Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok muncul kembali dan digadang-gadang untuk menjadi bagian dari kabinet pemerintah.
PinterPolitik.com
“All want something out me. Then they talk about me” – Kanye West, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)
Siapa yang suka dimarahi oleh atasan? Hampir semua pasti menjawab tidak. Terkadang, hubungan antara atasan dan para bawahannya kerap memburuk dan menguras emosi apabila kesepahaman tidak timbul.
Mungkin, hubungan atasan-bawahan yang buruk seperti ini tergambarkan dalam sebuah film asal Amerika Serikat (AS) yang berjudul Horrible Bosses (2011). Dalam film tersebut, terdapat tiga orang sahabat yang masing-masing bernama Nick Hendricks, Dale Arbus, dan Kurt Buckman.
Ketiga tokoh utama ini memiliki kesamaan satu sama lain, yakni sama-sama membenci atasan-atasannya. Persoalannya pun beragam – dari pelecehan seksual, pemberian harapan palsu, hingga inkompetensi.
Namun, tampaknya, hubungan buruk antara atasan dan bawahan ini tidak hanya ada di film. Kini, di pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menghadapi persoalan serupa. Beberapa waktu lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengungkapkan kemarahannya pada para menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan kebijakan menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19).
Kecuali ada revisi UU Kementerian yang merevisi syarat seseorang mjd menteri. Refly juga contohnya tak bisa jadi menteri bila UU nya direvisi dengan mamasukkan syarat : seseorang yang di berhentikan dari jabatan komisaris BUMN tidak bisa jd menteri. 😁
— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) July 6, 2020
Setidaknya, terdapat beberapa sektor kebijakan yang disoroti oleh sang presiden. Salah satunya adalah penyerapan anggaran di sektor kesehatan yang – menurut Jokowi – masih sangat minim meski telah tersedia jumlah anggaran yang besar.
Belum lagi, Jokowi juga menyoroti kebijakan bantuan sosial (bansos) yang perlu disalurkan bagi warga di tengah pandemi ini. Persoalan muncul akibat minimnya progress penyaluran bansos tersebut.
Di sisi lain, Jokowi juga memandang bahwa para menteri hanya bekerja seperti biasa meskipun krisis ekonomi masih menghantui Indonesia. Saking kesalnya, sang presiden sampai mempertanyakan apakah para menteri masih mempunyai perasaan terhadap situasi yang dihadapi masyarakat.
Ancaman reshuffle akhirnya menjadi senjata Jokowi untuk bersikap tegas pada para menterinya. Publik pun akhirnya tidak sedikit mulai membicarakan siapa yang akan di-reshuffle dan siapa yang akan menggantikan.
Akibatnya, nama Basuki Tjahaja Purnomo (BTP) atau Ahok mulai ramai dibahas kembali di media massa dan media sosial (medsos). Beberapa mempertanyakan apakah Ahok dapat menjadi bagian dari kabinet setelah reshuffle.
Meski kabar itu masih simpang siur, mengapa Jokowi bisa jadi membutuhkan Ahok di tengah pandemi Covid-19 ini? Lantas, mengapa nama Ahok kerap dimunculkan di publik ketika isu ramai muncul?
Kuatkan Jokowi?
Boleh jadi, munculnya wacana bahwa Ahok akan menjadi bagian Kabinet Indonesia Maju memiliki tujuan untuk memperkuat Jokowi sendiri. Pasalnya, sang presiden kini disebut-sebut mulai tidak percaya dengan menteri-menterinya di bawah bayang-bayang pandemi Covid-19.
Asumsi ini sejalan dengan konsep kekuatan presiden (presidential power) milik Richard Neustadt (1919-2003) – seorang profesor di Kennedy School of Government di Harvard. Konsep ini berfokus pada bagaimana presiden memperoleh dan menerapkan kekuatan yang dimilikinya.
Konsep ini turut dijelaskan lebih lanjut oleh George C. Edwards III dalam tulisannya yang berjudul Neustadt’s Power Approach to the Presidency. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa presiden memiliki pengaruh dengan meluaskan relasi-relasi yang dimilikinya.
Pada dasarnya, presiden juga harus menghadapi pusat-pusat kekuatan lain. Maka dari itu, melalui relasi yang dimiliki, presiden dapat memperluas pengaruhnya pada tempat-tempat kekuatan lain tersebut.
Semakin besar pengaruh yang dimiliki oleh seorang presiden terhadap relasi-relasinya, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki oleh presiden tersebut. Boleh jadi, Ahok yang selama ini dianggap dekat dengan Jokowi merupakan upaya dari Jokowi agar memperkuat kekuatannya dengan menempatkan relasi pengaruh di pemerintahan.
