HomeHeadlinePSI, Sebatas Incar Wakil Menteri?

PSI, Sebatas Incar Wakil Menteri?

Meskipun PSI sudah menyatakan dukungan sejak 2022 lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan belum ada komunikasi politik resmi terkait dukungan PSI itu kepada Ganjar Pranowo menjelang Pilpres 2024. Lantas, apakah PSI akan merubah arah dukungan mereka?


PinterPolitik.com

“Hanya keledai yang akan jatuh ke lubang yang sama”.

Dalam acara pelatihan juru kampanye tim pemenangan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang digelar PDIP, tidak ada PSI dalam daftar partai politik (parpol) yang ikut serta.

PDIP tak memasukkan PSI ke dalam daftar parpol yang akan mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti. Partai berlambang banteng moncong putih itu mengatakan masih menunggu sikap resmi dari PSI.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan belum ada sikap resmi dari PSI yang disampaikan kepada PDIP terkait dukungan kepada Ganjar seperti yang pernah mereka sampaikan pada 2022 lalu.

Sejauh ini Hasto menyatakan hanya PPP dan Partai Hanura yang sudah secara resmi menyatakan dukungan kepada Ganjar.

Sebelumnya, PSI menyatakan dukungan kepada Ganjar lewat hasil rembuk rakyat yang diadakan pada Februari 2022 lalu.

Rembuk rakyat adalah mekanisme PSI menjaring nama-nama calon presiden untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

pdip risih sama psi

Deklarasi dukungan kepada Ganjar oleh PSI itu kemudian sedikit memantik perselisihan antar dua partai berwarna merah tersebut. Pasalnya, saat itu Ganjar belum secara resmi dicalonkan oleh PDIP.

Hingga pada akhirnya PSI meminta maaf dan menjelaskan maksud dari deklarasi dukungan itu kepada PDIP karena dianggap melangkahi PDIP yang merupakan partai tempat Ganjar bernaung.

Menariknya, ketika Ganjar sudah resmi ditunjuk sebagai bacapres dari PDIP, PSI justru belum melakukan komunikasi politik dan menyatakan sikap secara resmi untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu.

Grace Natalie sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI beralasan masih menunggu arahan resmi dari Presiden Jokowi terkait calon yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Padahal, Presiden Jokowi bukan merupakan kader dari PSI yang berarti dia juga tidak perlu memberi arahan langsung kepada PSI.

Atas dasar itu, PDIP sempat menyindir jika PSI hanya mendompleng elektabilitas Ganjar yang pada saat itu sedang tinggi untuk mempromosikan partainya.

Strategi yang dilakukan PSI ini kiranya tak jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu ketika mereka memutuskan untuk mendukung Jokowi di periode keduanya.

Baca juga :  Tak Ada Megawati, Hanya Jokowi

Lalu, mengapa PSI masih mengulang strategi yang sama saat Pemilu 2019 lalu?

Tidak Belajar Dari Kesalahan?

Sindiran PDIP terkait strategi PSI yang hanya ingin mengekor elektabilitas seorang tokoh yang sedang tinggi dan bukan merupakan kader partainya untuk mempromosikan partai mereka biasa disebut dengan efek ekor jas (coattail effect).

Sejatinya, strategi efek ekor jas bukan sesuatu yang tabu dan asing dalam dunia politik.

Djyadi Hanan dalam tulisannya yang berjudul Efek Ekor Jas menjelaskan bahwa seorang calon presiden atau presiden dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada parpol yang mengusungnya.

Salah satunya contohnya saat Pemilu 2008 di Amerika Serikat (AS). Partai Demokrat saat itu menang telak saat mengusung Barack Obama yang secara elektabilitas sedang naik sebagai calon presiden AS.

Sedangkan, untuk contoh coattail effect yang terjadi di Indonesia adalah saat PDIP memutuskan untuk mencalonkan Jokowi pada Pemilu 2014 saat elektabilitasnya sedang tinggi. Karena hal itu, PDIP pun akhirnya meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2014.

Namun, berbeda dengan kemenangan di periode pertamanya yang membuat publik menilai akan adanya Jokowi effect di periode kedua, belakangan ternyata terdapat adanya indikasi baru yang berbeda.

