Ketua Umum PSI Grace Natalie mengakui kekalahan partainya dalam Pemilu 2019 usai berbagai hasil quick count menunjukkan PSI tidak lolos parliamentary threshold.
PinterPolitik.com
“They so irrational. They don’t wanna patch it up. They wanna mash it up,” – Drake, penyanyi rap asal Kanada
[dropcap]B[/dropcap]erakhir sudah perjalanan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2019. Asa partai debutan itu untuk masuk ke parlemen kandas seiring dengan hasil hitung cepat yang menggambarkan mereka hanya mendapatkan suara sekitar 2 persen, jauh dari parliamentary threshold 4 persen.
Pernyataan kekalahan PSI dari Ketua Umum PSI Grace Natalie kemudian diunggah dalam situs resmi partai yang disebut-sebut partai milenial. Dengan perolehan suara versi quick count yang hanya menunjukkan sekitar 2 persen, Grace mengatakan bahwa partainya tidak akan mendapatkan kursi di Senayan dalam lima tahun ke depan.
Grace memulai pernyataannya dengan mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya merasa gembira dengan berbagai hasil quick count Pilpres 2019 yang mengunggulkan paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Partainya pun menyatakan siap untuk menjadi rekan Jokowi-Ma’ruf dalam menjalankan pemerintahan melalui program-program kerakyatan dalam lima tahun ke depan.
Dalam pernyataan yang berjudul Setelah Kami Kalah tersebut, Grace menghormati keputusan masyarakat dengan hasil perolehan suara tersebut dan berterima kasih kepada kader, pengurus, dan caleg PSI yang telah berjuang dalam Pemilu 2019. Dirinya menyatakan bahwa tidak ada penyesalan dari partainya dan tidak menyalahkan pihak siapapun atas kekalahannya.
Kami akan kembali. Segera. Kami tidak akan pernah jadi partai yang hanya datang kepada rakyat lima tahun sekali. Kami akan kembali, lebih kuat lagi! pic.twitter.com/qD9cbzT9aX
— #PSInomor11 (@psi_id) April 18, 2019
Grace menyebutkan bahwa dengan perolehan suara 2 persen, partainya telah memperoleh suara sekitar 3 juta pemilih. Ketum PSI tersebut berterima kasih pada para pemilihnya dan akan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini partainya bersama 3 juta pemilihnya melalui masyarakat dan kawan-kawannya di media.
Tiga juta pemilih tersebut diajaknya untuk mendaftar sebagai anggota PSI melalui situsnya dan kantor terdekat. Grace pun mengharapkan adanya konsolidasi lebih lanjut antara PSI dan pemilih-pemilihnya untuk mengatur rencana ke depan.
Kekalahan ini pun menimbulkan pertanyaan lain. Dengan milenial menjadi salah satu lumbung suara terbesar dalam Pemilu 2019, mengapa partai yang disebut-sebut sebagai partai milenial ini mengalami kekalahan? Apakah partai ini kurang milenial bagi kelompok milenial sendiri?
Bangkitnya Politik Milenial
Kebangkitan politik kelompok milenial disebut-sebut sedang terjadi di berbagai negara. Tidak hanya PSI di Indonesia, berbagai negara di Eropa dan Amerika melihat bangkitnya suara-suara politik milenial.
Bangkitnya politik milenial di berbagai belahan dunia ini dijelaskan oleh Ruth Milkman dari City University of New York (CUNY) dalam tulisannya yang berjudul A New Political Generation. Dengan mengutip Teori Generasi miliki Karl Mannheim, Milkman menjelaskan bahwa setiap generasi memiliki resposns yang berbeda-beda terhadap gerakan dan perubahan sosial.
Kaum muda sering kali memberi simpati yang lebih besar terhadap gerakan-gerakan sosial yang tidak puas dengan kondisi negara dan pemerintahan. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan digital yang pesat, respons generasional kelompok milenial pun mengalami percepatan. Hal ini berujung pada impuls baru yang mendorong milenial untuk bergerak secara kolektif.
Di Amerika Serikat (AS) misalnya, milenial yang sebelumnya dianggap apatis terhadap politik pun mulai menunjukkan keterlibatan politiknya dalam Pemilu AS 2008. Sebagian besar milenial memilih Barack Obama dari Partai Demokrat AS dalam Pemilu tersebut.
