Simpang siur pernyataan tentang 2 juta kader PPP yang disebut pindah ke PBB, menjadi salah satu kisah eksodus politik terbesar sepanjang sejarah. Tapi, apakah benar demikian adanya? Atau ini hanya strategi politik pecah suara menjelang Pemilu 2019?
PinterPolitik.com
“Every election is a sort of advance auction sale of stolen goods.”
:: Henry Louis Mencken (1880-1956), jurnalis dan satiris ::
[dropcap]I[/dropcap]ni mungkin bukan kisah Cyrus Agung (600-530 SM) yang menyatukan Kerajaan Media, Babilonia dan Lydia di bawah panji Kekaisaran Persia. Namun, kisah eksodus 2 juta kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuju Partai Bulan Bintang (PBB) – demikian klaim yang dikeluarkan – menjadi cerita baru penyatuan kembali sisa-sisa kejayaan masa lalu partai Islam terbesar di tahun 1950-an: Masyumi. Tapi, apa benar demikian tujuannya?
Faktanya, angka 2 juta kader merupakan klaim mantan politisi PPP, Ahmad Yani di depan media massa. Namun, pernyataan politisi yang pernah menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN) dan sering wara-wiri di televisi ini dianggap tidak sesuai kenyataan oleh elit PPP yang lain.
Walaupun demikian, persoalan ini menunjukkan fenomena serius yang menimpa PPP, yakni adanya proses pemecahan suara dan dukungan di internal PPP – meskipun jumlahnya mungkin tidak sampai 2 juta.
PPP Rumah kosong 2019 pindah ke PBB yang lebih mewakili aspirasi Muslim, terserah anda !!
— CEBONG DUNGU (@RafaelNadhief) April 21, 2018
Di lain pihak, bak kejatuhan durian runtuh, eksodus kader-kader PPP tersebut menjadi berkah bagi PBB. Partai yang dipimpin politisi sekaligus pengacara Yusril Izha Mahendra itu menjadi tujuan kader-kader eksodus tersebut. Selain Ahmad yani, tokoh kondang macam Haji Lulung disebut Yusril akan menjadi bagian dari PBB.
Beberapa kader senior PPP lain, misalnya tokoh Aceh, Muhammad Yus atau yang dikenal dengan Abu Yus, juga menjadi bagian dari aksi ini. Padahal, Abu Yus dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengakar di PPP sejak tahun 1990-an.
Goresan-goresan pena analisis para pengamat kondang, menyebut fenomena ini sebagai akibat dari dualisme partai yang tidak berkesudahan, ditambah keinginan sang Ketua Umum, Romahurmuziy (Romi) untuk mendukung pencalonan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditentang oleh banyak kader. Romi juga diduga memiliki ambisi menyodorkan dirinya menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Jokowi dengan bermodalkan 6,53 persen kursi PPP di DPR.
Tentu pertanyaan terbesar yang muncul adalah mengapa kader-kader PPP memilih pindah ke PBB dan bukan ke partai Islam lain? Apakah ini murni terjadi karena perbedaan kepentingan atau ada persoalan lain di belakangnya?
Strategi Politik Yusril
Jika berkaca dari sejarah, PBB merupakan partai yang didirikan oleh kader-kader Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi) pasca lengsernya Soeharto. Masyumi yang merupakan partai Islam terbesar saat Indonesia menjalankan demokrasi liberal (1950-1959) memang ditetapkan sebagai partai terlarang oleh Soekarno karena dituduh mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang pada tahun 1958.
Ketika Soeharto berkuasa, sisa-sisa Masyumi dan gerakan partai Islam lain, termasuk NU dan Muhammadiyah, digabungkan ke dalam PPP. Oleh karena itu, sebagian kader PPP merasa punya kedekatan yang lebih besar kepada PBB sebagai titisan Masyumi, ketimbang kepada partai Islam lain macam PKS, PKB atau PAN.
Alasan dukungan terhadap Jokowi memang boleh jadi menjadi salah satu ganjalan utama. Seperti diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, PPP menjadi salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto. Dengan bergantinya nahkoda partai – plus dualisme yang tak kunjung selesai – serta berbaliknya partai Ka’bah itu mendukung Jokowi, jelas membuat sebagian kader gerah.
Pilihan berpindah partai juga diambil untuk menyelamatkan karier politik, mengingat pada Januari lalu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut dengan kondisi saat ini, PPP berpeluang tidak lolos parliamentary threshold pada 2019 nanti. Pada saat yang sama, kader-kader PPP melihat sosok Yusril yang telah membuktikan diri mampu terus tegak bersama PBB – secara finansial dan politik – sekalipun partai tersebut tidak lolos ke parlemen pada dua Pemilu terakhir.
Faktor Yusril juga tidak bisa dikesampingkan. Di tengah desas-desus tawaran jabatan politik kepada kader-kader PPP yang menyeberang ke PBB, serta alasan kedekatan secara sejarah antara sebagian kader PPP dengan Masyumi, tentu saja menjadi variabel utama yang membuat hal ini bisa terjadi.
