Harian Kompas merupakan salah satu media utama yang mengangkat kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua ke permukaan. Bagi yang mengenal karakter pemberitaan Kompas, hal ini ‘sedikit’ bertolak belakang dengan ‘kritik manis’ dan sikap yang biasanya mendukung pemerintahan berkuasa.
PinterPolitik.com
“Pohon yang kita tanam berbuah, mekar, berkembang sehingga jadi berkat yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang.”
– Jakob Oetama –
[dropcap]P[/dropcap]emberitaan salah satu harian terbesar di Indonesia, Kompas dalam beberapa hari berturut-turut memang cukup berbeda dari biasanya. Halaman depan koran dengan slogan ‘amanat hati nurani rakyat’ ini memuat pemberitaan tentang kondisi gizi buruk yang terjadi di pedalaman Kabupaten Asmat, Papua.
Ulasan dan pemberitaan tentang masalah gizi buruk di Papua ini menjadi fokus utama pemberitaan koran yang didirikan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama ini – sedikit berbeda dengan media-media lain yang masih sibuk dengan persoalan Pilkada, kisruh dualisme partai, dan tetek bengek persoalan politik ibukota dan nasional lainnya.
Tentu saja tidak ada yang aneh dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut. Kompas tentu saja ingin mengangkat hal-hal yang sudah sewajarnya lebih diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan. Apalagi kasus ini berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan menjadi misi jurnalisme yang mulia.
Save Asmat…????? pic.twitter.com/E8n3q8ijQX
— Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) January 20, 2018
Namun, bagi pembaca yang mengenal karakter pemberitaan Kompas yang netral, apa yang diberitakan Kompas ini memang ‘sedikit berbeda’ dari biasanya. Dengan memberitakan dan mengedepankan persoalan gizi buruk di Asmat ini, Kompas seakan sedang ‘menampar’ pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bukan tanpa alasan, pemberitaan tentang Asmat ini bertolak belakang dengan sikap Jokowi yang begitu membangga-banggakan segala pembangunan yang telah dilakukannya di Papua.
Kompas seolah ingin mengatakan bahwa nyatanya kondisi di Papua tidaklah sebagus jalan yang dilalui sang presiden saat membelah bukit dengan motor trailnya. Citra Jokowi dan Papua yang dibangun pria kelahiran Solo itu nyatanya masih jauh dari harapan, bahkan masih sangat tertinggal.
Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar bahkan mengatakan bahwa jumlah penderita gizi buruk di Asmat mencapai 15 ribu orang. Dengan jumlah penduduk mencapai 76 ribu jiwa, artinya saat ini hampir 20 persen penduduk di wilayah Asmat menderita gizi buruk.
Dengan demikian, apa yang diberitakan oleh Kompas tentang Asmat ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan. Namun, pertanyaannya adalah mengapa Kompas menjadi lebih ‘terbuka’ mengkritik pemerintahan yang berkuasa? Apakah ‘kritik filsafat manis’ ala Jakob Oetama sudah mulai ditinggalkan? Lalu, bagaimana nasib konglomerasi bisnis media ini di tengah makin kuatnya basis digital marketing?
Filsafat ala Kompas Gramedia
“Saya tahu apa tentang bisnis, tentang redaksi oke”.
Jakob Oetama, dalam sebuah wawancara terkait masa sulit Kompas Gramedia setelah ditinggal P.K. Ojong.
Tidak diragukan lagi bahwa Kompas Gramedia (KG) adalah salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia. Didirikan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama pada 17 Agustus 1963, perusahaan yang awalnya hanya bergerak di bidang media massa ini bertransformasi menjadi konglomerasi bisnis media terbesar di tanah air.
Bisnis KG utamanya bergerak di bidang media massa. Namun, seiring waktu, jaringan bisnisnya melebar ke sektor publishing, retailer, pendidikan, properti, termasuk hotel dan real estate.
Pasca P.K. Ojong meninggal pada 31 Mei 1980, praktis kekuatan utama KG ada di tangan Jakob Oetama. Ia menggambarkan saat-saat itu sebagai masa yang cukup sulit bagi KG karena berbeda dengan Ojong, Jakob tidak begitu paham tentang bisnis.
Namun, tak ada yang meragukan tangan dingin Jakob dan kekuatan ‘ngemong’ atau ‘mengamati’ yang dimilikinya. Atas berbagai pencapaian yang berhasil diraihnya, Jakob mungkin menjadi salah satu media mogul (sebutan untuk taipan media) paling sukses dalam sejarah Indonesia – predikat yang membuatnya sejajar dengan tokoh macam Rupert Murdoch.
Pada tahun 1980-an Penerbit Gramedia menjadi penerbit terbesar di Indonesia. Tahun 1995, KG ada di posisi 58 dalam daftar konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia. Lalu pada tahun 2015, KG masih tercatat sebagai konglomerasi media privately-held terbesar di Indonesia.
Hingga hari ini, hanya ada 12 grup media besar yang menguasai bisnis media di Indonesia, dan salah satunya adalah KG. Dengan kepemilikan surat kabar nasional, 27 koran daerah, 48 majalah, 3 tabloid, 7 penerbit buku, 12 stasiun radio, 10 jaringan stasiun televisi, dan beberapa macam media online, KG menjadi salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia.
