Presiden Jokowi kembali mencuri perhatian saat menyinggung para mafia yang disebutnya menghambat program pemerintah. Tak tanggung-tanggung, seruan Jokowi disampaikan dengan nada yang cukup keras. Ia bahkan menyebut akan “menggigit” para mafia tersebut. Ucapan terkait mafia ini memang sangat jarang terdengar keluar dari mulut Jokowi, katakanlah jika melihat 5 tahun pertama periode kekuasaannya. Jika demikian, adakah kelompok tertentu yang sedang diberi peringatan lewat pernyataan ini?
PinterPolitik.com
“The best defence against mafia business is full declaration of assets and incomes”.
:: Milos Zeman, mantan Presiden Ceko ::
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewanti-wanti agar jangan sampai ada mafia yang membajak aparat penegak hukum, menjadi tajuk terbaru pemberitaan tentang orang nomor satu di negeri ini.
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) kabinet di bidang politik, hukum dan keamanan beberapa hari yang lalu, sang presiden secara spesifik menunjuk persoalan keterlibatan mafia ini.
Jokowi awalnya meminta agar aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan para investor, pelaku industri, termasuk para pejabat BUMN. Menurutnya, ada banyak pihak yang melakukan “pembajakan” aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti pihak-pihak yang tidak bersalah.
Ia juga secara gamblang menyebutkan bahwa banyak di antara program-program pemerintahannya yang tidak disukai oleh pihak tertentu, yang kemudian mencoba menghalang-halangi program tersebut dilaksanakan.
Jokowi menginstruksikan agar Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan KPK harus mampu menjamin keberanian investor dan pelaku industri untuk melaksanakan aktivitasnya dengan aman demi tetap terjaganya program-program pemerintah.
Terkait pembajakan yang dilakukan para mafia terhadap aparat pemerintah dan penegak hukum ini, menurut Jokowi, mengakibatkan program-program pemerintah tidak bisa berjalan. Dengan menggunakan metafora “menggigit”, Jokowi menyebut bahwa ia siap menindak tegas aktivitas-aktivitas yang demikian.
Beberapa di antaranya adalah terkait pejabat BUMN yang sedang berinovasi, namun justru diperkarakan. Jokowi juga meminta agar instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian kepada para pelaku usaha, BUMN dan birokrasi untuk berinovasi.
Tentu saja bayangan tentang mafia yang dimaksud oleh Jokowi belum sampai pada level seperti yang digambarkan katakanlah dalam film-film macam The Godfather dan yang sejenisnya.
Namun, sang presiden jelas menunjuk konteks kejahatan yang terstruktur dan sistematis yang sangat mungkin juga melibatkan pihak-pihak di lingkaran teratas pemerintahannya. Lalu pertanyaannya adalah siapa kira-kira sosok yang sedang ditunjuk oleh Jokowi tersebut?
Makin Keras Lawan Mafia
Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir di semua bidang kehidupan selalu ada mafia.
Istilah mafia dalam konteks ini memang telah mengalami perluasan dari arti aslinya, yang umumnya hanya spesifik menunjuk pada organisasi kriminal yang bergerak di bidang perjudian, perdagangan obat-obatan terlarang, prostitusi, penipuan, bisnis penagihan utang, dan lain sebagainya.
Istilah mafia itu sendiri memang berasal dari penggunaanya di Italia, dan berasal dari kata mafiusu dalam bahasa di wilayah Sisilia, yang salah satu artinya adalah “tak punya rasa takut”.
Adapun mafia dalam konteks kata-kata Jokowi berhubungan dengan orang atau kelompok yang meraih keuntungan secara ilegal dari aktivitas atau kebijakan tertentu yang melanggar hukum dan merugikan banyak orang – misalnya dengan menjadi makelar, melakukan monopoli, dan lain sebagainya – yang tentu saja aktivitasnya dilakukan tanpa “rasa takut”.
Konteks rasa takut pada titik ini bisa bersumber dari koneksi yang terjalin dengan penegak hukum, pemerintah, atau pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan, sehingga membuat orang atau kelompok tersebut tak punya rasa takut melaksanakan aktivitasnya.
Salah satu bidang mafia paling populer di Indonesia adalah mafia minyak dan gas (migas). Mafia di sektor ini adalah yang dalam 1 dekade terakhir mencuri paling banyak perhatian.
Dalam pernyataannya terkait mafia ini misalnya, Jokowi bahkan mencontohkan pembangunan kilang minyak refinery – untuk mengolah BBM sebelum dipasarkan – yang disebutnya tidak disukai oleh beberapa pihak. Akibatnya, proyek tersebut terus dihalang-halangi.
Kilang minyak refinery ini tentu berhubungan dengan kepentingan para mafia migas, umumnya yang menjadi importir BBM. Pasalnya, mereka tentu lebih suka jika komoditas produk jadi BBM langsung diimpor dari luar negeri. Yang diincar tentu saja adalah komisi serta keuntungan selisih harga yang bisa diambil.
