HomeNalar PolitikPutin dan Siasat Cultural Colonization

Putin dan Siasat Cultural Colonization

Kecil Besar

Topik kultural merupakan salah satu isu yang cukup terpinggirkan dari perdebatan dalam konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Padahal, isu kultural ini penting untuk dilihat dalam konteks pemaknaan landasan konflik serta kondisi masyarakat global yang memang telah dikuasai oleh globalisasi dalam 3 dekade terakhir. Ini juga terkait publikasi tulisan Vladimir Putin yang menyebut cultural bond sebagai argumentasi pembenaran relasi masyarakat Rusia dan Ukraina. I mean, Mikhail Gorbachev yang jadi tonggak keruntuhan Soviet saja punya ayah berdarah Rusia dan ibu berdarah Ukraina. So, yeah.


PinterPolitik.com

“What colonialism does is cause an identity crisis about one’s own culture”.

::Lupita Nyong’o, Aktris berdarah campuran Meksiko-Kenya::

Konteks kultural ini penting untuk dilihat karena konflik yang terjadi di Ukraina sebetulnya melibatkan dua garis arus budaya sebagai bangun nilai dan norma yang nyatanya juga berbenturan di belakang konflik ini.

Arus pertama adalah yang dibawa oleh Putin. Dalam tulisan 5000 kata yang ditulisnya dan dipublikasikan di website Kremlin pada tahun 2021 lalu dengan judul On the Historical Unity of Russians and Ukrainians, Putin menggambarkan masyarakat Rusia, Ukraina dan Belarusia sebagai satu kesatuan masyarakat yang dipersatukan secara historis di bawah triune Russian nation atau negara-negara Rusia.

Kesatuan masyarakat ini berbagai tradisi kultural, keyakinan, dan kemiripan bahasa. Putin juga secara panjang lebar menjelaskan bagaimana identitas kultural ini menjadi warisan bersama yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan orang Rusia, Ukraina dan Belarusia, mulai dari kesusasteraan, hingga konteks norma dan nilai yang ada di masyarakat. Arus pertama inilah yang coba dibawa Putin sebagai rasionalisasi atas tindakan menginvasi Ukraina.

Sedangkan arus kedua adalah globalisasi budaya Barat di Ukraina. Jelas bahwa demokrasi liberal, serta nilai-nilai dan norma Barat sangat kuat mempengaruhi masyarakat Ukraina. Ada Pemilu. Lalu keterbukaan ekonomi dan kebebasan berekspresi dengan segala bumbu demokrasi liberal Barat di belakangnya sedikit banyak telah mentransformasi masyarakat Ukraina.

Tentu pertanyaan lanjutannya adalah benarkah benturan arus budaya dan keyakinan itu menjadi semacam lahan showcase upaya kolonialisasi budaya? Manakah yang paling mendapatkan pembenarannya: arus budaya Putin atau globalisme Barat?

Cultural Colonization: Musuh dan Dominasi

Bicara soal budaya sebagai intisari dari konflik sebetulnya bukan tanpa alasan. Pasalnya, isu kultural selalu berkaitan dengan konflik. Apalagi, konflik terjadi karena relasi antar manusia, sementara budaya mempengaruhi bagaimana kita mem-framing, menyalahkan, memberikan istilah tertentu, atau memandang keluaran atau hasil dari konflik tertentu. Bahkan pada titik tertentu, faktor kultural selalu melekat pada konflik.

Baca juga :  Saga Para Business-Statesman

Ini karena masalah kultural kerap berkaitan dengan identitas. Budaya menjadi bagian yang melekat dari identitas seseorang. Persoalannya kemudian menjadi menarik jika melihat rata-rata konflik yang menempatkan identitas tersebut sebagai warna utamanya. Benturan identitas di sini kemudian menjadi pembenaran narasi benturan peradaban, misalnya yang ditulis oleh ahli politik asal Amerika Serikat, Samuel P. Huntington.

