Tiongkok Ingin Rangkul Prabowo?

Republik Rakyat Tiongkok sangat penting bagi Indonesia. Jadi kita harus pelihara hubungan baik, kita harus tingkatkan hubungan dalam tingkat yang lebih baik, saling membantu  ~Prabowo Subianto

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]erdapat pemandangan tak biasa dalam perpolitikan tanah air. Penantang Jokowi, Prabowo Subianto terlihat menjalin kemesraan akhir-akhir ini dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) . Pertemuan tersebut bermula ketika Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mengunjungi kediaman calon presiden (capres) Prabowo di Hambalang, Bogor.

Diketahui kedatangan Dubes Tiongkok tersebut bermaksud untuk mengundang Prabowo untuk menghadiri HUT ke-69 RRT. Dalam kunjungan itu, Xiao Qian juga mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa Prabowo dan Partai Gerindra selama berada di Indonesia. Ia juga mengucapkan selamat kepara Prabowo karena telah ditetapkan sebagai capres pada Pilpres 2019.

Prabowo pun merespon undangan itu. Capres nomor urut 02 itu hadir dalam acara HUT RRT di Hotel Shangrila, Jakarta. Pada momen itu, Prabowo menyatakan Tiongkok sangatlah penting bagi Indonesia. Ia pun mengatakan Indonesia harus baik kepada semua negara dengan filosofi pandangan 1.000 kawan terlalu sedikit, sedangkan 1 lawan terlalu banyak.

Pertemuan ini terbilang langka dikarenakan kubu Prabowo cukup sering mengkritik Jokowi karena kedekatannya dengan pemerintah Tiongkok. Terlebih, Dubes Tiongkok sampai rela mendatangi kediaman Prabowo hanya untuk memberikan undangan agar Prabowo hadir dalam HUT ke-69 RRT.

Maka tak heran bila pertemuan tersebut langsung mendapatkan sorotan publik. Apalagi momentum kemesraan antara Prabowo dengan Tiongkok justru terjalin pada tahun politik. Apakah ini sebuah manuver politik pemerintah Tiongkok untuk “menaklukkan” Prabowo?

Ancaman Proteksionisme Prabowo

Kedatangan Dubes Tiongkok ke kediaman Prabowo tentu mengundang pertanyaan. Pasalnya, para pendukung Prabowo selama ini cenderung melihat Tiongkok sebagai lawan. Hal itu bisa dilihat dari permainan isu di tahun politik, dimana Jokowi sebagai lawan politik Prabowo dituding sebagai antek Tiongkok.

Hal itu bukan tanpa sebab. Pada era Jokowi, Tiongkok memang telah menjadi mitra penting ekonomi Indonesia. Kerjasama itu terus meningkat setiap tahunnya. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut pada tahun 2014 hingga 2017 nilai investasi Tiongkok terus meningkat.

Dengan kondisi di atas, maka tak heran bila Jokowi kerap kali dituding sebagai antek Tiongkok. Bukan karena Jokowi benar-benar antek Tiongkok, melainkan karena sebagian besar pembangunan di era Jokowi didanai oleh investasi dari Tiongkok. Dua di antara pembangunan itu adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan empat koridor ekonomi di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali.

Duta Besar China Bertemu Prabowo di Hambalanghttps://t.co/mwOqhNy2sr

Pendukung Prabowo jangan pura2 gak baca ini, Kalau ini yg ditemui Jokowi atau lingkarannya pasti teriak2 antek Aseng. phdal kerjasama ekonomi terbuka dgn pihak manapun. Jadilah pendukung yg cerdas! pic.twitter.com/tJy3canv3I

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) September 28, 2018

Jika Jokowi dianggap sangat ramah terhadap investasi asing di Indonesia, Prabowo justru dicitrakan sebaliknya. Ketua Umum Partai Gerindra itu digambarkan pendukungnya akan menjungkirbalikkan pola pembangunan ekonomi ala Jokowi menjadi ekonomi berbasis kerakyatan.

Nasionalisme ekonomi berbau ekonomi kerakyatan semacam ini kerap kali diwarnai dengan rancangan kebijakan berhaluan proteksionis. Kebijakan semacam ini sering kali menjadi batu sandungan bagi para investor dan juga negara-negara  yang berharap untung dari globalisasi.

Mungkinkah kedatangan Dubes Tiongkok ke kediaman Prabowo adalah bagian dari diplomasi Tiongkok untuk menaklukkan Prabowo? Mengingat, proteksionisme ekonomi Prabowo di Indonesia bisa menjadi ancaman bagi kepentingan ekonomi Tiongkok di kawasan.

Profesor Boston University Jeremy Menchik menyatakan para globalis dunia telah merasa terancam dengan kebangkitan proteksionisme ekonomi Duterte di Filiphina, Donald Trump di Amerika, hingga Prabowo Subianto dalam konteks Indonesia.

