Salah satu program utama pemerintah di Papua adalah proyek Jalan Trans Papua. Menurut Jokowi proyek yang sering ia banggakan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, ekonomi, hingga sosial masyarakat Papua. Namun, di luar manfaat ekonomi dan sosial tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Trans Papua juga akan digunakan pemerintah untuk menekan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) – strategi yang mirip dengan yang digunakan Belanda saat menjajah Indonesia.
PinterPolitik.com
Beberapa bulan ke belakang pemberitaan seputar Papua didominasi oleh berbagai aksi kerusuhan yang memakan puluhan korban jiwa dan menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Namun di balik gejolak yang ada, program pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih tersebut ternyata tetap berjalan.
Selain Jembatan Youtefa yang baru-baru ini diresmikan, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur lainnya, yaitu proyek jalan Trans Papua.
Dari target 4.330 km, sejauh ini 3.229 km ruas jalan tersebut sudah tersambung dan rencananya keseluruhan proyek akan selesai pada tahun depan.
Kabar terakhir adalah pada bulan Maret mendatang ruas jalan Jayapura-Wamena sepanjang 580 km akan siap untuk digunakan.
Untuk Lawan OPM?
Menurut David Kilcullen, ahli counterinsurgency alias kontra-pemberontakan asal Australia, selain manfaat ekonomi dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur jalan memang digunakan pemerintah untuk menekan kelompok pemberontak ataupun teroris.
Dalam sudut pandang militer, infrastruktur jalan memiliki beberapa manfaat seperti mempermudah dan mempercepat pergerakan pasukan, mempermudah deteksi musuh, membatasi ruang gerak musuh, hingga memisahkan pasukan musuh dari masyarakat sipil.
Selain itu, sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur jalan juga dapat menghilangkan dukungan masyarakat terhadap kelompok pemberontak jika masyarakat tersebut lebih merasakan manfaat dari adanya jalan yang dibangun pemerintah.
Dalam tulisannya, ia mengambil contoh bagaimana pembangunan jalan yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Afghanistan di Provinsi Kunar, Afghanistan, memainkan peran besar dalam menekan kelompok Taliban.
Hal senada juga diungkapkan oleh Nichola O. Melin, perwira Angkatan Darat AS.
Dalam tesisnya, Melin melihat bahwa dalam upaya menghadapi pemeberontakan, infrastruktur jalan adalah alat terhadap akses dan kontrol pemerintah di wilayah konflik.
Selain beberapa keuntungan yang sudah dijelaskan oleh Kilcullen, Melin melihat bahwa infrastruktur jalan akan menghilangkan salah satu faktor utama yang membuat kelompok pemberontakan dapat bertahan, yaitu medan geografis yang terisolasi dan berat.
Hal ini dikarenakan kelompok pemberontak sering kali memanfaatkan sulitnya medan untuk bersembunyi dan melakukan serangan dadakan terhadap pasukan pemerintah.
Oleh sebab itu, kehadiran jalan akan menghilangkan ‘payung’ sulitnya akses dan medan yang selama ini melindungi pemberontak.
Melin kemudian mencontohkan bagaimana pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah Inggris di wilayah Balochistan dan Waziristan di Pakistan memainkan peran penting dalam usaha Inggris untuk meredam pemberontakan di bekas wilayah jajahannya tersebut.
Selain itu, ia juga mencontohkan bagaimana infrastruktur jalan tol Kandahar-Tarin Kowt yang dibangun oleh pasukan AS di Provinsi Kandahar, Afghanistan, memainkan peran penting dalam meningkatkan mobilisasi pasukan AS dan Afganistan dalam memerangi Taliban.
Namun, Melin juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak secara otomatis membantu pemerintah dalam menekan pemberontakan.
Hal tersebut akan bergantung pada apakah masyarakat lokal melihat kehadiran infrastruktur jalan di wilayahnya sebagai suatu hal yang positif dan bermanfaat bagi mereka, atau suatu hal yang negatif dan hanya merupakan usaha untuk memperkuat kontrolnya terhadap wilayah tesebut.
Tidak hanya itu, jika pemerintah tidak dapat mempertahankan kontrolnya terhadap infrastruktur jalan yang sudah ia bangun, pemberontak justru dapat merebutnya dan mengunakannya untuk memperkuat pengaruhnya di wiliayah tersebut.
Meniru Taktik Belanda?
Digunakannya pembangunan infrastruktur jalan untuk kepentingan militer menekan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai pemberontak sudah pernah terjadi di Indonesia.