Sekalipun pijakan Huntington kerap direlasikan dengan benturan berbasis agama, namun sebenarnya peradaban yang dimaksud di sini juga berkaitan dengan budaya – termasuk turunan-turunannya, mulai dari bahasa, nilai, norma, dan lain sebagainya.

Persoalannya adalah bahwasanya konflik hampir pasti menempatkan satu pihak sebagai yang dominan, dan yang lain sebagai yang inferior. Tak jarang, relasi dominasi inilah yang berbuah pada apa yang disebut sebagai cultural colonization atau kolonisasi budaya. Ini adalah kondisi yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai hegemoni kultural.

Cultural colonization memang kerap berbicara soal relasi yang tidak seimbang antara peradaban atau civilization yang satu dengan yang lain. Menariknya, jika merunut Oxford English Dictionary, referensi tentang cultural colonization atau cultural imperialism telah ada sejak tahun 1921 yang dengan spesifik menyebutkan “cultural imperialism of the Russians”. Yes, the Russian alias orang-orang Rusia.

Entah kebetulan atau tidak, nyatanya bentukan narasi kolonialisasi budaya itu memang pada akhirnya identik dengan manuver Rusia. Terkait hal ini, G. Doug Davis dan Michael O. Slobodchikoff dalam buku mereka yang berjudul Cultural Imperialism and the Decline of the Liberal Order: Russian and Western Soft Power in Eastern Europe menyebutkan bahwa kolonisasi budaya memang terjadi di negara-negara Eropa Timur. Dan seperti sudah disinggung sebelumnya, melibatkan 2 arus: Barat vs Rusia.

Bahkan Rusia disebut menggunakan cultural similarities atau kemiripan budaya untuk memaksimalkan pertarungan perebutan pengaruh budaya ini. Negara-negara yang menjadi arena mulai dari Ukraina hingga Yunani.

Baca juga :  Nadir Pariwisata: Kita Butuh IShowSpeed

Dengan demikian, kolonialisasi berbasis budaya ini akan menjadi pemandangan utama dalam konflik-konflik yang akan datang, utamanya yang melibatkan Rusia. Memang, harus diakui bahwa persoalan politik ada pada tataran teratas. Namun, jangan lupakan bahwa hampir semua aspek kehidupan manusia berakar dari budaya.

Benturan Lawan Globalisasi

Efek cultural colonization ini kemudian mendapatkan narasi yang lebih besar ketika dihadapkan pada globalisasi. Istilah terakhir kerap diidentikkan dengan perubahan besar-besaran yang terjadi dalam relasi sosial-ekonomi masyarakat internasional.

Ini adalah kondisi ketika saling ketergantungan antar negara maupun antar masyarakat dari negara yang satu dengan negara yang lain, menjadi sangat tinggi. Konteks saling ketergantungan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari ekonomi, kebudayaan, sains dan teknologi, serta aspek-aspek lainnya.

Globalisasi juga membawa nilai dan norma tertentu yang kemudian diterima sebagai “nilai dan norma global”. Untuk beberapa lama, nilai dan norma peradaban Barat sering dianggap sebagai nilai dan norma global. Supremasi hukum, pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil, lalu penghormatan yang tinggi terhadap HAM, kebebasan berekspresi yang dilindungi secara penuh, dan lain sebagainya menjadi beberapa poin nilai dan norma yang dianggap penting tersebut.

Akibatnya, ketika globalisasi terjadi, banyak peradaban lain yang kemudian dianggap inferior dan harus menerima nilai-nilai yang dibawa oleh arus masyarakat global tersebut. Globalisasi pada akhirnya akan menjadi alat terjadinya kolonialisme kultural, di mana nilai-nilai dan norma Barat akan berusaha ditanamkan menjadi bagian dari tatanan masyarakat di seluruh dunia.

