Dukungan Partai Berkarya di kubu Prabowo, dipandang sebagai adanya kekuatan Orba oleh Abdillah Toha, salah satu pendiri PAN.
Pinterpolitik.com
“Demokrasi itu baik. Saya mengatakan demikian karena sistem yang lain buruk.” ~ Jawaharlal Nehru
[dropcap]P[/dropcap]engakuan Mahfud MD mengenai kronologi kegagalannya terpilih sebagai calon wakil presiden Joko Widodo di sebuah acara debat televisi, mengundang reaksi. Beragam persepsi pun muncul dari fakta yang dibeberkan oleh pakar hukum tata negara tersebut, ada yang menanggapinya secara positif, namun banyak juga yang bereaksi negatif.
Para pengamat bahkan menilai, pelurusan fakta yang diungkap Mahfud akan mempengaruhi tingkat elektabilitas Jokowi. Terutama bagi para pemilih muda atau pendukung Jokowi yang merasa kecewa dengan terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres, begitu juga masyarakat di luar Nahdlatul Ulama (NU).
Meski begitu, berdasarkan pengakuan Mahfud yang mengatakan kalau negara ini masih membutuhkan Jokowi, juga diamini oleh Abdillah Toha. Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini memang telah mendukung Jokowi sejak 2014 lalu. Menurutnya, Prabowo sangat mungkin mengembalikan tirani berkuasa di negara ini.
Padahal, Prabowo mengaku kalau dirinya sejak dulu mendukung reformasi. Namun, mantan Danjen Kopassus ini tetap masih dibayang-bayangi dengan isu penculikan para aktivis yang terjadi menjelang reformasi. Sebagai mantan menantu Soeharto pun, kedekatannya dengan keluarga Cendana juga menjadi sorotan tersendiri.
Apalagi di Pilpres 2019 nanti, partai milik anak-anak Soeharto, yaitu Partai Berkarya, juga ikut masuk masuk dalam koalisi oposisi. Gelagat kembalinya keluarga Cendana ke politik dan berusaha menguasai pemerintahan, memang bagi sebagian masyarakat menjadi ancaman tersendiri, terutama bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air.
Berdasarkan kedekatan dan dukungan penuh Cendana pada ketua umum Gerindra itu pula yang membuat Abdillah memperkirakan kalau Prabowo merupakan kuda troya bagi kembalinya Orba. Namun bila mantan suami Titiek Soeharto itu menimbulkan ancaman kembalinya tirani, lalu mengapa masih ada masyarakat yang mendukungnya?
Strategi Politik Kuda Troya
“Propaganda bagi demokrasi adalah alat pukul bagi negara totaliter.” ~ Noam Chomsky
Kuda troya dalam politik, kerap diibaratkan sebagai ‘kuda tunggangan’ yang digunakan sebagai alat tipu muslihat demi mencapai tujuan. Dalam hal ini, Abdillah mengibaratkan sosok Prabowo sebagai figur ‘tumpangan’ bagi keluarga Cendana untuk mencapai tujuannya, yaitu meraih kembali kekuasaan di pemerintahan.
Istilah kuda troya sendiri, berawal dari mitologi Perang Troya antara prajurit Akhaia di Yunani, saat menyerbu sebuah kota bernama Troya yang terletak di Asia Kecil. Konon, meski telah dikepung selama sepuluh tahun lamanya, Kota Troya tak pernah bisa dikalahkan oleh para prajurit Akhaia.
Hingga suatu ketika, para prajurit tersebut mengatur sebuah muslihat untuk dapat mengalahkan Troya dari dalam. Saat itu, komandan tempur meminta beberapa prajurit untuk masuk ke dalam sebuah patung kuda raksasa. Patung tersebut ditinggal di depan benteng Kota Troya, sementara sebagian prajurit berlayar pulang.
Mengira kalau patung kuda tersebut merupakan tanda menyerah dari prajurit Yunani, warga Troya pun membawa patung raksasa tersebut masuk ke dalam kota. Akibatnya fatal, sebab para prajurit Yunani yang bersembunyi di patung kuda raksasa tersebut akhirnya dapat melumpuhkan Kota Troya dan kemenangan pun diraih prajurit Yunani.
Berdasarkan narasi di atas, mungkinkah Prabowo dengan Partai Gerindranya menjadi kuda tunggangan keluarga Cendana? Sebagai partai baru, posisi tawar Partai Berkarya berdasarkan dukungan suara parlemen tentu tidak ada. Namun bagi Prabowo, dukungan Cendana padanya akan sangat berguna, terutama dari segi dukungan logistik kampanye.