Ditambah lagi dengan kepemilikan jaringan bisnis non media yang tidak kalah banyak jumlahnya, mulai dari hotel, real estate, dan berbagai produk lain, bahkan termasuk tisu wajah yang anda pakai.
Tak ada yang meragukan bahwa perjalanan sebuah perusahaan media sangat bergantung pada pandangan pemimpin perusahaan tersebut. Jakob menggariskan KG – terutama unit bisnis medianya – untuk selalu menyuarakan suara hati rakyat. Namun, pada saat yang sama, tetap diimbangi oleh misi untuk memberikan harapan dengan menyampaikan sisi positif bangsa dan negara ini.
Hal inilah yang membuat Harian Kompas misalnya, selalu memuat keresahan atau persoalan yang terjadi di masyarakat dalam bingkai yang berbeda, seringkali netral, bahkan cenderung positif, terutama terhadap kebijakan pemerintahan yang berkuasa. Walaupun demikian, Kompas juga tetap melakukan kritik, namun dengan bahasa yang lebih ‘manis’.
Tentang hal tersebut, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah menulis dalam blog pribadinya ketika Jakob Oetama merayakan ulang tahun ke-80 pada 2011 lalu. Dahlan yang pernah memimpin grup Jawa Pos – disebut-sebut sebagai rival KG – bercerita tentang rivalitas keduanya dan bagaimana hal tersebut membentuk karakter perusahaan.
Ia menggunakan istilah ‘kritik manis’ sebagai ciri khas pemberitaan Kompas. Hal ini menjadi salah satu alasan yang membuat Kompas begitu dipercaya oleh pemerintah Orde Baru – yang pada akhirnya juga ‘dikhianati’ ketika harian itu juga sempat dibredel oleh Soeharto.
Kompas Pasca Jakob Oetama?
“Kompas tidak boleh letih menyuarakan apa yang hidup dalam hati rakyat, di saat yang sama memberikan harapan dengan menyampaikan sisi positif bangsa dan negara ini”.
– Jakob Oetama –
Kritik manis inilah yang membuat KG selalu terlihat netral, bahkan oleh beberapa pihak dianggap cenderung pro terhadap pemerintah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena karakter Jakob Oetama yang tetap selalu berusaha menampilkan sisi positif bangsa dan negara.
Lalu, apakah hal ini berubah seiring berkurangannya peran Jakob Oetama di perusahaan? Mengapa?
Jika berkaca dari pemberitaan tentang Asmat, mungkin sulit untuk menyebut Kompas – atau KG – telah berubah. Namun, arah perubahan itu sepertinya mulai terlihat. Sejak menutup penerbitan 8 majalahnya, KG memang terlihat sedang berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis media massa yang berubah ke arah digitalisasi.
Selain itu, faktor perubahan kepemimpinan juga ikut mempengaruhi arah perusahaan. Berbagai perbincangan yang muncul di beberapa forum adalah terkait peralihan kepemimpinan, apalagi Jakob Oetama kini telah memasuki masa senja.
Ferizal Ramli, seorang corporate consultant, dalam tulisan di blog pribadinya menyebut apa yang terjadi di KG saat ini adalah terkait peralihan kepemimpinan dari Jakob Oetama ke puteranya Lilik Oetama yang berlatar belakang pebisnis properti.
Menurut Ferizal, ada 3 alasan yang menjadi penyebab terjadi pergolakan di Kompas, terutama ketika mem-PHK banyak wartawan di divisi majalah. Pertama adalah terkait mundurnya Jakob Oetama dalam pengendalian bisnis serta mundurnya Agung Adiprasetyo sebagai CEO KG – sekarang dipegang penuh oleh Lilik Oetama.
Kedua adalah terkait kesalahan strategi dalam pengelolaan TV7 dan keterlambatan dalam investasi penggantinya, yaitu KompasTV. Ketiga adalah terkait keberhasilan KG dalam mengembangkan sayap bisnis di sektor lain, misalnya properti.
Latar belakang Lilik Oetama sebagai CEO KG di sektor properti dinilai ikut mempengaruhi arah perusahaan. Beberapa pihak juga menyebut beberapa sektor bisnis KG juga cenderung mengalami kerugian, namun ditutupi oleh keuntungan dari bisnis hotel dan properti.
Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya akan ke manakah konglomerasi media ini akan berjalan. Apakah masih akan menjadi perusahaan yang dikenal dengan media nasional utamanya yang menjadi standar pemberitaan nasional, ataukah akan bergeser ke arah bisnis lain?
Tidak ada yang tahu pasti tentang itu. Mungkin hanya Jakob Oetama, Lilik Oetama dan orang-orang di lingkaran atas perusahaan yang tahu. Yang jelas, Harian Kompas tetap dianggap sebagai salah satu media cetak nasional utama yang menjadi patokan jurnalisme. Kompas adalah standar pemberitaan nasional. Itulah yang akan selalu ada dalam bayangan masyarakat setiap mendengar nama ‘Kompas’.
Pada akhirnya, pembacalah yang akan menilai, apakah karakter Kompas sedikit berubah karena rezim pemerintahan yang sudah seharusnya dikritik, ataukah karena ada pergeseran ‘pandangan’ di tubuh perusahaan. Apa pun itu, mungkin inilah pembuktian kata-kata Heraclitus (535-475 SM) bahwa tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. (S13)