Komentar Prabowo terkait pemindahan kedubes Australia di Israel menuai pro kontra. Beberapa pihak menilai sikap itu tidak mencerminkan nilai-nilai politik luar negeri Indonesia, sementara yang lain menyebut sikap Prabowo wajar karena menghargai kebijakan luar negeri Australia.
Pinterpolitik.com
[dropcap]C[/dropcap]alon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut Indonesia harus menghormati keputusan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sebab menurut Prabowo, Australia memiliki hak memutuskan kehendaknya sebagai negara merdeka yang berdaulat.
Berbicara tentang konflik Israel-Palestina dengan Yerusalem sebagai salah satu wilayah sentralnya, mungkin saja bukan menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Tetapi, ini menyentuh salah satu fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia, yakni janji kemerdekaan dan kebebasan dari utang dekolonialisasi.
Bagi masyarakat Indonesia, isu tersebut merupakan sesuatu yang sensisitif, terutama dalam konteks persaudaraan umat muslim. Dan dengan demikian, hal ini memengaruhi persepsi publik terhadap tokoh yang berpandangan atas isu tersebut.
Beberapa pihak menganggap kondisi itu juga akan membawa dampak pada konteks Pilpres 2019. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan sikapnya terkait dengan pemindahan kedubes Australia tersebut.
Jokowi menolak keras sebab akan mengganggu proses rekonsiliasi perdamaian Israel-Palestina yang selama ini sudah diagendakan. Bahkan, sikap bersitegang ini menyeret persetujuan kerja sama ekonomi Indonesia-Australia yang akan ditandantangi.
Pernyataan Prabowo tentang pemindaha kedubes Australia di Israel tuai polemik. Share on XDi lain kutub, Prabowo memilih untuk berbeda pendapat dengan Jokowi atas sikap Australia itu. Walau belum membaca utuh soal keputusan Australia untuk memindahkan keduataan besarnya ke Yerusalem, Prabowo juga tak melihat persoalan pemindahan itu sebagai masalah yang berdampak pada Indonesia.
Lantas, apakah sikap Prabowo ini adalah hal yang alamiah bagi seorang politisi untuk selalu berseberangan pandangan dari sikap lawan politiknya? Jika iya, apakah Prabowo tidak takut dengan suara Islam yang selama ini reaktif dengan isu Israel-Palestina? Atau ada motif kepentingan lainnya dari ucapan Prabowo tersebut?
Hukum Ketiga Newton
Hukum Ketiga Newton mengatakan bahwa untuk setiap tindakan, ada reaksi yang searah dan yang berlawanan. Benda apa pun yang menekan atau menarik benda lain mengalami tekanan atau tarikan yang sama dari benda yang ditekan atau ditarik. Nyatanya, hukum fisika ini juga berlaku dalam dunia politik.
Setiap aksi dari politisi akan mendapatkan reaksi dari politisi lainnya. Reaksi tersebut juga bisa merupakan penolakan. Kuncinya adalah mendapatkan perhatian. Semakin kontroversial komentar dari seorang politisi dan mendapatkan tanggapan, bisa dikatakan strategi tersebut semakin berhasil.
Dalam strategi politik, eksposur politisi memainkan peran penting untuk membangun citra politik. Salah satu strategi politik yang digunakan adalah bagaimana mengidentifikasi pemilih yang dapat dibujuk dan isu-isu yang dipedulikan oleh mereka.
Dalam konteks Pilpres 2019, hampir tiap isu dipastikan akan mendapatkan reaksi yang berbeda dari dua kandidat tersebut, termasuk terkait sikap terhadap Australia. Pernyataan Prabowo berbeda dengan sikap Jokowi yang melayangkan protes keras agar Australia membatalkan rencana pemindahan itu.
Kondisi ini juga sempat disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai bahwa komentar Prabowo tersebut dilontarkan karena dirinya berada sebagai oposisi.
Tentu saja, sebagai strategi kampanye politiknya, hal ini bisa memberikan batasan yang jelas antara pendukungnya dan bukan pendukungnya.
Hal tersebut juga bisa mengindikasikan bahwa Prabowo memiliki ketegasan dalam bersikap. Jika melihat argumennya secara utuh, bisa dilihat bahwa pernyataan Prabowo tidak menampik identitas politik luar negeri Indonesia karena ia berusaha menghormati sikap Australia.
Acuhkan Politik Luar Negeri?
Memang sah-sah saja Prabowo mengatakan bahwa memindahkan kedubesnya ke Yerusalem yang masih menjadi wilayah konflik adalah hak Australia untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya.
Namun, sebagai calon orang nomor satu di Indonesia, komentar itu menimbulkan masalah. Sebab pernyataan seperti itu akan dianggap sebagai pembiaran terhadap sikap negara lain, yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan sikap Indonesia yang selama ini terus diperjuangkan.
Sudah jelas bahwa arah politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Sementara dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah menghapuskan penindasan di dunia. Konstitusi negara dengan tegas menyebut kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa.
Politik luar negeri bebas dan aktif bisa diterjemahkan sebagai sikap yang reaktif terhadap penindasan terhadap bangsa-bangsa lain, termasuk Palestina.
Palestina dan Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Deklarasi kemerdekaan Indonesia awalnya didukung salah satunya oleh para ulama asal Palestina dan Mesir.
