Survei elektabilitas yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa jarak antara Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno semakin tipis. Banyaknya kontroversi yang dilakukan oleh anggota koalisi petahana dianggap sebagai salah satu penyebab utamanya.
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]urvei Litbang Kompas menunjukkan turunnya elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang sebelumnya berada di angka 52,6 persen kini turun menjadi 49,2 persen. Itu artinya, elektabilitas pasangan petahana itu turun sebesar 3,4 persen dalam kurun waktu enam bulan.
Penyebab turunnya elektabilitas Jokowi-Ma’ruf salah satunya diduga akibat banyaknya kontroversi yang dilakukan oleh partai-partai di koalisinya. Pidato Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam acara Festival 11 di Medan yang menyindir sikap partai berideologi nasionalis di Indonesia adalah salah satunya.
Kala itu, Grace menyinggung banyak partai yang mengaku nasionalis, namun meloloskan Perda Syariah yang dianggap diskriminatif di beberapa daerah. Penyataan Grace tersebut merujuk pada PDI Perjuangan dan Golkar. Akibatnya, pernyataan tersebut sempat membuat gaduh koalisi Jokowi-Ma’ruf. Konteks PSI sendiri telah cukup lama menjadi konsen dalam koalisi karena dianggap menggembosi elektabilitas Jokowi.
Selain PSI, kasus Romahurmuziy atau Romy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Wakil Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama bersama 5 orang lainnya di Jawa Timur juga dianggap sebagai salah satu batu sandungan Jokowi.
Kedua kasus tersebut tampaknya menunjukkan kurangnya soliditas dan adanya masalah internal dalam kubu Jokowi. Namun, apakah mereka benar-benar dapat dikatakan sebagai “duri dalam daging” di tubuh koalisi Jokowi?
Antara Romy dan Grace
Jika diperhatikan, Romy merupakan salah satu orang dekat Jokowi yang sering berada di garda depan dalam membela kebijakan-kebijakan Jokowi. Akibatnya, kasus OTT Romy menimbulkan fenomena Romy effect yang dapat membuat para swing voters dan bahkan pendukung Jokowi berallih ke Prabowo. Apalagi, citra OTT KPK sudah kadung buruk di masyarakat.
Sementara, Grace Natalie yang notabene berada di kubu yang sama dengan Romy justru mendukung OTT tersebut dan menilai kasus itu menunjukkan Jokowi tidak tebang pilih dalam kasus hukum.
Di satu sisi, PSI memang konsisten untuk mempertahankan ideologi dan komitmen anti-korupsi yang selalu digadang-gadang oleh mereka. Tetapi, di sisi lain sikap PSI tersebut secara tidak langsung menunjukkan minimnya sinergi dalam koalisi Jokowi, apalagi pernyataan Grace diungkapkan secara terbuka ke hadapan publik.
Terkait penurunan elektabilitas Jokowi, PSI malah menuduhnya sebagai akibat kasus korupsi yang menimpa parpol pendukungnya. Meskipun tidak menyatakan secara langsung parpol yang dimaksud, tetapi kita dapat mengetahui bahwa pernyataan tersebut merujuk pada PPP terkait kasus Romy.
Kasus korupsi memang dapat menimbulkan hubungan timbal-balik dengan partai, yang dapat juga memengaruhi elektabilitas partai dan koalisinya.
Penyebabnya adalah lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan partai terhadap kadernya yang kemudian mengakibatkan ketidakkepercayaan masyarakat terhadap suatu parpol atau koalisinya.
Maka dari itu, dapat dimungkinkan Romy effect memang memengaruhi turunnya elektabilitas Jokowi. Namun, perlu menjadi catatan bahwa survei Litbang Kompas dilakukan antara 22 Februari-5 Maret 2019. Sementara, OTT KPK terhadap Romy terjadi pada tanggal 15 Maret 2019. Artinya, tuduhan PSI bisa dibenarkan dalam konteks dampak lanjutannya, namun cenderung lemah jika dihitung secara langsung.
Politik Roda Tunggal Karena PSI?
PSI memang kerap dituduh sebagai faktor yang memperlemah Jokowi. Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga bahkan menyatakan PSI membuat blunder lewat pernyataan-pernyataannya, sehingga memengaruhi elektabilitas Jokowi. Menanggapi hal tersebut, partai berlogo tangan menggenggam mawar itu bersikukuh turunnya elektabilitas Jokowi tidak disebabkan oleh mereka.
PSI justru menganggap merekalah yang menaikkan elektabilitas Jokowi. Mereka juga yakin tidak akan membuat perpecahan dalam koalisi karena merupakan partai baru.
Namun, mengingat berbagai kontroversi dan pernyataan yang justru menyinggung parpol dalam koalisinya sendiri, loyalitas PSI terhadap kubunya tentu diragukan. Selain itu, banyak pihak mempertanyakan alasan PSI bergabung ke koalisi Jokowi, apakah hanya karena ingin mendukung sang petahana saja dan dengan demikian bisa bersikap sinis terhadap parpol-parpol senior yang dianggap korup dalam koalisi mereka.
