Secara mengejutkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan tantangan debat secara langsung terhadap siapa saja yang mengkritik kebijakan utang pemerintah selama pandemi Covid-19. Lantas, mungkinkah Luhut ingin menghadirkan debat politik terbuka yang kerap dipertontonkan di era Yunani kuno dulu?
PinterPolitik.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mungkin kerap dipandang minor karena berbagai pernyataannya dinilai tidak tepat, seperti terang-terangan dalam mendukung pendatangan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok ke Sulawesi. Namun, dalam pernyataannya baru-baru ini, kita mungkin dapat melihat terdapat sisi positif yang dapat diambil.
Tuturnya, Luhut telah menantang untuk bertemu secara langsung guna menjawab berbagai kritik yang menilai minor kebijakan utang pemerintah, khususnya selama pandemi virus Corona (Covid-19). Tegasnya, para pengkritik tidak boleh hanya bersuara di media sosial ataupun di televisi, melainkan harus berani mengutarakan kritik secara langsung agar nantinya dapat dijawab.
Bak gayung bersambut, dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata menerima tantangan terbuka yang dilayangkan sang jenderal. Tegasnya, telah lama ia menjadi salah satu pihak yang menolak kebijakan utang pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Atas diterimabya tantangan tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil turut bersuara. Menurutnya, debat tersebut harus direalisasikan agar nantinya publik dapat mengetahui kapasitas dan kompetensi dari pejabat publik terkait.
Harapan Nasir Djamil atau pihak lainnya yang menantikan debat tersebut sepertinya akan menemui titik terang. Pasalnya, dalam keterangan terbaru, Djamester Simarmata menyebutkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak Menko Marves, namun belum menyepakati perihal kapan debat akan diselenggarakan.
Tentu menarik untuk dipertanyakan, gerangan apa yang membuat Luhut sampai melontarkan tantangan terbuka tersebut? Mungkinkah sang jenderal terinspirasi dari debat terbuka yang kerap dipertontonkan di era Yunani kuno atau di Amerika Serikat (AS)?
Wih, seru nih kalau ada yang berantem. Uppps. #luhut #pinterpolitik #infografis #COVID19 https://t.co/GoLMoxDh2c pic.twitter.com/DGrbPtdQtA
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 7, 2020
Budaya Debat Yunani Kuno
Bagi mereka yang mempelajari ilmu filsafat, nama-nama besar filsuf Yunani kuno, seperti Socrates, Aristoteles, hingga Plato – atau Platon – tentu merupakan nama yang begitu akrab.
Tidak hanya dikenal sebagai peletak akar sejarah panjang filsafat, era Yunani kuno juga dikenal sebagai peletak batu pertama atas politik demokrasi yang saat ini menjadi pandangan politik mainstream.
Konteks pemungutan suara – kendatipun tidak sekompleks sekarang – merupakan tradisi politik yang dijaga saat itu. Dan yang lebih menarik adalah, seperti yang ditulis oleh profesor sosiologi Richard Sennett, orang-orang Athena kuno menggunakan amfiteater dan agora untuk berdebat, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Dengan merancang tempat untuk melakukan debat-debat politik terbuka, seperti halnya yang dikemukakan oleh Aristoteles, kompleksitas perbedaan pandangan kemudian dapat teratasi.
Poinnya adalah, ketika seseorang menjadi terbiasa dengan lingkungan yang beragam dan kompleks, maka ia akan berhenti bereaksi dengan keras ketika ditantang oleh sesuatu yang berlawanan dengannya. Singkat kata, perbedaan atau diversitas harus berinteraksi agar dialektika dapat terjadi.
Bertolak atas sejarah tersebut, Sennett pun menyimpulkan bahwa untuk menyukseskan demokrasi deliberatif yang kini mungkin begitu sukar untuk terjadi, ruang-ruang debat terbuka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Athena dulu dapat menjadi jawaban atas masalah demokrasi kita saat ini.
Tradisi yang Terputus?
Tentu menarik untuk mempertanyakan, mengapa tradisi demokrasi gemilang yang tumbuh di Yunani kuno seolah terputus di era-era setelahnya? Peliknya, sebagaimana diketahui, era-era setelahnya memperlihatkan bagaimana politik demokrasi justru tidak terjadi karena politik tirani dan totalitarianisme menjadi sistem politik mainstream.
