Kendati pemerintah pusat telah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP, nyatanya itu tidak membuat publik melupakan calon produk hukum tersebut. Lantas, benarkah RUU ini bertujuan untuk mencapai tatanan ekonomi politik seperti yang diterapkan di Tiongkok?
PinterPolitik.com
“For capitalism flourishes best in mobile and egalitarian society” – Francis Fukuyama, penulis buku The End of History
Siapa yang tak kenal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP? Secara mengejutkan, partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini menempatkan dirinya sebagai partai paling sukses sejak 2014, kendati sebelumnya berada di luar pemerintahan selama 10 tahun.
Kesuksesan PDIP ini, tidak sedikit disimpulkan karena kehadiran Joko Widodo (Jokowi) yang sukses memenangi gelaran Pilkada DKI Jakarta 2012, serta Pilpres 2014 dan 2019. Selaku sosok yang disebut sebagai outsider atau di luar lingkar kekuasaan, Jokowi memang dinilai begitu mengejutkan karena berhasil memenangi seluruh pemilu yang diikutinya.
Kini, kendati sang kader tidak lagi dapat dipertarungkan di gelaran Pilpres 2024, PDIP tentu masih menikmati posisinya sebagai partai paling dominan, setidaknya sampai 4 tahun ke depan. Akan tetapi, melihat pada kasus partai dominan sebelumnya, yakni Partai Demokrat yang justru tersungkur setelah berkuasa selama 10 tahun, tampaknya partai banteng tengah menyiapkan strategi agar nasib serupa tidak menimpa mereka.
Menariknya, terdapat analisis yang menyebutkan bahwa diusulkannya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menuai sorotan minor akhir-akhir ini adalah bagian dari strategi tersebut.
Bagi mereka yang mengikuti arus politik nasional sejak 2012, tentu memahami PDIP seolah berada di posisi yang berseberangan dengan kelompok-kelompok Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI) ataupun Presidium Alumni (PA) 212. Tidak sedikit pula yang menyimpulkan apabila partai banteng memang menempatkan kelompok Islam tersebut sebagai ancaman politik.
Tentu pertanyaannya, apa hubungannya RUU HIP dengan kelompok Islam seperti FPI dan PA 212?
Jawabannya mudah, karena dengan RUU HIP, kedua kelompok tersebut dapat dikategorikan tidak Pancasilais. Dalam produk hukum tersebut, diakui atau tidak, memang terdapat nuansa untuk membentuk suatu pemahaman tunggal terkait apa itu Pancasila. Itu jelas terlihat dengan diangkatnya konsep Trisila dan Ekasila.
Gigih banget pihak-pihak yang usulkan RUU ini. Udah pada baca belum draft RUU HIP? Di dalamnya banyak bahas soal ekonomi loh ternyata, dan banyak yang bilang malah positif untuk Indonesia. Bener nggak sih? #pinterpolitik #ruuhip #politik #infografishttps://t.co/V69kpWHupF pic.twitter.com/HH2Xmp7HVB
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 1, 2020
Nah, jika RUU HIP disahkan, tentunya itu dapat menjadi “alat” untuk meredam FPI dan PA 212 yang jamak diketahui condong merujuk Pancasila yang berada di Piagam Jakarta.
Menariknya, selain dapat menjadi alat politik, RUU HIP juga disinyalir sebagai cara untuk menerapkan ekonomi politik seperti yang berlaku di Tiongkok. Lantas, benarkah terdapat indikasi tersebut dari PDIP?
Kemajuan Ekonomi dan Kestabilan Politik
Selaku partai yang tiba-tiba meraih kesuksesan setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan, tentu saja partai banteng memiliki perencanaan yang begitu matang. Terlebih lagi, Megawati selaku Ketua Umum dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap skeptis dan kehati-hatian ekstra, sehingga itu membuatnya tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan.
Atas dasar tersebut tentu mudah untuk menyimpulkan bahwa diusulkannya RUU HIP bukanlah untuk melakukan tes ombak semata, terkait apakah produk hukum ini akan diterima oleh publik atau tidak. Selain dugaan produk hukum ini dapat digunakan untuk meredam kelompok tertentu di gelaran pemilu, khususnya di Pilpres 2024, jika mengamati sejarah dan sepak terjang PDIP sejak tahun 2012, sepertinya RUU HIP juga berindikasi untuk menerapkan suatu tatanan ekonomi politik tertentu.
Sebagaimana diketahui, partai banteng membawa nama besar Soekarno untuk merealisasikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Menariknya, PDIP sepertinya ingin menerapkan strategi politik serupa yang hendak ingin ditempuh oleh Soekarno, yakni menerapkan sosialisme, dan pemerintahan yang kuat.
Setidaknya sejak tahun 2012, kedekatan PDIP dengan Partai Komunis China (The Communist Party of China/CPC) mulai terlihat ketika CPC datang ke Indonesia mengunjungi partai banteng.
Pertemuan ini kemudian berlanjut pada tahun 2013, ketika PDIP datang ke Tiongkok atas undangan CPC. Tajuk kedua pertemuan ini pun sama, yakni pembelajaran, mulai dari perihal kaderisasi, sampai belajar mengenai pembangunan.
Kunjungan ini tentunya bukan tanpa alasan. Tiongkok sendiri, dengan perkembangan ekonominya yang begitu pesat, telah jamak dilabeli sebagai kekuatan yang benar-benar dapat menyaingi Amerika Serikat (AS). Bukan main-main, dalam temuan Yanzhong Huang dan Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relation (CFR) misalnya, pada periode 2000-2014, bantuan Tiongkok bahkan menyasar lebih dari setengah negara di dunia.
