HomeNalar PolitikRelawan Militan, Senjata Jokowi?

Relawan Militan, Senjata Jokowi?

“In volunteer politics, a builder can build faster than a destroyer can destroy.” ~ Morton Blackwell


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]ritik terkait hadirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Pro-Jokowi (Projo) yang digelar Senin (4/9) lalu, tak hanya dilontarkan oleh Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon, tapi juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Kedua tokoh yang memang berasal dari partai oposisi pemerintah ini, menilai kehadiran Jokowi di acara tersebut sebagai tindakan yang tak lazim. Keduanya pun mengingatkan Jokowi untuk tetap fokus pada tugasnya sebagai kepala negara, termasuk menyelesaikan semua janji-janji saat kampanye.

Seperti kita tahu, Projo merupakan salah satu kelompok pendukung Jokowi yang diakui ikut serta dalam menghantarkannya ke kursi kepresidenan. Relawan Projo memiliki status hukum sebagai organisasi massa (ormas) sejak Desember 2013 dan terbilang cukup militan, karena saat ini telah memiliki perwakilan di 34 provinsi dan 501 kabupaten. Namun relawan pendukung Jokowi bukan hanya Projo, tercatat ada 31 organisasi lain yang ikut memberi andil atas kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu. Bahkan salah satunya telah mendeklarasikan diri sebagai partai politik, yaitu Partai Indonesia Kerja (PIKA).

Kegelisahan Gerindra dan PKS akan kehadiran Jokowi di Rakernas, sedikit banyak memperlihatkan ‘ketakutan’ mereka akan kemungkinan Projo mencuri start dalam menghadapi tahun politik, yaitu 2018 dan 2019. Apalagi dalam pidatonya, Jokowi juga meminta relawannya untuk ikut serta ‘mengawal’ tahun yang kemungkinan besar akan membuat iklim politik Indonesia memanas. Walau Jokowi tidak secara terbuka menyatakan pencalonannya kembali, namun apakah kehadirannya memperlihatkan bahwa ia akan menggunakan suara relawan sebagai ‘senjata’ di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti?

Relawan Politik, Kekuatan Suara Rakyat

“Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber.” ~ Plato

Maraknya gerakan relawan politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) mungkin bukan fenomena baru di luar negeri, terutama Amerika Serikat (AS). Namun di Indonesia, menjamurnya relawan politik baru gencar terdengar ketika Pemilihan Presiden 2014 lalu, tepatnya saat masyarakat memiliki keinginan kuat untuk mengajukan Jokowi yang saat itu baru setahun menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, untuk maju sebagai presiden. Para pendukung ini pun mulai membuat kelompok-kelompok yang misinya sebenarnya sama, yaitu menyukseskan langkah Jokowi ke kursi kepresidenan.

Baca juga :  Berani Prabowo Buka Pandora Papers Airlangga?

Suara kelompok relawan ini, memang mau tak mau memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengkampanyekan calon presiden. Terutama karena sejak tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung layaknya sistem Pilpres di AS. Tak heran pula bila pada saat Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya juga telah memanfaatkan peran relawan dalam keberhasilannya merebut kursi presiden dari Megawati Soekarnoputri. Namun peran para relawan SBY, seperti Gerakan Pro SBY, Yudhoyono Pilihan Terbaik (Yupiter), SBY Women Fans Club, serta lainnya, tidak se-eksis dan masif layaknya kelompok relawan Jokowi saat ini.

Di AS sendiri, kekuatan masif gerilya relawan politik terutama di media sosial (medsos) diakui baru terjadi pada Pemilu 2004, yaitu saat Barack Obama mencalonkan diri sebagai presiden kulit hitam pertama di negara Paman Sam tersebut. Langkah Obama ini pula yang sepertinya menginspirasi, sehingga kemudian muncullah barisan buzzer yang dikendalikan para relawan Jokowi. Munculnya kesan ‘pencitraan’ Jokowi pun tak lepas dari gigihnya para relawan bergerilya menyebarkan informasi, serta upaya pelurusan informasi dan berita negatif dari lawan politik yang jumlah relawannya juga tak kalah banyak.

Di luar beroperasinya, para pengamat politik mengapresiasi kehadiran kelompok-kelompok relawan ini sebagai perkembangan demokrasi ke arah yang lebih positif. Mengapa? Karena munculnya relawan-relawan ini mengindikasikan adanya perluasan partisipasi politik masyarakat di luar dominasi oligarki partai politik (parpol) dalam memilih pemimpin negeri. Kehadiran mereka pun mengisyarakatkan meningkatnya kemelekan politik masyarakat dan sikap alturistisme (tindakan sukarela, tanpa imbalan) yang mampu berkontribusi dalam terciptanya perubahan.

Senjata Politik Jokowi di 2019?

“In politics a community of hatred is almost always the foundation of friendships.” ~ Alexis de Tocqueville

Walaupun dari 32 kelompok relawan Jokowi masih belum dapat dipastikan, namun kekuatan akar rumput (grassroot) ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi di Rakernas Projo, Jokowi juga telah menyatakan kalau urusan kampanye diserahkan pada para relawan, sehingga ia dan para menterinya bisa lebih fokus kerja. Pernyataan ini secara tak langsung diterjemahkan sebagai sinyal dimulainya ‘kerja’ para relawan Jokowi, ini pula yang kemungkinan besar menjadi pemicu munculnya kritik dan teguran dari para seteru pemerintah.

