Bukan tidak mungkin kapitalisasi isu ojek online akan mengantarkan Prabowo Sandi mendapat dukungan populer
PinterPolitik.com
[dropcap]T[/dropcap]ukang ojek, sebuah profesi yang sering dianggap rendahan oleh sebagian masyarakat, menjadi pekerjaan yang sangat diminati semenjak transportasi berbasis online menjadi begitu populer di Indonesia.
Baru-baru ini, salah satu kandidat calon presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto, menyulut kemarahan tukang ojek di berbagai daerah karena merasa direndahkan terkait pidato yang dianggap menyudutkan profesi ojek.
Dalam Indonesia Economic Forum 2018, Prabowo merasa miris terhadap tren pemuda Indonesia yang memilih menjadi tukang ojek begitu lulus SMA. Ia juga menggambarkanya dalam sebuah presentasi yang menunjukkan meme gambar 4 penutup kepala, yakni topi SD-SMP-SMP kemudian helm berwarna hijau.
Tak pelak pernyataan itu mengundang keriuhan masa ojek online yang merasa terhina. Dengan tuntutan minta maaf, para driver ojek online melakukan demonstrasi terhadap mantan Danjen Kopassus tersebut.
Beberapa pledoi dilontarkan oleh Koalisi Adil Makmur, salah satunya dari juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Handi Risza Idria, menyebut Prabowo hanya khawatir kenapa negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, bukan bermaksud merendahkan tukang ojek.
Pembelaan nampaknya juga dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan menggelar diskusi bertajuk ‘Transportasi Online, Kesejahteraan Atau Solusi Transportasi’ di Prabowo-Sandi Media Center, pada hari Rabu kemarin.
Dalam gelaran tersebut, Kubu Prabowo mengkritik pemerintah yang tak kunjung membuat regulasi menyoal transportasi online di Indonesia.
Bahkan, ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika mengatakan, keberadaan transportasi online khususnya ojek online sebenarnya menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.
Timses Prabowo-Sandiaga juga menyinggung janji pemerintah menciptakan 10 juta lapangan kerja hingga kini masih belum direalisasikan.
Jika dikaitkan dengan permainan isu yang selama ini dilakukan oleh kubu Koalisi Adil Makmur yang berfokus pada ekonomi dan kesejahteraan, bukan berarti isu ojek online ini menjadi isu yang tak berarti apa-apa.
Lalu mungkinkah kapitalisasi isu tukang ojek menjelang pemilu berpotensi menjadi isu yang mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo?
Nestapa Ojek Online di Indonesia
Setidaknya ada beberapa alasan mengapa isu ojek online bisa menjadi senjata politik ampuh menjelang Pilpres 2019, terutama menyoal kesejahteraan. Hasil survei Perkumpulan Prakarsa menemukan beberapa masalah kesejahteraan yang dialami pengojek online.
Pertama adalah terkait jam kerja yang terlalu tinggi. Waktu kerja mereka cenderung overlapping untuk mengejar bonus. Realitas tersebut bertolak belakang dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Meskipun jam kerja tinggi, namun realitas tersebut tak sebanding dengan pendapatan yang tak sebesar yang digembar-gemborkan.
Kedua adalah menyoal lemahnya perlindungan kerja. Hal tersebut membuat pekerjaan sebagai pengemudi ojek online mendapatkan tekanan dimana banyak terjadi konflik antara pengemudi ojol dengan ojek pangkalan.
Persoalan ketiga adalah pengemudi ojek online mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai dan kehilangan hak sebagai pekerja meski setiap hari berperang dengan risiko pekerjaan yang tinggi.
Hubungan mitra yang terjadi antara pengojek dengan perusahaan membuatnya bebas dari kewajiban untuk memenuhi upah mininum, uang lembur, jaminan sosial (kesehatan, pensiun, dan ketenagakeraan) dan tunjangan hari raya keagamaan (THR).
Yang keempat, pengemudi tak memiliki punya daya tawar untuk menentukan kebijakan. Seringkali pembuatan kebijakan selalu sepihak dan tidak transparan sehingga tak ada hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan pengemudi ojek online (ojol).
Guru Honorer Dan Pengemudi Ojol Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi
Semakin memerah saja yang gagal goreng isu ojek online.#2019GantiPresiden #PrabowoSandi #AdilMakmurhttps://t.co/pFihNI69jv
— CAK KHUM (@CakKhum) November 23, 2018
Masalah kelima adalah jaminan ketenegakerjaan dan sosial yang harus dibayar sendiri oleh pengemudi. Hampir separuh dari pengemudi ojol akhirnya tak memiliki asuransi apapun. Bahkan para pengemudi ojek online hanya akan mendapatkan asuransi kecelakaan dari asuransi ketika mereka sedang mengangkut penumpang atau menjemput pesanan. Jika berkendara sendiri, mereka tak dapat asuransi apapun meskipun terkendala kecelakaan.
Berdasarkan realitas tersebut, ada potensi yang coba digali oleh Prabowo saat melontarkan sindiran menyoal profesi ojek dalam Indonesia Economic Forum 2018. Yakni kapitalisasi profesi ojek demi kepentingan Pilpres 2019.
