Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjadi elite politik yang paling aktif melakukan safari dan manuver politik. Mungkinkah Surya Paloh adalah penentu sebenarnya peta koalisi pada Pilpres 2024?
Setidaknya, sejak awal 2021, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh telah aktif melakukan safari politik ke berbagai elite, khususnya dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kedekatan keduanya bahkan dirumorkan menjadi koalisi melawan PDIP di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam artikel PinterPolitik pada 5 Maret 2021 yang berjudul Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?, analisis atas itu telah dijabarkan panjang lebar. Namun, seperti yang telah diduga dalam artikel itu, Airlangga mendapatkan berbagai serangan politik akhir-akhir ini. Faktor itu yang tampaknya menjadi rintangan pembentukan koalisi NasDem dengan Golkar.
Setelah kandas dengan Golkar, Surya Paloh terlihat melakukan pendekatan intens dengan Partai Demokrat. Paloh telah bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Seperti yang telah dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, SBY-JK-Paloh Taklukkan Megawati?, bersama dengan SBY plus Jusuf Kalla (JK), trio ini dapat menjadi kekuatan paling potensial untuk menantang digdaya PDIP di Pemilu 2024.
Namun, di tengah berbagai perhatian terhadap manuver politik Surya Paloh, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melontarkan pandangan menarik pada 2 Juni 2022. Ubed membagi king maker dalam tiga kategori, yakni lapis utama, lapis pertama, dan lapis kedua.
Menariknya, Surya Paloh ditempatkan di lapis kedua. Lapis utama adalah oligarki, sedangkan lapis pertama adalah Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. “Surya Paloh ditempatkan sebagai sosok king maker untuk 2024, tapi masih di lapis kedua penentu politik ke depan,” ungkap Ubed.
Lantas, benarkah signifikansi keputusan politik Surya Paloh berada di bawah Megawati dan Prabowo?
Yang Membedakan Surya Paloh
Mudah menjelaskan alasan di balik kategorisasi king maker yang dibuat Ubed. Terkait lapis pertama, ini sekiranya telah menjadi pandangan umum. Seperti pernyataan Jeffrey Winters dalam Oligarchy Dominates Indonesia’s Elections, dengan sumber dayanya yang besar, oligarki memainkan peranan penting dalam sistem politik Indonesia, termasuk pemilu.
Sementara, penempatan Megawati dan Prabowo, tentu saja itu pada fakta perolehan suara PDIP dan Gerindra di Pemilu 2019 yang menjadi juara satu dan dua. PDIP memperoleh 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Sementara Gerindra memperoleh 17.594.839 suara atau 12,57 persen. Dengan memperoleh 12.661.792 suara atau 9,05 persen, NasDem berada di peringkat lima.
Namun, seperti yang ditanya sebelumnya, apakah karena suara NasDem bukan yang tertinggi maka otomatis keputusan Surya Paloh di bawah Megawati dan Prabowo?
Sayangnya, asumsi penilaian berdasarkan perolehan suara semacam itu tidak cukup relevan.
Ada tiga alasan kunci atas simpulan ini. Pertama, berbeda dengan empat partai puncak lainnya seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB, Partai NasDem tidak memiliki beban untuk mengusung ketua umum atau kader partainya. Ini telah dibahas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Apakah Surya Paloh Jadi Capres?.
Daripada menghabiskan biaya besar menjadi capres di Pilpres 2024 yang kecil kemungkinannya untuk menang, lebih baik Surya Paloh menjadi king maker. Mantan politisi Golkar ini dapat tetap berpengaruh tanpa perlu menjadi presiden atau pun wakil presiden.
Kedua, karena fleksibel dalam mengusung capres-cawapres, keputusan NasDem akan mempengaruhi pilihan capres partai lainnya. Jika memilih Ganjar Pranowo, misalnya, ini akan mengubah kalkulasi PDIP. Pun demikian jika memilih Anies Baswedan, itu dapat menarik partai yang tertarik seperti PKS, atau membuat partai yang resisten seperti PDIP untuk menjauh.
Ketiga, ini yang paling menarik, keputusan Surya Paloh akan menentukan jumlah koalisi di Pilpres 2024. Sejauh ini, ada tiga koalisi yang kemungkinan besar terbentuk. Pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Kedua adalah koalisi Silaturahmi Indonesia Raya yang dibentuk Gerindra dan PKB. Sementara ketiga adalah PDIP, satu-satunya partai yang sudah memenuhi presidential threshold (preshold).
