Kerusuhan yang terjadi dalam berbagai demonstrasi mahasiswa Papua menimbulkan pertanyaan tersendiri. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, Papua (Papua dan Papua Barat) dinilai telah mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah.
PinterPolitik.com
“Blame it on rebellion, don’t blame it on me” – Sam Smith, penyanyi asal Inggris
Negeri Indonesia baru saja dilanda kesedihan. Protes-protes timbul di ujung timur Indonesia untuk menyuarakan ketidakadilan rasial yang telah menghantui bangsa ini selama bertahun-tahun.
Kata-kata yang merendahkan – seperti “monyet” – membuat masyarakat di Papua kecewa akan perlakuan yang diterima oleh saudara-saudaranya di Jawa. Uniknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah hanya meminta masyarakat Papua untuk memaafkan.
Mungkin, pemerintah telah merasa memberi banyak kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Anggapan ini yang mungkin tergambar melalui pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengklaim bahwa berbagai anggaran negara, subsidi, dan pemberian lainnya kepada Papua hampir mencapai Rp 100 triliun.
Pertanyaannya, dengan anggaran sebesar itu, mengapa gesekan antar-kelompok tersebut tetap dapat terjadi?
“Hey monyet, ke luar!”
“Hey monkeys, get out!” “Hey, monkeys!” “Monkeys!” pic.twitter.com/SwfTUAJZcu
— Veronica Koman (@VeronicaKoman) August 19, 2019
Stigma Sosial
Gesekan antar-kelompok tersebut boleh jadi terjadi karena adanya stigma dan stereotip yang dilekatkan oleh satu sama lain. Stigma tersebut bisa saja mendorong perpecahan sosial semakin melebar.
Berdasarkan Teori Identitas Sosial milik Henri Tajfel dan John C. Turner, hubungan antar-kelompok banyak dipengaruhi oleh evaluasi atas nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Dengan evaluasi tersebut, kategorisasi dan identitas sosial antar-kelompok terbangun.
Sejalan dengan Tajfel dan Turner, Arthur Kleinman dan Rachel Hall-Clifford dalam tulisan mereka yang berjudul Stigma menjelaskan bahwa stigma berkaitan dengan pembangunan identitas. Evalusi sosial dapat menciptakan kondisi-kondisi stigma di mana seseorang dapat mengalami perubahan status sosial dari “normal” menjadi “bisa didiskreditkan.”
Apakah stigma sosial turut memengaruhi hubungan antara kelompok Papua dengan kelompok lainnya di pulau Jawa?
Stigma tersebut bisa jadi turut menyulut gesekan di antara dua kelompok tersebut. Pasalnya, banyak stigma negatif yang melekat pada kelompok Papua diyakini oleh masyarakat luas – seperti perilaku konsumsi alkohol, perilaku pelanggaran atas norma dan hukum, serta perilaku suka berkelahi.
Akibatnya, kelompok Papua turut mengalami diskriminasi dari kelompok-kelompok lain di Jawa, seperti penolakan terhadap mahasiswa Papua yang mencari kos. Seperti yang dijelaskan oleh Tajfel dan Turner, kategorisasi antar-kelompok turut memperkuat diskriminasi terhadap kelompok lain (out-group).
Jika memang stigma sosial menjadi penyebabnya, apa yang perlu dilakukan pemerintah terkait permasalahan Papua? Apakah kebijakan pembangunan Papua mampu menghilangkan stigma tersebut?
Equitable Development
Pembangunan yang difokuskan di Papua mungkin beralasan. Pasalnya, terdapat anggapan bahwa dengan memberikan dana anggaran dan pembangunan dapat mengurangi konflik sosial yang terjadi.
Pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar-kelompok ini disebut sebagai equitable development (pembangunan berkeadilan) – diterapkan di berbagai wilayah Amerika Serikat (AS). Konsep ini digadang-gadang dapat memberikan insentif bagi kelompok yang terpinggirkan agar dapat berkembang bersama kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
Pembangunan dengan model ini dilakukan dengan memberikan akses bagi kelompok terpinggirkan terhadap kebutuhan-kebutuhan utama, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas. Selain itu, pembangunan model ini juga dilakukan dengan responsif terhadap prioritas yang dibutuhkan oleh kelompok marjinal.
Equitable development dilakukan dengan memberikan akses bagi kelompok terpinggirkan terhadap kebutuhan-kebutuhan utama, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas. Share on XLalu, bagaimana dengan pembangunan berkeadilan di Papua?
Pemerintahan Jokowi juga telah menerapkan model pembangunan yang memungkinkan masyarakat Papua mendapatkan akses atas kebutuhan-kebutuhan penting. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan akses kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga meningkatkan akses masyarakat Papua pada sumber tenaga listrik dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik (PLT) dengan energi terbarukan. Di bidang transportasi yang menjadi andalan pemerintah, proyek infrastruktur jalan Trans-Papua telah dijalankan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat pulau Cendrawasih tersebut.
Pemerintahan Jokowi juga telah memberikan perhatian kepada masyarakat Papua melalui program-program pendidikan. Beberapa program tersebut dijalankan dengan memberikan beasiswa dan kesempatan belajar bagi anak-anak Papua untuk mengenyam pendidikan di berbagai wilayah Indonesia bagian barat.
Fokus pemerintah untuk melakukan pembangunan di pulau tersebut memang tidak tanggung-tanggung. Pada tahun 2016 sendiri, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 85,7 triliun sebagai dana pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Lalu, mengapa gesekan antar-kelompok masih terjadi di Indonesia?