Yang jelas, Yusril paham betul kekuatan elektoral PPP sebagai salah satu basis politik tradisional. Jika ingin membuat PBB lolos ke parlemen pada Pemilu 2019, ia mau tidak mau harus memainkan strategi “mencuri” suara dari partai lain.
Dengan konstelasi politik internal parpol-parpol yang ada, PPP adalah yang paling mungkin disasar karena adanya konflik internal dan arah politik elitnya yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan kader. Saat ini, tidak ada perpecahan di PKS, PKB maupun PAN, sehingga peluang mengambil suara di partai-partai tersebut menjadi kecil.
Sementara PPP punya semua yang dibutuhkan Yusril, mulai dari ideologi yang sama-sama berbasis Islam, serta jejak sejarah yang satu darah. Perdebatan yang menarik adalah apakah faktor Yusril hanya berdimensi politik semata, atau ada dimensi lain?
Tidak dapat dipungkiri, kekuatan finansial selalu memainkan peran yang sangat besar – selain faktor influence itu sendiri – ketika berhubungan dengan kontestasi elektoral. Yusril tidak akan mungkin mampu menarik hati banyak kader PPP jika tidak punya jaminan finansial untuk menggerakan mesin partai tersebut pada Pemilu 2019 nanti. Apalagi, menggerakan mesin partai politik butuh modal yang tidak sedikit.
Pertanyaannya adalah siapa yang mendanai Yusril?
Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sepanjang karier politiknya, pihak pengusaha yang pernah punya kedekatan dengan Yusril adalah Hartono Tanoesoedibjo dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Kedekatan Yusril dengan saudara-saudara Hary Tanoesoedibjo (HT) tersebut ditulis oleh Krishna Sen dan David Hill dalam buku Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy.
Dalam buku itu disebutkan bahwa saat Yusril menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ia diduga menerima suap dari Hartono dan Rudijanto terkait perizinan perusahaan yang disebut merugikan negara hingga Rp 400 miliar – kasus yang kemudian dikenal dengan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).
Yusril sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, kejelasan penyelesaian kasus itu menguap hingga saat ini, bahkan kasus tersebut dianggap sebagai isapan jempol.
Di lain pihak, Yusril juga punya kedekatan dengan HT. Dalam beberapa kesempatan, ia menjadi pengacara Ketua Umum Partai Perindo itu ketika berhadapan dengan kasus hukum, misalnya kasus pajak pada tahun 2012 lalu. Apakah itu berarti ada hubungan antara Tanoesoedibjo bersaudara dengan Yusril yang berdampak secara politis?
Vote Splitting, Memecah Pemilih Muslim?
Sebagai partai tradisional, PPP nyatanya masih punya pengaruh yang sangat besar. Kepercayaan diri Romahurmuziy menawarkan diri menjadi cawapres Jokowi merupakan salah satu buktinya.
Oleh karena itu, isu eksodus kader ini sangat mungkin menjadi menjadi vote splitting – upaya memecah suara PPP. Dalam politik, vote splitting adalah efek yang ditimbulkan ketika ada banyak pilihan calon atau partai yang mirip – secara ideologi atau basis pemilih – sehingga memperkecil kemungkinan partai atau calon tersebut untuk memenangkan kontestasi, dan pada saat yang sama memperbesar kemenangan bagi calon atau partai lain yang tidak punya kemiripan.
Eksodus kader jelas merugikan PPP. Namun, fenomena ini tentu saja menguntungkan banyak pihak, mulai dari lawan politik Romi dalam perebutan posisi cawapres Jokowi, PBB sebagai partai yang menampung kader PPP, hingga partai-partai pesaing PPP untuk memperebutkan basis pemilih pada Pemilu 2019.
#BedolPolitikusGagal kader di daerah tidak terpengaruh dengan langkah sejumlah politikus PPP khitah pindah ke PBB itu #ManuverPolitik #KoalisiPemerintah #KelompokOposisi pic.twitter.com/13SkYoWBRm
— ABELLA (@BellaLatuna) April 19, 2018
Apalagi, saat ini partai-partai baru yang menjadi peserta Pemilu 2019 juga semakin banyak. Bagaimana cara untuk memenangkan persaingan? Tentu saja dengan “mencuri” basis pemilih partai-partai lama, atau memastikan partai tersebut kehilangan potensi memenangkan kontestasi. Pada titik ini, vote splitting adalah salah satu caranya.
Hal inilah yang bisa ditempuh oleh PBB sebagai partai yang berbasis Islam sama seperti PPP, ataupun partai-partai yang punya ideologi berbeda macam PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, hingga Partai Perindo yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo. Apakah ada relevansi langsung? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, dalam politik, segala sesuatu sangat mungkin terjadi.
Pada akhirnya, seperti kata Henry Louis Mencken di awal tulisan ini, setiap Pemilu adalah ajang memamerkan “barang-barang curian”. Apakah aksi Yusril “mencuri” kader PPP ini adalah bagian dari upayanya mengbangun kembali kejayaan Masyumi – sama seperti Cyrus Agung membangun Kekaisaran Persia – atau ini hanya strategi politik pihak lain? Semuanya akan terlihat di 2019 nanti. Satu yang pasti, kader-kader PPP mungkin perlu was-was dari sekarang! (S13)