Meningkatnya keterlibatan politik kelompok milenial di AS ini disebut-sebut disebabkan oleh ketidakpuasan ekonomi. Menurut penulis Malcolm Harris, kelompok milenial AS adalah generasi yang paling dilukai oleh kapitalisme.
Hal ini terlihat dari arah politik milenial dalam Pemilu AS 2016. Tendensi milenial pun mengarah pada spektrum politik liberal dan bahkan dekat dengan sosialisme. Hal ini terlihat pada jumlah suara milenial yang mendukung Bernie Sanders – seorang politisi sosialis demokratis, yaitu 80 persen milenial di Iowa, New Hampshire, dan Nevada.
Selain persoalan ekonomi, politik milenial di AS juga disertai dengan gagasan-gagasan sosial dan kultural tertentu. Sebagian besar milenial menolak rasisme dan kebrutalan polisi di AS dengan mendukung gerakan Black Lives Matter dan hak-hak kelompok LGBTQ.
Simpati pada gerakan dan perubahan sosial, serta perkembangan teknologi informasi, seperti media sosial, memberikan impuls bagi kelompok milenial untuk bergerak secara kolektif. Share on XPolitik milenial di AS kini memang masih bergerak dengan wajah tokoh-tokoh politik lama. Namun, di Eropa, kelompok milenial mulai menunjukkan dirinya dengan terlibat dalam politik sendiri dengan menjadi politisi yang turut mengisi jabatan-jabaran politik.
Berbagai wajah generasi baru mengisi posisi-posisi tertinggi di Eropa, seperti Kanselir Austria Sebastian Kurz, 32 tahun; Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, 40; Perdana Menteri Estonia Jüri Ratas, 40; dan Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron, 41. Munculnya generasi baru di politik Eropa ini disertai dengan ekspektasi perubahan dan cara-cara baru dalam pemerintahan dengan menentang politik kroni dan korupsi.
Kebangkitan politik milenial di Eropa ini juga diikuti dengan runtuhnya berbagai kekuatan politik lama. Gerakan En Marche milik Macron, misalnya, berhasil merebut parlemen setelah dirinya menjabat. Pergeseran kekuatan politik ini juga terjadi di Italia, Spanyol, dan Jerman.
Lalu, bagaimana dengan politik milenial di Indonesia? Apakah PSI juga memiliki aspirasi serupa yang menginginkan perubahan terhadap status quo yang ada?
PSI sendiri menganggap dirinya sebagai partai yang ingin membawa perubahan dalam perpolitikan Indonesia. Dalam situsnya, PSI menyatakan partainya ingin membawa kembali nilai-nilai yang luhur dalam kemarutan politik Indonesia.
Dengan membawa identitas partai politik yang berbeda, PSI dalam situsnya mengklaim bahwa dirinya selalu membawa hal-hal baru, seperti ide dan gagasan baru. Sikap itu terlihat dalam beberapa kesempatan ketika PSI mengkritik partai-partai nasionalis lainnya, termasuk partai-partai yang satu koalisi dengan mereka, yang dianggap tidak memperjuangkan hak-hak rakyat guna memperoleh suara dalam Pemilu 2019.
PSI, Politik Milenial Indonesia?
Jun Suzuki dalam artikelnya di Nikkei Asian Review menyebut PSI sebagai salah satu partai politik milenial yang muncul di tengah-tengah kebangkitan politik milenial Asia. Suzuki pun menyebutkan bahwa PSI memiliki anggota yang berusia di bawah 45 tahun.
Dalam berbagai isu, PSI memang menunjukkan gagasan yang ingin merubah kondisi yang ada, seperti peningkatan jumlah guru di sekolah dan penurunan pajak pendapatan kelompok milenial. Partai baru ini juga mengkritik praktik-praktik korupsi dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.
Partai ini juga pernah “mengharamkan” untuk berkoalisi dengan partai Islam lawannya, yaitu PKS. PSI menganggap partai lawannya ini kerap menggunakan kampanye-kampanye politik yang eksklusif terhadap kelompok non-Muslim di Indonesia.
Selain itu, PSI juga giat mengkritik maraknya poligami dan kekerasan seksual bagi kelompok perempuan. Suzuki menyebutkan bahwa gagasan PSI yang mengkritik poligami ini kontras dengan berbagai partai politik lainnya yang berusaha menarik pemilih-pemilih Muslim dalam Pemilu 2019.
