121 juta.
Oleh karena itu, penting agar penyelesaian korupsi bisa menyentuh dari sisi need dan greed. Pada titik ini, menggunakan sisi need saja tidak bisa menggambarkan perilaku-perilaku korup banyak pejabat tersebut.
Secara khusus, solusi penanganan korupsi ala Prabowo ini tergolong problematis jika melihat kondisi APBN. Belanja pegawai kerap kali menjadi beban besar pengeluaran negeri ini. Pada APBN 2019 misalnya, pengeluaran untuk gaji pegawai menjadi belanja pemerintah tertinggi dengan total Rp 381,56 triliun.
Menurut Vito Tanzi, kalaupun kenaikan gaji pegawai dianggap mampu menyebabkan angka korupsi turun, maka akan diperlukan kenaikan anggaran yang benar-benar tinggi. Hal serupa diungkapkan oleh Navot, Reingewertz dan Cohen yang menyebutkan bahwa mencegah korupsi dengan menaikkan gaji tergolong solusi yang problematik dan diperlukan uang yang sangat banyak untuk menjadi cara yang efektif untuk melawan korupsi.
Pada titik itu, solusi untuk menyelesaikan korupsi melalui kenaikan gaji akan memberi beban lebih banyak kepada APBN. Selama bertahun-tahun, sektor belanja pegawai kerap dikeluhkan sebagai beban yang harus dipangkas oleh pemerintah. Solusi dengan uang ala Prabowo boleh jadi hanya akan menjadi beban baru bagi APBN di sektor belanja pegawai.
Memang, Prabowo menyebutkan bahwa dirinya akan berupaya menaikkan rasio pajak untuk mengompensasi kenaikan gaji aparatur negara itu. Akan tetapi, masih belum spesifik strategi seperti apa yang bisa menaikkan rasio pajak untuk menambal kenaikan gaji para pejabat.
Kebijakan Populer
Berdasarkan kondisi tersebut, boleh jadi ada maksud lain dari penekanan Prabowo pada kenaikan gaji untuk mengakhiri perilaku korup pejabat negeri ini. Dalam hal ini, konteks Pemilu dan keterpilihan boleh jadi memiliki kaitan dengan lontaran pernyataan di arena debat tersebut.
Menaikkan gaji kerap menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang dikaitkan dengan perilaku populis. Dalam banyak kasus, janji untuk menaikkan penghasilan kerap menjadi salah satu cara kampanye yang digunakan untuk mendorong elektabilitas.
Merujuk pada hal tersebut, konsistensi Prabowo menyebut kenaikan gaji sebagai solusi korupsi boleh jadi memiliki dimensi populisme tersebut. Secara spesifik, populisme melalui kenaikan penghasilan itu boleh jadi diarahkan kepada kelompok pemilih tertentu, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lebih lama dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Apapun masalahnya. Solusinya uang
— Iman Brotoseno (@imanbr) January 17, 2019
Jika hasil survei menjadi rujukannya, menggarap pangsa pasar ini bagi Prabowo adalah hal yang terbilang rasional. Menurut lembaga survei Charta Politika misalnya, lawan Prabowo, Jokowi, cenderung lemah elektabilitasnya di mata pemilih dari kalangan ASN.
Pada survei yang dilakukan lembaga tersebut digambarkan bahwa Prabowo unggul dengan 44,7 persen suara ASN berbanding dengan 40,4 persen milik Jokowi. Oleh karena itu, sangat rasional jika Prabowo ingin meraup massa ini sebanyak-banyaknya dan mempertahankan massa ASN yang sudah mendukungnya. Adapun jumlah ASN pada tahun 2018 di seluruh Indonesia mencapai 4.351.490 orang – angka yang tentu saja tidak sedikit.
Langkah ini juga rasional karena sebagai petahana, pergerakan Jokowi menarik massa ASN untuk memilihnya tergolong agresif. Setelah selama dua tahun membuka gelombang CPNS, pemerintahan Jokowi juga tergolong rajin menaikkan gaji dan tunjangan para abdi negara tersebut. Jokowi misalnya menaikkan gaji untuk PNS dan aparat desa pada tahun 2019 ini.
Sementara itu, sebagai penantang, Prabowo tidak memiliki kemewahan serupa. Kebijakan populis milik Jokowi tentu harus bisa ditandingi melalui pernyataan lainnya. Oleh karena itu, konsistensinya menyebut kenaikan gaji di debat perdana boleh jadi adalah cara untuk meredam agresivitas Jokowi sebagai pemerintah berkuasa dalam menggarap pasar PNS.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi idealnya harus bisa dilakukan secara holistik. Menyentuh perkara need boleh jadi bisa mengonsolidasikan kekuatan massa para ASN. Akan tetapi, jika serius ingin borok berupa korupsi hilang dari tubuh negeri ini, sangat penting bagi Prabowo untuk melihat ada perkara greed yang menjadi penyebab tumbuh suburnya rasuah di negeri ini. (H33)
