Banyak yang menuding bahwa Ma’ruf Amin hanya menjadi alat saja saat dipilih sebagai Cawapres Jokowi. Meski demikian, ada beberapa indikasi yang menggambarkan bahwa ia memiliki kekuatan khusus. Lalu seberapa kuat Ma’ruf Amin dalam peta politik Indonesia sehingga koalisi merelakan posisi Cawapres kepadanya?
Pinterpolitik.com
Ketika Jokowi mengeluarkan inisial “M” untuk menjadi pasangannya dalam Pilpres 2019, semua orang langsung menuju kepada nama-nama seperti Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Mahfud ketika itu menjadi kandidat terkuat untuk menjadi Cawapres.
Sayangnya, Mahfud tersingkir di detik-detik akhir pemilihan. Waktu itu, Jokowi lebih memilih Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) sebagai calon wakilnya. Kabar ini sontak membuat masyarakat bertanya-tanya profil Ma’ruf yang jarang mereka dengar.
Seperti apa sosok Ma’ruf sehingga dipercaya oleh Jokowi dan Koalisi Indonesia Kerja?
Sebenarnya Ma’ruf merupakan orang lama di balik berbagai peristiwa penting di masa lalu. Ma’ruf terlahir di keluarga yang memegang teguh tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Dia cicit dari Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, ulama besar asal Banten yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram, Mekkah.
Seberapa kuat posisi tawar Ma'ruf Amin? Share on XLangkah Ma’ruf sebagai Ulama dimulai ketika memutuskan untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Setelah lulus di pondok dia melanjutkan kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat.
Karier akademisnya dimulai ketika mengajar sebagai guru di sekitar Jakarta Utara pada periode 1964-1970. Selain itu, Ma’ruf menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdhatul Ulama (Unnu) Jakarta pada 1968 meski hanya mengeyam pendidikan S-1. Kelak Ma’ruf mendapatkan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada 2012 dan gelar Guru Besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada 2018.
Dia mendapatkan gelar-gelar tersebut atas sumbangsih pengetahuannya di bidang perekonomian syariah yang diadaptasi oleh berbagai perbankkan.
Ketika mengajar sebagai guru dan dosen itu, dia aktif di berbagai organisasi seperti Ansor, Front Pemuda, dan NU Jakarta. Selain itu, dia menjadi anggota Koordinasi Dakwah Indonesia (KODI) DKI Jakarta.
Dengan berbekal organisasi yang dimiliki, Ma’ruf memulai karier politiknya sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta dari Utusan Golongan (1971–1973). Setelah itu, dia menjadi Anggota DPR dari PPP (1973–1977). Pada periode 1977–1982, dia kembali menjabat sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta dari PPP.
Setelah era reformasi, Ma’ruf ikut andil dalam pembentukan Partai PKB bersama dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, A. Mustofa Bisri, A. Muhith Muzadi, dan lain-lain. Di partai barunya tersebut dia menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Melalui partai besutan Gus Dur ini, Ma’ruf pernah menjadi anggota MPR pada 1997–1999. Dia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PKB selama 1999-2004. Ketika itu, Ma’ruf menjabat sebagai Ketua Komisi VI DPR RI.
Setelah Gus Dur lengser dari jabatan Presiden, Ma’ruf fokus ke kegiatannya sebagai ulama di MUI. Dia menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI dari tahun 2001 hingga 2007.
Di tengah menjalani aktivitasnya di NU dan MUI, Ma’ruf diminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) selama periode 2007-2009 dan 2010-2014.
Setelah periode Wantimpres berakhir, dia merasakan masa gemilang ketika terpilih menjadi Rais Aam (Ketua Umum) Syuriah PB NU periode 2015-2020. Selain itu, di MUI Ma’ruf kini menjabat sebagai Ketua Umum periode 2015-2020.Di era Jokowi, dia juga menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Di luar politik, Ma’ruf juga memiliki pengalaman ekstensif dalam dunia keuangan. Ia menjabat Dewan Pengawas Syariah Bank di empat institusi yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Hal ini masih belum termasuk lembaga keuangan non-bank lain yang menjadi tempat ia menjabat sebagai dewan pengawas syariah.
Posisi-posisi tersebut membuatnya memiliki kekuatan tersendiri. Ia berpotensi memiliki jejaring dengan dunia keuangan dengan posisi-posisi strategisnya di lembaga-lembaga tersebut.
Ma’ruf Tangkis Politik Agama
Ben Otto dalam With Fatwas and Blasphemy Claims, Cleric Emerges as a Force in Indonesia yang dilansir The Wall Street Journal mengatakan Ma’ruf mendapat sorotan utama ketika dia turut mendukung demonstrasi pada 2016 terkait penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP) mantan Gubernur DKI Jakarta.
Dia melegitimasi gerakan tersebut karena menyetujui fatwa terhadap Ahok sehingga menyulut aksi dengan ratusan ribu orang untuk turun ke jalan. Kasus ini melambungkan nama Ma’ruf setelah sebelumnya hanya bekerja di balik layar.
Ketika itu, Jokowi berupaya meredakan masalah ini dengan mengundang Ma’ruf ke Istana Presiden dan menjadikannya penasihat. Sayangnya, usaha perdamaian itu gagal karena massa yang sudah tersulut tidak menghentikan aksinya.
President @jokowi has declared victory with his running mate Maruf Amin “We will be the President and Vice President of all the people in Indonesia”
— David Lipson (@davidlipson) May 21, 2019
Dalam Pilgub tersebut Ahok kalahsuara karena efek gerakan demonstrasi tersebut. Selain itu, Ahok terpaksa harus dipenjara atas kesaksian Ma’ruf di dalam pengadilan.