Ramlan Surbakti dalam tulisannya yang berjudul Efek Ekor Jas Yang Tak Berpengaruh menyatakan, ternyata efek ekor jas yang sempat dirasakan pada periode pertama Jokowi tak berpengaruh signifikan di periode kedua.

PSI sebagai salah satu parpol yang mendukung Jokowi di periode kedua saat itu pun tak merasakan efek ekor jas dari pencalonan Jokowi. Alhasil, PSI tak bisa menembus parlemen dengan perolehan suara yang hanya 1,8 persen.

Ramlan menambahkan ada dua faktor yang tampaknya menjadi penyebab efek ekor jas tak terasa signifikan di periode kedua Jokowi.

Pertama, sistem pemilu proporsional terbuka yang candidate-centered atau berpusat pada calon untuk memilih anggota DPR RI.

Kedua, parpol peserta pemilu yang tidak melakukan kampanye untuk menyampaikan kebijakan publik yang akan diperjuangkan untuk mendukung pasangan capres-cawapres yang diusulkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menandakan bahwa parpol seperti PSI harus berbenah untuk menghasilkan kader terbaik demi bisa bersaing tanpa harus mengandalkan efek ekor jas tokoh diluar partai. Dengan kata lain, efek ekor jas ini hanya temporer, atau bahkan ilusif.

Baca juga :  “Parcok” Kemunafikan PDIP, What's Next?

Lantas, jika sebenarnya strategi efek ekor jas PSI di Pemilu 2019 gagal, kenapa PSI terkesan mengulang hal itu di Pemilu 2024? Apa yang sebenarnya hendak dicapai PSI?

psi gabung koalisi besar

PSI Pragmatis?

Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang mengatakan masih menunggu arahan Jokowi terkait dengan dukungan dalam pilpres kiranya mencerminkan sikap pragmatis PSI.

George R. Knight dalam bukunya yang berjudul Issues and Alternatives in Educational Philosophy menjelaskan salah satu ciri pragmatisme adalah apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi.

Sejalan dengan itu, Sumartono dalam publikasinya yang berjudul Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis menjelaskan jika pragmatisme tidak mengenal adanya kebenaran mutlak, karena kebenaran ditentukan oleh kemanfaatan.

Bahkan, Wiliam James yang merupakan seorang filsuf dari AS juga menjelaskan bahwa konsep pragmatisme adalah logika atau pandangan individu dalam melakukan suatu hal dengan menghitung keuntungan yang akan di dapat.

Berkaca dari penjelasan di atas, PSI tampaknya masih mencoba untuk melihat berbagai probabilitas dari semua calon yang akan menguntungkan mereka.

Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, PSI tampaknya kembali coba mengekor kandidat yang mempunyai elektabilitas yang tinggi.

Harusnya, kegagalan PSI untuk menembus parlemen pada Pemilu 2019 yang hanya berharap Jokowi effect harusnya membuat partai dengan branding “partainya anak muda” ini melakukan evaluasi dan perubahan strategi menjelang Pemilu 2024.

Namun uniknya, sebagai parpol yang masih tergolong baru dalam kancah perpolitikan nasional, PSI tampaknya tidak mencerminkan hal itu. PSI seolah tidak serius untuk menyiapkan kader mereka masuk ke dalam parlemen.

Meskipun mereka tidak berhasil masuk parlemen, PSI seakan nyaman sebagai salah satu parpol yang dekat dengan lingkaran kekuasaan dan kini menempatkan kadernya sebagai salah satu wakil menteri dalam pemerintahan.

Ditambah, menjelang Pemilu 2024 ini PSI ditinggal beberapa kader terbaiknya, yakni Tsamara Amany, Victor Sianipar, Azmi Abubakar, Sunny Tanuwidjaja, Surya Tjandra, dan Rian Ernest.

Mungkin saja PSI berpandangan lebih baik untuk mereka mengamankan posisi di lingkaran kekuasaan karena dengan kader terbaiknya saja dalam Pemilu 2019 sulit bagi mereka untuk menembus parlemen.

Namun, analisis di atas hanya sebatas interpretasi semata. Yang jelas, penting bagi PSI untuk melakukan perubahan agar masuk dalam parlemen dan bisa menyuarakan berbagai keresahan anak muda yang memang menjadi target suara mereka. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?