Setelah gagal meraih kursi Ketua MPR, Prabowo dikabarkan sedang berharap kubunya diberi tawaran kursi Menteri Pertahanan. Namun, akan ada persoalan besar jika pada akhirnya kubu oposisi ini masuk ke pemerintah.
PinterPolitik.com
Tidak ada yang lebih abadi di atas politik kecuali persoalan kepentingan. Begitulah kira-kira pernyataan yang cocok disematkan apabila Prabowo Subianto benar-benar masuk ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seteleh berseteru panjang dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Isu masuknya Partai Gerindra ke dalam jajaran kabinet Jokowi kembali memanas. Isu ini diangkat kembali oleh beberapa media yang mengklaim mendapat informasi dari elite Gerindra bahwa Jokowi menawarkan posisi Menteri Pertanian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM kepada partai tersebut.
Namun, pihak Gerindra mengutarakan tidak tertarik dengan tawaran tersebut, begitu pula dengan tawaran bagi Prabowo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang ditawarkan kepada Prabowo.
Hal ini karena Gerindra lebih tertarik pada posisi Menteri Pertahanan yang dirasa cocok dengan Prabowo, mengingat mantan Danjen Kopassus ini memiliki perhatian yang besar di dunia pertahanan.
Akan tetapi, isu ini langsung ditepis oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mengaku heran dan menegaskan tidak ada tawaran yang demikian.
Terlepas dari benar tidaknya isu Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi, isu ini sebenarnya sudah menyeruak sejak bulan Mei 2019 lalu. Pada waktu itu, pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai adanya isu tawaran tersebut sebagai itikad baik Jokowi untuk mengakomodir kepentingan Prabowo, di samping juga sebagai agenda untuk meredam dan menurunkan tensi politik yang intens terasa.
Yang menjadi persoalan menarik dari hal ini sebenarnya bukanlah pada seberapa potensial Prabowo dan Gerindra akan benar-benar bergabung pada kubu pemerintah atau tidak, melainkan pada konsekuensi praktis yang akan terjadi apabila hal itu terjadi.
Kemudian pertanyaannya, konsekuensi-konsekuensi praktis apa yang sekiranya terjadi jika Prabowo benar-benar diberi jatah Menteri Pertahanan?
Prabowo Mulai Lupakan Pilpres 2024?
Di dalam politik, terdapat adagium yang berbunyi: “Tidak terdapat musuh dan kawan yang abadi”. Semuanya dinamis dan yang abadi hanyalah kepentingan.
Berkaca pada Pilpres 2014, partai-partai oposisi seperti Golkar, PAN, dan PPP justru berbalik mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) selaku pemenang dalam ajang tersebut.
Beda halnya dengan Gerindra, partai ini konsisten menjadi oposisi selama periode kepemimpinan Jokowi-JK. Alasannya sederhana, karena Prabowo menatap kemungkinan pencalonan dirinya pada Pilpres 2019. Dengan memposisikan diri sebagai oposisi, Gerindra akan mendapatkan legitimasinya sebagai pembawa suara rakyat.
Hal ini juga bukan tanpa alasan. Pada relasinya dengan pemerintah, rakyat kerap kali memposisikan dirinya sebagai pihak yang tersubordinasi atau selaku yang tertindas oleh pemerintah, sehingga setiap pihak yang berseberangan dengan pemerintah seolah merupakan representasi bagi suara mereka. Ini adalah penerapan dari adagium: “Musuh dari musuh adalah kawan”.
Melihat pada trennya, sepertinya Gerindra akan kembali menempatkan dirinya sebagai kubu oposisi pasca Pilpres 2019. Dalam kalkulasi insentif elektoral, Pangi Chaniago juga menilai bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet justru memberikan dampak yang kurang bagus apabila dirinya kembali berniat untuk maju kembali pada perhelatan kontestasi kepemimpinan nasional pada tahun 2024.
Tidak hanya dari sisi defisit elektoral, bergabungnya Gerindra dinilai berbagai pengamat politik juga berdampak buruk bagi keberlangsungan demokratisasi dalam lima tahun ke depan. Hal ini karena dua alasan. Pertama, koalisi pemerintah akan begitu gemuk. Kedua, hilangnya peran checks and balances dalam sistem pemerintahan.