Michael Ross dari University of California, Los Angeles (UCLA) dalam tulisannya yang berjudul Mineral Wealth, Conflict, and Equitable Development menjelaskan bahwa menyediakan anggaran besar bagi kawasan-kawasan yang rawan konflik belum tentu dapat mencegah terjadinya gesekan dan belum tentu dapat mewujudkan pembangunan berkeadilan.
Ross menilai bahwa masyarakat di wilayah-wilayah serupa biasanya akan lebih berfokus pada persoalan-persoalan lain, seperti konsekuensi sosial dan ekonomi atas migrasi penduduk luar, kerusakan lingkungan, dan minimnya lapangan pekerjaan.
Meski begitu, pembangunan berkeadilan yang dilakukan melalui beasiswa afirmasi bagi pelajar dan mahasiswa Papua sebenarnya mampu mengurangi stigma sosial yang tersebar di masyarakat.
Thomas F. Pettigrew dari University of California, Santa Cruz, dalam tulisannya yang berjudul Intergroup Contact Theory menjelaskan bahwa – dengan mengutip konsep hipotesis kontak milik Gordon Allport – persepsi antar-kelompok dapat meningkat apabila interaksi di antara satu sama lain. Dengan begitu, prasangka antar-kelompok dapat berkurang.
Bila kita perhatikan, dengan adanya mahasiswa dan pelajar Papua yang bersekolah di pulau Jawa, interaksi antar-kelompok bisa saja meningkat. Berdasarkan asumsi konsep tersebut, dengan kehadiran kelompok Papua, prasangka terhadap kelompok tersebut dapat berkurang melalui interaksi-interaksi yang dilakukan dengan kelompok-kelompok lainnya.
Namun, terjadinya gesekan-gesekan di Jawa Timur beberapa waktu lalu bisa jadi menunjukkan kegagalan atas asumsi tersebut. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh proporsi demografi di antara kelompok Papua dan kelompok lainnya di pulau Jawa.
Fiona Kate Barlow dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul The Wallpaper Effect menjelaskan bahwa hipotesis kontak bisa saja gagal untuk terjadi apabila kelompok minoritas tinggal di wilayah yang didominasi oleh kelompok mayoritas. Bahkan, kehadiran kelompok minoritas malah menciptakan persepsi buruk terhadap kelompok minoritas.
Stigma Pemberontak
Di sisi lain, terdapat juga stigma sosial lainnya yang mungkin dapat menjadi penyebab bagi permasalahan kelompok Papua di Indonesia, yaitu stigma bahwa kelompok Papua merupakan pemberontak. Stigmatisasi ini bisa jadi menciptakan legitimasi tertentu bagi diskriminasi terhadap kelompok Papua.
Stigmatisasi semacam ini pernah dilakukan oleh Presiden AS Abraham Lincoln terhadap kelompok Southerners. Aaron Sheehan-Dean dalam tulisannya yang berjudul Stigma of Rebellion Remains Today menilai bahwa Lincoln lebih memilih stigmatisasi dengan menggunakan kata “pemberontak” karena mengandung makna tidak berlegitimasi dan melanggar hukum.
Bila kita tarik kembali ke Indonesia, stigmatisasi kelompok Papua sebagai pemberontak juga terjadi. Stigmatisasi sebagai gerakan separatis tersebut turut mendorong adanya diskriminasi dari masyarakat.
Sebuah artikel editorial di Jakarta Post menjelaskan bahwa stigmatisasi tersebut dapat berujung pada justifikasi atas berbagai kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok Papua. Selain itu, asumsi bahwa kelompok Papua merupakan pemberontak menciptakan kecurigaan di masyarakat terhadap kelompok tersebut.
Akibatnya, masyarakat Papua juga menjadi takut apabila menyuarakan keluhan dan ketidakpuasannya terhadap pemerintah dan masyarakat. Pendapat serupa juga pernah terungkap dalam sebuah diskusi yang dilakukan di Universitas Brawijaya, Malang.
Masih berhubungan dengan upaya pembungkaman tersebut, terdapat juga anggapan di kalangan elite Jakarta bahwa masyarakat Papua tidak berhak untuk menyuarakan aspirasinya. Anggapan ini semakin kuat dengan adanya pembangunan yang dilakukan di Papua – seolah-olah menciptakan narasi bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan banyak hal pada Papua sehingga masyarakatnya tidak berhak untuk marah atas perlakuan diskriminasi yang terjadi.
Dampak lain dari stigmatisasi tersebut juga dapat menjadi legitimasi bagi aparat keamanan dalam memperlakukan kelompok Papua. Dengan adanya stigma tersebut, kekerasan terhadap kelompok tersebut menjadi terjustifikasi juga – sering kali menjadikan individu-individu Papua yang tak terlibat gerakan separatis sebagai sasaran tindakan keamanan.
Pada akhirnya, berbagai pembangunan yang dilakukan di Papua belum benar-benar dapat meredam gesekan sosial yang terjadi. Apalagi, adanya stigma sebagai separatis dan pemberontak membuat individu-individu Papua turut menjadi korban kekerasan bagi masyarakat dan aparat pemerintah.
Mungkin, lirik penyanyi Sam Smith di awal tulisan dapat menggambarkan individu-individu tersebut. Seharusnya, masyarakat tidak memberi stigma pemberontak kepada seluruh individu Papua, entah kapan hal itu dapat terwujud. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
