Luhut Panjaitan masih menjadi sosok utama dalam pemenangan Jokowi di 2019 nanti. Mengelola perimbangan kekuatan politik dalam kabinet, sang jenderal memainkan peran sentral dalam koalisi Jokowi dan mengimbangi patron politik dari partai-partai pendukung – layaknya Agrippa yang mengantarkan Augustus Caesar menjadi kaisar pertama Romawi.
PinterPolitik.com
“Victory usually goes to the army who has better trained officers and men.”
:: Sun Tzu (544-496 SM) ::
[dropcap]M[/dropcap]arcus Vipsanius Agrippa dikenal sebagai tangan kanan Augustus Caesar Octavian, Kaisar pertama yang memimpin Roma. Agrippa adalah komandan sekaligus orang kepercayaan Octavian saat mengembalikan stabilitas politik pasca pembunuhan Julius Caesar – paman sekaligus ayah angkat Octavian – pada tahun 44 SM.
Agrippa adalah orang yang superior di hadapan semua lawan politik Octavian dan tidak disukai oleh kalangan aristokrat. Ia adalah kunci Octavian dalam mengalahkan Mark Antony dan mengukuhkan kekuatan junjungannya sebagai penguasa tunggal Kekaisaran Romawi.
Sejarawan dan peneliti menyebut jasa Agrippa demikian besar terhadap kekuasaan Octavian. Tanpa Agrippa, Octavian dianggap tak akan mungkin menjadi Kaisar Roma – warisan besarnya kekuasaan yang hingga kini dikenang sebagai nama bulan ke-8 dalam kalender: Agustus.
Dua ribu tahun kemudian, di negeri Zamrud Khatulistiwa bernama Indonesia yang jaraknya 10.800 kilometer dari Roma, kisah Agrippa ini seolah mengalami pengulangannya. Adalah Luhut Binsar Panjaitan, sang Agrippa, “tangan kanan” dan orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lihat pak Luhut mantappp? satu meja the forum???ini yg di perlukan tim pak @jokowi..tegas by data
— Wowotzelion27 (@Wowotzelion271) September 5, 2018
Julukan ini tentu saja tidak berlebihan untuk diberikan pada Menko Kemaritiman itu. Luhut adalah salah satu kunci utama kekuatan politik Jokowi sejak mantan Wali Kota Solo itu memilih untuk bertarung memperebutkan singgasana tertinggi di negeri ini pada 2014 lalu.
Kini, jelang Pilpres 2019, faktor Luhut itu kembali menjadi penentu berhasil tidaknya Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Setidaknya, hal itulah yang tergambar dalam tulisan John McBeth yang dimuat oleh portal Asia Times berjudul Military Minds Aim to Keep Widodo in Power.
Jurnalis asal Selandia Baru tersebut secara gamblang memaparkan strategi pemenangan Jokowi lewat tim relawan berisi para purnawirawan jenderal yang dimotori oleh Luhut. Layaknya Agrippa, Luhut telah memikirkan langkah-langkah untuk mengamankan perjalanan Jokowi, apalagi setelah banyak masyarakat yang kecewa dengan pemilihan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres.
Relawan yang digalang Luhut ini tentu saja menarik untuk dilihat, utamanya dalam konteks pemenangan Jokowi. Apakah ini berarti Luhut tidak percaya dengan mesin partai-partai koalisi Jokowi sampai harus menggalang dukungan dari para jenderal? Seberapa kuat faktor Luhut “Agrippa” akan kembali membantu pemenangan Jokowi?
Tim Bravo dan Tim Charlie, Faktor Luhut
Dijuluki sebagai “Menteri Utama” bahkan juga “Menteri Super”, Luhut memang masih menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kekuatan politik Jokowi. Seperti Agrippa yang tidak disukai oleh kelompok aristokrat dan oligark politik, sang jenderal adalah “penjaga pintu” bagi Jokowi, termasuk dalam hal strategi pemenangan Pilpres.
Adapun tim relawan yang disebut-sebut digalang Luhut adalah Tim Bravo (Bravo-5) yang menurut McBeth berisi purnawirawan jenderal yang lulus dari akademi pada tahun 70-an dan berisi sekitar 70 anggota kuat. Rinciannya, ada sekitar 21 orang eks jenderal, dan 40 tokoh sipil berpengaruh.
