Perwakilan asosiasi pengusaha bidang properti REI menemui Sandiaga Uno. Mereka menawarkan kerja sama untuk membangun unit rumah dalam program DP 0 rupiah.
PinterPolitik.com
[dropcap]W[/dropcap]akil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengklaim para pengusaha properti yang tergabung dalam organisasi Realestat Indonesia (REI), berminat terlibat dalam program rumah down payment (DP) nol rupiah atau kredit hunian tanpa uang muka.
Sebagai salah satu program kerja unggulan Anies-Sandi pada saat kampanye, rumah DP 0 rupiah memang banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Program tersebut dianggap tidak bisa direalisasikan di Jakarta.
Beberapa faktor penyebabnya antara lain, pertama karena harga tanah yang melambung tinggi di Jakarta. Kedua, lahan yang sudah tidak mencukupi di Jakarta, apalagi program tersebut direncanakan dengan bentuk rumah tapak, walaupun kemudian beralih ke vertical housing.
Ditunggu penguman lokasi rumah dp 0 Rp nya di tanggal cantik 1812018 .. jadi atau tidak atau ngeles lagi…
— ?? El Zeydan ?? (@winardhi_zhed) January 10, 2018
Pada perkembangannya program rumah DP 0 rupiah mulai mendapat titik terang dalam proses realisasinya. Anies-Sandi membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk menyukseskan pembangunan rumah DP 0 rupiah tersebut.
Kebijakan atau aturan yang dibuat BLUD masih dalam pengawasan dan berada di bawah Dinas Perumahan DKI Jakarta. Pembangunan rumah DP 0 rupiah juga diharapkan sudah mulai groundbreaking pada awal tahun ini di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah DP 0 rupiah memang digadang-gadang sebagai jalan keluar bagi masyarakat kelas menengah untuk memiliki rumah di ibukota.
Program rumah DP 0 rupiah ternyata menarik minat swasta untuk berinvestasi. Hal inilah yang membuat REI melakukan pertemuan dengan Sandi di Balai Kota. Sandi menjelaskan bahwa REI melalui perusahaan-perusahaannya dapat bergabung dengan BLUD dalam program rumah ini.
Program kerja tersebut juga disebut akan semakin cepat selesai jika bekerja sama dengan REI. Tetapi, apakah impian rumah murah ini dapat benar-benar terwujud?
Public Private Partnership dan DP 0 Rupiah
Minat REI dalam melakukan investasi terhadap program rumah DP 0 rupiah menghasilkan skema build operate transfer (BOT) dengan Sandi. Skema tersebut merupakan satu dari banyak bentuk kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau disebut dengan public private partnership.
Konsep public private partnership adalah perjanjian kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan layanan infrastruktur di mana para pihak yang bekerja sama setuju untuk berbagi tugas, kewajiban, tanggung jawab, biaya, keuntungan dan risiko.
Sistem public private partnership memiliki tiga karakter utama dalam melakukan hubungan kerja sama.
Pertama, public private partnership merupakan kontrak kerja sama yang panjang dan berkelanjutan khususnya dalam pengerjaan proyek besar untuk pelayanan publik.
Kedua, dalam public private partnership terdapat hubungan yang mengikat pemerintah dengan swasta khususnya pada tanggung jawab dan pembagian cara kerja yang membentuk hubungan yang saling menguntungkan satu sama yang lain.
Ketiga, karena public private partnership merupakan babak baru dalam hubungan kerja sama antara pemerintah dengan swasta, maka dari itu penting dalam menempatkan biaya investasi kepada swasta dalam proyek pembangunan.
Singkatnya, swasta melakukan perjanjian dengan pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur dari program pemerintah. Semua proses pembiayaan, pembangunan dan pengelolaannya dilakukan oleh swasta.
Swasta yang sudah mengeluarkan investasi besar berhak mendapatkan keuntungan dari pengelolaan infrastruktur tersebut sebagai biaya tukar kepada pemerintah. Kemudian ketika waktu kerja sama usai, swasta mengembalikan infrastruktur tersebut kepada pemerintah. Hal inilah yang disebut sebagai public private partnership dengan sistem BOT.
Keterkaitan program rumah DP 0 rupiah dengan public private partnership adalah mengenai optimalisasi proyek. Program unggulan Anies-Sandi tersebut memang awalnya melahirkan pro dan kontra di masyarakat karena penyelenggaraannya yang dianggap tidak memungkinkan.
