Partai politik kerap dipersepsikan sebagai entitas yang memperburuk kualitas demokrasi. Ini terlihat dari gelombang deparpolisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Namun, apabila jeli melihat, tudingan sebagai benalu demokrasi sebenarnya lebih tepat disematkan kepada kelompok kepentingan dan relawan politik.
“Democracy is a very bad form of government … but all the others are so much worse.” – Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Britania Raya
Pada 17 September 1796, ada pernyataan menarik dari Presiden pertama Amerika Serikat (AS) George Washington yang sangat baik untuk direfleksikan. Pada kesempatan tersebut, Washington mengkritik keras partai politik (parpol) karena mengizinkan orang-orang licik, ambisius, dan tidak berprinsip untuk melawan kekuatan (suara) rakyat.
Apa yang dikemukakan Washington kemudian menjadi perdebatan yang kita sebut dengan meritokrasi. Ini adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasinya.
Dosen Kebijakan Publik di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Kishore Mahbubani menyebutkan bahwa meritokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan Singapura dalam membangun perekonomiannya.
Secara khusus, Mahbubani memperkenalkan singakatan MPH, yakni meritokrasi, pragmatisme, dan honesty atau kejujuran sebagai tiga kunci kesuksesan Singapura.
Baca Juga: Jokowi Wajib Contohi Meritokrasi Singapura
Seperti yang disebutkan Washington, persoalan meritokrasi kerap menjadi jantung kritik terhadap metode perekrutan kader partai politik. Kita misalnya akrab melihat parpol mengambil langkah praktis dengan merekrut artis untuk mendulang suara atau popularitas secara cepat.
Selaku mesin demokrasi, tentu sulit dibayangkan parpol akan berkontribusi memperkuat demokrasi apabila kaderisasi yang dilakukan tidak berdasarkan pada meritokrasi. Persoalan ini kemudian melahirkan masalah-masalah praktis, seperti korupsi dan buruknya kebijakan publik.
Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Juliari, Saatnya Bubarkan Parpol?, masalah tersebut kemudian melahirkan gelombang ketidakpuasan publik terhadap partai politik yang disebut dengan deparpolisasi. Tengah berkembang gagasan, apakah demokrasi dapat dijalankan tanpa partai politik, atau perannya ditekan seminimal mungkin.
Dalam menjawab pertanyaan apakah parpol masih dibutuhkan, Henrik Mueller dalam tulisannya Do we still need political parties? memberikan poin penting. Menurutnya, di luar berbagai kekurangannya, tanpa partai politik, negara akan terjebak dalam kebuntuan.
Tanpa adanya partai-partai besar yang mampu mengorganisir konsensus yang stabil, negara dinilai akan terjebak dalam kebuntuan berlarut terkait pengambilan kebijakan. Akan ada terlalu banyak kelompok kepentingan yang harus diakomodir.
Jika direfleksikan, jawaban Mueller akan membuat kita bertanya, apakah masalahnya terletak pada partai politik, atau justru pada kelompok kepentingan?
Fenomena Relawan Politik
Mengacu pada realisme politik (political realism), tujuan partai politik sebenarnya sangat sederhana, yakni memenangkan kontestasi pemilu, entah itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Persoalannya menjadi kompleks karena partai politik membutuhkan dukungan suara untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Nah, untuk mendapatkannya, parpol harus berlomba menarik simpati kelompok masyarakat. Sekarang coba bayangkan, berapa banyak kepentingan yang harus diakomodir partai politik?
Apabila kondisinya seperti Jepang atau negara-negara Skandinavia yang masyarakatnya homogen, mungkin akan ditemukan perbedaan kepentingan yang tidak terlalu beragam. Namun di Indonesia, negara yang begitu heterogen, terdapat terlalu banyak kepentingan yang harus dipikirkan.
Konteks ini persis seperti yang disebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di podcast Deddy Corbuzier ketika menyebut kondisi politik di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain, seperti Singapura.
“Ngurus 6 juta orang dengan ngurus 270 juta orang, ngurus satu pulau dengan 17 ribu pulau, ngurus yang banyak kungfunya aneh-aneh lagi, beda lah. Nggak adil juga [disamakan],” ungkap Luhut pada 7 Juli.
Yang menarik adalah, kelompok kepentingan tersebut sadar dirinya dibutuhkan dan memanfaatkan partai politik untuk mewujudkan kepentingannya. Konteks ini misalnya dapat dilihat pada fenomena relawan politik.
