Beberapa waktu yang lalu Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekesalannya terhadap adanya pejabat yang mendorong anggota keluarganya untuk maju di Pilkada 2020 melalui PDIP. Menurut Mega, itu adalah upaya dalam membangun politik dinasti. Menariknya, dalam temuan Formappi, PDIP merupakan partai penyumbang terbesar kekerabatan di Senayan, termasuk anak Budi Gunawan (BG) – tokoh yang dikenal dekat dengan Mega. Lalu, terdapat pula anak Mega, Puan Maharani yang selama ini menikmati berbagai jabatan politik. Lantas, sebenarnya untuk siapa sentilan Mega ditujukan?
PinterPolitik.com
Melacak bukti sejarahnya, politik dinasti bahkan telah ditemukan sejak 3050 SM di Mesir Kuno. Menurut dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, benih politik dinasti memang telah mengakar secara tradiosional. Artinya, sistem politik tersebut pada dasarnya adalah sistem politik awal yang dikembangkan oleh peradaban manusia.
Dengan cara kerjanya yang menjalankan kekuasaan politik oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau kekerabatan. Politik dinasti menjadi suatu hal yang tidak terhindar menimbang pada sistem politik awal yang berbentuk kekerajaan.
Menariknya, kendati dunia dilanda oleh gelombang demokratisasi setelah Perang Dunia II, nyatanya politik dinasti masih menjadi “warna utama”, bahkan di negara yang telah menerapkan politik demokrasi sekalipun.
Tidak ketinggalan di Indonesia, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dini Suryani, sejak runtuhnya rezim Orde Baru, praktik politik dinasti justru semakin subur tumbuh di Indonesia.
Itu terlihat dari eksisnya politik dinasti di banyak wilayah, seperti Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, Dinasti Fuad di Bangkalan (Madura), dan tentunya Dinasti Chasan Sochib (Kelompok Rau) di Banten.
Atas konteks tersebut, sebenarnya menjadi menarik sekaligus melahirkan tanda tanya tersendiri mengapa dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP pada 19 Februari 2020 lalu, Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri justru mengaku kesal dengan adanya pejabat yang mendorong kerabatnya maju di Pilkada 2020 melalui PDIP karena dinilai itu adalah upaya dalam membangun politik dinasti.
Pasalnya, dalam temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), ternyata PDIP adalah partai terbanyak yang menyumbang kekerabatan di Senayan. Menariknya, dalam daftar tersebut terdapat nama anak Budi Gunawan (BG), Mochamad Herviano yang berhasil duduk di Senayan melalui partai banteng. BG sendiri adalah sosok yang dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Mega.
Tidak hanya itu, terdapat pula nama anak Mega, Puan Maharani yang telah mencicipi berbagai jabatan politik, dari menteri sampai menjadi Ketua DPR. Kendati Mega membantah Puan adalah hasil politik dinasti, merujuk pada definisinya, tepisan anak Soekarno tersebut tentu dapat dibantah dengan mudah.
Kemudian, terdapat pula pernyataan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto yang menyebutkan politik dinasti adalah hal biasa ketika membela putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution yang akan maju di Pilkada 2020.
Jika PDIP, bahkan mungkin Mega sendiri, telah menerapkan politik dinasti, lantas sebenarnya untuk siapa sentilan Ketum PDIP tersebut ditujukan?
Mungkinkah untuk Jokowi?
Kendati menasbihkan diri sebagai partai penguasa, nyatanya status tersebut tidak berbanding lurus dengan keberhasilan PDIP dalam memenangkan Pilkada.
Pada Pilkada 2017 lalu, dari 7 Pilgub, PDIP hanya memperoleh kemenangan di tiga provinsi (45 persen), yaitu di Aceh, Sulawesi Barat, dan Papua. Lalu pada Pilkada 2018, dari 17 Pilgub, PDIP hanya memperoleh kemenangan di enam provinsi (35 persen), yaitu Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawaesi Selatan.
Terkhusus Pilkada 2018, kekalahan tersebut terbilang cukup menyakitkan karena PDIP justru gagal dalam mempertahankan kekuasaannya di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Tidak hanya itu, kendati telah mengusung kandidat populer, seperti Djarot Saiful Hidayat di Pilgub Sumatera Utara, ataupun sosok yang memiliki kekerabatan dengan Mega seperti Giri Ramanda Kiemas di Pilgub Sumatera Selatan, dan Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur, nyatanya strategi tersebut juga tidak membuahkan kemenangan bagi partai banteng.