Persoalannya, tidak semua budaya atau kepemimpinan budaya membiarkan fenomena ini terjadi begitu saja. Akan ada resistensi dan akan ada pula benturan yang terjadi. Apa yang terjadi di Ukraina – dalam kaca mata garis keseluruhan pemikiran Putin dan tulisannya – adalah gambaran benturan tersebut. Ukraina jelas telah mendapatkan pengaruh budaya Barat lewat demokrasi, liberalisasi ekonomi, dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, memang masalah antara Ukraina dan Rusia punya level analisis yang lebih tinggi dibanding sekedar isu politik dan keamanan. Lebih daripada itu, ini memang soal budaya dan mana peradaban yang lebih dominan. (S13)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Return of the Wolf Warrior?

Retorika internasional Tiongkok belakangan mulai menunjukkan perubahan. Kira-kira apa esensi strategis di baliknya? 

Prabowo’s Revolusi Hijau 2.0?

Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan memimpin revolusi hijau kedua di peluncuran Gerina. Mengapa ini punya makna strategis?

Cak Imin-Zulhas “Gabut Berhadiah”?

Memiliki similaritas sebagai ketua umum partai politik dan menteri koordinator, namun dengan jalan takdir berbeda, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Zulkifli Hasan (Zulhas) agaknya menampilkan motivasi baru dalam dinamika politik Indonesia. Walau kiprah dan jabatan mereka dinilai “gabut”, manuver keduanya dinilai akan sangat memengaruhi pasang-surut pemerintahan saat ini, menuju kontestasi elektoral berikutnya.

Indonesia Thugocracy: Republik Para Preman?

Pembangunan pabrik BYD di Subang disebut-sebut terkendala akibat premanisme. Sementara LG “kabur” dari investasinya di Indonesia karena masalah “lingkungan investasi”.

Honey Trapping: Kala Rayuan Jadi Spionase

Sejumlah aplikasi kencan tercatat kerap digunakan untuk kepentingan intelijen. Bagaimana sejarah relasi antara spionase dan hubungan romantis itu sendiri?

Menguak CPNS “Gigi Mundur” Berjemaah

Fenomena undur diri ribuan CPNS karena berbagai alasan menyingkap beberapa intepretasi yang kiranya menjadi catatan krusial bagi pemerintah serta bagi para calon ASN itu sendiri. Mengapa demikian?

It is Gibran Time?

Gibran muncul lewat sebuah video monolog – atau bahasa kekiniannya eksplainer – membahas isu penting yang tengah dihadapi Indonesia: bonus demografi. Isu ini memang penting, namun yang mencuri perhatian publik adalah kemunculan Gibran sendiri yang membawakan narasi yang cukup besar seperti bonus demografi.

Anies-Gibran Perpetual Debate?

Respons dan pengingat kritis Anies Baswedan terhadap konten “bonus demografi” Gibran Rakabuming Raka seolah menguak kembali bahwa terdapat gap di antara mereka dan bagaimana audiens serta pengikut mereka bereaksi satu sama lain. Lalu, akankah gap tersebut terpelihara dan turut membentuk dinamika sosial-politik tanah air ke depan?

More Stories

Indonesia Thugocracy: Republik Para Preman?

Pembangunan pabrik BYD di Subang disebut-sebut terkendala akibat premanisme. Sementara LG “kabur” dari investasinya di Indonesia karena masalah “lingkungan investasi”.

It is Gibran Time?

Gibran muncul lewat sebuah video monolog – atau bahasa kekiniannya eksplainer – membahas isu penting yang tengah dihadapi Indonesia: bonus demografi. Isu ini memang penting, namun yang mencuri perhatian publik adalah kemunculan Gibran sendiri yang membawakan narasi yang cukup besar seperti bonus demografi.

Aguan dan The Political Conglomerate

Konglomerat pemilik Agung Sedayu Group, Aguan alias Sugianto Kusuma, menyiapkan anggaran untuk program renovasi ribuan rumah.