Hmm, sebelumnya dibilang mulai dekat dengan AS, sekarang balik ke Tiongkok lagi nih kayaknya. #COVID19 #tiongkok #china #politik #indonesia https://t.co/LVxJ6JdmFC pic.twitter.com/bxqIJ1wgHf
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 8, 2020
Tentu kita mengetahui bagaimana raja dipandang sebagai suara tuhan di bumi sehingga setiap titahnya dipandang absolut. Pun begitu ketika menengok politik totaliter Nazi yang membuat ruang-ruang diskusi publik menjadi begitu mahal, bahkan hampir mustahil untuk dilakukan.
Ahli psikologi dari Universitas Harvard, Steven Pinker dalam bukunya Enlightenment Now sepertinya memberikan kita jawaban mengapa tradisi politik demokrasi seolah terputus setelahnya. Dalam temuannya, Pinker menyebutkan bahwa sebelum abad ke-17 sampai abad ke-19, literasi merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh kalangan elite atau kelompok tertentu. Barulah pada abad ke-20 dan seterusnya, literasi kemudian menjadi semacam hak dasar yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang.
Poin yang dapat ditarik dari temuan Pinker adalah, mengacu pada konteks Yunani kuno yang memiliki berbagai tulisan filsuf besar, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa literasi sepertinya menjadi jawaban atas mengapa politik demokrasi dapat tumbuh subur saat itu.
Akan tetapi, kondisi serupa sepertinya tidak terjadi di tempat lain, atau mungkin situasi setelah masa keemasan Yunani. Dengan kata lain, terjadinya politik tirani boleh jadi dikarenakan karena terputus atau buruknya literasi di era-era setelahnya.
Konteks tersebut misalnya dapat kita lihat di Amerika Serikat (AS). Dalam temuan Pinker, AS merupakan salah satu negara yang memiliki progresitivitas literasi yang tinggi. Sebagai hasilnya, kita menjumpai bagaimana negeri Paman Sam kini menjadi negara maju yang sangat menjunjung politik demokrasi seperti kebebasan berpendapat.
Tidak seperti di Indonesia, perdebatan publik seperti melihat argumentasi ateis Richard Dawkins bahkan menjadi hal yang lumrah. Seperti halnya orang-orang Athena yang menggunakan agora, AS juga telah membuat tempat-tempat yang memungkinkan berbagai pandangan untuk berinteraksi sehingga publik dapat menilai kapasitas masing-masing pihak terkait.
Semoga Bukan Sekedar Gimmick
Pada titik ini, mungkin kita sudah dapat melihat benang merah mengapa tantangan terbuka Luhut merupakan suatu hal yang positif. Jika debat Luhut dengan Djamester Simarmata terjadi, tentu kita dapat melihat bagaimana pandangan keduanya berinteraksi, dan kemudian menilai kapasitas masing-masing.
Wih, siapa nih kira2 yang dimaksud sama Bang Boni? #infografis #politik #jokowi #bonihargens #pinterpolitikhttps://t.co/LVxJ6JdmFC pic.twitter.com/3AUZENHvLg
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 8, 2020
Tentunya, itu akan menjadi pijakan penting untuk menuju implementasi politik demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Pasalnya, tidak sedikit yang menilai bahwa penyelenggaraan demokrasi di negeri ini serba tanggung. Kritik itu misalnya disandarkan pada seolah adanya upaya kekuasaan dalam membungkam, bahkan menangkap berbagai pihak yang dinilai berlawanan dengan arus kekuasaan.
Mengacu pada rilis yang dikeluarkan oleh perusahaan riset bisnis dan ekonomi yang berbasis di Inggris, The Economist Intelligence Unit (EIU), dalam tiga tahun terakhir, skor indeks demokrasi Indonesia terlihat terus mengalami penurunan. Dengan adanya debat tersebut, tentunya diharapkan itu dapat menjadi preseden atas perbaikan indeks demokrasi ke depannya.
Akan tetapi, sepertinya kita tidak boleh terlalu cepat berbahagia. Pasalnya, jika mengacu pada situasi sebelumnya, misalnya ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan pihak-pihak pengkritik beradu argumentasi dan data dengan Menkeu Sri Mulyani pada 25 April 2018 lalu.
Pada saat itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyanggupi ajakan tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, debat kedua ahli ekonomi tersebut tidak pernah terjadi di ruang publik.
Bertolak atas hal tersebut, tidak mengherankan kemudian untuk menyebutkan bisa jadi tantangan debat Luhut merupakan gimmick politik belaka seperti halnya pernyataan Presiden Jokowi dua tahun silam. Akan tetapi, alih-alih hanya menjadi gimmick, dapat terselenggaranya debat anyar tersebut tentunya menjadi harapan bagi berbagai pihak. Kita lihat saja, apakah Luhut benar-benar mengaktualisasikan tantangan terbukanya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.