Sengkarut hasil Quick Count dalam Pilpres 2019 kali ini memunculkan gelombang ketidakpercayaan yang cukup masif terhadap lembaga survei. Bisa jadi, Pilpres kali ini adalah pertaruhan legitimasi bagi eksistensi mereka dalam konteks demokrasi di Indonesia.
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]esta demokrasi telah terlaksana pada 17 April kemarin. Apresiasi pun datang dari banyak pihak, termasuk media-media internasional yang menyebut bahwa Pemilu 2019 kali ini cukup berhasil, meskipun merupakan pemilu yang rumit karena dilaksanakan serentak.
Banyak juga kejutan-kejutan yang hadir dalam pemilu kali ini. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah hasil quick count atau hitung cepat yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei.
Dalam beberapa hasil quick count tersebut, disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul dalamkontestasi Pilpres ini dengan perolehan sekitar 54 hingga 55 persen suara.
Sedangkan rivalnya, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya memperoleh 44 hingga 45 persen suara.
Namun, hal itu tak serta merta membuat panas-panas Pilpres berakhir. Para elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta para simpatisan maupun pendukung pasangan capres-cawapres nomor 02 tidak percaya pada hasil hitung cepat tersebut.
Menurut Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, quick count yang menunjukkan keunggulan sementara paslon 01 adalah bentuk provokasi.
Hal serupa juga disampaikan oleh sang capres sendiri, Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa lembaga survei telah melakukan penggiringan opini dan bekerja pada salah satu pihak di Pilpres kali ini.
Sementara itu di tempat terpisah, Capres nomor urut 01 Jokowi juga turut menyampaikan jumpa pers terkait hasil quick count ini. Uniknya, sang petahana tak terbawa euforia kemenangan yang ditujukan pada dirinya dan malah meminta para pendukungnya menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Meskipun media tengah menyoroti beda sikap kedua capres ini, namun ada satu narasi menarik yang terlihat mirip diantara keduanya, yakni tunggu hasil perhitungan resmi KPU dan jangan buru-buru percaya dengan hasil hitung cepat yang ada. Lalu apa sesungguhnya makna dibalik sikap kedua kandidat tersebut? Mungkinkah Pilpres kali ini akan menjadi pertaruhan legitimasi bagi eksistensi lembaga-lembaga survei di Indonesia?
Jebakan Shy Trumper
Dalam Pilpres di Amerika Serikat (AS) tahun 2016, terdapat fenomena yang menarik di mana perhitungan lembaga-lembaga survei meleset dalam memprediksikan kemenangan Hillary Clinton.
Pada awalnya, hampir seluruh survei di Negeri Paman Sam tersebut sebelumnya mengunggulkan sosok mantan senator asal New York itu. Bahkan, keunggulan Hillary atas Trump diprediksi terpaut jauhmencapai angka di atas 5 persen.
Ada pula lembaga yang memprediksi kemenangan Hillary dengan persentase cukup besar. Salah satunya adalah The New York Timesyang memprediksi kesempatan menang Hillary mencapai 91 persen. Juga ada prediksi dariPrinceton Election Consortium yang bahkan memprediksi kemenangan Hillary mencapai 99 persen.
Namun sayang, tanggal 8 November 2016 akhirnya menjadi tanggal berkabung bagi para pendukung Hillary. Satu-satunya kandidat calon presiden AS perempuan ini harus menyerah pada kemenangan rivalnya, Donald Trump.
Berkaitan dengan hasil survei, ada yang menarik dari penyebab kekalahan Hillary ini. Salah satunya adalah adanya fenomenashy Trumper. Fenomena ini terjadi ketika “secret Trump vote” muncul sebagai suara penentu dalam pemilu.
bikin exit poll ya? kl diumumkan ke publik sebut lembaga atau orang penanggung jawabnya kl beritikad baik. jangan lupa akurasi quick count di atas exitpoll.
— saiful mujani (@saiful_mujani) April 17, 2019
Fenomena shy Trumper ini adalah kondisi di mana banyak pemilih yang tidak ingin memberi tahu pihak lain bahwa mereka mendukung dan memberikan suara untuk Trump. Hal ini berkaitan dengan sikap kontroversial Trump selama masa kampanye .
Fenomena shy Trumper ini juga menjadi salah satu penanda bahwa masyarakat AS tengah “menipu” lembaga pollster di mana banyak dari responden mengkatakan kepada pollster bahwa Hillary lah yang mereka pilih. Padahal, dalam faktanya, para pemilih ini mendukung Trump. Fenomena itulah yang kemudian meyebabkan banyak lembaga pollster disorot habis-habisan di AS pasca Pilpres 2016.
Sebenarnya, fenomena shy Trumper ini sangat umum terjadi dalam proses surveidi negeri Paman Sam tersebut. Teori yang menjelaskan fenomena ini dikenal dengan istilah Bradley Effect.
Efek ini berasal dari fenomena di tahun 1980-an, ketika kandidat gubernur California Tom Bradley yang merupakan kandidat kulit hitam diprediksi unggul dalam pemilu, namun akhirnya harus kalah. Hal ini terjadi karena pemilih menyembunyikan preferensi pilihan mereka dari lembaga survei.