Hal ini terjadi pada Perang Diponegoro atau dikenal sebagai Perang Jawa, yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830.
Dalam perang yang dipicu karena dilintasinya makam leluhur Pangeran Diponegoro oleh proyek pembangunan rel kereta api Belanda ini, panglima pasukan Belanda Hendrik Merkus Baron De Kock menggunakan strategi ‘Benteng Stelsel’.
Dalam strategi ini, pertama-tama Belanda menyebar pasukannya dengan membangun 258-265 benteng di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Penyebaran dan pembangunan tersebut kemudian diikuti dengan pembangunan jalan untuk menghubungkan setiap benteng dan memudahkan pergerakan pasukan Belanda.
Tujuan utama dalam penerapan strategi Benteng Stelsel ini adalah membatasi ruang gerak pasukan Diponegoro yang kerap kali berpindah-pindah tempat.
Strategi ini pada akhirnya menjadi kunci kesuksesan Belanda dalam mengalahkan Diponegoro.
Sejauh ini, pemerintah Indonesia memang tidak pernah menyinggung adanya kebutuhan pertahanan-keamanan terkait OPM dalam proyek Trans Papua.
Namun, pada kenyataannya pembangunan ruas jalan Trans Papua juga diikuti oleh pembangunan pos-pos keamanan TNI maupun Polri.
Kodam Cenderawasih dan Polres Jayawijaya misalnya yang mengatakan akan membangun tiga pos TNI dan satu pos polisi baru di sepanjang ruas jalan Wamena-Jayapura.
Kemudian ada Bupati Yalimo, Lakius Peyon, yang pada tahun lalu berencana menambah satu pos TNI di kabupatennya guna menambah kekuatan beberapa pos polisi yang sebelumnya sudah dibangun.
Kemudian TNI-Polri juga mendirikan tiga pos gabungan baru di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, setelah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja Trans Papua di wilayah tersebut.
Jumlah pos-pos ini juga nampaknya akan bertambah mengingat TNI berencana akan mendirikan 31 Kodim baru di wilayah Timur Indonesia termasuk Papua.
Selain pendirian pos, kondisi geografis yang berat serta keterbatasan akses, yang akan berkurang dengan adanya Trans Papua, juga sering disebut oleh TNI maupun Polri sebagai hambatan utama dalam mengejar OPM.
Pun OPM juga mengakui bahwa faktor geografis menjadi salah satu faktor yang menguntungkan mereka.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak serta merta akan berujung pada keberhasilan pemerintah dalam menekan gerakan pemberontak.
Kondisi yang sama juga berlaku pada Trans Papua yang bisa jadi kontraproduktif terhadap upaya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Hal ini berkaitan dengan masih adanya perdebatan mengenai apakah Trans Papua benar-benar bermanfaat bagi Papua, khususnya bagi masyarakat pedalaman Papua.
Menurut penelitian LIPI, yang dipublikasikan dalam buku berjudul Papua Road Map, setidaknya ada empat hal yang menjadi sumber konflik Papua.#PapuaDamai #PapuakuJugaIndonesia https://t.co/ur3oI9zn1f pic.twitter.com/oKAFueAohw
Menurut Damien Kingsbury, Trans Papua justru menjadi salah satu faktor meningkatnya kekerasan di Papua.
Profesor politik asal Deakin University itu juga melihat bahwa selama ini peningkatan akses di pedalaman Papua justru berdampak pada meningkatnya eksploitasi sumber daya alam khususnya dalam hal penebangan liar.
Kemudian ada juga pandangan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas yang berpendapat bahwa masyarakat Papua tidak merasakan dampak adanya Trans Papua.
Cahyo justru melihat bahwa Trans Papua memiliki dampak negatif, yaitu kerusakan ekologi dan timbulnya persaingan ekonomi masyarakat lokal dengan pendatang.
Kemudian, ada Gubernur Papua Lukas Enembe yang pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Trans Papua ‘bukan untuk orang Papua’.
Dengan manfaatnya yang besar bagi kebutuhan pertahanan-keamanan serta pembangunan yang juga diikuti dengan berdirinya pos-pos baru TNI-Polri, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya penggunaan Trans Papua untuk menekan OPM akan semakin terlihat.
Kita lihat saja apakah ketika sudah selesai 100 persen nanti, Trans Papua mampu berkontribusi pada penyelesaian Konflik Papua atau justru memperparahnya. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
