Perseteruan yang dibangun Donald Trump dengan Amazon menjadi kisah pertautan bisnis dan kekuasaan yang menarik untuk dibahas. Ini seperti percobaan membangun kembali memori hubungan Soeharto dengan kroni-kroninya yang menguasai Indonesia selama 32 tahun.
PinterPolitik.com
“Politics is like football; if you see daylight, go through the hole.”
:: John F. Kennedy ::
[dropcap]U[/dropcap]mpatan. Mungkin itu adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan isi tweet Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa waktu lalu. Lewat akun twitter pribadinya ia mempersoalkan perusahaan e-commerce Amazon yang disebutnya menyebabkan banyak masalah.
Tentu tidak masalah bagi penguasa sebuah negara super power sekelas AS untuk secara keras mengkritik seseorang dan entitas perusahaannya, sekalipun orang yang dikritiknya itu, saat ini menjadi orang terkaya di dunia.
Setelah pada akhir 2017 lalu Potus (President of The United States) mengkritik Amazon yang disebutnya membuat banyak orang kehilangan pekerjaan karena sektor ritel fisik mulai kalah pamor akibat aktivitas belanja online, kini ia mengkritik perusahaan yang dimiliki oleh Jeff Bezos itu tidak membayar pajak penjualan dan mengambil keuntungan dari subsidi yang diberikan oleh Layanan Pos AS (US Postal Service).
While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2018
Trump bahkan melangkah lebih jauh dan menuduh The Washington Post – surat kabar yang kini juga dimiliki oleh Bezos – digunakan sebagai “pelobi de facto” untuk kepentingan Amazon. Jika ini adalah olahraga tinju, maka Trump telah melayangkan combo punch alias pukulan kombo. Ia bukan hanya mengintervensi mekanisme pasar, tetapi juga mengancam kebebasan pers – namun, hal terakhir tidak akan kita bahas dalam tulisan ini.
Sikap Trump ini disebut oleh berbagai pihak sebagai upaya untuk mengintervensi mekanisme pasar, mengingat Amazon menyebut mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak, dan persoalan kerugian US Postal Service adalah karena model bisnis layanan tersebut.
Perdebatan yang muncul justru terkait indikasi keinginan Trump untuk melahirkan rezim koruptif, di mana kesuksesan sebuah perusahaan diukur dari seberapa dekat perusahaan tersebut dengan penguasa.
Situasi ini pernah terjadi di Indonesia, khususnya di era Orde Baru. Saat itu, “nilai” sebuah perusahaan ditentukan dari seberapa dekat sang pemilik dengan penguasa. Setelah dua dekade rezim Soeharto berakhir dan rezim-rezim serupa juga perlahan mengalami kemunduran, akankah perseteruan Trump vs Amazon menjadi pembalikan sejarah?
Trump-Amazon vs Soeharto-Kroni
Tidak ada yang meragukan posisi seorang Jeff Bezos. Pria yang kini ada di daftar teratas orang terkaya di dunia sejak Juli 2017 lalu mempunyai pundi-pundi kekayaan mencapai US$ 129 miliar dollar (Rp 1.827 triliun).
Jumlah tersebut hampir sama besar dengan total pendapatan Indonesia dalam APBN 2018 yang jumlahnya mencapai Rp 1.894 triliun. Artinya total kekayaan Bezos tersebut sebanding dengan pendapatan Indonesia di tahun 2018 ini – sekaligus menggambarkan betapa kayanya pria berkepala plontos itu.
Selain itu, Bezos kini ada di posisi ke-5 dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Ia hanya kalah dari Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump dan Angela Merkel.
Ini menunjukkan bahwa secara politik, Bezos adalah orang yang punya “kuasa”. Dengan demikian, perseteruannya dengan Trump tentu saja menjadi hal yang menarik untuk disorot karena ini tentang benturan kepentingan dua orang yang ada dalam 5 besar daftar orang paling berpengaruh di dunia.
Berbagai ulasan atas pernyataan politik ala Trump – yang dibeberkan lewat akun twitternya – menyebut sang Potus sedang berupaya untuk “mengontrol” para pebisnis. Kondisi ini tentu saja adalah sebuah intervensi terhadap mekanisme pasar, di mana Trump bukan hanya “menyerang” entitas bisnis secara umum, tetapi spesifik pada satu perusahaan, yakni Amazon. Secara tidak langsung, Trump sedang menerapkan political targeting terhadap Amazon dan hal ini oleh banyak pihak dianggap sebagai hal yang berbahaya .
The New York Times menyebut intervensi Trump akan menghadirkan kondisi tanpa adanya aturan yang jelas, serta berpotensi melahirkan praktik-praktik korupsi yang sistemik, sama seperti yang terjadi di Indonesia saat dikuasai oleh rezim Orde Baru. Saat itu, kesuksesan bisnis sebuah perusahaan bisa diraih dengan menciptakan hubungan yang kolusif dengan penguasa.
Profesor Raymond Fisman – ahli ekonomi dari Boston University – menyebut bahwa Soeharto adalah salah satu pemimpin yang memformulasikan hubungan penguasa-pengusaha melalui terminologi political connection. Hal serupa juga disebutkan oleh Stefan Eklof, bahwasanya pada zaman Soeharto, sektor bisnis dan ekonomi didominasi oleh pengusaha-pengusaha, salah satunya yang beretnis Tionghoa.
