Keinginan PKS untuk membentuk poros nasionalis-religius diterjemahkan sebagai upaya PKS menghindari segmentasi identitas dalam membentuk koalisi. Apakah PKS ingin menyeberang dari stigma partai Islam yang selama ini diembannya? Mungkinkah faktor identitas yang membuat PKS stagnan jadi partai papan tengah?
Manuver partai politik kian hari kian kencang jelang kontestasi elektoral 2024. Narasi koalisi parpol mulai dibangun dengan berbagai alternatif pilihan, salah satunya dengan cara lintas ideologi partai. Hal ini yang sedang dikampanyekan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS ingin membangun koalisi lintas poros pada Pilpres 2024, yakni poros nasionalis-religius. Poros ini dianggap baik, karena akan menjadikan PKS membuka diri kepada seluruh partai politik lainnya agar menghindari terbentuknya segmentasi identitas.
Bahkan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, mengatakan partainya sama sekali tidak berkeinginan membentuk poros Islam seperti wacana yang mengemuka belakangan ini. Poros Islam tidak lebih dari sekadar wacana atau akan berujung sebagai alternatif opsi lainnya.
Tidak ingin sendiri, PKS juga menghimbau kepada partai-partai Islam lainnya untuk mengikuti jejak yang saat ini ditempuh oleh mereka. Hal ini tentunya mengacu dari pandangan bahwa segmen identitas tidak dapat menjadi jaminan parpol dapat berkembang dalam konteks politik saat ini.
Menyambut hal tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan lampu hijau atas narasi yang dikampanyekan oleh PKS. Namun, PKB menginginkan agar pembahasan topik koalisi gabungan latar belakang parpol nasionalis dan religius diarahkan lebih maju lagi, yaitu tentang sosok yang dapat diusung menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nantinya.
Upaya yang dilakukan oleh PKS, dan kemudian disambut PKB menimbulkan tanda tanya. Kenapa muncul fenomena, di mana partai Islam seolah menghindari segmentasi identitas? Bukankah identitas adalah asas perjuangan mereka?
Lantas, bagaimana menjelaskan fenomena PKS ini?
Baca juga: PKS Sudah Bosan Jadi Oposisi?
Pilihan Rasional PKS
Awal tahun 1950-an, antropolog Clifford Geertz memperkenalkan istilah politik aliran di Indonesia. Dari pemikirannya, menjadi tanda awal munculnya pemetaan politik berdasarkan polarisasi Islam-nasionalis. Inti dari teorinya menggambarkan munculnya kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial dan politik di masyarakat.
Sebagai contoh, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai penganut Islam yang kurang taat, cenderung memilih parpol yang berafiliasi nasionalis. Sengkan kelompok santri, dipercaya selalu menyalurkan suara mereka pada parpol yang punya identitas keislaman yang kuat.
Selain itu, karakteristik partai Islam dapat dilihat dari dua hal, pertama asas partai dan yang kedua adalah basis massa partai. PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB), misalnya, mereka teridentifikasi partai Islam dikarenakan asas. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan basis massa pendukung, atau afiliasi ormas Islam tertentu, semisal Muhammadiyah maupun NU.
Lalu, apakah konsepsi politik aliran yang bersandar pada identitas masih relevan pada konteks politik hari ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat pengamatan Burhanuddin Muhtadi dalam tulisannya Prospek Partai Islam dalam Pemilu. Merujuk pada studi R. William Liddle dan Saiful Mujani, disebutkan bahwa politik aliran tampaknya telah pudar.
Tesis Liddle dan Mujani berangkat dari survei yang dilakukan secara nasional pada 1999. Dalam survei itu, didapatkan data bahwa mayoritas pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 63 persen berasal dari santri. Artinya, meski PDIP adalah partai nasionalis, tapi rupanya mayoritas pemilihnya termasuk dalam kalangan santri yang masuk pada kategori pemilih Islam.
Jika kita lihat dengan cara klasifikasi ideologi, maka spektrum ideologi mulai bergeser. Pergeseran ini membentuk semacam kurva lonceng, di mana pemilih mulai berada di titik tengah pertarungan ideologi, sehingga memaksa partai juga harus berada di posisi tersebut.
Dalam konteks PKS, misalnya, kita dapat menilai bahwa upaya untuk menghindari segmentasi identitas yang dilakukan oleh PKS adalah pilihan rasional partai. Pilihan ini tentunya adalah upaya untuk mendapatkan suara, dengan diasumsikan bahwa konstituen tidak mempertimbangkan narasi-narasi identitas yang telah memudar.
Dengan kata lain, parpol hanya bertolak pada asumsi klasik Joseph Schumpeter, yang mengatakan bahwa pemilih hanya berguna pada saat pemilu untuk bisa membentuk pemerintahan. Parpol sekadar menjadi office-seeking party yang kecenderungannya lebih mengedepankan cara untuk mendapatkan suara pemilih.