Ketika kasus Petral – anak perusahaan Pertamina yang telah dibubarkan – terungkap misalnya, disebutkan bahwa antara tahun 2012-2014 ada sekitar Rp 250 triliun yang diraup oleh para mafia di sektor migas. Jumlah tersebut tentu menjadi kerugian bagi negara karena pemerintah seharusnya bisa berhemat uang dalam jumlah besar jika persoalan impor minyak ini tidak melibatkan para mafia.
Tempo pernah secara gamblang mengulas tentang kelompok di balik mafia migas ini. Kelompok tersebut bahkan disebut punya koneksi dengan menteri-menteri di era sebelum kekuasaan Jokowi. Kini kelompok tersebut disebut ada di belakang salah satu partai politik yang belakangan punya hubungan kurang baik dengan Jokowi.
Artinya, sangat mungkin kata-kata Jokowi ini secara spesifik memang ditujukan untuk kelompok tersebut. Apalagi, Jokowi menyebut soal penegak hukum yang “menakut-nakuti” BUMN dan pelaku usaha, yang lagi-lagi berhubungan dengan pos kekuasaan di pucuk lembaga penegak hukum yang sebelumnya punya pertalian dengan partai tertentu.
Hanya Jokowi yang tahu pasti siapa yang sedang “ditembaknya”. Yang jelas, kata-kata sang presiden memang menjadi bagian keras dari upayanya menjamin program-program pemerintah tidak terhambat oleh pihak-pihak tertentu.
Konteks ini juga sejalan dengan kritik Jokowi yang beberapa hari lalu mengungkapkan kegeramannya terkait adanya monopoli di sektor pelayaran. Sektor ini pada akhirnya menghambat konsep “tol laut” yang selalu menjadi tajuk program Jokowi.
Praktik mafia itu sendiri juga terjadi di sektor lain. Pada tahun 2009 misalnya, pernah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum untuk memberantas persoalan praktik mafia di lingkungan penegakan hukum. Mafia juga ada di sektor impor komoditas makanan, mulai dari beras, daging, gula, garam, hingga bawang putih.
Sebagai catatan, mafia bawang putih misalnya, mampu meraup hingga Rp 19 triliun per tahunnya hanya dari permainan ekspor impor. Konteks ini tentu saja juga melibatkan pembuat kebijakan di tingkatan teratas.
Persoalan mafia ini memang menjadi hal yang serius apalagi jika kelompok-kelompok tersebut mampu menempatkan orang-orangnya ke dalam pemerintahan atau di lembaga-lembaga penegakan hukum.
Jokowi Tak Ada Beban Politik?
Level persoalannya menjadi sangat serius jika mafia pada akhirnya mengambil alih pemerintahan secara keseluruhan. Ini akan melahirkan kondisi ketika negara dijalankan oleh pemerintahan yang punya pertalian kepentingan dengan kelompok-kelompok mafia. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai mafia state.
Moises Naim dalam tulisannya di Foreign Affairs pada 2012 lalu menyebutkan bahwa mafia state sedang menjadi masalah dunia internasional. Pasalnya, organisasi kejehatan – dalam hal ini para mafia – telah menginfiltrasi pemerintahan dan menempatkan orang-orangnya di jabatan tertentu yang mendukung aktivitas mereka.
Konteks tersebut membuat pemerintahan tak lagi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau mengupayakan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, melainkan menjadi jalan sekelompok orang untuk meraih kepentingannya.
Pada kondisi ini, negara dijalankan dengan sistem kartel, di mana hampir di semua bidang, tarik menarik kepentingan politik bukan lagi berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat, melainkan upaya pengerukan kepentingan bisnis dan ekonomi oleh segelintir orang.
Moises juga menyebutkan bahwa di beberapa negara yang pernah atau sedang menjadi mafia state, misalnya Malta, Bulgaria, Ukraina, hingga Montenegro, antara kepentingan nasional dan kepentingan segelintir orang terjalin sangat erat.
Konteks level mafia state ini mungkin belum terjadi sepenuhnya di Indonesia. Namun, indikasi bahwa kebijakan tertentu akan menguntungkan segelintir orang yang melakukan aktivitas illegal sudah banyak terjadi.
Yang jelas, keberanian Jokowi untuk menembak langsung kelompok mafia ini adalah sebuah bold statement atau pernyataan yang keras bahwa ia tak main-main saat menyebut dirinya “tidak takut karena tidak ada beban politik lagi”.
Publik cukup jarang melihat Jokowi marah dan mengeluarkan pernyataan keras yang demikian. Harapannya, hal ini memang tidak hanya sampai pada wacana dan pernyataan semata, namun benar-benar berdampak sepenuhnya dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas illegal yang merugikan, terhadap siapapun pernyataan Jokowi ini ditujukan. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
