Indonesia akan jadi Presiden G-20 pada tahun 2022. Prinsip bebas-aktif masih menjadi andalan Presiden Jokowi dan Menlu Retno di pertemuan nanti. Sementara itu dunia sedang panas akibat perseteruan antara AS dan Tiongkok. Apakah prinsip bebas-aktif Retno masih sesuai dengan keadaan politik global?
Setelah menjadi Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di tahun 2020, Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi “presiden dunia” dengan menjabat sebagai presiden sekaligus tuan rumah pertemuan G-20 di tahun 2022.
Pertemuan yang akan dihadiri oleh 20 negara dengan perekonomian terbesar ini direncanakan akan diselenggarakan di Pulau Bali. Estafet presidensi dilakukan tanggal 30 Oktober 2021 di Italia, kemudian presidensi Indonesia akan secara resmi dimulai pada tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2022.
Dalam sebuah konferensi pers virtual, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menyampaikan bahwa di pertemuan G-20 nanti Indonesia akan membawa tema “Recover Together, Recover Stronger“, di mana diplomat kita nantinya akan mengedepankan agenda pembahasan inklusivitas ekonomi guna mendorong pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19.
Di G-20 nanti, Indonesia akan membawa tujuh agenda utama dengan mencakup topik-topik seperti reformasi perpajakan, hingga digitalisasi sistem pembayaran antara negara. Melalui prinsip bebas-aktif yang menjadi DNA dari kebijakan luar negeri Indonesia, Retno berkomitmen akan menjadi penyalur aspirasi negara-negara berkembang, sekaligus menjadi jembatan bagi kelompok-kelompok rentan.
Retno kemudian menekankan Indonesia akan membawa spirit kebersamaan dengan menaruh harapan pada multilateralisme.
Baca Juga: Konflik Natuna, Memudarnya Politik Bebas-Aktif?
Selain itu, agenda RI juga tidak lupa mencantumkan tentang aksesibilitas vaksin Covid-19. Retno menyebutkan akan mengupayakan kesepakatan bersama untuk menjadikan vaksin sebagai global public goods. Artinya, negara-negara yang sudah sukses mengembangkan vaksin akan diminta membantu negara lain yang masih berjuang melawan pandemi. Retno berkomitmen untuk menjadikan pertemuan besar ini sebagai katalis multilateralisme yang dapat mengirim pesan tunggal bahwa dunia harus maju bersama.
Sikap multilateralisme dengan bumbu bebas-aktif ini juga dilakukan oleh Indonesia ketika menjadi Presiden DK PBB. Pada saat itu, Indonesia dengan bangga mencap diri sebagai negara penjembatan atau bridge builder antara negara-negara yang sedang berkebutuhan dan berkonflik di dunia.
Namun, pertemuan G-20 nanti akan melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Merupakan pengetahuan umum saat ini bahwa kedua negara tersebut sedang mengalami relasi yang cukup panas. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa relevan semangat multilateralisme dan prinsip luar negeri bebas-aktif yang dibawa Retno di tengah panasnya politik internasional?
Ketika Mantan Menlu Kritik Bebas-Aktif
Berdasarkan diskusi publik yang dilaksanakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Marty Natalegawa dan Hassan Wirajuda selaku mantan Menlu RI menyatakan kekhawatiran mereka terhadap prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang saat ini dijalankan oleh Menlu Retno.
Menurut mereka, jika menaruh konteks keadaan dunia saat ini, di mana ada perlombaan hegemoni antara AS dan Tiongkok, serta dorongan survivalitas negara dalam masa pandemi, maka kebijakan luar Retno harusnya bisa lebih “aktif”. Himbauan juga mereka sampaikan, jangan sampai presidensi G-20 Indonesia nanti malah menjadi batu sandungan dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Marty Natalegawa mengatakan, jangan jadikan prinsip bebas-aktif Indonesia hanya sebagai alasan posisi netralitas negara saja, sehingga Indonesia tidak perlu membuat pilihan, atau hanya perlu menjaga jarak yang aman di antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Malahan Indonesia justru harus bisa memanfaatkan keadaan saat ini untuk lebih menunjukkan sikap politik yang independen dan aktif. Khususnya dalam hal ketegangan geopolitik antara AS dan Tiongkok.
Baca Juga: Saatnya Jokowi Tinggalkan Bebas-Aktif?
Lanjutnya, Marty kemudian menekankan bahwa pembuat kebijakan atau diplomat seharusnya tidak hanya sekadar mengungkapkan harapan dan kekhawatiran tentang suatu permasalahan, tetapi juga mampu memberikan tanggapan yang konkret dan relevan dengan situasi tersebut. Tegasnya, sentimen bukanlah sebuah kebijakan dan bukan juga sikap yang tepat untuk pihak pembuat kebijakan.
Hassan Wirajuda mengatakan jika prinsip bebas-aktif menjadi ujung tombak politik luar negeri Indonesia, maka tampaknya tombak itu saat ini tumpul. Ini artinya tentu bentuk politik luar negeri Indonesia tidak akan bermanfaat ketika kita dihadapkan pada tantangan yang luar biasa, seperti yang ada saat ini.