Kapitalisasi isu ojek menjadi penting di Indonesia mengingat popularitas profesi ini semakin meningkat semenjak berkembangnya bisnis ojek online di Indonesia. Bisa dibilang, hal ini akan menjadi isu pivot menjelang Pilpres mendatang
Mengkapitalisasi Emosi
Isu-isu seputar kesejahteraan tukang ojek adalah sasaran Prabowo demi meraih simpati populer. Dalam politik, seni berpolitik seperti itu dapat disebut sebagai bentuk public emotional exploitation.
George Marcus dalam tulisannya berjudul Emotions in Politics menjelaskan betapa pentingnya emosi dalam politik, terutama menyangkut bagaimana respon emosi seseorang diolah terhadap keadaan kontemporer. Dalam kadar tertentu, emosi individu yang melekat dalam sebuah peristiwa, simbol, situasi, individu, atau kelompok, akan mampu memunculkan stimulus provokatif. Kondisi tersebut yang sering dimanfaatkan oleh para politisi untuk mengeksplorasi emosi pemilih.
Selamat malam Bung Romi, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan pengorbanan anda. Akan tetapi tanggung jawab yang utama adalah untuk keluarga Bung Romi, sampaikan salam saya untuk keluarga dan teman-teman ojek online. https://t.co/xNPFnZp75V
— Prabowo Subianto (@prabowo) November 28, 2018
Hal itu selaras dengan pendapat Michael Silverstein dari University of Chicago melihat branding dan pesan-pesan politik terkait erat dalam kemampuan para politisi untuk memanipulasi nilai dan identitas. Pada akhirnya retorika politik akan membentuk identitas emosional dengan menkonstrukskan sebuah kondisi menjadi tangung jawab bersama.
Pada titik inilah delusi emosi yang terbentuk akan memudahkan politisi untuk membentuk dan menggiring opini, terlebih menyoal pilihan politik. Politisi akan memiliki keuntungan besar atas kondisi ini.
Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran bahasa sebagai kekuatan penting dalam membentuk kondisi sedemikian rupa. Menurut Daniel T. Rodgers dari Princeton University, bahasa politik merupakan “medan tempur” di mana kata-kata adalah senjata yang akan digunakan, untuk menaklukkan emosi.
Retorika politik akan mampu manipulasi bahasa dan kata-kata sebagai senjata yang tak terlihat dan efeknya bisa saja berbahaya.
Jadi bagaimana isu kesejahteraan tukang ojek ini dimainkan dalam bahasa politik, propaganda, dan persuasi massal?
Selalu ada cara memenangkan hati rakyat. Mungkin peluang itu yang berusaha dimenangkan Prabowo ketika memberikan pidato di Indonesia Economic Forum 2018 beberapa waktu lalu.
Berharap Apologi?
Eksploitasi emosi ala Prabowo yang sempat gagal karena adanya miskomunikasi terkait profesi ojek coba dihidupkan kembali dengan cara menyerang pemerintah menggunakan isu regulasi transportasi online dimana BPN mengaitkan hal tersebut dengan janji pemerintah yang dianggap gagal menciptakan 10 juta lapangan kerja hingga kini masih belum direalisasikan.
Tim kampanye Prabowo-Sandi mencontohkan Tiongkok di mana menurut ekonom senior Ichsanuddin Noorsy polemik transportasi online berpotensi memunculkan sistem perbudakan modern. Sehingga keberadaan regulasi pemerintah dibutuhkan untuk adanya modern slavery system.
Ini Alasan Komunitas Ojek Online Dukung Prabowo-Sandi
Harapan dan permintaan mereka ternyata sederhana… namun rezim saat ini tidak bisa memenuhinyahttps://t.co/ah0tffnszf pic.twitter.com/XA79nxdWPN
— Mas Piyu ?? (@mas_piyuu) November 24, 2018
Berdasarkan realitas tersebut, pemerintah menjadi pihak yang dituding bertanggung jawab atas carut marut kesejahteraan ojek online. Dalam konteks ini, tim Prabowo-Sandi berusaha untuk meredam protes masa tukang ojek yang terjadi di beberapa daerah dengan kembali memanipulasi emosi masa dengan mengkambinghitamkan pemerintah.
Jika memang demikian, upaya BPN dalam memutarbalikkan kondisi melalui kapitalisasi emosi bisa jadi akan berhasil untuk menggiring opini politik, utamanya para driver ojol.
Terlebih, Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi (SPDT), sebuah organisasi ojek online di Indonesia, saat ini telah menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga dan mengklaim 74 persen driver ojol se-Indonesia telah mendukung Prabowo-Sandi.
Maka pendapat Eyal Winter dalam opininya berjudul Voting is irrational, Emotions Always Win bahwa emosi akan lebih mempengaruhi perilaku politik dibanding rasionalitas yang disebut sebagai “voting paradoks ” bisa saja terjadi di Pilpres mendatang.
Hal tersebut disebabkan munculnya rasa subjektif terhadap sebuah kondisi yang sebagian besar dibentuk oleh emosi kita, termasuk dalam sebuah pemilu.
Pada akhirnya, bukan tidak mungkin kapitalisasi isu ojek online akan mengantarkan Prabowo Sandi mendapat dukungan populer. (M39)