Beberapa nama yang masuk dalam kelompok ini adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Dubes untuk Argentina Nurmala Kartini Panjaitan Sjahrir yang juga adalah saudari Luhut, Letjen Purnawirawan Suaidi Marasabessy, serta Mayjen Purnawirawan Saurip Kadi.
Nama terakhir adalah teman satu angkatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sementara Marasabessy sebelumnya juga bergabung dengan Partai Demokrat.
Sementara tim kedua adalah kelompok relawan Cakra 19 – disebut McBeth sebagai Tim Charlie – yang datang pada Luhut untuk berkonsultasi. Tim ini diketuai oleh mantan Sekretaris Kabinet Jokowi, Andi Widjajanto – putra dari Mayjen Purnawirawan Theo Syafei, tokoh yang menjadi sekutu Megawati Soekanorputri saat berkonflik dengan Soeharto.
Tim Charlie bertugas untuk menguatkan pemenangan Jokowi di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, Gorontalo dan NTB. Daerah-daerah tersebut adalah yang pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi kalah dari Prabowo. Adapun pensiunan jenderal yang masuk di Tim Charlie rata-rata lulusan di atas tahun 1977 seperti Letjen Lodewijk F. Paulus, Letjen Eko Wiratmoko, dan Mayjen Andogo Wiradi.
Dua tim ini memang bertugas untuk mengimbangi peran PDIP, Golkar dan partai-partai koalisi. Ibaratnya, tim ini akan menjadi senjata Jokowi ketika ditekan oleh partai, serta menjadi mesin pemenangan saat parpol-parpol macet menjalankan fungsinya.
Luhut sepertinya belajar dari Pilpres 2014, di mana saat itu mesin partai kurang mampu memberikan jaminan kemenangan bagi Jokowi. Hal ini terbukti dalam salah satu survei CSIS – yang saat itu tidak dipublikasikan – jelang hari pemungutan suara, menyebut selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo tinggal 0,6 persen.
Hal serupa juga terlihat dalam survei SMRC yang “dilarang” untuk dipublikasikan oleh SBY pada waktu yang sama, menunjukkan perolehan suara Jokowi dan Prabowo sudah seimbang.
Sang Agrippa Pengimbang
Luhut sepertinya tidak ingin hal tersebut terulang, apalagi riak-riak “ketidaksolidan” dalam koalisi juga terus bermunculan. Beberapa sumber misalnya menyebut partai-partai koalisi Jokowi masih silang pendapat soal siapa yang akan menduduki jabatan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN).
Nama pengusaha Erick Thohir yang menjadi Ketua Pelaksana Asian Games 2018 menjadi sosok yang diinginkan Jokowi menjadi nahkoda tim tersebut. Namun, usulan ini belum diterima secara bulat oleh partai-partai pendukung.
Dalam konteks ini saja, Jokowi sudah tersandera keinginan partai-partai itu. Jika tidak punya bumper atau back up kekuatan politik, Jokowi berpeluang harus kembali disetir sama seperti ketika menentukan cawapres pendampingnya.
Oleh karena itu, tim relawan yang digalang Luhut punya posisi yang sangat vital untuk menjamin sang presiden bisa terpilih lagi di periode berikutnya tanpa harus diatur-atur oleh partai politiknya. Luhut sepertinya belajar dari pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.
Ia mengaku terkejut dengan pilihan itu, namun telah melakukan counter strategy untuk meredam gejolak hilangnya dukungan dari para pendukung Jokowi yang kecewa dengan pilihan itu.
Luhut-lah yang menyatakan akan siap menjalankan keputusan yang diambil oleh Jokowi. Menurutnya, Jokowi menginginkan Mahfud MD sebagai cawapres, namun akibat proses tawar menawar dengan partai-partai politik koalisi pendukungnya, nama mantan Ketua MK itu tak jadi dipilih.
Selain itu, McBeth juga menyebut bahwa Luhut-lah yang menjadi perpanjangan tangan untuk merangkul kelompok-kelompok macam komunitas Tionghoa dan kaum minoritas lain yang awalnya mendukung Jokowi, namun sempat berpikir ulang setelah sang presiden memilih Ma’ruf Amin yang tradisionalis dan “kurang bersahabat” terhadap mereka lewat banyak fatwa yang pernah dikeluarkannya.
Sejak masuk dalam kabinet, Luhut memang menjadi sosok perimbangan kekuasaan terhadap oligark-oligark politik yang mencoba menekan Jokowi.