Bayangkan saja, kendati kontestasi Pilpres 2024 masih tiga tahun lagi, berbagai relawan politik secara gamblang telah terlihat. Pada 1 Juni, kita melihat deklarasi Ganjarist.
Ya, seperti namanya, kelompok ini hendak mengusung Ganjar Pranowo sebagai RI-1. Menurut mereka, Ganjar adalah sosok ideal untuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Jokowi Terjebak dalam Vetokrasi?
Lalu pada 22 Agustus, relawan politik yang tergabung dalam Sahabat Ganjar juga melakukan deklarasi. Ya, sekali lagi, mereka adalah pendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Yang lebih menarik, Sahabat Ganjar menjadi kelompok relawan pertama yang terlihat turun ke lapangan dengan memberikan sumbangan ke masyarakat.
Terbaru, Sahabat Ganjar membagikan ratusan paket sembako ke korban kebakaran di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.
“Kami atas nama relawan Sahabat Ganjar akan terus melakukan hal positif, membantu mereka yang membutuhkan,” ungkap Ketua Umum Sahabat Ganjar, Lenny Handayani pada 27 Agustus.
Tidak kalah dengan relawan Ganjar, relawan pendukung Jokowi-Prabowo Subianto (Jokpro) juga melakukan deklarasi pada 29 Agustus.
“Saya rasa ide Jokpro 2024 sangat bagus untuk beberapa tahun yang akan datang. Karena gagasan ini menyatukan 2 kubu yang berseberangan selama 10 tahun ini,” ungkap Koordinator Jokpro 2024 Regional Jawa Tengah, Ichrom Setiyo Wibowo.
Menurut Begog D. Winarso dalam tulisannya Nggege Mongso, relawan politik seperti Sahabat Ganjar dan Ganjarist sejak dini memunculkan diri karena takut ketinggalan kereta api dan ingin mencatatkan poin kepada Ganjar sejak awal. Jika Gubernur Jateng itu menjadi RI-1, mereka akan meminta imbalan atas jasanya, baik berupa jabatan ataupun proyek.
Analisis Winarso juga tergambar dalam komentar warganet di unggahan infografis PinterPolitik di Instagram terkait gerak cepat Sahabat Ganjar turun ke lapangan. Banyak yang berkomentar langkah tersebut merupakan investasi jabatan BUMN di masa depan.
Parpol seperti Kebo Ijo?
Secara khusus, fenomena yang disinggung Winarso disebut dengan spoils system. Ini adalah praktik ketika pemenang pemilu memberikan posisi kepada pendukungnya sebagai hadiah karena telah berjasa dalam menghantarkan kemenangan.
Istilah ini sendiri berasal dari frase “to the victor belong the spoils” yang pernah diungkapkan oleh Gubernur New York, William L. Marcy ketika Andrew Jackson terpilih sebagai Presiden AS dalam Pilpres 1829.
Pada Oktober 2020, fenomena spoils system jelas terlihat dengan ramainya berita soal relawan Jokowi yang meminta jabatan strategis di BUMN kepada Erick Thohir. Atas gamblangnya fenomena tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon turut mengaku terkejut karena yang menggerogoti Erick justru dari relawan Jokowi sendiri.
Baca Juga: Kecurangan Bayangi Pilpres 2024?
Akibat lumrahnya praktik spoils system dan tidak diterapkannya meritokrasi, tidak heran kemudian Francis Fukuyama dalam tulisannya Democracy and the Quality of the State menyebut Indonesia sebagai contoh negara demokrasi yang gagal membentuk pemerintahan yang berkualitas.
Menurut Fukuyama, lemahnya legitimasi pemerintahan di Indonesia terjadi karena tingginya tingkat klientelisme dan korupsi, serta tidak efektifnya pemberian layanan terhadap sebagian besar penduduk.
Kembali pada pertanyaan awal, mengacu pada ulasan yang ada, sekiranya tidak bijak menjadikan partai politik sebagai pesakitan atas buruknya kualitas pemerintahan ataupun demokrasi. Dalam konteks ini, situasi parpol mungkin dapat diibaratkan seperti nasib Kebo Ijo.
Karena dirinya yang memamerkan keris buatan Mpu Gandring, Kebo Ijo yang dituduh membunuh Tunggul Ametung. Kelompok-kelompok kepentingan seperti relawan politik mungkin adalah Ken Arok dalam kasus ini.
Sama dengan Kebo Ijo, partai politik adalah entitas yang berada di depan. Mereka yang dilihat publik, persis seperti Kebo Ijo yang memamerkan keris Mpu Gandring. Situasinya berbeda dengan kelompok kepentingan yang sering kali berada di belakang layar. (R53)