Lalu, mungkinkah ada jebakan shy Trumper ini dalam konteks quick count di Pilpres kali ini? Jika melihat respon dari pihak 01 yang juga enggan buru-buru mengiyakan hasil pollster yang ada, mungkin jebakan ini patut untuk diwaspdai. Oleh karenanya, petahana sendiri pun memilih sikap hati-hati dengan hasil quick count yang ada.
Mengingat bahwa lembaga survei bukanlah Oracle (peramal wanita dalam film The Matrix) yang mampu memprediksi kemenangan secara mutlak, secara ilmiah pun lembaga-lembaga ini juga bisa saja salah.
Hal ini juga sempat disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam forum ILC yang mengatakan betapa sulitnya menebak siapakah kandidat yang akan memenangkan Pilpres ini. Ia juga sempat menyinggung potensi kondisi yang disebut tera incognita atau kondisi yang belum terpetakan atau terdokumentasikan.
Oleh karenanya, penting untuk memastikan lembaga negara sekelas KPU mengumumkan secara resmi hasil Pilpres kali ini. Selain itu, sebaiknya para pendukung 01 juga tak terlalu termakan euforia yang mungkin saja bisa menjebak.
Delegitimasi Lembaga Survei?
Sementara kubu petahana terlihat berhati-hati menanggapi hasil quick count yang telah dirilis, hal yang berbeda ditunjukkan oleh kubu oposisi.
Jika dilihat, kubu oposisi konsisten dengan tetap menguatkan narasi ketidakpercayaan terhadap lembaga survei.
Jika melihat tren di AS saja, Trump juga konsisten menggunakan narasi hasil survei adalah “fake news”. Secara mengejutkan, narasi tersebut juga cukup mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang hasil jajak pendapat di negeri Paman Sam tersebut.
Selain itu, adanya gelombang delegitimasi lembaga survei yang sedang membesar akhir-akhir ini juga seolah semakin mempersempit tingkat kepercayaan publik terhadap eksistensi lembaga survei.
Benar, ini memang pertaruhan kredibilitas lembaga survei dan pribadi.
Dulu pas pemilu 2009 juga ada yg nantang2 saya dan @LSI_Lembaga Akhirnya lembaga yg menantang kami malah terkena tuahnya sendiri. Ini arsip berita lama: https://t.co/6zSKGNK7Ge https://t.co/8N9nCaYMFB
— Burhan Muhtadi (IG: Burhanuddin Muhtadi) (@BurhanMuhtadi) April 19, 2019
Dalam konteks ini, Burhan juga pernah mengingatkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap data-data faktual atau objective truth dari lembaga survei ini kurang terlalu penting dibandingkan dengan emotional truth di mana masyarakat akan lebih mudah termakan pada hal-hal yang bersifat emosi ketimbang yang bersifat data.
Hal ini sejalan dengan pendapat Eyal Winter, profesor dari University of Leicester yang mengatakan bahwa memilih adalah tindakan yang irasional dan emosi seringkali menang. Sehingga, sangat masuk akal jika eksistensi lembaga survei mulai banyak diragukan.
Dalam konteks politik di Indonesia, realitas ini bermula ketika pada Pilpres 2014 lalu mungkin menjadi saat-saat ketika lembaga-lembaga survei mulai disorot.
Kala itu, 4 lembaga survei yakni Puskaptis, LSN, IRC, dan JSI, dilaporkan ke polisi karena mengeluarkan hasil hitung cepat memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, berbeda dengan hasil lembaga survei lain yang memenangkan Jokowi-JK.Publikasi itu sempat membuat masyarakat terpecah, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait netralitas lembaga-lembaga tersebut.
Sedangkan dalam beberapa Pemilu terakhir, beberapa pollster juga sempat salah memprediksikan kemenangan kandidat yang bertarung dalam beberapa Pilkada.
Di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, lembaga-lembaga survei seperti Media Survei Nasional (Median), Saiful Mujani Research Center (SMRC), dan Charta Politika memprediksi suara Anies di bawah angka 50 persen.
Di Jawa Barat, perolehan suara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang sebelumnya diprediksi hanya mendapatkan sekitar 7 persen saja, namun mampu menduduki peringkat kedua suara terbanyak
Di Jawa Tengah, pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah meskipun kalah, tetapi mendapatkan jumlah suara yang cukup tinggi, bahkan meningkat jauh dibandingkan hasil survei beberapa lembaga.
Dalam konteks Pilpres kali ini, dengan realitas tersebut, baik kubu 01 maupun 02 memang tak terlalu ingin mengambil risiko dalam mempercayai hasil quick count yang ada. Mengingat hal tersebut cukup berisiko seiring dengan membesarnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga survei hari ini.
Oleh karenanya, pada akhirnya, quick count kali ini merupakan pertaruhan bagi lembaga-lembaga survei yang ada. Jika prediksi mereka memang meleset dari hitung real KPU karena maraknya fenomena setara shy Trumper, mungkin saja tamatlah riwayat mereka pasca pesta demokrasi kali ini. (M39)