Emirza Adi Syailendara dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS) menyebut bukan rahasia lagi jika di kabinet Jokowi ada “pertarungan” politik yang melibatkan Megawati Soekarnoputri dengan terminologi “petugas partai” yang kerap disuarakannya, lalu ada Wapres Jusuf Kalla (JK) yang punya banyak kepentingan dalam program-program pemerintah, serta Wiranto dan Hendropriyono – dua pensiunan jenderal yang tidak kalah berkuasa.
Keberadaan Luhut membantu Jokowi “mengolah” perimbangan kekuasaan di kabinet, misalnya ketika ia merekomendasikan Rizal Ramli untuk menjadi Menko Kemaritiman demi mengimbangi kepentingan JK, serta menjadi the gatekeeper atau penjaga gerbang dalam pemerintahan Jokowi – posisi yang sempat dikritik Megawati di awal-awal kekuasaan Jokowi.
Tak heran jika Reuters menyebut Luhut sebagai one of the country’s powerful man berkat kemampuannya tersebut, serta ketika melakukan logi-lobi politik juga ekonomi.
The Lobbyist
Dengan demikian, strategi pembentukan tim relawan ini memang menunjukkan kekuatan politik Luhut dan pengaruhnya terhadap lobi-lobi dukungan untuk Jokowi. Bisa dibayangkan besarnya pengaruh lobi sang jenderal sampai bisa mengajak Rizal Ramli – yang kini makin sering mengkritik pemerintahan Jokowi – untuk masuk dalam kabinet kerja.
Julukan “Menteri Utama” memang tidak asal diberikan kepada Luhut. Sang jenderal adalah salah satu campaign strategist atau ahli strategi kampanye, sekaligus the lobbyist atau pelobi dukungan untuk Jokowi.
Aroma LB. MOERDANI nya sangat kental.
LBP dan Andi Widjayanto (Theo Syafei) adlh garis perjuangan LB Moerdani.Keberadaan Kyai Ma'ruf gak akan berpengaruh.
Luhut dan Andi Widjajanto Dikabarkan Telah Menyiapkan Tim Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 https://t.co/HYAK1wqA9L
— sabili^salam (@Beng_Setiono) September 1, 2018
Luhut-lah yang membawa gerbong besar purnawirawan TNI ke dalam kubu Jokowi, menarik banyak politisi senior Golkar, dan sangat mungkin juga menjadi penyedia dana bagi sang presiden. Kekuatan politik Luhut begitu besar saat ini, sehingga membuat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa Gus Dur tidak akan lengser dari kekuasaannya jika sang jenderal saat itu seberkuasa sekarang.
Dalam konteks perannya itu, Robert E. Lane dari Yale University menyebutkan bahwa kekuatan lobi dan partai politik adalah sister agent atau agen “bersaudara” yang seringkali menentukan hasil akhir pemilihan juga menentukan siapa yang akan menang. Keduanya menjadi jaminan menang atau tidaknya kontestan dalam pertarungan politik.
Sebagai sister agent, peran lobbyist tentu saja setara partai politik. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa setengah gerak kemenangan Jokowi juga akan sangat ditentukan oleh sang lobbyist.
Luhut tentu saja menjadi the lobbyist untuk Jokowi. Sementara sebagai campaign strategist, ia mungkin belum sehebat Lynton Crosby – ahli kampanye politik asal Australia. Namun, apa yang dilakukannya lewat pembentukan tim relawan purnawirawan jenderal jelas menunjukkan bahwa dirinya sangat paham bagaimana mengelola kampanye politik pemenangan.
Jika demikian, apakah sah mengatakan bahwa Luhut “Agrippa” Panjaitan adalah jaminan kemenangan Jokowi?
Jawabannya tentu saja baru bisa dibuktikan pasca pemungutan suara pada April 2019 nanti. Yang jelas, Jokowi dengan Luhut sebagai tangan kanannya, telah menerapkan strategi “perang” yang benar, dan seperti kata Sun Tzu di awal tulisan, kemenangan hanya bisa diraih dengan menempatkan prajurit-prajurit terbaik dan terlatih dalam tim.
Mungkin terlalu muluk berharap nama Jokowi diabadikan jadi bulan seperti Augustus, tapi soal menang Pilpres 2019, hal itu sangat mungkin terjadi. Bukan begitu? (S13)
