Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto menyiapkan konsep bagi pemerintah di sektor pangan dan energi. Berkaitan dengan tersebut, Gerindra akan mengajukan “lamaran” untuk posisi-posisi strategis di kabinet Joko Widodo (Jokowi) 2.0.
PinterPolitik.com
“All this capital, it’s like I left the caps lock on. It’s like every time I plot a return I seem to shift the game” – Drake, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Negosiasi atas posisi-posisi pemerintahan yang akan dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tengah berlangsung alot. Di tengah-tengah negosasi yang alot tersebut, beberapa permintaan lain turut mencuat.
Layaknya Tom Hanks yang mencantumkan poin tambahan dalam negosiasi alotnya di film Bridge of Spies (2015), kini Gerindra sepertinya juga membuat tawaran tambahan lain bagi pemerintah, berupa konsep pemerintahan di sektor pangan dan energi.
Partai yang sempat dirumorkan mengincar jatah menteri pertahanan ini justru tampaknya lebih menginginkan sektor lain. Bisa jadi, keinginan Gerindra untuk menyasar sektor-sektor tersebut diutarakan untuk menghindari jatah-jatah lain yang telah disasar oleh parpol dan pihak lain.
Guna mewujudkan keinginannya tersebut, partai berlambang burung garuda tersebut telah berkumpul di kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. Mungkin, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa, Gerindra ingin proposal tersebut semenarik mungkin bagi Presiden Jokowi.
Rapat Jajaran Dewan Pembina Partai @Gerindra hari ini di Kediaman Pak @prabowo di Hambalang. pic.twitter.com/i0LDDMWyqo
— JESSY DHEA MERLINDA (@DheaMerlinda) July 19, 2019
Tidak tanggung-tanggung, bagaikan paket komplet, tawaran konsep tersebut nantinya boleh jadi juga disertai dengan penentuan jatah menteri di kabinet Jokowi 2.0 bila diterima. Beberapa posisi menteri yang dinilai bisa ditarget oleh Gerindra adalah menteri pertanian, menteri kelautan dan perikanan, menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), menteri koordinator bidang kemaritiman, hingga menteri badan usaha milik negara (BUMN).
Beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Mengapa Gerindra mengincar posisi-posisi pemerintahan di sektor pangan dan energi? Ada apa di sektor-sektor tersebut?
Modal Politik
Upaya Gerindra untuk mengincar posisi-posisi pemerintahan di sektor pangan dan energi merupakan salah satu taktik partai tersebut dalam mempersiapkan diri dalam jangka panjang hingga Pemilu 2024. Oleh sebab itu, posisi di sektor-sektor tersebut bisa saja menjadi modal politik bagi partai tersebut.
Mengacu pada tulisan milik Kimberly L. Casey dari University of Missouri, St. Louis, yang berjudul Defining Political Capital, modal politik dapat didefinisikan sebagai kombinasi atas berbagai macam modal untuk tujuan dan tindakan politik.
Modal politik dalam tulisan tersebut dipahami layaknya modal yang digunakan dalam melakukan bisnis dan aktivitas ekonomi. Dalam menghasilkan modal politik, diperlukan juga upaya produksi yang mana dapat dipahami sebagai upaya suatu aktor politik untuk mengumpulkan sumber-sumber politik.
Upaya produksi ini turut terjadi dalam berbagai tingkatan pasar politik. Dalam tulisannya, Casey memberikan empat pasar politik di mana pertukaran di antara modal-modal ini terjadi, yaitu Pemilu, pembuatan kebijakan, institusi, dan opini publik.
Layaknya berinvestasi dengan modal ekonomi, para politisi juga menginvestasikan modal dan sumber politiknya guna mendapatkan keuntungan politik. Bisa jadi, dengan modal politik yang dimilikinya dalam pasar opini publik – biasanya dilihat berdasarkan perolehan suara – yang cukup besar, Gerindra ingin mengumpulkan modal lainnya, yaitu modal yang diperoleh dari pembuatan kebijakan dan institusi.
Dari sinilah Gerindra mungkin melihat posisi-posisi strategis di sektor pangan dan energi dapat menghasilkan modal yang penting baginya dalam menyongsong 2024.
Modal politik merupakan kombinasi atas berbagai macam modal untuk tujuan dan tindakan politik Share on XCasey menjelaskan bahwa untuk berkompetisi memperebutkan modal dan sumber politik yang ada dalam tingkatan pasar Pemilu, politisi perlu juga terlibat di dua pasar lainnya, yaitu pembuatan kebijakan dan institusional. Kebijakan yang diberlakukan oleh politisi biasanya akan bermanfaat karena dapat dijadikan basis bagi masyarakat dalam memilih dalam Pemilu.
