Saat ini banyak pihak mulai mempertanyakan apakah Indonesia akan kembali ke rezim otoriter seperti di era Orde Baru. Menariknya, salah satu alasan menyusutnya iklim demokrasi Indonesia disebut agar terciptanya kestabilan politik untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI). Beberapa pihak kemudian mengaitkannya dengan posisi Sri Mulyani sebagai sosok di balik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi tersebut.
PinterPolitik.com
Setelah lepas dari cengkeraman rezim otoriter pada masa Orde Baru, Indonesia resmi menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, di tengah capaian luar biasa tersebut, berbagai pihak justru menilai bahwa saat ini Indonesia sedang menapaki jalan mundur untuk kembali ke rezim otoriter.
Thomas P. Power dari Australian National University misalnya, dalam beberapa tulisannya menyebutkan bahwa Indonesia sedang mengalami authoritarian turn atau sedang berbelok kembali menuju pemerintahan yang otoriter.
Tidak hanya Power, berbagai pengamat asing lainnya seperti Matthew Busch dalam Jokowi’s Panicky Politics, Eve Warburton dalam Indonesian Democracy: From Stagnation to Regression?, Tim Lindsey dalam Jokowi in Indonesia’s ‘Neo-New Order’, ataupun Vedi R. Hadiz dalam Indonesia’s Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism? Semuanya kompak menyoroti penyusutan iklim demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut misalnya terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang disebut menyusutkan ruang publik, seperti berkurangnya kebebasan berpendapat, ataupun demokrasi yang hanya dijalankan secara prosedural semata.
Otoritarianisme itu sendiri memang menjadi istilah untuk menyebut model pemerintahan dengan adanya pemusatan kekuasaan pada tokoh atau kelompok tertentu yang diikuti dengan makin terbatasnya ruang-ruang kebebasan sipil.
Menariknya, di tengah sorotan berbagai pihak terkait mundurnya sistem demokrasi di Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu justru memberi pernyataan yang mengejutkan.
Ia menyebutkan bahwa dahulu ketika pemerintah sangat otoriter, investasi datang. Namun, begitu pemerintahan menjadi demokratis, kemampuan pemerintah untuk membuat lingkungan investasi yang baik justru menjadi berkurang.
Sri Mulyani lantas memberikan contoh keberhasilan negara otoriter dalam membangun ekonomi seperti Tiongkok, di mana keberhasilan mereka dalam mengontrol kestabilan politik turut menjamin datangnya investasi.
Konteks pernyataan Sri Mulyani ini menjadi menarik jika merujuk pada pernyataan James Guild dalam tulisannya di New Mandala yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan “perjudian” dengan demokrasi Indonesia karena lebih memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi.
Lalu, merujuk pada catatan Bank of America yang dikutip oleh South China Morning Post, disebutkan bahwa Sri Mulyani adalah arsitek utama di balik kebijakan fiskal dalam beberapa tahun terakhir.
Tentu pertanyaannya adalah apakah itu mengindikasikan terdapat pertautan Sri Mulyani dengan kebijakan pemerintah yang cenderung otoriter guna menciptakan kestabilan politik?
Apa yang Dimaksud Sri Mulyani?
Pernyataan Sri Mulyani tentang investasi di pemerintahan yang otoriter, terlebih lagi pada pengangkatan Tiongkok sebagai contoh, tentu akan membuat berbagai pihak menyoroti negatif pernyataan sosok yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Salah satunya adalah Robertus Robet dalam tulisannya di Indonesia at Melbourne yang berjudul The Danger of Rejecting Democracy for the Sake of Economic Growth.
Dalam keberatannya, Robet memberikan beberapa poin untuk menyanggah pernyataan Sri Mulyani.
Pertama, menurutnya konteks pengangkatan Tiongkok sebagai contoh sejatinya tidak relevan. Hal ini karena iklim politik Tiongkok yang tidak multi-partai berbeda jauh dengan di Indonesia. Dengan kata lain, secara tidak langsung Indonesia juga harus menganut sistem partai dominan seperti di era Orde Baru.
Kedua, Robet menunjukkan penelitian Daron Acemoglu dari Massachusetts Institute of Technology yang menunjukkan bahwa demokrasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Acemoglu yang mempelajari 184 negara – 122 di antaranya negara demokrasi – selama periode 1960 sampai 2010 menunjukkan bahwa negara-negara demokratis memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) 20 persen lebih tinggi dalam 25 tahun setelah transisinya dari negara non-demokratis.
Ketiga, Robet mengangkat persoalan yang cukup normatif dengan membawa karya Amartya Sen, Development as Freedom, yang menggambarkan pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan.
Melihat pada judul tulisan Robet yang menyebut adanya “penolakan terhadap demokrasi”, benarkah konteksnya mengarah pada pernyataan Sri Mulyani?
