Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Rakyat Tiongkok Wei Fenghe disebut ingin agar Indonesia bantu negaranya untuk bernegosiasi dengan negara-negara Association of South East Asian Nations (ASEAN) terkait Laut China Selatan ketika bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto. Apakah kini saatnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali “pimpin” ASEAN?
“’Cause we the leaders and they the followers” – Kanye West, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)
Tidak ada yang lebih asyik bila bertemu dengan teman atau sahabat lama. Bahkan, momen-momen pertemuan dengan sahabat merupakan momen yang banyak orang rasa tepat guna untuk berbagi kisah satu sama lain.
Rasa ini mungkin tergambar dengan baik dalam seri kartun Avatar: The Last Airbender (2005-2008). Kala itu, Aang yang baru saja kembali setelah tertidur dalam sebongkah es selama seratus tahun akhirnya bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Bumi.
Aang yang merasakan banyak perubahan bisa jadi merasa sangat senang ketika akhirnya dia bertemu dengan satu wajah yang familiar. Pertemuan itu akhirnya diisi dengan kenangan masa lampau – seperti dengan bermain bersama menggunakan sistem distribusi barang yang ada di Kota Omashu.
Siapa sangka bahwa apa yang dirasakan oleh Aang dan Bumi ini juga terjadi di dunia politik pada masa kini? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, misalnya, pernah mengatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah negara sahabat.
Perasaan akan persahabatan ini tampaknya juga terlihat beberapa kali ketika Prabowo bertemu dengan Menhan Tiongkok Wei Fenghe. Pada perayaan berakhirnya Perang Dunia II di Rusia, misalnya, Prabowo dan Wei tidak lupa untuk mengabadikan momen pertemuannya di negara yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin tersebut.
Wei yang mungkin merasa sudah cukup kenal dengan Ketua Umum Gerindra tersebut akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Prabowo beberapa waktu lalu. Sebagai pejabat negara, tentu, pertemuan tersebut diisi oleh banyak hal yang serius – mulai dari kerja sama pertahanan, alat utama sistem pertahanan, dan situasi penanganan pandemi Covid-19.
Namun, ada juga yang menarik di balik pertemuan tersebut. Salah satu bahasan yang dibicarakan adalah persoalan sengketa di Laut China Selatan (LCS). Topik ini bisa jadi wajar – mengingat situasi di wilayah tersebut semakin memanas dengan kehadiran armada Amerika Serikat (AS).
Menariknya, bahasan itu diduga juga dilandasi oleh kepentingan masing-masing negara. Peneliti Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana menduga bahwa Tiongkok ingin agar Indonesia bersedia membantu dalam negosiasi dengan negara-negara Association of South East Asian Nations (ASEAN) terkait code of conduct LCS.
Bila apa yang dibilang oleh Evan benar adanya, manuver Tiongkok tersebut tentu menyisakan pertanyaan. Mengapa Tiongkok memutuskan untuk datang ke Indonesia – meski negara kepulauan tersebut mengklaim dirinya tidak terlibat dalam sengketa LCS? Lantas, apa pentingnya Indonesia bagi Tiongkok dan ASEAN?
Hegemon Kawasan?
Bisa jadi, Indonesia dilihat penting oleh Tiongkok karena posisi kekuatan politiknya di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, banyak pihak menilai bahwa negara kepulauan terbesar ini adalah pemimpin ASEAN secara de facto.
Bukan tidak mungkin, dengan kekuatan yang dimilikinya, Indonesia merupakan hegemon kawasan (regional hegemon). Hal ini membuat Indonesia dinilai memiliki pengaruh yang luas di ASEAN.
Istilah “regional hegemony” sendiri merupakan salah satu konsep yang kerap disebutkan oleh John Joseph Mearsheimer – seorang profesor Hubungan Internasional di University of Chicago, AS. Mearsheimer melihat bahwa setiap negara berusaha mencapai status hegemon kawasan agar dapat merasa aman di tengah situasi anarki (tidak adanya otoritas pasti) dalam politik antarnegara.
Apa yang dijelaskan oleh Mearsheimer ini menjadi masuk akal karena situasi anarki ini dapat membuat negara-negara merasa insecure. Oleh sebab itu, negara-negara akan berusaha mencapai status dominan sebagai hegemon agar tidak ada negara lain yang dapat mengganggu kepentingannya.
Dengan status hegemon, sebuah negara dapat memainkan kekuatannya agar negara-negara lain bersedia menjalankan kebijakan yang sejalan dengan sang hegemon. Mearsheimer menyebutkan bahwa hegemon akan dapat mendominasi negara-negara lain dalam sebuah sistem.
Great meeting with my counterparts from across #ASEAN this week to discuss building upon our five years of strategic partnership. We continue to support ASEAN centrality, sovereignty, and rule of law in the region. A united ASEAN is in the region’s interest. #USASEAN— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 11, 2020
Sistem organisasi kawasan ASEAN, misalnya, bisa saja diisi oleh sejumlah peran hegemon dari suatu negara. Dalam hal ini, banyak ahli melihat Indonesia memainkan peran penting sebagai hegemon kawasan di Asia Tenggara.
Upaya untuk mencapai hegemoni di ASEAN oleh Indonesia ini juga dijelaskan oleh Ralf Emmers dalam tulisannya yang berjudul Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia. Menurut Emmers, negara kepulauan terbesar ini pernah berusaha menjalankan kekuatan kebajikan dan paksaan di kawasan Asia Tenggara – di samping Vietnam.
Apa yang dijelaskan oleh Emmers ini terlihat dari bagaimana Indonesia selama ini berusaha menanamkan nilai-nilai yang dimilikinya pada negara-negara ASEAN lainnya. Upaya ini pernah terlihat ketika situasi domestik Indonesia baru memasuki era Reformasi – di mana persoalan hak asasi manusia dan demokrasi menjadi fokus utama.
