Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate belakangan sering disoroti publik akibat sejumlah pernyataan kontroversialnya terkait permasalahan dunia digital Indonesia. Ini kemudian mengundang pertanyaan: apakah Johnny masih layak menjadi seorang Menkominfo?
“Many leaders get to the top of an organisation with skills less associated to leadership, but more the ability to eliminate greater competition on the way.” – Peter F. Gallagher, penulis AS
Kalau ditanya tentang kementerian mana yang saat ini paling populer, mungkin jawabannya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Ya, belakangan ini publik kerap kali dibuat resah oleh sejumlah pernyataan dari kementerian yang dipimpin oleh Menteri Kominfo (Menkominfo), Johnny Gerard Plate tersebut. Dan memang, harus diakui keterkenalannya itu bukan dari pandangan yang positif.
Contohnya yang tidak terlalu jauh adalah polemik aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Beberapa saat lalu, Kominfo sempat memblokir sejumlah aplikasi dan platform digital karena tidak mendaftar ulang sebagai PSE. Masalahnya, sejumlah aplikasi yang diblokir adalah alat digital andalan rakyat, seperti aplikasi pembayaran PayPal, dan platform video game Steam.
Yang membuat masyarakat semakin geram adalah pernyataan Johnny tentang sejumlah aplikasi judi online yang justru tidak diblokir. Dengan alasan ternyata pihaknya tidak menilai situs-situs judi online tersebut sebagai tempat judi, melainkan hanya sebagai game permainan kartu.
Belum lama lupa tentang permasalahan itu, kini publik kembali diingatkan pada betapa meresahkannya Kominfo akibat sejumlah kasus kebocoran data, spesifiknya adalah terkait kebocoran 1,3 miliar SIM Card dan sejumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.
Namun, dengan menohoknya Johnny malah menawarkan solusi yang terlampau landai, yakni menghimbau publik untuk perlu lebih hati-hati menjaga NIK dan sering mengganti one-time password (OTP) agar tidak dicatat oleh para peretas. Dari aspek teknis, tentu ini tidak akan mampu menjawab permasalahan.
Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut seberapa sering pun kita mengganti password, hal itu tidak akan berguna karena sejumlah aplikasi peretas, seperti teknik keylogger, mampu mencatat aktivitas pengguna, termasuk passwords baru yang digunakan.
Karena itu, tidak heran bila kemudian banyak warganet yang mempertanyakan, apakah memang Johnny adalah orang yang pas untuk jadi seorang Menkominfo?
Lantas, kenapa ya orang se-level menteri bisa membuat kegaduhan dan blunder yang begitu besar?
Johnny, The Man of Conflict?
Yang unik dari setiap pernyataan yang dilontarkan Johnny adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem tersebut seringkali menghindari tuduhan kesalahan, yang terkadang tampak terlalu dipaksakan.
Terkait kebocoran data pribadi yang belakangan marak terjadi misalkan, Johnny malah menyebut itu akibat kelalaian masyarakat. Johnny juga menyebut persoalan besar kebocoran data sebenarnya adalah akibat rakyat yang tidak bisa menjaga data masing-masing. Johnny juga tidak luput menyalahkan para PSE yang tidak bisa menjaga data klien-kliennya.
Kemudian, terkait situs judi online beberapa waktu lalu, Johnny juga membantah pihaknya kecolongan aktivitas perjudian di dunia maya. Padahal, tidak lama setelah menyebut sejumlah situs judi online hanyalah situs permainan kartu, Kominfo akhirnya memblokir situs-situs tersebut. Dari penalaran sederhana saja, bisa disadari bahwa ada inkonsistensi posisi dalam permasalahan ini.
Kebiasaan Johnny berkelit dari kesalahan dan melempar kesalahan tersebut pada pihak lain, termasuk ke masyarakat, bisa dijawab dengan konsep politics of blame avoidance atau politik menghindari kesalahan dari Martha C. Nussbaum.
Dalam tulisannya yang berjudul Powerlessness and the Politics of Blame, Nussbaum menjelaskan bahwa alasan besar kenapa banyak politisi yang melemparkan kesalahan pada pihak lain adalah karena mereka sebenarnya tidak mampu atau bingung dalam menangani suatu krisis.
Karena suatu kesalahan dapat mudah bertransformasi menjadi ancaman jabatan dan kelangsungan karir politik, maka hal pertama yang secara naluri akan dilakukan seorang politisi ketika terpojok adalah melemparkan masalah tersebut ke orang lain.
Kalau dilihat-lihat konsep menghindari kesalahan yang disampaikan Nussbaum ini mungkin cukup relevan dengan latar belakang Johnny. Ketika awal menjadi Menkominfo, banyak orang yang pesimis bahwa Johnny dapat menjadi Menkominfo yang efektif. Ini karena ia bukanlah orang yang punya sejarah kuat dalam bidang teknologi dan komunikasi, tetapi Johnny adalah seorang Sarjana Ekonomi (S.E) dan berasal dari kalangan pebisnis.
Lalu, kegaduhan yang kerap diciptakan Johnny setelah menjadi Menkominfo juga besar dugaannya karena ia terjebak dalam sejumlah conflict of interest atau konflik kepentingan yang besar. Kembali menyinggung latar belakang Johnny, kita perlu menyadari bahwa sebelum ia menjadi insan Kominfo, Johnny adalah orang yang sangat terlibat dalam aktivitas bisnis.