Sikap politik PSI dan Romy effect secara tidak langsung memang berpotensi melahirkan politik roda tunggal, apalagi jika Jokowi mampu memenangkan kontestasi nanti. Gagasan mengenai politik roda tunggal dikemukakan oleh Chanakya, seorang filsuf dan guru India Kuno.
Seperti yang telah ditulis dalam The Politics Book karya Paul Kelly dkk., Chanakya menganggap bahwa seorang penguasa, yang dalam artian ini dapat disetarakan dengan politisi, memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan, keamanan, dan kedisiplinan rakyatnya. Politisi harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kualitas personal yang luas.
Dalam pemikiran Chanakya, politisi harus dilatih keahlian kenegaraan dan penguasaan dirinya sebelum benar-benar masuk ke pemerintahan. Ketika sudah memasuki pemerintahan, maka mereka harus mau untuk diarahkan dan disarankan oleh politisi yang lebih berpengalaman.
Maka dari itu, inti dari gagasan politik Chanakya adalah suatu pemerintahan atau kekuasaan hanya dimungkinkan jika adanya sambung tangan – diumpamakan dengan roda yang tidak dapat bergerak secara tunggal. Dengan kata lain, jika diabstraksikan, harmonisasi merupakan sesuatu yang bernyawa dalam politik.
Posisi PSI dalam kasus ini merupakan kelompok yang masih hijau dalam politik dan sedang berjuang untuk mendapat kursi kekuasaan di lembaga legislatif, di mana hal ini merupakan yang utama bagi partai baru.
Dan jika dilihat dari berbagai kontroversi yang telah dibuat PSI, diragukan apakah mereka mampu menjadi bagian dari harmonisasi tersebut. Seringnya mereka menyerang parpol-parpol lama yang dianggap korup, bahkan parpol dalam kubu koalisinya sendiri, tentu membuat kondisi koalisi Jokowi menjadi tidak stabil.
Identitas progresivisme yang diusung PSI memang membuatnya disukai oleh banyak kalangan yang muak dengan partai-partai lama. Namun, dalam konteks kestabilan kekuasaan Jokowi, mungkin perlu banyak hal yang harus diperhatikan partai tersebut.
Duri Dalam Daging atau Pain in the Neck?
Apa yang terjadi dalam tubuh koalisi Jokowi-Ma’ruf mungkin saja dapat disebut dengan istilah “duri dalam daging” atau pain in the neck. Pain in the neck merupakan suatu idiom dalam bahasa Inggris yang bermaksud akan adanya seseorang atau sesuatu hal tertentu yang dianggap mengganggu.
Dalam kasus Romy dan berbagai kontroversi PSI, Romy effect dapat dikatakan sebagai pain in the neck karena tertangkapnya Ketum PPP itu menimbulkan gangguan dalam TKN dan koalisi Jokowi.
Meskipun beberapa elite partai dalam koalisi Jokowi menyatakan bahwa hal itu tidak berdampak pada pemenangan petahana, namun hal ini tetap dapat berpotensi menghilangkan kepercayaan pendukungnya dan memilih beralih ke Prabowo.
Terang-terangan Grace Natalie selaku Ketua Umum PSI mengatakan itulah bedanya PSI dengan partai yang lainnya. Pernyataan mantan presenter itu ternyata menyinggung partai koalisi petahana. #PSI pic.twitter.com/BO73qTJvq1
— Hendi Kusuma (@hendikusumaaa) March 18, 2019
Hal serupa juga terjadi pada PSI yang dapat dikatakan sebagai duri dalam koalisi Jokowi. Bahkan Litbang Kompas memprediksi PSI tidak memiliki suara yang cukup untuk melangkah ke Senayan.
Memang berbagai hal yang dilakukan PSI merupakan salah satu bentuk strategi political marketing untuk memperoleh suara. Namun, hal tersebut membuat PSI menjadi terlihat tidak akrab dengan parpol-parpol dalam koalisinya sendiri dan menjadi batu sandungan yang kontraproduktif serta membuat koalisi Jokowi terlihat bermasalah.
Yang dilakukan oleh PSI dan PPP memang membuat mereka seolah melakukan “pengkhianatan politik” dalam koalisi Jokowi. Mereka ingin berjuang memenangkan Jokowi, namun hal yang dilakukan justru merugikan kandidat petahana tersebut.
Mengingat tidak ada kawan abadi dalam politik dan yang ada hanyalah kepentingan, patut diduga bahwa yang dilakukan PSI merupakan demi kepentingan mereka semata untuk lolos ke parlemen.
Sedangkan untuk PPP, yang sebelumnya dapat dianggap sebagai pengkhianat politik bagi kubu Prabowo karena sempat bergabung pada Pemilu 2014, dapat pula menjadi penyebab kekalahan Jokowi lewat Romy effect.
Melihat dari kedua kasus tersebut, memang mungkin keduanya dapat menjadi duri dalam daging dan pain in the neck dalam koalisi Jokowi, bahkan dapat menganggu Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2019.
Tentu pertanyaannya adalah apakah Jokowi mampu mengatasi persoalan yang cukup mengganggu dalam koalisinya tersebut? Menarik untuk ditunggu. (D44)