Oleh sebab itu, pernyataan Prabowo yang cenderung acuh terhadap sikap negara lain (Australia) atas isu Israel-Palestina tentu saja patut dipertanyakan. Apakah Prabowo tidak mengetahui identitas politik luar negeri Indonesia?
Rasanya tidak. Lalu apakah sekedar hanya demi berseberangan saja dengan Jokowi? Atau – seperti banyak gosip yang beredar – karena ada hubungan bisnis tertentu dengan entitas-entitas yang berkepentingan? Tidak ada yang tahu pasti juga.
Yang jelas, penentangan terhadap gagasan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah disuarakan banyak pihak karena diperkirakan akan menimbulkan konflik baru.
Yerusalem Timur misalnya, sangat penting bukan hanya bagi Palestina, tetapi juga bagi dunia Islam, karena di situ ada Masjidil Al Aqsa yang menjadi simbol penting bagi umat muslim. Sehingga, hal ini akan juga mempengaruhi dunia Islam apabila mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Memindahkan kedutaan ke Yerusalem akan membuat harapan Palestina untuk mendirikan ibu kota di Yerusalem Timur menjadi hilang.
Selain itu, dengan pengakuan tersebut, Israel juga akan mendapat legitimasi untuk mempercepat hal yang ia sebut “yahudinisasi” di Yerusalem Timur dan bisa jadi orang-orang Palestina yang tersisa di kota tua itu akan disingkirkan dari sana.
Prabowo Percaya Diri?
Dalam tulisan di Australian Strategic Policy Institute, peneliti senior CSIS, Evan Laksmana menyebutkan bahwa sebetulnya di tahun politik seperti sekarang ini, respon yang lemah dari Indonesia atas sikap Australia terkait Yerusalem akan merugikan Jokowi sebagai petahana. Hal ini dapat terjadi karena citranya akan mudah dijatuhkan oleh lawan lewat isu tersebut, terutama karena linearnya isu politik identitas berbasis agama Islam dengan konteks persaudaraan umat muslim terhadap Palestina.
Walaupun demikian, sejak Jokowi menunjuk Ma’ruf Amin sebagai pasangannya, kubu Prabowo-Sandiaga Uno menemukan kesulitan untuk mengeksploitasi sentimen keagamaan seperti yang mereka lakukan ketika “menjatuhkan” Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setahun lalu.
Pihak oposisi telah mencoba menggunakan masalah yang berpotensi merusak, seperti pembakaran bendera yang disebut milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh anggota Nahdlatul Ulama (NU) – organisasi muslim terbesar di Indonesia dan pendukung Jokowi yang kritis. Namun, nampaknya tidak ada efek yang besar dari pemanfaatan isu tersebut.
Dengan Australia memindahkan kedutaannya, oposisi mungkin akhirnya memiliki sesuatu yang menguntungkan mereka.
Pihak oposisi sering menggambarkan Jokowi sebagai seorang neoliberal yang menjual negara, seperti yang terlihat dalam beberapa pidato kampanye Prabowo. Langkah pemindahan kedutaan dapat mengobarkan serangan-serangan itu dengan menambahkan komponen agama.
Significant comments from Indo prez candidate @prabowo – “no problem” – and a sharply different line from @jokowi on the potential Israel embassy move. @Busch_Matthew @Indorosstaylor @ConnellyAL @smh @theage https://t.co/VHrThIE2n8
— James Massola (@jamesmassola) November 22, 2018
Namun, seperti diketahui bersama, sikap Jokowi jelas bahwa dirinya menolak pemindahan kedubes Australia tersebut. Dengan demikian, lagi-lagi wacana yang ingin dibangun oposisi tidak kesampaian.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Lowy Institute Australia, Matthew Busch, menyebut dirinya tidak terlalu kaget dengan komentar Prabowo.
Sebab, dari perspektif kebijakan luar negeri, hal tersebut sudah sangat jelas. Meskipun Prabowo memiliki opini kuat tentang kedaulatan Indonesia, namun ketika menyangkut kebijakan luar negeri, dia punya garis moderat dan tidak terlalu bersikap tentang bagaimana negara lain menjalankan kebijakan luar negerinya.
Mungkin apa yang terjadi pada Prabowo ini agak berbeda dengan sikapnya terkait retorika nasionalisme ekonomi. Meski isu Palestina adalah salah satu isu penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia, namun Prabowo memberikan pandangan yang berbeda, mungkin karena ia tahu, tak akan ada dampaknya bagi citra politiknya secara pribadi.
Oleh sebab itu, bisa jadi Prabowo saat ini sudah cukup percaya diri dengan statusnya yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam seperti FPI, PKS, GNPF-Ulama, atau Persaudaraan Alumni 212. Artinya besar kemungkinan, komentarnya itu tidak akan terlalu berpengaruh bagi elektabilitasnya, kecuali kubu Jokowi mampu “menggoreng” isu ini dengan sedemikian rupa.
Pada akhirnya, apakah komentar Prabowo terkait wacana pemindahan kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem tersebut mencerminkan arah kebijakan luar negeri Indonesia kelak jika ia terpilih? Atau ini hanya sekedar gimmick politik untuk mendapatkan perhatian dari publik? Menarik untuk ditunggu. (A37)
