Benarkah media masih menjadi kunci meredam kegaduhan politik?
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]edari kemarin, wakil ketua umum partai Gerindra, Fadli Zon nyiyir di media sosialnya mengeluhkan minimnya pemberitaan media nasional terhadap gelaran Reuni akbar 212 yang digelar pada hari Minggu lalu.
Baginya, hal tersebut janggal, mengingat bahwa aksi yang digelar di pelataran Monas tersebut merupakan aksi massa yang cukup besar.
Peristiwa tersebut justru menjadi berita beberapa media internasional seperti The Straits Times, Reuters, SCMP, Deutsche Welle, Taiwan News, dan AFP News.
Tak heran, cuitan Fadli juga ditanggapi beragam oleh warganet. Ada yang menganggapnya berlebihan, ada yang mendukungnya.
Absennya gelaran reuni 212 di pemberitaan media nasional ini tentu menjadi sasaran empuk bagi kubu oposisi dalam menyerang petahana.
Tenggelam Dalam Keriuhan
Sulit jika mengatakan bahwa Reuni 212 tak punya news value mengingat dampak politiknya yang cukup luas. Namun, realitas bahwa tak ada pemberitaan bombastis dari beberapa media mainstream tanah air tak dapat dihindari.
Seperti dilansir RMOL, beberapa media mainstream tanah air memang tak menampilkan aksi menghebohkan yang berlangsung di Jakarta tersebut.
Harian Kompas misalnya, memilih headline dengan judul “Polusi Plastik Mengancam.” Sedangkan Harian Media Indonesia yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memilih berita utama dengan judul “ PP 49/2018 Solusi bagi Tenaga Honorer.”
Sementara Harian Sindo Milik Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe memilih headline “Pesona Ibu Negara di Panggung G-30”. Sedangkan Koran Tempo memilih berita utama “Menuju Ekosistem Digital” yang ditampilkan dalam seluruh halamannya.
Setahu sy hanya @tvOneNews yg siarkan #ReuniAkbardiMonas kemarin. TV lain tak jalankan fungsi jurnalistik dg adil, mungkin terkooptasi kekuasaan. Ini alarm bg demokrasi. Pers n media tak boleh dikuasai satu pihak n monopoli informasi. Mari kita catat bersama. Terima kasih TV One.
— Fadli Zon (@fadlizon) December 3, 2018
Secara khusus, posisi Kompas dan Tempo yang selama ini terlihat menjauhi keterlibatan dalam politik partisan, menjadi sorotan publik karena dianggap tak merespons berita seheboh Reuni 212. Pertanyaan publik soal keberpihakan kedua media ini pun mengemuka.
Yang menarik adalah posisi TV One yang merupakan media milik politisi Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Beberapa waktu lalu menyatakan dukungannya terhadap pasangan capres nomor urut 01, sejalan dengan sikap resmi partainya. Namun dalam pemberitaan aksi Reuni 212, TV One gencar menyoroti peristiwa tersebut, padahal pemberitaan yang ada berpotensi merugikan Jokowi.
Lalu, masihkah penguasaan terhadap media masih menjadi senjata politik mematikan yang dimiliki kubu petahana?
Media dan Kekuasaan di Tahun Politik
Sudah menjadi rahasia umum bahwa industri media di Indonesia berkaitan erat dengan politik kekuasaan. Sehingga tenggelamnya pemberitaan reuni 212 di beberapa harian nasional merupakan sebagai sebuah tindakan politik tentu bukan perkara yang baru.
Nampaknya hal tersebut yang masih akan menjadi landasan kerja media menjelang Pilpres 2019.
Dalam konteks politik Indonesia, Ross Taspell dalam tulisanya berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon” meramalkan bahwa media masih menjadi kendaraan dan panggung bagi penciptaan fenomena Jokowi, dan akan menjadi fitur politik dominan dalam masyarakat menjelang pemilu 2019.
Seingat saya Kompas itu setiap edisi hari Senin memang menyiapkan indepth reporting. Tema sudah mereka siapkan lama dg grafis data dll. Jadi ya gak heran jika edisi kemarin muncul dg tema sampah plastik. Tema yg sangat relevan dan penting bagi publik. Imo.
— unilubis (@unilubis) December 3, 2018
Hal tersebut disebabkan karena kepentingan ekonomi politik yang masih sama di antara elite-elite media. Sehingga fenomena tersebut masih menyebabkan para oligark masih akan mendominasi kontrol media di Indonesia.
Hal tersebut selaras dengan pendapat Das Freedman yang menyebut bahwa sistem media dibentuk oleh pemilik media dengan tujuan ekonomi politik tertentu, dengan nuansa-nuansa teknologi, ekonomi, dan sosial di dalamnya.
Sehingga dalam keadaan tersebut, menurut Jefferey Winters, sejauh media masih didominasi oleh aktor politik yang sama, tidak mungkin bahwa pers akan bebas mengkritisi dominasi oligarkis ini.
Jika dilihat komposisinya memang beberapa media yang “terkesan diam” dalam menanggapi Reuni 212 merupakan bagian dari lingkaran oligark media yang rezim petahana. Sebut saja Media Indonesia yang menjadi kepunyaan Surya Paloh serta Harian Sindo milik Hari Tanoesoedibjo.
Terlebih, Jokowi adalah sosok sipil yang mampu mengkonsolidasikan elite media di Indonesia.