Menurut artikel Johnny Plate Menkominfo, Apa yang Kita Pertaruhkan?, di laman Remotivi, Johnny pernah menjadi petinggi sejumlah perusahaan energi, contohnya seperti menjadi Komisaris maskapai penerbangan PT Indonesia AirAsia dan CEO perusahaan kelapa sawit PT Bima Palma Nugraha.
Latar belakang tersebut menjadi menarik mengingat pada tahun 2019 Kominfo pernah mempromosikan kampanye #SawitBaik, yakni kegiatan yang berupaya mempromosikan industri kelapa sawit Indonesia. Karena keterikatan Johnny sebagai menteri dan latar belakangnya di dunia industri, muncul dugaan bahwa Kominfo menjadi semacam penggaung kepentingan industri-industri di Indonesia di bawah kepemimpinan Johnny.
Lalu, hanya sebagai informasi menarik, Johnny juga disebut memiliki kedekatan dengan Riza Chalid, seorang taipan industri migas yang pernah terseret dalam kasus “Papa Minta Saham” tahun 2015 lalu, kasus yang membuat mantan Ketua DPR, Setya Novanto mundur.
Kedekatan Johnny dan Riza semakin tersorot akibat pengungkapan skandal Panama Papers, yang menunjukkan bahwa nama keduanya ternyata tercatat dalam perusahaan bernama Serenity Pacific Limited dan Gainsford Capital Limited.
Dari hal-hal tersebut, sepertinya tidak aneh bila publik merasa tidak nyaman sebuah kementerian yang bergerak dalam penyebaran informasi sangat dekat relasinya dengan para pegiat industri yang memang secara umum diketahui akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri.
Kemudian, kita juga tidak bisa lupakan bahwa Johnny adalah seorang kader dan petinggi di Partai NasDem, partai yang sudah diketahui publik memiliki andil besar dalam dunia pemberitaan di Indonesia karena Ketua Umumnya, Surya Paloh, terafiliasi dengan stasiun Metro TV.
Karena Metro TV dan Kominfo sejatinya ada dalam dimensi yang sama, yakni penyebaran informasi dan komunikasi pada publik, sepertinya tidak terlalu imajinatif untuk membayangkan ada sebuah dilema konflik kepentingan di antaranya, dalam pribadi Johnny.
Lantas, jika benar bahwa kinerja Johnny di Kominfo terhambat oleh hal-hal ini, bagaimana kita bisa memaknai posisi Johnny sebagai Menkominfo?
Johnny Harus Dilepas?
Perbincangan tentang peleburan insan bisnis dan jabatan seorang Menkominfo dalam pribadi Johnny menjadi hal besar yang perlu kita perbincangkan.
Dulu ketika masa kepemimpinan Suharto, Indonesia memiliki yang namanya Kementerian Penerangan, dengan salah satu menteri yang paling terkenalnya adalah Harmoko. Meski apa yang dibangun Harmoko dan Kementerian Penerangan bersifat kontroversial, yakni mengarahkan dan mengontrol pendapat umum, kita tidak bisa pungkiri bahwa pada saat itu, dari perspektif pemerintah, mungkin kinerja Harmoko bisa dibilang cukup efektif.
Hal tersebut tentu tidak terlepas dari latar belakang Harmoko yang pernah menjadi seorang jurnalis pada masa Orde Baru. Pengalamannya dalam membentuk opini publik membuat Kementerian Penerangan pada saat itu berjalan sesuai tugas dan fungsinya.
Ini kemudian yang perlu jadi refleksi kita terhadap posisi seorang Menkominfo di era modern. Saat ini, upaya untuk mengontrol publik secara berlebihan tentu adalah sesuatu yang harus kita hindari, namun, kita saat ini juga menghadapi tantangannya sendiri, yakni revolusi informasi.
Seperti yang diketahui, di era revolusi informasi ini dunia digital menjadi sangat penting, bahkan banyak yang berpandangan dunia digital layak menjadi dunianya sendiri. Ini artinya, di masa kini dan di masa depan, kesiapan habitat digital Indonesia menjadi sesuatu yang krusial, dan tidak bisa diartikan hanya sebagai penyokong pembangunan industri di Indonesia semata.
David Davenport, pengamat politik dari Hoover Institution dalam tulisannya Why Business CEOs Don’t Make Effective Political Leaders, menyebutkan bahwa umumnya seorang pebisnis tidak akan menjadi seorang pejabat publik yang efektif. Hal ini karena mindset seorang pebisnis umumnya adalah untuk menciptakan strategi agar ia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa membuat dirinya terlihat buruk.
Sementara itu, sebuah jabatan publik membutuhkan seseorang yang mampu berpikir multidimensi. Boleh saja sejumlah kebijakan yang ditelurkannya menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi pejabat publik tersebut juga harus memikirkan dimensi-dimensi lain yang bisa dikembangkan secara bersamaan dan tidak rusak akibat ambisi egosentrisnya.
Dalam konteks Menkominfo, multidimensi yang perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur digital Indonesia dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, karena sejatinya saat ini negara kita masih rentan akan dampak negatif perkembangan teknologi, seperti peretasan, dan sensitivitas data pribadi.
Nah agar hal-hal ini dapat terwujud secara semestinya, maka tentu dibutuhkan seorang menteri yang memang memiliki latar belakang kuat di bidang-bidang terkait.
Oleh karena itu, mungkin bukan sesuatu yang terlalu radikal untuk dinalarkan bahwa saat ini Indonesia perlu memiliki Menkominfo yang lebih sesuai dengan bidangnya. (D74)
