Penetapan Bambang Soesatyo sebagai pengganti Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait dengan slogan baru partai beringin, “Golkar Bersih”.
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]artai Golkar telah mengumumkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru pada Senin, 15 Januari lalu. Dialah Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang resmi dilantik untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Setya Novanto. Adapun keputusan tersebut berdasarkan konsultasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan Dewan Pembina Partai Golkar.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal ‘Ical’ Bakrie menyatakan bahwa Dewan Pembina menyetujui pengajuan nama Bamsoet sebagai Ketua DPR yang baru. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan dan hasil konsultasi internal.
Posisi sebagai Ketua DPR dinilai sebagai jabatan prestise sehingga diminati oleh banyak pihak. Selain Bamsoet, nama-nama macam Azis Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainudin Amali, dan Fadel Muhammad sempat muncul sebagai contender untuk posisi ini.
1. Selamat Bertugas Kepada Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Yang Bar pic.twitter.com/dHQklpLSQz
— Airlangga Hartarto (@airlangga_hrt) January 15, 2018
Keputusan Golkar untuk memilih Bamsoet tidak terlepas dari peran Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie. Bamsoet juga dinilai mampu melakukan lobby dengan partai dan fraksi lainnya di DPR.
Namun ironisnya, Bamsoet merupakan salah satu orang yang mendukung Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatannya dalam Pansus tersebut dinilai kontradiktif dengan slogan baru partai yang dipimpin Airlangga, yaitu “Golkar Bersih”.
Bamsoet sempat terjegal oleh beberapa kasus, misalnya terkait tuduhan bahwa dirinya bersama sejumlah anggota DPR lain menekan koleganya, Miryam S. Haryani agar tidak berterus terang dalam pemeriksaan kasus korupsi KTP elektronik. Bamsoet juga menjadi salah satu penggagas Panitia Hak Angket KPK pada Mei 2017. Ia juga menjadi saksi dalam kasus yang sama untuk tersangka Anang Sudihardja.
Akibat rekam jejaknya tersebut, tak heran bila banyak pihak yang melemparkan protes, salah satunya datang dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Faris menyebut penunjukan Bamsoet merupakan anomali.
Menurutnya, keputusannya ini memperlihatkan kalau Golkar tidak konsisten dalam mewacanakan “Golkar Bersih”, tapi justru menunjuk seseorang yang ada dalam Pansus KPK untuk menjadi ketua DPR. Jika demikian, tentu pertanyaannya adalah, apakah Bamsoet benar-benar pantas menjadi Ketua DPR dan secara tidak langsung bertanggung jawab memperbaiki citra lembaga ini?
Rekam Jejak Bamsoet
Kiprah Bamsoet bukanlah yang termasuk baru di DPR. Ia memiliki banyak pengalaman. Sejak mahasiswa, Bamsoet terlibat aktif di berbagai organisasi seperti menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Akademi Akuntansi Jayabaya Jakarta, Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa, Pemred Majalah Universitas Jayabaya Jakarta, dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia.
Bamsoet juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjadi Pimpinan Umum Majalah HMI Cabang Jakarta 1986-1987, Wakil Sekretaris Koordinasi Komisariat HMI Universitas Jayabaya 1988, Wakil Sekjen PB HMI 1988-1990 dan terakhir sebagai Presidium Korps Alumni HMI 2012-2015.
Bamsoet juga menjadi wartawan Harian Umum Prioritas lalu pindah ke Majalah Vista. Puncaknya pada tahun 2004, ia menjadi Direktur PT Suara Rakyat Membangun sekaligus sebagai Pemimpin Redaksi koran Suara Karya. Pada tahun 2006, Bamsoet menjabat sebagai Direktur Independen PT SIMA dan setahun kemudian menjadi Direktur Kodeco Timber.
Sementara keterlibatan Bamsoet di Partai Golkar dimulai sejak tahun 1980 dengan menjadi aktivis Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Bamsoet juga aktif di salah satu sayap partai Golkar sebagai Bendahara Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 2008-2013. Pada 2009, Bamsoet terpilih menjadi Wakil Bendahara Umum Golkar untuk periode 2009-2015 dan anggota Komisi III DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Perjalanan politik Bamsoet dinilai tidak terlepas dari keaktifannya di berbagai organisasi. Karier terakhirnya sebagai Ketua Komisi III DPR mungkin juga tercapai atas kedekatannya dengan Setya Novanto. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bamsoet di awal yang tidak ingin menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR pada saat itu.
Pada prosesnya, sesuai dengan keputusan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, posisi Ketua DPR dianggap layak untuk dijabat oleh Bamsoet. Prediksi tersebut memang sudah berkembang semenjak dua bulan terakhir, apalagi melihat karakter Bamoset yang dinilai oleh Airlangga Hartarto sebagai sosok yang tepat untuk jabatan tersebut.