Model demokrasi yang mengutamakan ideologi dan basis massa partai tak lagi jadi panduan. Koalisi berbasis ideologi (ideologically-connected coalition) sekadar menjadi fantasi politik. Akhirnya, koalisi tidak didasarkan pada ideologi, melainkan pilihan rasional parpol terhadap keinginan konstituen.
Identitas menjadi variabel penting untuk dirubah oleh PKS, hal ini juga sedang dilakukan melalui pembentukan koalisi yang lebih moderat, yaitu koalisi nasionalis-religius.
Lantas, apakah hanya identitas yang harus dibuat lunak? Mungkinkah terdapat variabel lain yang harus diupayakan PKS agar dapat berperan lebih pada Pilpres 2024 mendatang?
Baca juga: PKS Mulai “Gertak” Anies?
Belajar dari AKP
Jika kita runut sejarahnya, PKS juga dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) di Turki. Di awal kemunculannya, partai ini sebenarnya berasal dari kader-kader partai yang dikenal berhaluan Islam konservatif.
Meski demikian, mereka memilih langkah yang lebih reformis dan tak melulu berbau Islam. Mereka misalnya mau berhubungan dengan pihak oposisi yang lebih sekuler. Secara ideologi, mereka juga cenderung menjadikan nilai Islam sebagai latar belakang alih-alih jadi wacana politik utama.
Dan rupanya bukan hanya faktor ideologi yang berhasil direformasi oleh AKP, melainkan beberapa faktor lain, seperti hubungan dengan pengusaha dan pihak militer, serta membangun jaringan internasional agar Turki dapat dipandang di mata dunia.
Pada awalnya, AKP mempersatukan sebuah spektrum luas dari para aktivis Islam dan nasionalis Turki maupun Kurdi, juga kaum pembaru liberal. Namun, perjalanan AKP mulai bergeser ketika posisi partai dan ketuanya semakin kuat. Sosok yang paling menonjol di AKP, bahkan di Turki hingga saat ini, yakni Recep Tayyip Erdoğan. Karenanya Erdogan yang oleh majalah The Economist disebut Erdogan is new sultanate.
Baca juga: Kenapa PKS Belum Bisa Menang?
Sitaresmi S. Soekanto dalam tulisannya Bercermin Pada AKP, memperlihatkan terdapat lima strategi yang dipakai AKP untuk terus berkuasa di Turki, yakni strategi vernacular politik (politik lokal), strategi merangkul oposisi berupa kubu sekuler dan militer, strategi mengurangi dominasi militer, dan strategi pemilihan isu-isu kampanye dan ekonomi.
Kekuatan militer berhasil dikembangkan oleh AKP. Mereka mampu merangkul kekuatan militer menjadi modal berharga dikarenakan tentara adalah kekuatan yang mempunyai akses terhadap sumber daya persenjataan. Para jenderal di Turki disebut mempunyai loyalitas yang solid terhadap pemerintahan.
Melihat gestur-gestur yang ada, bukan tidak mungkin PKS sedang mencoba meniru AKP. PKS misalnya merangkul purnawirawan TNI maupun Polri, dan mengusungnya untuk maju menjadi kandidat pada beberapa Pilkada.
Selain militer, merangkul kekuatan pebisnis juga bagian penting dalam membangun relasi kekuasan AKP di Turki. Disebutkan, basis pengusaha yang terjaring di beberapa kamar dagang di Turki mempunyai keberpihakan kepada AKP dan pemerintahan. Tentunya ini adalah bagian penting dalam upaya membangun kemakmuran. Isu ekonomi seperti mengurangi tingkat pengangguran menjadi prioritas hubungan pengusaha dan AKP.
Trias Kuncahyono dalam tulisannya AKP dan Erdogan, menjelaskan bahwa AKP saat mereformasi sistem kepartaiannya, membutuhkan penyegaran dan pembaruan pendekatan terhadap sejumlah isu fundamental, terutama demokrasi, hak asasi manusia, dan hubungan dengan Barat.
Di sini, AKP melihat bahwa menjalin hubungan dengan pihak internasional adalah modal politik yang berharga bagi partai mereka. Perkembangan industri yang pesat di Barat disebut menarik perhatian AKP untuk membangun relasi yang baik dengan negara-negara di luar Turki.
Apa yang telah dilakukan AKP di Turki, mungkin dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi PKS. AKP dan PKS berangkat dari kesamaan ideologi, sehingga sangat relevan untuk dibandingkan, hingga apa yang telah berhasil dilakukan oleh AKP juga dapat diwujudkan oleh PKS.
Tantangan PKS jika bercermin dari AKP, bukan hanya permasalahan identitas, melainkan juga bagaimana membangun hubungan yang baik dengan militer, relasi bisnis yang kuat, dan tentunya juga hubungan luar negeri yang relatif kuat. (I76)
Baca juga: Perang Cagur: PKS vs PAN?