Membaca poin-poin tersebut, mungkin dapat disimpulkan bahwa Prabowo tidak seharusnya menerima tawaran untuk masuk ke dalam koalisi, apabila memang tawaran itu benar-benar ada. Akan tetapi, di dalam politik semuanya dinamis. Singkatnya masuknya Prabowo ke dalam koalisi sangatlah memungkinkan.
Bahkan, jika benar Prabowo diberi tawaran sebagai Menteri Pertahanan, besar kemungkinan Gerindra justru akan mendapatkan keuntungan elektoral.
Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 sebagai pos yang istimewa karena tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.
Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri akan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Dengan kata lain, posisi Menteri Pertahanan justru memberikan Prabowo kekuasaan yang kuat dan dapat menjadi ajang pembuktian kualitas dirinya apabila mampu mengemban tugas dengan memuaskan. Tidak hanya itu, Prabowo juga akan mendapat gelar jenderal kehormatan dengan empat bintang apabila diangkat menjadi Menteri Pertahanan.
Pada akhirnya ini merupakan modal politik yang sangat baik apabila Prabowo masih menatap Pilpres 2024 mendatang.
Kemudian, mengenai peran sebagai checks and balances, dengan masuknya Gerindra ke dalam koalisi, tidak serta merta membuat Gerindra menjadi partai pasif yang tidak dapat mengkritik pemerintah. Hal senada juga diungkapkan oleh Waketum Gerindra Fadli Zon yang menuturkan akan tetap mengkritik pemerintah meskipun Gerindra masuk ke dalam koalisi.
Di sisi lain, mengacu pada gagasan demokrasi agnostik Chantal Mouffe, masuknya Gerindra yang menjadi rival berat pemerintah dalam lima tahun terakhir ke dalam pemerintahan justru merupakan perayaan atas demokrasi.
Prabowo sebagai Agonisme
Konsep demokrasi Mouffe adalah upaya untuk mentransformasikan antagonisme (musuh politik) menjadi agonisme (lawan politik).
Dalam terminologi Carl Schmitt, antagonisme atau musuh adalah mereka yang mengancam eksistensi kita secara total. Imbasnya, musuh ini harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk mengaktualisasi potensinya.
Sedangkan agonisme atau lawan politik, adalah mereka yang memiliki ide atau gagasan yang berbeda dengan kita, namun yang diakui secara sahih (legitimate enemy).
Demokrasi agonistik harus mampu menyediakan kanal bagi hasrat ide atau gagasan yang berbeda tersebut tanpa adanya usaha untuk membungkam atau menghancurkannya.
Membandingkan dengan politik realis ala Niccolo Machiavelli yang penuh dengan usaha dan intrik untuk menghancurkan lawan politik, gagasan politik yang diusung oleh Mouffe adalah sebuah ide optimistik yang mengedepankan baik sangka.
Pada praktiknya, demokrasi agonistik justru memberikan kesempatan yang besar bagi para oposisi atau setiap pihak yang berbeda pandangan untuk diakui secara sahih oleh pemerintah. Dengan kata lain, tidak terdapat usaha untuk membungkam apalagi menekan oposisi dengan tidak memberikan ruang agar tidak memiliki kekuasaan sama sekali.
Singkatnya, alih-alih memberi simpulan bahwa masuknya Gerindra ke dalam koalisi merupakan suatu kemunduran bagi proses demokratisasi, dalam gagasan demokrasi agonistik, itu justru merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap lawan politiknya.
Adanya isu tawaran Jokowi bagi Prabowo untuk masuk ke dalam kabinet, tidak dapat hanya dimaknai sebagai proses pemangkasan “yang lain”, atau sebagai agenda menciptakan homogenitas dalam politik. Dalam filsafat politik, homogenitas tersebut justru disebut sebagai hal normatif yang tidak menemukan prefrensi aktualnya dalam masyarakat.
Akan tetapi, aktualisasi demokrasi agonistik masih sebatas isu mengingat belum dipastikannya apakah memang benar terdapat tawaran dari Jokowi terhadap Prabowo. Di sisi lain, Jokowi juga akan mempertimbangkan kecemburuan koalisi yang dapat mengakibatkan perselisihan karena posisi strategis seperti Menteri Pertahanan diisi oleh pihak yang tidak berkeringat memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada kontestasi politik lalu.
Pada akhirnya, kita perlu menunggu pelantikan Jokowi-Ma’ruf pada tanggal 20 Oktober 2019 untuk melihat apakah benar Gerindra, khususnya Prabowo, akan masuk ke dalam jajaran kabinet. Mari menantikan. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.