Kala itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dipimpin oleh Menlu Hassan Wirajuda mendorong terbentuknya komisi di ASEAN yang mengurusi persoalan HAM, yakni ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Upaya ini secara tidak langsung berupaya menyelesaikan persoalan HAM di Asia Tenggara – di mana masih banyak berdiri pemerintahan otoriter di sejumlah negara.
Apa yang dilakukan oleh Wirajuda ini juga dijelaskan oleh Derry Aplianta dari Kemlu dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Response in the South China Sea Disputes. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk konsep “ASEAN Community” yang disebut-sebut berdampak pada proses demokratisasi di Myanmar.
Bila Indonesia pernah memainkan peran penting dalam proses demokratisasi di ASEAN, bagaimana dengan isu sengketa LCS? Mampukah memainkan peran penting dalam sengketa antara ASEAN dan Tiongkok ini?
Politik Jokowi di Kemlu?
Tidak hanya persoalan HAM, Indonesia juga aktif mendorong penyelesaian sengketa LCS ketika masih berada di bawah kepresidenan Soeharto. Kala itu, Kemlu berada di bawah kepemimpinan Menlu Ali Alatas.
Aplianta dalam tulisannya menjelaskan bahwa Ali Alatas merasa cemas bahwa sengketa LCS dapat berujung konflik. Alhasil, Indonesia dengan kesadaran penuh membangun wadah pertemuan tahunan informal berupa workshop sejak tahun 1990.
Sejumlah workshop yang berjalan secara informal ini akhirnya membuat para diplomat berdiskusi tanpa harus terikat penuh dengan fungsi perwakilan negara. Apa yang dibangun sejak tahun 1990 tersebut membuahkan hasil pada tahun 2002.
Di bawah kepemimpinan Wirajuda, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya akhirnya berhasil mengajak Tiongkok menyepakati Declaration on the Conduct of Parties (DOC) soal LCS. Meski deklarasi tersebut tidak bersifat benar-benar mengikat, kesepakatan pada tahun 2002 tersebut dianggap kemajuan besar karena setiap negara sepakat untuk tidak menggunakan kekerasan atau konflik dalam menyelesaikan sengketa.
Kini, apa yang dicapai dalam DOC ini menjadi persoalan kembali dengan peningkatan kehadiran militer Tiongkok dan AS di LCS. Alhasil, negara-negara ASEAN dan Tiongkok merasa perlu melakukan negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan lanjutan, yakni Code of Conduct (CoC).
Di tengah wacana tersebut, Wei akhirnya mengunjungi sejumlah negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga menyatakan kesepakatan akan pembahasan lanjutan CoC.
Namun, beberapa pihak menilai bahwa safari Wei ini adalah upaya Tiongkok untuk memuluskan jalannya negosiasi CoC. Selain itu, dalam pertemuan tingkat menteri kemarin, Menlu AS Mike Pompeo juga menekankan agar ASEAN menyatukan kekuatan melawan negeri Tirai Bambu tersebut.
Di tengah tekanan dua negara besar ini, bukan tidak mungkin ASEAN kini membutuhkan kepemimpinan yang jelas. Namun, Indonesia justru dinilai absen dari kepemimpinan – sejak Presiden Jokowi menjabat. Bahkan, posisi kepemimpinan keamanan ASEAN malah disebut-sebut diambil alih oleh Vietnam.
Absennya Indonesia kini tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ke mana kepemimpinan Indonesia yang selama ini selalu menyertai ASEAN? Mengapa pemerintahan Jokowi terkesan abai terhadap pentingnya kawasan ASEAN?
Hilangnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN bisa jadi terjadi akibat politik luar negeri (polugri) yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Pasalnya, dalam menjalankan hubungan antarnegara, mantan Wali Kota Solo itu disebut-sebut memiliki gaya kepemimpinan yang pragmatis.
Asumsi ini turut dijelaskan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions. Pemerintahan Jokowi disebut hanya berfokus pada pembangunan nasional – dan Tiongkok adalah negara yang dapat menyediakan bantuan finansial pada Indonesia.
Pola polugri seperti ini juga terlihat dari Menlu yang dipilih oleh Jokowi. Sang presiden disebut – oleh Aaron Connelly dalam tulisannya yang berjudul Sovereignty and the Sea – lebih tertarik dengan konsep “Diplomasi Membumi” yang diajukan oleh Menlu Retno Marsudi. Konsep ini disebut membawa polugri Indonesia berfokus pada praktikalitas untuk masyarakat.
Connelly menilai bahwa konsep yang dibawa Retno ini terlihat dari bagaimana sang Menlu meminta para diplomatnya berperan layaknya marketer atas produk-produk Indonesia. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Jokowi lebih menekankan pada kepentingan domestik.
Padahal, selain Retno, terdapat juga sejumlah calon Menlu, seperti Arif Havas Ogroseno, yang dinilai ahli dalam negosiasi maritim dengan negara-negara tetangga, dan Desra Percaya yang berpengalaman dalam organisasi-organisasi multilateral. Dipilihnya Retno juga dianggap mengejutkan karena sosok Menlu biasanya adalah mereka yang lebih berpengalaman dengan ASEAN dan multilateralisme.
Meski begitu, Kemlu yang dipimpin Retno tetap menekankan pada ASEAN sebagai arus utama polugri Indonesia. Mungkin, persoalan LCS yang memanas adalah saatnya Indonesia kembali pimpin negara-negara kawasan guna menyelesaikan ancaman konflik kawasan. Mari kita nantikan saja aksi pemerintahan Jokowi di LCS. (A43)