Ketika masih diisukan untuk menjadi pimpinan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi misalnya, Ahok disebut-sebut menjadi penghubung bagi pemerintahan Jokowi. Mengacu pada pendapat Arya Fernandes – peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dipilihnya Ahok bertujuan agar para elite politik masih menjalin hubungan dekat dengan pemerintah.
Boleh jadi, wacana pemilihan Ahok sebagai ganti dari reshuffle kabinet baru-baru ini memiliki tujuan agar Jokowi sebagai presiden tetap dapat memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap para menterinya. Apalagi, sang presiden kini mulai merasa tidak puas dengan kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Mungkin, Jokowi bisa saja merasa kehadiran Ahok di Kabinet Indonesia Maju dapat membantunya dalam menjalankan berbagai kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Bukan tidak mungkin, sang presiden merasa semakin menjadi lame duck – presiden yang pengaruhnya menurun akibat masa jabatan yang segera berakhir – dengan menganggap dihiraukan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang berkinerja lambat.
Meski Ahok dapat menjadi jawaban bagi Jokowi, bukan tidak mungkin Komisaris Utama (Komut) Pertamina dapat menjadi senjata yang berbalik pada sang presiden. Pasalnya, nama Ahok sendiri dianggap kontroversial dengan political gaffe (kesalahan politik) yang dimilikinya di masa lampau.
Salah satu kesalahan politik yang kerap menghantui politisi adalah Kinsley gaffe yang dicetuskan oleh jurnalis asal Amerika Serikat (AS) yang bernama Michael Kinsley. Konsep tersebut menjelaskan kesalahan ucap yang dilakukan oleh politikus meski ucapan tersebut mengandung kebenaran.
Kesalahan seperti ini pernah dilakukan oleh calon presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden. Kesalahannya kerap tak sengaja terlontar ketika mengomentari persoalan rasial di AS. Alhasil, media konservatif – seperti FOX News – kerap menyerang Biden dengan menganggapnya sebagai seorang rasis.
Gaffe seperti ini juga pernah dilakukan oleh Ahok beberapa tahun silam. Kala itu, gaffe tersebut sampai membawa Ahok divonis bersalah karena dianggap telah melakukan penistaaan agama. Bukan tidak mungkin, gaffe ini akan membawa dampak buruk pada pemerintahan Jokowi di masa mendatang.
Lantas, apabila Ahok memiliki gaffe yang bisa berdampak, mengapa namanya selalu muncul sebagai sosok yang didorong untuk menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Jokowi?
Tarik Perhatian Publik?
Nama Ahok memang kerap muncul ketika isu-isu yang ramai tengah dibahas dan menjadi pembicaraan publik. Soal pemilihan anggota-anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, nama mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut muncul kembali dalam diskursus publik.
Kali ini, nama tersebut kembali mencuat dengan beberapa media massa yang mulai mencantumkan nama Ahok di sejumlah artikel berita. Bukan tidak mungkin, nama Komut Pertamina ini dapat kembali memancing perhatian publik di tengah ramainya isu reshuffle kabinet.
Perhatian publik ini bisa jadi disebabkan oleh sebuah bias kognitif yang dikenal sebagai salience bias. Bias ini membuat seseorang untuk memberi perhatian lebih pada individu, kelompok, atau benda yang prominen.
Deborah H. Schenk dari New York University (NYU) dalam tulisannya yang berjudul Exploiting the Salience Bias in Designing Taxes menjelaskan bahwa bias ini dapat membuat seseorang lebih berfokus pada prominensi dan mengabaikan hal-hal yang less visible.
Dari sini, kemunculan nama Ahok bisa juga memiliki dampak lanjutan. Sebuah teori komunikasi yang dikenal sebagai hypodermic needle theory atau magic bullet theory menjelaskan bahwa berita-berita semacam ini yang ada di media dinilai memiliki dampak tertentu bagi para pembaca atau audiensnya.
Teori ini menjelaskan bahwa media sebagai pistol menembakkan sebuah ‘peluru ajaib’ – dalam hal ini pesan atau berita – yang dapat membuat publik terdampak. Bisa jadi, wacana bahwa Ahok dapat menjadi menteri di tengah ramainya isu reshuffle ini merupakan pesan yang menjadi ‘peluru ajaib’ dalam diskursus masyarakat.
Lagi pula, secara hukum, Ahok sendiri belum tentu dapat bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Alhasil, bukan tidak mungkin, isu ini hanya dimunculkan di tengah ramainya isu-isu lain, seperti buruknya perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia dan buruknya kebijakan penanganan pemerintah.
Namun, gambaran kemungkinan yang telah dijelaskan di atas belum dapat dipastikan kebenarannya. Mengenai apakah mungkin Ahok menjadi menteri, tentu hanya Jokowi dan beberapa orang saja yang mengetahuinya. Mari kita nantikan saja kapan nama Ahok muncul kembali menjadi buah bibir masyarakat. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