Proteksionisme adalah strategi pembatasan impor seperti dengan cara menaikkan tarif untuk meningkatkan industri nasional, dan melindunginya dari persaingan luar negeri. Strategi proteksionisme ini sekarang telah diterapkan oleh Donald Trump untuk melakukan “perang dagang” dengan Tiongkok.

Prabowo, sekalipun selalu kalah dalam pemilihan presiden, nyatanya tetap populer di mata sebagian besar masyarakat. Bisa saja, kedatangan Dubes Tiongkok itu memperkuat dugaan bahwa Prabowo memang semakin diperhitungkan oleh para globalis dunia. Oleh karena itu, Tiongkok merasa perlu untuk menakukkan Prabowo jika kepentingan ekonomi mereka di Indonesia ingin tetap berjalan tanpa halangan.

Tiongkok Main Dua Kaki?

Tiongkok tercatat telah mendekati pemimpin di sejumlah negara untuk mengamankan kepentingan ekonomi di negara tersebut. Satu di antaranya adalah kasus Najib Razak dalam konteks Malaysia. Tulisan di Asia Sentinel berjudul Desperate to Survive, Malaysia’s PM Sells his Country to China disebutkan bahwa Najib telah menggadaikan Malaysia ke Tiongkok demi kepentingan pribadinya.

Najib memang aktif membuka peluang Tiongkok untuk berinvestasi besar-besaran di negeri jiran. Dalam tulisan di South China Morning Post, disebutkan proyek Tiongkok di Malaysia adalah proyek Rail Link di Pantai Timur serta dua proyek saluran pipa bawah tanah.

Akan tetapi, sekalipun didukung oleh Tiongkok, Najib tak berhasil memenangkan kontestasi pemilihan perdana menteri di Malaysia. Najib kalah secara mengejutkan oleh Mahathir Mohamad setelah sebelumnya ramai pemberitaan bahwa Najib telah melakukan korupsi.

Setelah mengalahkan Najib, Mahathir Mohamad mengeluarkan keputusan berani. Ia berupaya untuk membatalkan proyek-proyek Tiongkok di Malaysia secara bertahap. Dimulai dengan penangguhan pekerjaan proyek-proyek perusahaan Tiongkok dan memotong dratis anggaran.

Kekalahan Najib di Malaysia seperti menjadi pukulan bagi Beijing. Pasalnya, Mahathir justru berupaya membatalkan pembangunan infrastruktur dari investasi Tiongkok karena dianggap seabagai peninggalan Najib Razak dan tidak menguntungkan Malaysia.

Pengalaman Tiongkok di Malaysia bisa  saja menjadi alasan mengapa Tiongkok menemui Prabowo di tahun politik seperti sekarang ini. Tiongkok seperti ingin main dua kaki. Di satu sisi Tiongkok memihak Jokowi, namun di sisi lain berusaha mendekati Prabowo. Tujuan dari politik dua kaki itu semata-mata untuk mengamankan berbagai proyek infrastruktur Tiongkok di Indonesia seandainya Jokowi kalah pada Pilpres 2019.

Seperti disinggung sebelumnya, proteksionisme Prabowo telah menjadi ancaman bagi para globalis dunia. Kemenangan Prabowo kemungkinan besar akan menghambat laju investasi Tiongkok di Indonesia. Oleh karena itu jika Prabowo tak berhasil ditaklukkan, maka bukan tak mungkin investasi Tiongkok akan berada di titik terendah.

Prabowo mungkin akan sama seperti Mahathir di Malaysia, dimana ketika Najib Razak kalah, Tiongkok terhalang untuk melanjutkan kepentingan ekonomi mereka di negeri jiran tersebut karena Mahathir memegang prinsip nasionalisme ekonomi.

Terakhir, sulit juga untuk percaya bahwa kunjungan Dubes Tiongkok ke kediaman Prabowo tidak bernuansa politis. Kunjungan itu tidak mungkin hanya didorong oleh keinginan untuk bersilaturahmi. Jika memang ingin bersilaturahmi, mengapa dari sekian banyak ketua partai politik, hanya Prabowo yang dikunjungi?

Apalagi, tak ada riwayat kedekatan antara Dubes Tiongkok Xiao Qian dengan Prabowo ataupun dengan partai Gerindra. Artinya, bukan tidak mungkin bahwa kedatangan Dubes Tiongkok ke kediaman Prabowo adalah bentuk politik dua kaki Beijing dalam melihat perkembangan politik di Indonesia.

Maka Pilpres 2019 semakin menarik untuk dinantikan, apakah kelak Prabowo benar-benar berani mempraktikkan nasionalisme ekonomi ketika terpilih sebagai presiden, atau justru ia takluk pada ambisi Tiongkok yang ingin menguasai perekonomian Indonesia. Bagaimana menurutmu? (D38)