Dengan berbagai gagasan perubahan yang diajukan PSI dan giatnya partai ini di media sosial, partai baru ini terlihat sangat milenial dan ingin menarik suara dari kelompok menengah muda. Namun, apakah PSI benar-benar mewakili suara kelompok milenial Indonesia?
Jika kita perhatikan kembali, PSI bukanlah partai yang sepenuhnya diisi oleh orang-orang baru dalam politik. Abdul Mughis Mudhoffir dari Universitas Negeri Jakarta dalam tulisannya yang berjudul Millennials Won’t Rescue Indonesia di New Mandala menjelaskan bahwa nama-nama seperti Sunny Tanuwidjaja dan Jeffrie Geovanie dalam Dewan Penasehat PSI membuat klaim bebas oligarki oleh partai ini gugur.
Sunny sendiri merupakan kerabat dari pemilik Sinarmas, Eka Tjipta Widjaja, dan juga salah satu orang yang diduga terlibat dalam kasus suap dalam proyek reklamasi Jakarta. Di sisi lain, Jeffrie adalah politisi yang dikenal sering berpindah partai politik dan juga merupakan pengusaha di PT Panen Galeries Lafayette Indonesia.
Dengan terlibatnya politisi dan pengusaha dalam PSI, Mudhoffir menilai partai milenial tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan partai-partai politik lama yang memiliki hubungan kuat dengan kelompok oligarki di Indonesia. Mudhoffir juga menilai PSI sebagai partai yang tidak muncul secara bottom-up sebagai gerakan bawah di masyarakat seperti gerakan En Marche milik Macron di Prancis.
Mungkin, PSI secara struktural memang tidak benar-benar membawa semangat perubahan tetapi gagasan dan ide perubahannya bisa saja dibilang sangat milenial, kan? Benarkah begitu? Lalu, milenial Indonesia yang manakah yang diklaim PSI – mengingat partai tersebut nampaknya tidak diuntungkan dengan besarnya lumbung suara milenial di Pemilu 2019?
Bila kita perhatikan, kelompok milenial di AS turut membentuk budaya populer yang digandrungi kelompok muda di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Budaya populer itu turut menyebarkan nilai-nilai liberal ke Indonesia melalui produk-produk budaya seperti film dan musik.
Namun, PSI mungkin tidak sadar bahwa kelompok milenial Indonesia sendiri turut membentuk budaya populer yang ada di Indonesia dan tren populer ini mulai menggeser nilai-nilai liberal di dalamnya. Ariel Heryanto dalam tulisannya yang berjudul Upgraded Piety and Pleasure menjelaskan bahwa kelompok menengah muda di Indonesia mulai menerima dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam tren dan budaya populer Indonesia, seperti film Ayat-Ayat Cinta.
Tren hijrah – istilah di Indonesia untuk menggambarkan perpindahan seseorang untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam – juga banyak terjadi di kelompok menengah muda Indonesia. Upaya-upaya untuk menjadi salih ini pun jadi ajang unjuk diri di media sosial. Hal ini juga ditunjukkan dengan populernya ulama-ulama di media sosial dan artis-artis yang turut mengekspresikan tindakan hijrah-nya.
Meningkatnya kesalihan di kelompok menengah muda Indonesia ini bisa jadi salah satu faktor di balik kekalahan PSI. Mungkin, ide PSI untuk mengkritik beberapa nilai dan partai Islam merupakan langkah yang salah di tengah-tengah kelompok milenial yang semakin salih.
Justru, PKS sepertinya lebih cakap dalam menangkap tren kesalihan. Partai yang pernah “diharamkan” oleh PSI untuk berkoalisi bersama ini beberapa kali berupaya mendekati kelompok milenial, seperti dengan kegiatan nonton film bersama. Perolehan suara PKS dalam Pemilu 2019 pun meningkat berdasarkan hasil quick count dibandingkan perolehan suara partai tersebut dalam Pemilu 2014.
Mungkin, apa yang dikatakan rapper Drake di awal tulisan sesuai dengan pengalaman PSI dalam Pemilu kali ini. Partai tersebut bisa saja bertindak irasional dengan tidak memperbaiki bayang-bayang yang tak sesuai dengan milenial Indonesia dan hanya ingin mencampur label tersebut dengan kepentingan tertentu. Lagipula, pilihan milenial Indonesia sendiri sudah tergambarkan dengan kekalahan PSI. Bukan begitu? (A43)
