Isu minor bertubi-tubi terhadap Kementerian yang dipimpinnya seolah belum menggoyahkan posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), baik kemungkinan keputusan pribadi seperti pengunduran diri maupun yang datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampaknya sedang mengalami tekanan terberat sepanjang kariernya. Terbaru, keterlibatannya dalam tim satuan tugas (satgas) khusus untuk mengusut transaksi janggal Rp349 triliun mendapat kritikan.
Kritik itu datang dari pendahulunya, yakni mantan Menkeu Rizal Ramli atau yang kerap disapa RR. Di beberapa kesempatan belakangan ini, RR mengkritik pelibatan Sri Mulyani di tim satgas yang disebutnya justru sebagai “pokok masalah”.
Ya, setelah serangkaian kasus minor beberapa pejabat jajaran di bawah kepemimpinannya terungkap, Sri Mulyani dihantam banyak sentimen negatif.
Bahkan, permintaan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Sri Mulyani sempat mencuat di linimasa melalui tagar #PecatSriMulyani. Kemunculan tagar itu sendiri dipantik oleh pengakuan sang Menkeu sendiri bahwa dirinya merangkap 30 jabatan saat diwawancarai di sebuah acara stasiun televisi swasta.
Jabatan tersebut di antaranya adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), anggota SKK Migas, hingga Dewan Energi Nasional.
“Tiga puluh posisi saya pegang saat ini. Menurut undang-undang negara saya tidak boleh menerima gaji lebih dari satu, tetapi ada trik juga, gaji dan honor berbeda,” begitu spill Sri Mulyani.
Isu rangkap jabatan pejabat negara sendiri menjadi perhatian publik tanah air bersamaan dengan dugaan kekayaan tidak wajar sejumlah pejabat Kemenkeu.
Sayangnya, bukan berupaya diredam sedemikian rupa, kabar terbaru justru memantik sindiran pedas setelah Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Yustinus Prastowo ditunjuk sebagai komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Penunjukan itu dikaitkan dengan peran Yustinus selama ini sebagai orang yang paling vokal membendung dan menetralisir kritik terhadap Kemenkeu dan Sri Mulyani di media sosial.
Kembali, eksistensi Sri Mulyani yang masih mendapat kepercayaan dan bersikukuh mengampu jabatan Menkeu di tengah badai isu negatif kiranya menimbulkan pertanyaan tersendiri. Mengapa Sri Mulyani masih dipercaya serta tak sedikitpun terujar rencana pengunduran diri dari posisinya saat ini?
Mainkan Peran Penyeimbang?
Keputusan mengganti Menkeu Sri Mulyani memang merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang bisa saja diambil kapan pun. Akan tetapi, pertimbangan komprehensif soal kapasitas personal kiranya menjadi alasan yang masih menyelamatkan sang bendahara negara.
Sebagai seorang teknokrat ulung yang berpengalaman di pemerintahan, posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu seolah sulit tergantikan. Plus minus pengelolaan keuangan negara pun kiranya telah menjadi pengetahuan yang diakuisisi lulusan University of Illinois Urbana Champaign Amerika Serikat (AS) itu.
Eksistensi teknokrat di pemerintahan pun dianalisis oleh Robert S. Milne dalam publikasinya yang berjudul Technocrat and Politics in the ASEAN Countries.
Milne mengatakan peran teknokrat cukup penting di negara-negara Asia Tenggara sejak deklarasikan kemerdekaan masing-masing sebagai “arsitek” fundamental di sektor-sektor vital negara, bahkan hingga saat ini.
Teknokrat turut mengambil peran strategis mulai dari pimpinan lembaga pemerintahan, menteri, hingga kepala negara.
Peran serupa dilakoni Sri Mulyani di Indonesia. Keahliannya dalam keuangan dan perekonomian negara membuatnya menjadi ikon di bidang tersebut dan mendapat kepercayaan sebagai Menkeu, bahkan di dua presiden berbeda.
Bahkan, jika berbicara perandaian terkait posisi Menkeu dan melemparkan pertanyaan acak seputar siapa yang pantas menggantikan Sri Mulyani, kemungkinan terdapat jeda berpikir untuk mengingat maupun menganalisis kembali sosok lain yang sepadan.
Lagi-lagi, latar belakang teknokrat membawanya mendapat kepercayaan sekaligus mempertajam portofolionya.
Jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, Menkeu di kabinet yang sama, hingga kemudian dipercaya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada Juni 2010 sebelum kembali menjadi Menkeu kepercayaan di dua periode pemerintahan Jokowi.
Sesuatu yang impresif adalah, dalam setiap jabatannya, ia dianggap berhasil melaksanakannya dengan baik. Termasuk saat menjadi Menkeu dengan menjaga stabilitas dan membawa perekonomian Indonesia ke arah yang tepat.
Kendati demikian, aspek pemerintahan tak dapat dilepaskan dari pengaruh politik. Relasi di antara teknokrat dan dinamika politik sendiri dikaji secara khusus oleh Milne.
Mengutip John J. MacDougall beserta dinamika yang ada di Indonesia sejak Orde Lama (Orla), Milne mengklasifikasikan karakteristik “tradisi” teknokrat yang mengampu jabatan pemerintahan, menteri pada khususnya, yakni sosok yang laboratist dan generalist.
Sosok teknokrat laboratist dikatakan Milne hanya sebatas mengampu dan bertindak sebagai “action men/women”. Atau bisa dikatakan murni hanya sekadar melaksanakan tupoksinya secara formal.
Sementara teknokrat generalists merupakan sosok di mana dirinya secara personal maupun tupoksi yang diampu beserta kebijakannya tak bisa dilepaskan dengan pertimbangan dan konstituensi politik tertentu yang substansial.
Saat merefleksikannya dengan Sri Mulyani beserta sorotan minor terhadapnya belakangan ini, keputusan untuk tak mencopot jabatan Menkeu kiranya juga berkaitan dengan pergeseran peran teknoratnya.
Ya, jika diamati Sri Mulyani kemungkinan tak lagi hanya memainkan peran tupoksi laboratist, tetapi juga sebagai generalist yang cukup piawai menjaga stabilitas dan “intrik” keuangan negara dari interaksinya dengan aspek politik.
Dengan kata lain, sebagai orang yang berpengalaman dan paling memahami substansi dan permasalahan, Sri Mulyani kemungkinan tetap dipertahankan untuk mencegah terungkapnya kasus secara gamblang yang justru dapat mengancam stabilitas negara secara keseluruhan.
Kendati dengan menggunakan perspektif teknokrat generalist hal itu dapat menjadi justifikasi, tentu berbeda kiranya jika berbicara mengenai beban moral serta dampak bagi reputasinya ke depan.
Dan jika benar demikian, pertanyaan lanjutan mengemuka, yakni mengapa opsi mengundurkan diri pun tak ditempuh Sri Mulyani?
Momentum Terlalu Riskan?
Cukup menarik kiranya untuk menerka apa yang ada di benak Menkeu Sri Mulyani saat ini. Kariernya seolah sedang menjadi pertaruhan saat arah muara transaksi janggal bernuansa skandal Rp349 triliun masih dalam tanda tanya besar.
Posisi Menkeu sendiri pernah diakuinya merupakan pekerjaan yang sulit. Akhir tahun 2019 silam, misalnya, Menkeu Sri Mulyani “curhat” bahwa pekerjaannya di Bank Dunia lebih mudah. Itu dikarenakan institusi internasional disebut memberikan kesempatan lebih untuk berkembang dan mengedepankan kesetaraan gender.
Meski demikian, opsi untuk mengundurkan diri sekaligus melepaskan diri dari sengkarut persoalan keuangan negara saat ini tampak bukan sesuatu yang ideal untuk diambil.
Secara momentum serta atmosfer politik dan pemerintahan, mengundurkan diri di “titik terendah” kariernya pun tampak tak ideal bagi reputasi Sri Mulyani, baik secara pribadi maupun profesional.
Dalam publikasi berjudul Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik.
Kendati bukan aktor politik, sekali lagi, posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu serta eksistensinya selama ini di pemerintahan tak lepas dari sebuah proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Apalagi saat kemungkinan dirinya telah menjadi seorang generalist dan memegang kunci penyeimbang agar kasus besar Rp349 triliun tak sampai memantik ketidakstabilan negara secara politik, tak hanya di bidang keuangan.
Oleh karena itu, opsi mengundurkan diri di tengah terpaan isu negatif kementeriannya kemungkinan tak akan ditempuhnya.
Akan tetapi, serangkaian penjelasan di atas merupakan interpretasi semata. Pengungkapan semua kasus di Kemenkeu secara terang-benderang dan tak ada sedikitpun yang ditutupi demi motif apa pun tentu tetap diharapkan publik. (J61)