Pada era ini, terminologi “pengusaha besar” dilekatkan pada mereka-mereka yang punya political connection dengan Soeharto. Sebut saja konglomerat macam Liem Sioe Liong yang mendominasi industri makanan, William Suryadjaya yang mendominasi industri otomotif, Mohammad “Bob” Hasan yang mendominasi industri perkayuan, serta beberapa konglomerat lainnya.
Asih Purwanti dari Univeristas Brawijaya menyebut konglomerat-konglomerat tersebut meraih kesuksesan bisnisnya karena dekat dengan Soeharto – kondisi yang melahirkan istilah “kroni”. Bukan hanya para pengusaha beretnis Tionghoa saja, antara tahun 1980-1990an juga muncul banyak pengusaha pribumi. Namun, nama-nama yang mencolok tentu saja adalah anak-anak Soeharto sendiri, yakni Bambang Triatmodjo and Tommy Soeharto.
Pada titik ini, kondisi yang diciptakan oleh Orde Baru membuat bisnis sangat bergantung pada negara. Hal tersebut membuat Adam Scwarz menyebut Soeharto seolah menjadi jenderal, presiden, sekaligus raja. Akibat hubungan penguasa-pengusaha yang demikian, Soeharto mampu mengantongi kekayaan hingga Rp 200 triliun rupiah.
Formulasi hubungan yang demikian nyatanya ikut mempengaruhi tumbuh suburnya praktik KKN. Saat itu, kata “koneksi” mengalami peyorasi dan identik dengan KKN atau suap. Itulah yang terjadi jika penguasa ikut campur dalam persaingan bisnis dan ekonomi.
Menurut Profesor Fisman, hal ini juga diperkuat oleh fakta yang terjadi ketika kesehatan Soeharto menurun dan menjelang akhir kekuasaannya. Saat itu, nilai perusahaan-perusahaan yang pemiliknya dekat dengan sang diktator juga ikut mengalami penurunan secara signifikan.
Tentu saja dalam kasus Trump, ada dimensi lain yang bisa dijadikan basis analisis terkait hubungan sang Potus dengan Amazon. Beberapa misalnya menyebut tentang pemberitaan The Washington Post yang kerap menyudutkan Trump, sebagai salah satu penyebab mengapa Jeff Bezos sebagai sang pemilik mendapatkan “serangan” tweet. Namun, pertalian hubungan penguasa-pengusaha memiliki dimensi basis analisis tersendiri yang jauh lebih menarik untuk dilihat.
Hubungan Penguasa-Pengusaha
Apa yang terjadi antara Trump dengan Amazon, atau Soeharto dengan kroni-kroninya sesungguhnya sejalan dengan teori kekuasaan. Ahli politik asal AS, Harold Lasswell menyebutkan bahwa dalam sebuah masyarakat, pola distribusi nilai sangat bergantung pada distribusi kekuasaan. Ia juga mengartikan nilai sebagai goals yang ingin dicapai oleh seseorang.
Dalam hubungannya dengan konteks Trump vs Amazon atau Soeharto dengan kroni-kroninya, distribusi kekuasaan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik atau ekonomi yang ingin diraih. Para pengusaha di era Soeharto menikmati privilege “Soeharto’s connection” sebagai faktor utama yang menentukan kesuksesan bisnis mereka. Bisnis hanya akan disebut sukses dan besar jika punya faktor tersebut.
Hal ini juga sejalan dengan kondisi Indonesia saat itu, di mana kekuasaan sangat tersentralistik. Soeharto adalah tokoh utama dalam politik dan ekonomi – bahkan juga di hampir semua bidang kehidupan lainnya. Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, sementara para pengusaha menikmati porsi kekuasaan yang dibagikan pada mereka. Hal ini membuat konsep pasar bebas menjadi kabur. Pasar dan persaingan hanya akan dimenangi oleh mereka-mereka yang dekat dengan Soeharto.
Namun, jika hal ini yang ingin diciptakan oleh Trump, maka mungkin sang Potus perlu berpikir lebih jauh lagi. Memang dalam konsep kekuasaan Lasswell, power diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain.
Akan tetapi, berbeda dengan Soeharto – yang karena legitimasi kekuasaannya memperkuat status bisnis seseorang – yang terjadi pada Trump adalah ia berhadapan dengan entitas bisnis yang sudah terlanjur besar. Jeff Bezos adalah orang terkaya di dunia dan ia bukan tokoh yang baru merintis dan membesarkan usahanya. Selain itu, konteks AS saat ini adalah sebuah negara demokrasi, berbeda dengan sentralistik kekuasaan saat Soeharto berkuasa.
Jika Trump memang bertujuan untuk mengendalikan para pebisnis – dan menciptakan istilah Trump’s connection – tentu saja ia akan mendapatkan banyak tentangan. Bahkan, sangat mungkin ia akan dikalahkan secara politik sebelum kekuasaannya berakhir.
Yang jelas, ia tentu saja harus memperhitungkan langkah-langkahnya, apalagi jika ingin berhadapan dengan Bezos. Bagaimanapun juga, tanpa langkah yang jelas Trump hanya akan terjebak dalam cuitan-cuitannya. Seperti kata John F. Kennedy di awal tulisan ini, politik harus menuntun orang ke arah cahaya. Mungkin di kepala Bezos banyak cahaya, eh! (S13)