Terkait masalah logistik, dua pengamat Pemilu senior, yaitu Kevin Casas dan Daniel Zovatto dalam jurnalnya The Cost of Democracy: Campaigne Finance Regulation in Latin America, mengatakan kalau dalam suatu proses politik di mana regulasinya tidak efektif, akan sangat mungkin membahayakan legitimasi demokrasi.
Mengapa? Sebab akibat kebutuhan logistik tersebut, bisa jadi seorang capres seperti Prabowo akan terbelenggu dengan deal-deal tertentu dari para donaturnya. Dalam hal ini, dukungan keluarga Cendana tentu tak akan lepas dari barter kekuasaan di pemerintahan, apabila koalisi oposisi yang berhasil memenangkan Pilpres tahun depan.
Bisa dibilang, kemenangan oposisi nantinya juga akan berarti kemenangan keluarga Cendana dan memberi mereka kunci menuju kekuasaan. Begitupun dari sisi kepemimpinan Prabowo sendiri, banyak yang menilai sangat memungkinkan untuk menjadi seorang diktator. Tudingan ini sempat marak, terutama saat wawancara kontroversial Allan Nairn dengan Prabowo merebak.
Prabowo dan Ancaman Orba
“Demokrasi adalah alat untuk memastikan kalau pemerintahan yang dimiliki tidak lebih baik dari apa yang pantas didapatkan.” ~ George Bernard Shaw
Sosok Prabowo yang memiliki catatan khusus HAM selama berkarir di militer, pengakuannya pada Nairn kalau Indonesia masih membutuhkan pemimpin diktator yang ‘jinak’, serta isu kudeta yang sempat muncul di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mau tidak mau tentu menciptakan citra negatif bagi dirinya.
Sosoknya juga semakin menakutkan, bila ditambah dengan dukungan fanatik PKS yang dikenal sebagai parpol Islam garis keras, serta dukungan seluruh keluarga Cendana melalui Partai Berkarya yang ketua umumunya adalah Tommy Soeharto. Putra bungsu Soeharto ini tak hanya sempat dipenjara akibat kasus korupsi, tapi juga pembunuhan hakim agung.
Dengan semua catatan hitam ini, tentu tak salah bila Abdillah lebih memilih Jokowi yang catatan kriminalitas, HAM, maupun korupsinya agak lebih bersih. Meski begitu, bukan berarti kalau koalisi Jokowi tanpa cacat. Sebab Abdillah juga menyayangkan parpol koalisi Jokowi yang nyatanya juga tak lepas dari kroni Orba dan catatan korupsi.
Sikap anti Orba yang diperlihatkan Abdillah sendiri, berdasarkan Teori Kurva J yang dikembangkan oleh Ian Bremmer, bukanlah tanpa alasan. Sebagai negara yang pernah mengalami pemerintahan otoritarian selama 32 tahun, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tengah berproses untuk mencapai pemerintahan yang terbuka (liberal).
Proses ini dimulai ketika reformasi yang kabarnya ikut ditunggangi AS, terjadi dan mengubah perjalanan demokrasi di tanah air. Meski begitu, menurut Bremmer, proses liberalisasi di Indonesia ternyata tidak terjadi secara sempurna. Sebab masyarakatnya masih belum siap menerima pemerintahan yang langsung bersifat terbuka.
Akibat ketidaksiapan masyarakat ini, lanjut Bremmer, sistem pemerintahan Indonesia hingga saat ini masih sangat rentan akan kembalinya sistem kepemimpinan otoritarian dan proteksionisme di masa datang. Kondisi ini pula yang kemungkinan dimaksudkan Prabowo pada Nairn, kalau ia ingin menjadi ‘diktator yang jinak’.
Belajar dari apa yang terjadi di AS saat ini yang mana pemerintahan Trump menerapkan proteksionisme perdagangan di negaranya, sebenarnya memperlihatkan kalau proses liberalisasi sendiri tak memberikan hasil positif bagi negara kapitalisme terbesar di dunia itu, apalagi bila langsung diterapkan di Indonesia.
Dalam hal ini, Bremmer pun mengakui, kalau Teori Kurva J tidak akan pernah berhasil di Indonesia sebab masyarakatnya lebih memilih kestabilan ekonomi, tanpa peduli pemimpinnya diktator atau bukan. Ini pula alasan mengapa Prabowo masih banyak memiliki pendukung fanatik, walau dengan segala ancaman terhadap demokrasi di belakangnya. (R24)