Jika belajar dari Pemilu 2014, keberhasilan citra populis yang berhasil dibangun oleh Jokowi menyebabkan beberapa elite media layaknya Hari Tanoe dan Aburizal Bakrie yang awalnya mendukung Prabowo Subianto, memilih untuk berpaling mendukung sang petahana.
Hal tersebut adalah kunci bahwa penguasaan terhadap akses media masih terus menjadi penggerak kekuatan politik.
Menjelang Pilpres 2019, tentu petahana tak mau ambil pusing menyoal dampak politik yang ditimbulkan gerakan Reuni 212. Sehingga memanfaatkan media partisan untuk membendung glorifikasi pemberitaan acara tersebut bisa dianggap sebagai salah satu opsi terbaik.
Secara khusus, menurut James Watson, siapa yang mampu mengontrol proses komunikasi massa niscaya mendapat pengaruh besar dalam konteks sosial yang lebih luas.
Efek ini yang kemudian dikejar oleh pemilik media, sehingga kepentingan ekonomi politik akan selalu mempengaruhi ranah kerja jurnalistik yang dilakukan oleh awak media.
Pada akhirnya, kerja jurnalistik media dipengaruhi oleh salah satu yang paling dominan yakni pemilik media (media owner) dan jeratan kepentingan ekonomi politik didalamnya.
Lantas apa sebenarnya yang menjadi tujuan para politisi yang akan bertarung menjelang Pilpres 2019 jika memang benar bahwa ada unsur kesengajaan kontrol terhadap media dalam pemberitaan aksi reuni 212?
Jebakan Post Truth?
Dalam konteks pemilu, polarisasi politik dalam masyarakat akibat peran media beberapa waktu belakangan ini memang disebut banyak pengamat semakin meningkat.
Ajang Reuni 212 juga bisa saja menjadi medium bagi penguatan polarisasi poitik yang tengah terjadi di tengah masyarakat.
Perang wacana di media yang terjadi antara kubu petahana maupun kubu oposisi yang melibatkan propaganda media tak dapat terhindarkan.
Reuni 212 memang merupakan panggung politik yang dalam kadar tertentu, terdapat perang propaganda dalam membentuk sebuah framing secara luas.
Jika menggunakan analisis framing, panggung reuni 212 pada kadar tertentu dapat mengkonstruksi opini publik bahwa Prabowo didukung oleh mayoritas umat islam.
Mengapa framing tersebut berbahaya? Dalam teori propaganda media, framing tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang remeh.
Kpd @kompascom Divisi Cetak: gimana ceritanya HALAMAN DEPAN Kompas hari ini, berita 212 cuma ditulis secuil kecil. Hanya 3 kalimat. Ditaruh paling bawah lagi. Kalah dgn berita Chelsea! Mau tahu, sbg koran tua, ukuran Kompas menilai satu kejadian itu layak jd berita besar apa sih? pic.twitter.com/ZZfx4Gw4yM
— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) December 3, 2018
Robert N. Entman menjelaskan penggunaan framing dalam metode propaganda adalah untuk menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak.
Informasi yang menonjol tersebut kemungkinan akan lebih diterima oleh khalayak secara luas, karena akan lebih terasa dan tersimpan dalam memori.
Sehingga, bukan tidak mungkin bahwa framing media tersebut telah membuat pihak petahana merasa khawatir Reuni 212 menjadi sebuah kegaduhan politik dan perlu untuk mengambil berbagai tindakan.
Mengingat bahwa Aksi Bela Islam 212 pada kenyataanya juga berhasil menumbangkan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan jalan serupa, yakni mem-framing dirinya sebagai penista agama.
Oleh karenanya, cara terbaik untuk meredamnya adalah counter-attack wacana dengan menciptakan kesan bahwa Reuni 212 sesungguhnya bukan merupakan ajang yang patut untuk digembar-gemborkan dan bukan merupakan sesuatu hal yang penting.
Terlebih, jika media-media besar yang dimanfaatkan untuk mengonstruksi kesan tersebut. Tentu efeknya akan lebih signifikan bagi para pemilih.
Selain kontrol media, contoh pemanfaatan media yang lainnya adalah berita yang menyebut bahwa Reuni 212 membuktikan bahwa Jokowi pro Islam juga bagian dari upaya framing yang terkesan dipaksakan.
Meskipun demikian, politisi kerap kali abai terhadap dampak pertarungan propaganda tersebut bagi para pemilih. Dalam konteks ini, memungkinkan para pendukung kubu petahana akan semakin membenci kubu oposisi dan begitupun sebaliknya.
Kondisi tersebut yang kemudian memperkuat apa yang disebut sebagai politik pasca kebenaran atau post-truth. Secara konseptual, politik pasca kebenaran menurut kamus Oxford adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan.
Kata ini juga populer digunakan untuk mendefinisikan situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang obyektif.
Sehingga, adanya politik pasca kebenaran adalah dampak dari adanya bias informasi dari propaganda media dan berkembangnya media partisan dalam politik.
Terlepas dari hal tersebut, pada kondisi yang ideal, siapapun termasuk kubu petahana akan melakukan apapun demi menjaga kekuasaanya menjelang Pilpres 2019, salah satunya dengan cara memanfaatkan kekuatan politiknya berupa media yang dikuasainya dan tersebut adalah hal yang lazim dalam realisme politik. Nah, apakah benar sepinya berita Reuni 212 terkait dengan uapya tersebut, pada akhirnya masih perlu dibuktikan. (M39)