Pengajuan konsep ala Gerindra ini bisa jadi upaya partai tersebut untuk memperbaiki kebijakan tersebut sehingga dapat memperoleh modal politik untuk menyongsong Pemilu 2024. Jika kita tilik kembali, Prabowo dan Gerindra memang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi dalam bidang pangan dan energi.
Namun, seperti yang dibilang oleh Casey dalam tulisannya, sumber modal politik bisa bervariasi, termasuk sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi dapat dikonversi menjadi modal politik, seperti dengan cara apropriasi (appropriation) oleh pemegang jabatan.
Mungkin, di sektor ini pula apropriasi semacam ini dapat berlangsung. Sektor energi misalnya, banyak melibatkan konsesi dan kerja sama investasi yang dilakukan di bidang pertambangan mineral yang dikenal banyak melibatkan banyak industri besar.
Bisa jadi, dengan adanya penguasaan sektor-sektor tersebut, pertukaran modal politik di bidang tersebut lebih banyak terjadi di kubunya sehingga politisi-politisi lain, termasuk parpol pendukung Jokowi, tidak memiliki akses yang luas terhadap sumber-sumber politik tersebut.
Pihak Asing?
Selain untuk mengakumulasikan modal politik, keinginan Gerindra untuk menguasai dua sektor tersebut bisa juga berkaitan dengan penguasaan pihak-pihak asing. Pasalnya, sektor pangan dan energi sering kali bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan perusahaan asing.
Dalam pusaran kekuatan ekonomi dunia oleh negara-negara berdasarkan teori sistem dunia (world-system) milik Immanuel Wallerstein, Indonesia merupakan negara semi-pinggiran (semi-periphery). Tentu, sebagai negara semi-pinggiran, Indonesia turut menjadi tempat bagi penguasaan sumber-sumber daya alam oleh kelompok negara-negara inti (core).
Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila struktur sosial dan politik Indonesia sering kali bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi pihak asing, terutama dari negara-negara yang lebih core dibandingkan Indonesia.
Akibatnya, posisi-posisi di pemerintahan yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti sektor pangan dan energi, turut menjadi wadah bagi kepentingan asing. Dalam hal ini, keinginan Prabowo dan Gerindra untuk menduduki sektor-sektor tersebut dapat menjadi penentu bagi kepentingan asing tersebut.
Sektor pangan misalnya, menjadi esensial karena perannya dalam pemenuhan kebutuhan primer manusia. Tiongkok misalnya, menghadapi permintaan makanan yang semakin tinggi seiring bertumbuhnya ekonomi negara tersebut – berujung pada peningkatan investasi agrikultur dan perikanan di negara-negara lain seperti Indonesia.
Bila kita telisik kembali, beberapa perusahaan Tiongkok memang tengah memiliki investasi di bidang agrikultur di Indonesia, terutama industri kelapa sawit.
Salah satu perusahaan tersebut adalah Tianjin Julong Group yang mengelola dua kebun sawit dan dua fasilitas pemroses sawit total seluas 24.000 hektar di Kalimantan – hendak meluaskan kebunnya hingga 500.000 hektar. Selain Julong, terdapat juga ZTE yang mengelola 30.000 hektar kebun sawit di Kalimantan.
Selain sektor pangan, beberapa kepentingan asing juga bersentuhan dengan sektor energi. Blok Masela misalnya, merupakan proyek pengembangan hulu minyak dan gas (migas) yang berhasil disepakati oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dengan beberapa perusahaan asing, yaitu Inpex Corporation dari Jepang dan Royal Dutch Shell dari Belanda-Inggris.
Selain Blok Masela, pemerintah Indonesia juga ditengarai memiliki megaproyek pengembangan laut Indonesian Deepwater Development (IDD) yang bernilai sekitar Rp 70 triliun dengan perusahaan raksasa migas asal Amerika Serikat, yaitu Chevron. Jonan pun sempat mengunjungi AS guna membahas proyek tersebut beberapa bulan lalu.
Meskipun begitu, entah apa intensi dari Prabowo dan Gerindra terkait kepentingan-kepentingan asing tersebut. Boleh jadi, Gerindra menginginkan dukungan politik dari negara-negara tersebut guna menyongsong Pemilu 2024. Seperti yang dijelaskan oleh Arye Hillman dan Heinrich Ursprung dalam tulisan mereka, kepentingan perusahaan-perusahaan asing turut memengaruhi dinamika dukungan dalam politik domestik.
Pada intinya, jatah jabatan di sektor energi dan pangan dalam kabinet Jokowi 2.0. bisa jadi berujung pada akumulasi modal-modal politik guna memperoleh keuntungan politik bagi Gerindra di masa mendatang. Mungkin, lirik rapper Drake bisa menggambarkan hal tersebut. Dengan modal yang cukup, dinamika persaingan (game) politik yang ada pun bisa saja dapat berubah. (A43)