Bebas-Aktif Terlalu Santun?
Jika kita menjadikan presidensi Indonesia di DK PBB sebagai studi kasus, meskipun Indonesia telah berulang kali menekan Israel untuk hentikan upaya aneksasi Palestina, agresi tetap saja dilakukan. Dan walaupun Indonesia sudah membawa tema “menebur benih perdamaian” sebagai pemicu semangat kerja sama multilateral, perseteruan sengit antara delegasi AS dan Tiongkok masih tidak bisa dihindari, seperti yang terjadi pada pertemuan DK PBB pada bulan Agustus lalu.
Di sini artinya konsep realisme masih sangat kental di forum internasional, di mana kesepakatan bersama masih sangat ditentukan oleh sikap negara-negara besar, di atas kepentingan multilateralisme.
Melihat hal ini, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Profesor Aleksius Jemadu, menganggap Indonesia dan Retno belum bisa memanfaatkan jabatannya untuk memperkuat pengaruh guna menghadapi sikap negara besar dalam mengangkat isu sensitif. Salah satunya soal konflik Palestina-Israel di forum PBB.
Aleksius menilai diplomasi bebas-aktif yang diterapkan oleh Retno saat ini masih hanya berbekal tutur kata saja. Aleksius mengingatkan bahwa unsur kompetisi akan selalu ada dalam politik internasional, oleh karena itu pendekatan bilateral yang riil dan konkret masih harus dilakukan. Aleksius juga memandang politik luar negeri Retno terlalu bersikap santun di forum internasional, akibatnya pengaruh Indonesia menjadi tidak terlalu besar, bahkan cenderung untuk terbawa arus.
Aleksius juga menuturkan karakter Indonesia yang kerap bermain aman dalam merespons isu sensitif juga terbawa di ASEAN. Dalam menangani isu krisis kemanusiaan di Myanmar contohnya, ia menganggap Indonesia sering kalah aktif dari Malaysia yang lebih tegas dan lugas dalam merespons situasi tersebut. Padahal kita selalu menjargonkan kebijakan yang bebas-aktif.
Pendapat menarik lainnya mengenai apa yang perlu dibenahi mengenai kebijakan luar negeri di Indonesia juga sempat dilontarkan oleh Evan Laksmana, peneliti senior CSIS. Dalam tulisannya yang berjudul Indonesia as “Global Maritime Fulcrum”: A Post-Mortem Analysis, Retno dianggap terlalu “berorientasi pada proses”, terlalu menghabiskan waktu untuk reformasi birokrasi, dan terlalu mengandalkan platform multilateral yang ada seperti ASEAN.
Indonesia, sebut Evan, seharusnya bisa memanfaatkan doktrin Poros Maritim Global sebagai landasan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang secara efektif dapat mengatasi permasalahan penting seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan perambahan Tiongkok di perairan Indonesia, serta mengelola dampak persaingan strategis AS-Tiongkok. Opsi tersebut selalu ada, tetapi tidak pernah diambil Indonesia, yang lebih menekankan ke kesadaran kerja sama multilateral.
Baca Juga: Tiongkok dan Strategi “Lempar Tangan” Jokowi
Sebagai penutup, penulis merasa kita perlu merefleksikan perkataan Øystein Tunsjø, peneliti di Norwegian Institute for Defence Studies dalam bukunya yang berjudul The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States, and Geostructural Realism. Di situ ia menyebutkan bipolaritas politik dunia layaknya Perang Dingin akan kembali dengan bangkitnya Tiongkok sebagai kontender untuk AS.
Secara singkat, dengan membawa pandangan geopolitik dan realisme, Tunsjø menyebutkan kemungkinan adanya konfrontasi nyata di bipolarisme baru ini, justru lebih riil daripada ketika Perang Dingin dahulu. Alasannya adalah karena pusat rivalitas antara AS dan Tiongkok lebih banyak terjadi di zona maritim, wilayah yang jauh dari pemukiman penduduk, contohnya seperti di LTS. Dengan demikian, meskipun masih ada perbincangan manis dan ketergantungan ekonomi di antara dua negara itu, kemungkinan eskalasi masih sangat mungkin terjadi.
Belajar dari pandangan ini, Indonesia perlu mempersiapkan diri mengambil posisi yang lebih konkret di forum kawasan dan forum internasional. Jika memang di G-20 2022 Indonesia ingin memperjuangkan semangat multilateralisme dan kerja sama ekonomi, pemerintahan Jokowi juga tidak boleh menutup sebelah mata terhadap hubungan yang sedang terjadi di antara negara-negara besar saat ini.
Pandangan realis menggambarkan negara layaknya seorang manusia, ada ambisi dan ada ketakutan. Jika unsur ketakutan satu sama lain masih ada, akan sangat sulit untuk mewujudkan perjanjian yang ideal. (D74)