Sebagai sebuah ormas dan perkumpulan sipil, kelompok relawan memang belum memiliki peraturan maupun undang-undang yang secara pasti mengatur cara kerja mereka. Selain berada di luar struktur pemerintahan, kelompok relawan pun tidak bisa disamakan dengan parpol yang terikat dengan UU Pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun menurut Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, suatu kelompok yang bersifat partisan (terlibat dalam pemenangan kandidat) seharusnya juga ikut dalam regulasi yang mengatur tim kampanye atau tim sukses.

Baca juga :  Ridwan Kamil dan "Alibaba Way"

Artinya, kelompok-kelompok itu harus transparan dan akuntabel mengenai susunan pengurus serta metodologi yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Laporan keuangan juga mesti transparan dan akuntabel serta diaudit oleh akuntan independen, termasuk batas sumbangan dan belanjanya. Pengaturan ini tentu diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang menancapkan kepentingannya dengan memberi modal untuk keuntungan pribadi. Sebab jika ini tidak diatur, relawan bisa menjadi arena baru tempat oligarki menginvestasikan modalnya dan menyamarkan kepentingan-kepentingannya.

Hal yang sama juga disampaikan Peneliti LIPI, Siti Zuhro. Ia menilai peran relawan yang ada saat ini cenderung dibentuk untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang dilakukan relawan saat ini dalam kontestasi demokrasi pada akhirnya sama saja dengan parpol. Maraknya kelompok relawan memang menggembirakan, namun dibalik itu akibat belum adanya regulasi dan aturan kerjanya, kelompok ini pada akhirnya pun hanya menjadi topeng untuk mencari keuntungan semata. Buktinya, setelah Jokowi berhasil menaiki jabatan Presiden, 16 aktivis relawannya dinobatkan sebagai komisioner di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, Titi juga melihat sistem relawan politik di Indonesia berbeda dengan AS. Di negara adidaya tersebut, walaupun relawan ikut mengupayakan kemenangan calon presiden, namun mereka tidak punya komunikasi yang intens dengan kandidatnya. Sementara di Indonesia, komunikasi yang terjalin terlihat sangat intens. Ini terlihat dari bagaimana Jokowi maupun lawan politiknya, Prabowo Subianto, selalu hadir di acara-acara yang digelar para relawannya. Hubungan yang cair ini, tentu saja menumbuhkan keterikatan yang kuat dan membuat para relawan lebih semangat, lebih militan.

Berbeda dengan Prabowo, di Pilpres nanti Jokowi tentu banyak dimanfaatkan dengan posisinya sebagai pertahana. Walaupun pihak Gerindra mengaku memiliki lebih banyak, namun isu-isu yang dijual mungkin akan lebih sedikit dibandingkan Jokowi. Di samping itu, 32 kelompok relawan yang telah mengakar ke seluruh provinsi pun bisa menjadi ‘senjata’ untuk bernegosiasi dengan parpol pendukungnya. Sekarang tinggal bagaimana Jokowi nantinya memaksimalkan dukungan solid yang telah digenggamnya ini. Karena bila salah langkah, para relawan ini tentu dapat berubah menjadi bumerang bagi dirinya. (R24)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Kok Megawati Gak Turun Gunung?

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya? 

Berani Prabowo Buka Pandora Papers Airlangga?

Ramai-ramai bicara soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang disertai dengan protes di media sosial, tiba-tiba juga ramai pula banyak akun men-share kembali kasus lama soal nama dua pejabat publik – Airlangga Hartarto dan Luhut Pandjaitan – yang di tahun 2021 lalu disebut dalam Pandora Papers.

“Sekolam” Ahok, Kesaktian Anies Luntur?

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

Siasat Prabowo Akui Sengketa LCS

Pemerintahan Prabowo disorot karena ‘akui’ klaim tumpang tindih LCS dalam joint statement Tiongkok. Mungkinkah ada siasat strategis di baliknya?

Rahasia Triumvirat Teddy, AHY, dan Hegseth?

Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpangkat mayor. Kiranya, terdapat rahasia tertentu di balik kesamaan itu yang dapat mendukung support dalam dimensi tertentu ke pemerintahan masing-masing. Mengapa demikian?

Anies Di-summon PKS!

Ahmad Syaikhu in a battle against Dedi be like, “I summon Anies Baswedan!”  #Anies #AniesBaswedan #PilkadaJawaBarat #AhmadSyaikhu #IlhamHabibie #PKS #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Betulkah Jokowi Melemah? 

Belakangan mulai muncul pandangan bahwa pengaruh politik Jokowi kian melemah, hal tersebut seringnya diatribusikan dengan perkembangan berita judi online yang kerap dikaitkan dengan Budi Arie, dan kabar penangguhan jabatan doktor Bahlil Lahadalia, dua orang yang memang dulu disebut dekat dengan Jokowi. Tapi, apakah betul Jokowi sudah melemah pengaruhnya? 

Masihkah Prabowo Americans’ Fair-Haired Boy?

Dua negara menjadi tujuan utama Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya pasca dilantik sebagai presiden: Tiongkok dan Amerika Serikat.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...