Belakangan ini muncul rencana amendemen UUD 1945 yang utamanya didukung oleh PDIP dan Gerindra. Namun, di sisi lain rencana amendemen ini secara tegas ditolak oleh banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Penolakan ini bisa dilihat sebagai usaha Jokowi untuk mempertahankan kekuatan kepresidennya alias mempertahankan status power presidency.
PinterPolitik.com
Amendemen konstitusi bukan menjadi isu pertama yang dapat melemahkan kursi kepresidenan Jokowi. Di periode kedua kepemimpinannya, Jokowi sudah berpotensi menjadi lame duck alias bebek lumpuh karena program atau kebijakannya dapat berbenturan dengan kepentingan partai politik.
Potensi menguatnya kepentingan parpol di periode 2019-2024 ini semakin terlihat seiring wacana “kumpul kebo” (kumbo) antara PDIP dan Gerindra, dua partai yang akan menguasai sepertiga kursi di DPR.
Setelah ancaman dari parpol secara langsung, kini muncul ancaman lain dalam konteks konstitusi. Bukan tanpa alasan, rencana amendemen UUD 1945 disebut-sebut memiliki potensi melemahkan sistem presidensial.
Hal ini dikarenakan rencana tersebut, sejauh ini, terfokus pada penguatan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan memunculkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Lalu, seberapa jauh hal ini akan berdampak pada kekuasaan Jokowi?
Melemahnya Sosok Presiden?
Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, GBHN akan “mengunci” presiden karena harus menerima mentah-mentah kebijakan atau program yang dibuat oleh MPR – yang artinya dibuat oleh parpol.
Kekhawatiran juga diutarakan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Agil Oktarial. Ia berpendapat bahwa GBHN dan penguatan MPR membuat masyarakat tidak bisa mengkritik presiden karena mandat presiden diberikan oleh MPR.
Kritik juga datang dari Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Menurutnya karena GBHN dibentuk oleh MPR dan wajib dijalankan oleh presiden, hal tersebut akan menjadi cara untuk mengendalikan presiden.
Feri bahkan mencurigai bahwa rencana amendemen ini merupakan usaha partai politik untuk memperlemah posisi presiden.
Berseberangan dengan keinginan PDIP sebagai partai pendukung utamanya, Jokowi secara tegas menolak amendemen.
“Saya ini kan presiden pilihan rakyat, masak menyetujui presiden dipilih MPR”, begitu komentar Jokowi.
Usulan pemunculan kembali GBHN pun ditolak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurut Jokowi arah pembangunan sudah diatur dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Terakhir, entah berkaitan atau tidak, pada pidato kenegaraannya di hadapan MPR, Jokowi menekankan bahwa dirinya adalah “kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan” serta “presiden dalam sistem presidensial”.
Sementara untuk bursa kabinet, Jokowi juga memberikan sinyal keinginannya untuk lepas dari pengaruh parpol. Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja 2.0-nya nanti lebih banyak diisi kalangan professional ketimbang parpol dengan pembagian 55 persen berbanding 45 persen.
Lalu, selain mengeluarkan pernyataan menolak di publik, langkah apa lagi yang Jokowi coba lakukan untuk mengamankan jabatannya?
Mungkin salah satunya melalui sosok yang akan digantikan oleh Ma’ruf Amin, siapa lagi kalau bukan Wapres JK. Jokowi mengungkapkan bahwa ia ingin JK tetap membantunya dengan menjadikannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Dengan relasi politik dan kualifikasi yang dimiliki oleh JK, Wantimpres dapat dijadikan Jokowi sebagai penyeimbang atau bahkan alternatif dari pengaruh parpol, khususnya PDIP-Gerindra.
Ditambah lagi JK juga terkesan menolak amendemen konstitusi karena menurutnya amendemen berpotensi melemahkan posisi presiden dan wakil presiden di bawah MPR
Bukan hanya untuk urusan politik, masuknya JK ke Wantimpres mungkin juga berkaitan dengan pengetahuan dan pengalamannya di bidang ekonomi. Hal ini menjadi relevan karena akhir-akhir ini performa ekonomi, terutama neraca perdagangan, menjadi salah satu kelemahan pemerintahan Jokowi.
Berkaca pada Paman Sam
Usaha memperkuat posisi presiden juga pernah dilakukan oleh presiden ke-7 Amerika Serikat (AS) Andrew Jackson.
Ketika terpilih menjadi presiden pada 1829, Jackson harus menghadapi kongres dan kabinetnya sendiri yang berseberangan, atau bahkan bisa dibilang memusuhinya.