Hal inilah yang mendorong Anies-Sandi merumuskan kembali program tersebut agar dapat terealisasi. Public private partnership merupakan salah satu caranya, sembari tetap diawasi pada proses pengelolaannya agar tetap terjangkau harga jualnya.
Di sisi lain, pembangunan program rumah DP 0 rupiah diusahakan untuk masuk dalam konsep kawasan transit. Sandi menjelaskan saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang mengupayakan realisasi program tersebut melalui proyek pembangunan hunian dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).
Konsep TOD merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti transjakarta, MRT, LRT dan dilengkapi jaringan pejalan kaki serta sepeda.
REI dan BLUD
Tingginya minat swasta dalam pembangunan infrastruktur publik merupakan kesempatan strategis dalam melakukan percepatan pembangunan proyek pemerintah. Hal ini telah ditunjukkan oleh REI yang berminat untuk berinvestasi pada program rumah DP 0 rupiah yang sudah diskusikan dengan Sandi melalui skema BOT.
Namun, keikutsertaan REI dapat benar-benar terjadi apabila REI bergabung dengan BLUD. Hal tersebut dilakukan agar tidak perlu melakukan lelang terbuka terlebih dahulu kepada perusahaan yang tergabung dalam REI.
Jika menilik kiprahnya, REI terbentuk pada tanggal 11 Februari 1972 dan saat itu diketuai oleh Ir. Ciputra. Seiring dengan perkembangannya, REI cukup dekat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Ir. Sutami yang pada akhirnya membantu memberikan rekomendasi bahwa REI merupakan asosiasi penghimpun pengusaha real estate di Indonesia. REI kemudian berkembang dan menjadi wadah bagi pengusaha real estate.
Pada prosesnya, Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman, menjelaskan bahwa REI memiliki agenda penting, yaitu menyusun blue print pembangunan perumahan Jakarta 2017-2022 yang akan disampaikan sebagai masukan kepada Anies-Sandi.
Adapun BLUD yang dibentuk Anies-Sandi terdiri dari tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya dan Jakarta Propertindo. Ketiga BUMD tersebut sudah sampai pada pembahasan teknis dalam pembangunan rumah DP 0 rupiah.
Selain itu, pembiayaan juga sudah dibahas dengan Bank DKI agar tidak terjadi kredit macet pada prosesnya nanti. Maka dari itu, proses penentuan pembeli untuk kredit juga akan melibatkan Bank DKI. Pada titik ini, program rumah DP 0 rupiah jelas sudah semakin dekat dengan realisasinya.
Perlu diketahui bahwa ketiga BUMD yang tergabung dalam BLUD juga termasuk dalam public private partnership sehingga pembiayaannya dilakukan oleh BUMD.
Kelebihannya adalah ketika mendapat program pembangunan infrastruktur dari pemerintah, BUMD tidak memerlukan proses lelang sehingga langsung ditunjuk oleh pejabat terkait. Oleh karena itu, ketika REI masuk ke dalam BLUD maka bentuk kerja samanya dengan PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya dan Jakarta Propertindo adalah joint operation.
Selamat Datang Rumah DP 0 Rupiah?
Hampir seluruh masyarakat Jakarta sepakat program rumah DP 0 rupiah dapat menjawab kebutuhan akan hunian murah di ibukota. Tingginya harga rumah dan tanah di Jakarta menyebabkan sulitnya memiliki rumah di ibukota karena sudah tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah dan ke bawah.
Hal tersebut menyebabkan masyarakat beralih dan pindah ke pinggiran ibukota. Adanya program DP 0 rupiah seharusnya bisa menjadi solusi baru bagi masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah yang layak di Jakarta.
Namun, jangan sampai program tersebut tidak menjangkau kelas masyarakat yang seharusnya mendapat prioritas. Perlu diketahui bahwa terdapat standar pendapatan yang perlu dimiliki oleh pembeli untuk memiliki rumah DP 0 rupiah ini. Standar penghasilannya berkisar di angka tujuh juta rupiah per bulan, maka baru bisa menikmati salah satu program unggulan ini.
Faktanya, pendapatan sekitar tujuh juta rupiah masih sangat jauh untuk dapat dimiliki oleh masyarakat kelas bawah, sehingga perlu terobosan baru dalam upaya memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Jakarta.
Pada akhirnya, jika program ini berhasil terwujud, masyarakat akan dengan sendirinya menilai bahwa Anies-Sandi bukanlah pasangan yang memenangkan kontestasi politik bermodal ‘mulut manis’ janji kampanye saja. Warga DKI tinggal menunggu kapan hunian tersebut akhirnya bisa dinikmati. (Eldi)