Jika Surya Paloh mengajak NasDem masuk ke salah satu koalisi, maka akan ada tiga koalisi di 2024. Namun, jika Paloh berhasil meyakinkan SBY dan JK membentuk poros bersama, akan ada koalisi keempat. Kemungkinan poros ini terdiri dari NasDem, Demokrat, dan PKS.
Di titik ini, mungkin ada yang bertanya. Bagaimana jika terbentuk dua koalisi seperti pilpres sebelumnya?
Dengan adanya konsolidasi elite agar PDIP tidak berkuasa lagi, kecil kemungkinan dua koalisi akan terulang. Pasalnya, PDIP akan lebih mudah meraih kemenangan jika hanya ada dua pasang capres-cawapres di Pilpres 2024.
Berbagai elite PDIP, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah secara terbuka mengharapkan agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon. Kita dapat melihat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 sebagai alasan harapan itu.
Saat itu, jagoan PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menang di putaran pertama harus menelan pil pahit karena kalah di putaran kedua. Suara AHY ternyata berpindah ke Anies-Sandiaga Uno.
Di pilpres yang memakan biaya yang begitu besar serta kemungkinan swing voters seperti di Pilgub DKI 2017, ini jelas menjadi ketakutan besar PDIP. Meskipun masalah biaya mungkin bisa diatasi, bagaimana dengan swing voters? Bagaimana PDIP membendung pemilih paslon ketiga atau keempat yang berubah menjadi lawan paslon yang diusung partai banteng?
Surya Paloh sang Pendulum
Jika demikian situasinya, Ubed tampaknya perlu memikirkan ulang kategorisasi yang dibuatnya. Dengan signifikannya keputusan politik Surya Paloh, mungkin tidak berlebihan mengatakan pendiri Metro TV itu sebagai penentu bola pendulum pada Pilpres 2024.
Salah satu agen intelijen binaan Jenderal LB Moerdani, Marsekal Muda TNI Teddy Rusdy, dalam bukunya Jenderal LB. Moerdani Generasi Jembatan TNI, menjelaskan satu teori menarik yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan rekayasa politik, yakni teori pendulum.
Pada Orde Baru (Orba), Pancasila dijadikan sebagai equilibrium point (titik keseimbangan). Ada kalanya negara ke kanan (Islam) atau ke kiri (sosialis), namun bola pendulum harus tetap ke equilibrium point, yakni Pancasila.
Mengelaborasinya dengan buku mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali yang berjudul Perjalanan Intelijen Santri, secara spesifik, frictionless point atau yang mengatur arah bola pendulum adalah Operasi Khusus (Opsus) yang dikomandoi oleh Jenderal TNI Ali Moertopo.
Mengelaborasinya dengan buku mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali yang berjudul Perjalanan Intelijen Santri, secara spesifik, frictionless point atau yang mengatur arah bola pendulum adalah Operasi Khusus (Opsus) yang dikomandoi oleh Jenderal TNI Ali Moertopo.
Mengacu pada penjelasan sebelumnya, mungkin dapat dikatakan Surya Paloh adalah frictionless point. Dapat pula kita sebut sebagai pusat gravitasi peta koalisi. Arah keputusan Surya Paloh akan memiliki efek domino atau yang akan menentukan arah ayunan bola pendulum. Apakah itu ke pendulum tiga koalisi atau empat koalisi.
Jika melihat tiga nama yang muncul di Rakernas NasDem – Panglima TNI Andika Perkasa, Anies, dan Ganjar, ketiganya adalah nama-nama top yang diperebutkan berbagai partai politik. Jika Surya Paloh memilih salah satu atau memasangkan dua di antaranya, itu jelas membuat partai atau koalisi lain mengusung nama lain.
Well, sebagai penutup, tampaknya kita perlu menunggu setidaknya sampai pertengahan 2023 untuk melihat ke mana arah pendulum 2024.
Yang jelas, seperti komentar Surya Paloh ketika menanggapi isu duet Anies-AHY, NasDem pasti ingin mempertahankan posisinya berada di kubu pemenang. Tujuan kompetisi adalah meraih kemenangan, begitu ujar Surya Paloh. (R53)