Menghadapi perselisihan dan ketidakpercayaannya terhadap kabinetnya sendiri, Jackson akhirnya membentuk dewan penasehatnya sendiri yang kemudian dijuluki sebagai Kitchen Cabinet alias Kabinet Dapur.
Menurut Richard B. Latner dalam tulisannya yang mengkaji tentang sistem penasehat presiden di era Jackson, Kabinet Dapur adalah dewan penasehat informal yang diisi oleh orang-orang yang loyal kepada Jackson.
Fokus utama Kabinet Dapur ini adalah untuk melindungi kekuatan presiden (presidential power) dari patronisme dan manipulasi parpol. Kabinet ini juga digunakan Jackson untuk memastikan bahwa dirinya sebagai presiden adalah pusat perumusan atau pengambilan kebijakan.
Yang menarik adalah Kabinet Dapur ini tidak hanya diisi oleh pejabat ataupun politikus, tapi diisi juga oleh jurnalis ataupun pemimpin redaksi media massa besar seperti Washington Globe dan the Telegraph.
Koneksi ke media massa ini digunakan Jackson sebagai media propaganda untuk mempromosikan pemerintahannya, termasuk mendukungnya pada Pilpres tahun 1833.
Pada akhirnya selama menjadi presiden Jackson dinilai lebih percaya dan mendengarkan Kabinet Dapur-nya dibanding kabinet resminya di pemerintahan.
Alhasil kebijakan yang dilakukan oleh kabinet resminya lebih banyak berasal dari saran dan rekomendasi Kabinet Dapur.
Hal serupa juga bisa terjadi pada periode kedua Jokowi. Mungkin pada suatu titik di 2019-2024, Jokowi menilai sebagian kabinetnya terlalu mementingkan kepentingan parpol yang berlawanan dengan keinginannya.
Apalagi jika sebagian kabinetnya ditunjuk bukan berdasarkan keinginannya sendiri, namun berdasarkan permintaan atau bahkan desakan dari parpol sebagai bentuk reward karena sudah membantunya memenangkan Pilpres.
Pun ketidakpercayaan bisa jadi memang sudah muncul karena Jokowi melihat adanya usaha parpol untuk mengurangi power-nya sebagai seorang presiden melalui rencana amendemen UUD 1945.
Dalam konteks Indonesia sendiri, amendemen yang lebih dahulu terwujud sebenarnya juga disinyalir terwarnai oleh gagasan dari kelompok kepentingan tertentu. Hal ini terungkap melalui berbagai pengakuan anggota panitia amandemen UUD 1945.https://t.co/F1Ae8KnRtQ pic.twitter.com/PgRKdnvbH1
Kehadiran Wantimpres sebagai Kabinet Dapur versi Indonesia memang bisa menguatkan daya tawar Jokowi di hadapan parpol. Namun, di sisi lain Wantimpres ini juga dapat berdampak buruk.
Ini juga terjadi pada pemerintahan Jackson, di mana dirinya disebut dikendalikan oleh beberapa orang karena dinilai terlalu mendengarkan dan mengandalkan Kabinet Dapur-nya.
Nantinya, Wantimpres tidak cukup hanya diisi JK. Jika melihat komposisinya yang sekarang, Wantimpres juga diisi oleh kalangan pengusaha dan purnawirawan TNI-Polri.
Selain amendemen dan jumlah kursi di DPR, masih ada jalur lain bagi parpol untuk mempengaruhi Jokowi. Jalur ini terkait isu akan majunya Bobby Nasution, Kaesang Pangarep, dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada serentak 2020 di Medan dan Solo.
Jika memang benar mencalonkan diri, besar kemungkinan ketiganya membutuhkan bantuan parpol, khususnya PDIP dan Gerindra sebagai pintu masuk pencalonan.
Jika sudah begini, dibantu atau tidaknya mereka oleh parpol tentunya akan bergantung pada hubungan parpol tersebut dengan Jokowi, mengingat ketiganya adalah anak-anak dan menantu Jokowi.
Melihat kondisi yang ada, mungkin memang benar bahwa saat ini Jokowi sedang berusaha menyelamatkan kekuatan kepresidenannya dari kepentingan-kepentingan politik partai.
Kita lihat saja apakah Jokowi bisa mematahkan pandangan bahwa dirinya akan menjadi bebek lumpuh selama periode 2019-2024, ataukah akan mampu menjaga kekuatannya sebagai seorang presiden. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