Nadiem dicari, orang tua minta share location. 🙃#infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/U52DXxM3Hj pic.twitter.com/ctT7cmaU8u
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 1, 2020
Laporan yang lebih mengejutkan kemudian datang dari lembaga think thank asal Jerman, Kiel Institute for the World Economy yang menyebutkan bahwa selama kurun waktu 2000-2017, utang negara-negara lain kepada Tiongkok telah melonjak sampai 10 kali lipat – mulai dari US$ 500 miliar (Rp 6.964 triliun) hingga lebih dari US$ 5 triliun (Rp 69.640 triliun). Ini kemudian membuat Negeri Panda menjadi kreditor resmi terbesar melampaui International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.
Tentunya, keberhasilan Tiongkok dalam membangun ekonomi ini membuat berbagai pihak mulai melirik sistem ekonomi politik negeri Tirai Bambu. Ini misalnya dapat dilihat dari Francis Fukuyama dalam kuliahnya yang publikasikan pada 3 Juni 2020 lalu oleh Long Now Foundation.
Fukuyama sendiri terkenal karena menulis buku The End of History yang menegaskan tesis bahwa demokrasi liberal seperti di AS adalah bentuk akhir dari sistem politik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai kritik, Fukuyama terlihat mulai memberi keraguan atas tesisnya.
Dalam suatu wawancara pada 2018 lalu misalnya, Fukuyama menyebutkan bahwa demokrasi liberal AS tidak hanya menemui tantangan dari sosialisme, melainkan juga dari fakta keberhasilan model kapitalisme negara Tiongkok.
Menurut Fukuyama, dengan demokrasi liberal yang tidak memberikan jaminan atas keberhasilan ekonomi, lirikan atas sistem politik Tiongkok yang sukses membangun ekonomi tampaknya sulit terhindarkan. Singkat kata, kestabilan politik ala Tiongkok, sepertinya sebangun atas kemajuan ekonomi.
RUU HIP Menuju Politik ala Tiongkok?
Konteks ini, tampaknya adalah apa yang dilirik oleh PDIP melalui RUU HIP. Seperti yang telah disinggung berbagai pihak, produk hukum ini memang bernuansa untuk mereduksi Pancasila, bahkan memberikan tafsiran tunggal atasnya.
Sejak tahun 2012, tentu kita melihat bahwa berbagai gejolak politik kerap datang dari kelompok Islam seperti FPI dan PA 212 karena menolak Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejak saat itu, kelompok ini seolah menjadi pemantik atas gerakan-gerakan politik di berbagai tempat yang berlanjut sampai saat ini.
Terbaru, partai banteng tengah terlibat perseteruan dengan kelompok PA 212 karena adanya insiden pembakaran bendera PDIP dalam demonstrasi penolakan RUU HIP.
Tentunya, selaku partai yang ingin mempertahankan singgasana kekuasaannya, PDIP harus memiliki taktik jitu guna meredam kelompok ini sehingga kestabilan politik dapat terjadi. Suka atau tidak, RUU HIP dapat menjadi taktik tersebut karena dapat membungkam kelompok ini dengan mengategorikannya tidak Pancasilais.
Jika nantinya RUU HIP berhasil memenuhi tugasnya untuk menciptakan keselarasan pandangan terkait Pancasila, tentunya ini berkonsekuensi pada kestabilan politik, sehingga fokus terhadap pembangunan ekonomi dapat dilakukan.
Hmm, emang Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR nggak ada pengaruh sama sekali kah buat mendorong RUU yang oleh banyak aktivis dibilang sudah mendesak banget ini? #politik #infografis #pinterpolitikhttps://t.co/U52DXxM3Hj pic.twitter.com/6GznBseb75
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 2, 2020
Melihat pada kasus Soekarno, di mana sang proklamator gagal membangun ekonomi karena kerap mengalami guncangan politik, PDIP tentunya tidak ingin mengulangi hal tersebut. Oleh karenanya, menerapkan sistem politik ala Tiongkok yang menekankan atas kestabilan politik tentunya adalah opsi yang masuk akal.
Sistem ekonomi politik Tiongkok sendiri dinilai unik. Jamak yang menyebutkan bahwa negeri Tirai Bambu telah menerapkan liberalisme dalam ekonomi, namun otoriter secara politik. Ini kemudian membuat pemerintah Tiongkok dinilai lebih mampu dalam mengontrol pasar.
Tidak hanya melihat keberhasilan pembangunan, secara ideologis, PDIP yang membawa marhaenisme dinilai dekat dengan Tiongkok yang membawa nilai-nilai sosialisme.
Sedikit melihat sejarah, di luar kontroversi Soeharto, nyatanya ia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan stabilitas politik. Swasembada pangan kala itu bahkan tidak kunjung terjadi kembali hingga sampai saat ini.
Kendati masih dalam tahap hipotesis, mungkin dapat disimpulkan bahwa RUU HIP adalah usulan yang ditelurkan oleh PDIP untuk menuju kestabilan politik agar pembangunan ekonomi dapat lebih difokuskan. Terlebih lagi, terdapat pula regulasi ekonomi dalam RUU HIP yang terlihat sebagai rincian atas Pasal 33 UUD 1945. Yah, dengan produk hukum ini ditunda pembahasannya oleh pemerintah pusat, kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