Kasus penistaan agama tidak berhenti saat Ahok sudah dipenjara. Setelah itu, berbagai golongan islam yang ikut memenjarakan Ahok semakin menunjukkan taringnya di dunia politik. Sebut saja organisasi masyarakat ini seperti Front Pembela Islam, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF), dan lain-lain.
Koalisi Indonesia Kerja melihat permasalahan politik identitas pada Pilgub ini akan menimpa mereka jika Jokowi salah mengambil pendamping. Oleh karena itu, koalisi menyarankan agar Jokowi memilih tokoh dari NU sebagai lawan politik identitas yang dimainkan oleh lawannya. Pilihan itu jatuh kepada Ma’ruf karena memiliki peran yang penting di PKB, NU, dan MUI.
Sian Troath dalam INDONESIA: An Election of Identity Politics and Peace Offerings mengatakan Jokowi memilih Ma’ruf sebagai langkah politik yang cerdas untuk melindungi dirinya dari serangan politik identitas. Tanpa Ma’ruf Amin, Jokowi akan terkena isu komunis dan anti-Muslim seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 lalu. Troath menambahkan Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu nanti akan berpusat pada masalah ekonomi dan berbagai sector lain, bukan terkait politik identitas.
Dalam perkembangannya Ma’ruf mengatakan bahwa dia menyesali telah turut andil dalam pergerakan massa yang mengirim Ahok ke penjara. Dia juga saat ini tidak sekeras ketika aktif di MUI. Bahkan, pada 2018 lalu Ma’ruf muncul dalam sebuah video, mengucapkan selamat merayakan Natal untuk umat Kristiani. Hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya.
Perubahan sikap ini menguntungkan koalisi. Dalam beberapa tahun mendatang, khususnya jelang 2024 politik identitas akan terus bergejolak karena polarisasi semakin menguat setelah Pilpres. Harapan untuk mendamaikan suasana ini datang dari sosok Ma’ruf.
Pemersatu Golongan Islam
Greg Fealy dalam New Mandala menyebutkanbahwa Ma’ruf adalah ulama yang paling kuat di Indonesia. Sejak 2015, Ma’ruf menduduki dua posisi unggulan, pertama, Rais Aam Syuriah PBNU. PBNU adalah organisasi Muslim terbesar di negara ini. Kedua, Ketua MUI, badan yang didukung negara untuk mengeluarkan keputusan tentang isu-isu Islam.
Kedua organisasi tersebut dianggap memiliki pandangan yang berbeda, khususnya pada kasus yang terjadi pada belakangan ini. Satu sisi Ma’ruf memiliki pemahaman Islam moderat yang identik dengan NU. Tapi di sisi lain dia merupakan orang konservatif yang melabeli sesuatu sebatas hitam dan putih. Pandangan tersebut balik lagi karena kasus Ahok yang melibatkan Ma’ruf.
Baru saja selesai memberikan hak suara pada Pemilu 2019 di Osaka, Jepang.
Ayo Memilih, Jangan Golput! pic.twitter.com/GMQL2RL5IX
— Basuki T Purnama (@basuki_btp) April 14, 2019
Namun, dengan posisi tersebut adalah letak kekuatan dari Ma’ruf. Dia bisa masuk ke dua golongan ini, yaitu konservatif dan moderat. Dengan demikian, dia bisa melakukan berbagai upaya rekonsiliasi dengan golongan Islam yang mendukung Prabowo pada Pemilu.
Kekuatan Ma’ruf ini dapat terlihat ketika Ijtima Ulama, PA 212, dan lain-lain yang merupakan lawan politiknya masih menaruh respect kepada dia. Organisasi Islam yang condong ke Prabowo tersebut pernah menyatakan ingin merangkul Ma’ruf untuk bergabung kembali kepada mereka seperti kejadian melawan Ahok dulu.
Keadaan ini bisa berbalik, hal tersebut mengingat KPU telah mengumumkan pemenang Pilpres 2019 adalah Jokowi-Ma’ruf. Bisa saja yang terjadi justru Ma’ruf yang merangkul golongan islam di oposisi. Jika hal ini terjadi Ma’ruf menjadi orang paling kuat dalam organisasi keagamaan di Indonesia karena tidak hanya bisa menyatukan NU dan PKB, tapi menyatukan musuh politiknya pada Pemilu.
Fealy dalam tulisan berjudul Ma’ruf Amin: Jokowi’s Islamic defender or deadweight? mengatakan bahwa Ma’ruf bukan sosok yang memiliki satu dimensi pemikiran. Ma’ruf memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam berbagai lingkungan yang berbeda.
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, terlihat bahwa sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup besar terutama jika dihadapkan dengan massa kelompok Islam. Di satu sisi, ia bisa menggenggam kekuatan Islam tradisional melalui posisinya sebagai kader NU. Di sisi yang lain, sebagai pemberi fatwa aksi 212, ia juga bisa saja menarik dukungan kelompok konservatif yang identik dengan gerakan tersebut. Dalam kadar tertentu, ia menjadi wajah Islam konservatif pertama yang duduk di kursi setingkat Wapres.
Hal tersebut masih berpadu dengan kekuatan politik di sekitarnya di mana dia cukup memiliki pertalian dengan PPP dan PKB. Merujuk pada hal-hal tersebut, anggapan bahwa Ma’ruf hanyalah alat dan tak punya kekuatan bisa saja salah. Dengan berbagai kekuatan di lingkarannya, dia bisa saja muncul menjadi salah satu Wapres yang terkuat.
Benarkah anggapan tersebut? Kita tunggu saja. (R47)