Nyatanya, Sri Mulyani memang tidak pernah mengutarakan secara lugas akan penolakan terhadap demokrasi ataupun mendukung sistem politik yang otoriter diterapkan di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, alumnus Universitas Indonesia ini juga mengutarakan komitmennya untuk menjaga demokrasi, sembari tetap berusaha untuk menarik investasi.
Menimbang pada hal tersebut, boleh jadi Robet telah melakukan penafsiran secara hiperbolik atau berlebihan terhadap pernyataan Sri Mulyani. Terlebih lagi, berbagai sorotan pengamat asing yang memberi penilaian negatif terhadap laju sistem demokrasi Indonesia, kemungkinan besar menjadi salah satu faktor pendorong Robet dalam membuat tafsirannya.
Dalam tulisannya, Robet memang tidak menyebutkan bahwa Sri Mulyani menghendaki berlakunya rezim otoriter seperti di era Orde Baru, melainkan lebih ke membantah narasi bahwa pemerintah otoriter yang menjamin kestabilan politik akan positif dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Walau demikian, dalam berbagai penelitian, seperti yang ditulis Haksoon Kim dalam Political Stability and Foreign Direct Investment, kestabilan politik memang disebut memiliki pertalian dengan masuknya investasi dari luar negeri. Di mana hal ini sedang digalakkan oleh Sri Mulyani, ataupun Presiden Jokowi.
Akan tetapi, memang harus diakui, pernyataan Sri Mulyani tersebut sangat tidak tepat di tengah berbagai sorotan berbagai pihak yang mulai mempertanyakan komitmen demokrasi Indonesia.
Sri Mulyani Dorong Kestabilan Politik?
Di tengah janji pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, banyak pihak mulai menyoroti janji Presiden Jokowi yang kerap kali menyebut pertumbuhan ekonomi dapat mencapai angka 7 persen.
Pada periode sebelumnya, seperti yang diketahui, janji tersebut benar-benar tidak terwujud. Hal inilah yang membuat beberapa pihak menyebutkan bahwa kemungkinan besar hal tersebut terjadi karena ketidakstabilan politik yang terus melanda pemerintahannya pada saat itu.
Belajar dari pengalaman tersebut, hal ini kemungkinan besar membuat Presiden Jokowi menerapkan politik akomodatif yang intens di periode kedua kepemimpinannya. Ini terlihat jelas dari pembagian berbagai “kursi” kekuasaan untuk partai politik koalisi, seperti menteri, wakil menteri, ataupun posisi dewan pertimbangan presiden (wantimpres) yang dikabarkan akan diisi oleh para ketua umum (ketum) parpol koalisi.
Tidak hanya dermawan terhadap parpol koalisi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan merangkul Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang menjadi rivalnya dalam dua kontestasi Pilpres terakhir untuk masuk ke dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Jauh sebelum Prabowo masuk ke dalam kabinet, atau tepatnya pada saat pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada Juli 2019 lalu, Sri Mulyani secara terbuka menyampaikan kelegaannya dengan menyebut seluruh proses politik telah berjalan dengan baik.
Sri Mulyani yang disebut oleh Pengamat Ekonomi, Edbert Gani sebagai salah satu menteri yang paling diandalkan dan sosok yang menumbuhkan kepercayaan investor dan dunia usaha kepada pemerintah, besar kemungkinan menjadi sosok yang ikut menyuarakan terciptanya kestabilan politik, katakanlah dengan menjalankan politik akomodatif seperti yang terjadi dengan Prabowo.
Atas politik akomodatif yang terjadi, memang banyak pihak yang memandang negatif Presiden Jokowi karena ia tidak menjalankan “logika demokrasi” dengan membuat koalisi yang begitu gemuk dan memberikan porsi kekuasaan yang begitu kecil kepada parpol non-koalisi.
Tidak hanya dituding tidak menjalankan “logika demokrasi”, banyak pihak juga menyebut politik akomodatif ini dijalankan untuk melanggengkan kekuasaan sang presiden. Apalagi, baru-baru ini terdapat wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Akan tetapi, tanggapan terbuka Presiden Jokowi yang dengan keras menolak amandemen UUD 1945, khususnya pada wacana penambahan masa periode presiden sepertinya menunjukkan bahwa wacana tersebut memang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu.
Mungkin pada akhirnya dapat dipahami bahwa konteks pernyataan Sri Mulyani tersebut tidak mengarah pada sistem otoriter ala Orde Baru, melainkan lebih pada persoalan kestabilan politik. Berbagai kebijakan pemerintah guna mewujudkan kestabilan politik yang diidamkan oleh Sri Mulyani seperti melakukan politik akomodatif, mungkin banyak dipandang negatif. Namun, jika memang kestabilan politik itu dibutuhkan guna menarik investasi, bukankah itu bisa juga dilihat sebagai suatu hal yang positif? (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.