Siapa di Belakangnya?
Sah saja apabila Bamsoet direkomendasikan menjadi Ketua DPR. Hal ini mungkin menjadi titik balik Golkar untuk bersih-bersih di internal partai. Terlebih dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kadernya selama ini tentu memperburuk citra Golkar di mata masyarakat. Lalu, siapakah yang ada di balik Bamsoet atau keterpilihannya sebagai Ketua DPR?
Aburizal Bakrie merupakan salah satu pihak yang menyetujui penunjukan Bamsoet sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto, sebagaimana yang diusulkan DPP Golkar.
Sebelumnya juga diberitakan bahwa Dewan Pembina Partai Golkar melakukan rapat dengan DPP Golkar di Bakrie Tower pada Minggu, 14 Januari 2018 untuk membahas nama-nama yang diajukan sebagai calon Ketua DPR. Ical mengatakan semua nama yang diajukan Airlangga merupakan politisi yang berkualitas dan layak memimpin DPR, namun pilihannya jatuh kepada Bamsoet.
Persetujuan yang diberikan oleh Ical mungkin saja sebagai sebuah pertanda akan kedekatannya dengan Bamsoet. Selain itu, pengajuan oleh Airlangga juga dinilai sebagai tanda akan dukungannya terhadap Bamsoet sebagai Ketua DPR yang baru.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, Bamsoet terpilih dari enam politikus lainnya karena ia dianggap lebih senior dan berpengalaman. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga angkat suara terkait nama Bamsoet, dengan menyatakan dukungannya dan menyebut tidak ada kaitan antara Bamsoet sebagai Ketua DPR dengan Pansus Angket KPK.
Dukungan yang diberikan oleh petinggi Golkar merupakan salah satu tanda terkait citranya dalam membangun komunikasi yang positif. Hal ini tentunya menjadikan Bamsoet sebagai calon terkuat dibandingkan pesaing lainnya. Keterlibatan Bamsoet dalam Pansus Angket KPK juga ditanggapi santai dan tidak dirasa sebagai suatu masalah.
Bagi para petinggi Golkar, Bamsoet dianggap paling bisa menjalankan tugas dari Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Pengalaman Bamsoet dengan kemampuan lobby yang sama seperti Setya Novanto, dianggap sepadan untuk tugas tersebut.
Jika demikian, siapa yang ada dibalik Bamsoet? Menilik kedekatannya, Bamsoet memang cukup dekat dengan Aburizal Bakrie. Apakah ini berarti faksi Aburizal-lah yang kembali menguasai DPR sama seperti di era Novanto? Bisa jadi. Namun, politik bersifat sangat dinamis, termasuk di internal Golkar sekalipun. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu apakah gebrakan-gebrakan Bamsoet sejalan dengan kepentingan Ical.
Kontradiksi Golkar Bersih
Pemilihan Bamsoet sebagai Ketua DPR RI memang dinilai tidak tepat oleh ICW, karena masih banyak sosok lain yang dianggap lebih pantas. Bamsoet dinilai tidak fokus pada pemberantasan korupsi terutama karena keterlibatannya di Pansus Angket KPK. Bamsoet dianggap cenderung “pro” pada koruptor lewat Pansus tersebut. Apalagi terdapat beberapa kasus yang juga melibatkan dirinya.
Mengucapkan selamat kepada Bamsoet usai pelantikan sebagai Ketua @DPR_RI di Senayan, Senin, 15 Januari 2018. pic.twitter.com/JR6ZczQfVa
— H Firmandez (@FirmandezAceh04) January 15, 2018
Slogan “Golkar Bersih” yang digadang-gadang oleh Airlangga Hartarto perlu mendapat perhatian serius dari kader Golkar sendiri. Reformasi perlu dilakukan untuk mengembalikan citra Golkar sebagai partai yang dicintai masyarakat.
Pastinya akan menjadi kontradiktif, ketika Golkar sedang melakukan pembenahan, namun mengangkat Ketua DPR yang dinilai berseberangan dengan hal tersebut. Apalagi wajah DPR selama ini sudah sangat buruk di mata masyarakat.
Mungkin saja memang tidak ada hubungannya antara pengangkatan Bamsoet menjadi Ketua DPR dengan keterlibatannya dengan Pansus Angket KPK, seperti yang dikatakan sejumlah pihak. Namun, jangan sampai Bamsoet menjadi successor Setya Novanto di DPR namun tetap membuat lembaga tersebut terkatung-katung.
Sikap kritis Bamsoet terhadap kasus Bank Century, juga seharusnya bisa dipertahankan untuk memberantas berbagi kasus korupsi lain di tubuh DPR, salah satunya dalam kasus e-KTP. Tapi, apakah mungkin? Menarik untuk ditunggu. (LD14)