Bertolak dari “kegagalan” dalam dua Pilkada terakhir, mudah untuk menyimpulkan bahwa PDIP mestilah telah melakukan perombakan strategi agar dapat mendulang kesuksesan di Pilkada 2020 ataupun dalam rangka mempertahankan daerah kekuasaannya. Hal tersebut misalnya terlihat dari 48 pasangan calon (paslon) kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020 yang sebagian besar merupakan kepala daerah petahana atau incumbent.
Menariknya, dari 48 paslon yang sudah diumumkan, belum diumumkan paslon untuk Pilkada Solo dan Medan. Pasalnya, kedua daerah tersebut adalah tempat di mana kerabat Presiden Jokowi, yakni Gibran dan Bobby ingin berlaga.
Konteksnya menjadi semakin menarik karena sedari awal PDIP menunjukkan semacam riak-riak penolakan untuk mengusung keduanya, khususnya Gibran di Solo. Berdasarkan informasi yang didapatkan PinterPolitik, ternyata diketahui bahwa telah terjadi “kegamangan” atau keraguan dari pengurus PDIP di Solo terkait apakah Gibran atau Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo yang akan diusung di Pilwakot Solo 2020.
Pasalnya, baik Purnomo maupun Gibran, sama-sama memiliki modal yang bagus untuk memenangkan Pilwakot Solo. Dalam survei yang dilakukan oleh Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unsri), memang menyebutkan bahwa popularitas Gibran sebagai yang tertinggi bersama dengan Purnomo.
Selain popularitas, Purnomo juga menempatkan diri sebagai sosok dengan elektabilitas dan akseptabilitas tertinggi. Sedangkan Gibran, memiliki “Jokowi Effect” yang dipercaya dapat membuat masyarakat Solo ataupun partai politik lain untuk memilihnya.
Oleh karenanya, kegamangan tersebut bukan soal siapa sosok yang akan membawa kemenangan, melainkan menimbang pada siapa sosok yang dapat mengkonsolidasikan elite di DPRD Solo. Masalahnya, dengan PDIP yang memborong 30 kursi dari 45 kursi DPRD Solo pada Pemilu 2019, partai banteng tentu membutuhkan sosok yang tepat dan berpengalaman.
Pilihan Rasional PDIP?
Konteks adanya indikasi keraguan PDIP dalam mengusung Gibran di Solo dapat dipahami melalui rational choice theory atau teori pilihan rasional. Di dalam teori tersebut, individu atau kelompok digambarkan sebagai agen rasional apabila mengambil putusan berdasarkan serangkaian preferensi yang lengkap. Imbasnya, karena preferensi yang begitu kompleks dan beragam, putusan rasional memiliki pertautan dengan konteks sosial-budaya.
Menariknya, kendati terdapat diversitas preferensi, tetap terdapat suatu pola yang sama, yaitu jika dihadapkan pada pilihan yang memiliki probabilitas berisiko atau tidak pasti, ditemukan konsistensi di mana agen rasional cenderung tidak mengambilnya.
Merujuk pada teori tersebut, mudah untuk memahami mengapa pengurus PDIP di Solo saat ini tengah mengalami kegamangan menimbang pada potensi Gibran untuk mampu menkonsolidasikan DPRD Solo lebih kecil daripada Purnomo.
Purnomo yang telah lama menjadi kader PDIP dan memang berkecimpung di DPRD Solo, tentu saja memiliki pengalaman yang jauh lebih baik dari Gibran yang belum lama bergabung di partai banteng. Terlebih lagi, dengan usianya yang masih muda, tentu terdapat keraguan tersendiri terhadap kemampuan kepemimpinannya.
Akan tetapi, jika PDIP ingin mengambil win-win solution, partai banteng dapat menduetkan Gibran dengan Purnomo untuk menghindari putra Presiden Jokowi tersebut dipinang oleh partai politik lain yang sudah menunjukkan dukungan seperti Golkar dan Gerindra.
Pada akhirnya, benar tidaknya sentilan Mega ditujukan kepada Jokowi memang tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, adanya kabar terkait kegamangan pengurus PDIP di Solo untuk mendukung Gibran tentu saja mudah dipahami bertolak dari berbagai variabel yang ada. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.